Berita Terkini

Benarkah Infrastruktur Jokowi Berhasil ? Faktanya Gagal ? Inilah Faktanya . . .

Awal berkuasa, Presiden Jokowi dgn arogan mempromosikan dirinya akan membangun infrastruktur nasional. Ia mengklaim, Rezim2 sebelumnya gagal membangun infratruktur nasional sehingga kondisi infrastruktur saat ini lemah dan jauh tertinggal dibandingkan negara2 lain. Jokowi mengkritisi kondisi infrastruktur nasional sepeninggalan Rezim SBY antara lain:

Infrastruktur nasional tertinggal dibandingkan negara tetangga

Puluhan tahun, pembangunan Indonesia memang terhambat oleh minimnya infrastruktur; jalan sangat kurang, Bandara minim, pembangkit listrik tidak memadai, pelabuhan laut relatif sedikit.
Akibatnya, biaya logistik Indonesia menjadi amat mahal, bahkan menjadi salah satu tertinggi di dunia. Daya saing Indonesia menjadi rendah.

Bagi Jokowi, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program gencar dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah di seluruh Indonesia. Dalam beberapa pidatonya, Jokowi mengatakan, program ini bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Konektivitas infrastruktur dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Jokowi berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing. Bagaimana realisasi program infrastruktur Jokowi ini ?

Belakangan ini kalangan pendukung buta (data, fakta dan angka) Rezim Jokowi gencar membela dan mencitrakan Jokowi berhasil membangun infrastruktur. Mereka tanpa dasar metode iptek, standard kriteria evaluasi kinerja, cuma dgn asumsi langsung menyimpulkan, Jokowi sukses bangun infratruktur. Upaya pencitraan ini terus menerus mereka lakukan. Kita di media terlalu sering membaca pembenaran Jokowi, pemerataan dan penghilangan kesenjangan ekonomi antar-daerah menjadi dua alasan mendasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pd 2018 ini pembenaran itu mulai sirna, muncul pembenaran baru yakni Pembangunan SDM meski tanpa Roadmap. Secara tak langsung Jokowi mengakui kegagalan dan banyak program/proyek terpaksa “mangkrak” karena gagal menyediakan dana.

Kegagalan di bidang “jalan dan jembatan”

Finalisasi pembangunan Jalan Tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional) hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi. Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1 tahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target. Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan minfrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk Jalan Tol.

Data versi Kantor Staf Presiden (KSP), (Kompas.com, 20-10-2018) mencatat, setelah 4 tahun Jokowi jadi Presiden, terbangun Jalan 3.432 Km, Jalan Tol 947 Km, dan Jembatan 39,8 Km, Capaian dominan di Pulau Jawa.

Kegagalan di bidang “perkeretaapian”

Sudah 4 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 4 tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM. Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti LRT. Di Palembang memang telah beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu. Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.

Kegagalan di bidang “perhubungan udara”

Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada 28 Bandara dibangun. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun hanya 15 Bandara (sekitar 50% target era SBY). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi, masih terseot-seot utk merealisasikan target tsb.

Kegagalan di bidang “perhubungan laut”

Rezim Jokowi menargetkan pembangunan 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, 2015-2017, telah membangun 105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Rezim Jokowi selama 3 (tiga) tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau hanya sekitar 50%. Tahun keempat tidak terbukti penambahan signifikan. Masih 50% lokasi pelabuhan harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, Rezim Jokowi telah mengalami kegagalan-kegagalan di bidang infrastruktur. Pengalaman empat tahun ini dari indikator infrastruktur, Jokowi tidak layak lanjut sebagai Presiden RI. Ia Presiden gagal !

Lebih tragis lagi, pd Juli 2018 Rezim Jokowi akhirnya berencana menghentikan beberapa proyek infrastruktur. Langkah ini diambil karena pemerintah ingin mengurangi impor material. Selama ini neraca perdagangan Indonesia masih defisit karena nilai impor lebih besar dibandingkan ekspor. Rencana ini diperkuat realitas obyektif ketidakmampuan memenuhi pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan.

Hal ini memperkuat penilaian, pd tahun 2018 Jokowi juga gagal dan berkinerja buruk di bidang infrastruktur nasional. Tentu saja, dari sisi indikator urusan pembangunan infrastruktur nasional, kondisi kinerja buruk Jokowi dapat mendukung penilaian publik, Jokowi “tak layak” lanjut jadi Presiden RI.

Selama 4 tahun ini Presiden Jokowi berkinerja buruk dan gagal mencapai target di bidang infrastruktur. Beragam faktor penyebabnya.

Kini memasuki tahun ke-lima (tahun terakhir memegang kekuasaan negara, 2019), Rezim Jokowi mulai berdalih atau berkilah dari persepsi negatif Masyarakat bahwa Jokowi telah gagal urus infratruktur. Lalu, Jokowi mencari pembenaran dgn memprioritaskan di bidang SDM (Sumber Daya Manusia). Mulai meninggalkan promosi infrastruktur dan masuk promosi SDM.

Setelah empat tahun Jokowi urus infrastruktur, justru muncul dampak negatif, antara lain:

1. Data BPS 2016 menyebutkan, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang. Karenanya, target mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pembangunan infrastruktur gagal.

2. Enam BUMN besar tercatat memiliki utang (liabilities) Rp 291,7 triliun pd kuartal I 2018 atau tumbuh 68% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 173,2 triliun. Keenam BUMN itu, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT PP (Persero) Tbk.

3. Pelemahan rupiah juga didorong ambisi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur melampaui kemampuannya sendiri. Proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal belum bisa diproduksi di dalam negeri.

4. Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tidak berjalan mulus sepanjang 2018. Pada Januari-Oktober 2018 hanya ada 2 PSN baru rampung dikerjakan. Bila dihitung sejak 2016, total Rezim Jokowi baru menyelesaikan 32 PSN. Padahal, dalam Perpres No.56 tahun 2018 disebutkan, PSN 223 Proyek plus 3 program meliputi 12 Sektor Proyek dan 3 sektor Program.

  • Muchtar Effendi Harahap
  • Ketua Tim Studi Network for South East Asian Studies (NSEAS)

Sumber: swamedium.com

Iklan