Tak Berkategori

Semakin Banyak Muncul Seruan, Memilih Jokowi Haram

Semakin Banyak Muncul Seruan, Memilih Jokowi Haram

Menjelang tahun politik ini suhu politik dan perilaku demokrasi semakin memanas. Setelah ramai moto #2019gantipresiden menggelora di seluruh penjuru nusantara. Saat ini mulai bermunculan seruan haram memilih Jokowi. Ustadz fenomenal Gus Nur dan beberapa ustadz lainnya dalam ceramahnya yang sempat menghebohkan mulai berani mengatakan :”Haram, memilih Jokowi. Sementara itu demontrasi mahasiswa HMI di depan istana juga menyerukan Jokowi Pemimpin Haram. Seruan seruan seperti itu membuat panas kelompok tertentu, tetapi dianggap biasa di alam demokrasi ini oleh pihak lainnya. Benarkah seruan itu melanggar hukum ?

Seorang ustadz menyuarakan suara jatinya yang menyatakan memilih Jokowi haram. Memilih Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 hukumnya haram karena mantan Wali Kota Solo pembohong dan tidak menunaikan janjinya. Sedangkan demonstrasi mahasiswa HMI dalam demonya meneriakkan Jokowi Pemimpin Haram.

Penceramah fenomenal Sugi Nur Raharja, alias Gus Nur, membuat geger jagat maya, setelah video dakwahnya yang mengatakan haram hukumnya memilih Joko Widodo jadi Presiden 2019, beredar. Ceramah itu beredar di YouTube dan sejumlah media sosial sejak, Rabu 2 Mei 2018. Video disiarkan akun YouTube, MUNJIAT Channel, sejak 1 Mei 2018. Dan diberi judul “KENAPA HARAM HUKUMNYA MEMILIH JOKOWI ?? KALAU ANDA MAU MILIH JOKOWI YA SILAHKAN SAJA”. Gus Nur disebutkan berceramah di sebuah masjid di Kota Solo, Jawa Tengah, dalam Tabligh Akbar, dengan tema acara, ‘Indonesia Bangkit dari Masjid’ pada Ahad, 28 April 2018. Dalam video berdurasi 29 menit itu, dalam ceramahnya sebagai bintang tamu, Gus Nur membawa isu Pilpres 2019, dan siapa yang layak terpilih jadi Presiden RI selanjutnya. Di ceramahnya, Gus Nur memberikan wacana bahwa haram hukumnya memilih Presiden Joko Widodo. Gus Nur menyatakan, dia menyatakan itu bukan berarti mendukung tokoh calon presiden lain, seperti Prabowo. Karen,a bagi Gus Nur, soal pilihan, itu adalah urusan pribadinya dengan Allah.

Memilih Jokowi Haram

Seorang ustadz lainnya juga menyuarakan suara jatinya yang menyatakan memilih Jokowi haram. Memilih Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 hukumnya haram karena mantan Wali Kota Solo pembohong dan tidak menunaikan janjinya.“Jelas, ini HARAM hukumnya. Sama seperti ketika kita tau bahwa seseorang itu tukang tipu tetapi kita mempromosikannya sebagai orang yang amanat,” kata Guru Ma’had Nurul Falah Cirebon, Ustadz Irkham Fahmi al-Anjatan seperti dilansir suaranasional, Kamis (12/4). Suara sang ustadz dianggap beberapa pihak agak keras, tetapi pihak lain mengatakan bahwa hal itu masih dalam koridor demokrasi karena tidak melanggar hukum dan untuk mengekspresikan untuk tidak memilih seseorang pemimpin adalah hak demokrasi seseorang. Seruan memilih jokowimharam juga disampaikan demonstrasi mahasiswa HMI di depan istana merdeka.

Irkham mengatakan, keharaman itu bisa diibaratkan mempromosikan kotoran ayam tetapi disebut sebagai coklat. “Sungguh ini dusta yang jelas-jelas HARAM dilakukan,” papar Irkham. Kata Irkham, Jokowi itu pembohong dan pelayan kepentingan aseng. Mereka tertipu oleh gaya pencitraan Jokowi yang sok sederhana dan merakyat.
“Maka, ketika mereka sadar bahwa mereka telah ditipu oleh gaya penampilan Jokowi,lalu mereka bertaubat, Insyaallah ini akan mudah dimaafkan oleh Allah swt,” jelasnya

Jokowi Pemimpin Haram

Sekumpulan pemuda yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) MPO Cabang Jakarta menggelar aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati 20 tahun pasca reformasi. Dalam kurun waktu 20 tahun itu, mereka menilai bahwa reformasi dianggap sudah gagal total. Bahkan, massa HMI menganggap di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia memiliki segudang masalah. Hal ini terbukti dari ketidakmampuan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, anjloknya nilai tukar rupiah serta membengkaknya utang negara.

Belum lagi persoalan lain yang seperti janji nawacita yang tidak ada realisasinya, kebijakan impor beras dan garam, persoalan tenaga kerja asing yang membanjiri Indonesia hingga terorisme yang tidak mampu diatasi oleh negara. “Ini menunjukkan Presiden Jokowi tidak cakap menunjuk orang-orang yang kompeten di bidangnya seperti Menkopolhukam Wiranto, Kepala BNPT Suhardi Alius, Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta Kepala BIN Budi Gunawan. Yang fatalnya adalah Presiden Jokowi tidak mampu memenuhi janji politiknya, bahkan ingkar janji. Maka kami HMI MPO Cabang Jakarta mengharamkan orang munafik untuk memimpin republik ini.” Demikian kata Al Azhar Musa, Ketua HMI MPO Cabang Jakarta kepada wartawan di lokasi aksi, Senin (21/5/2018).

Selain meneriakkan ‘Jokowi Pemimpin Haram’, peserta aksi juga membakar ban. Ratusan aparat kepolisian yang bersiaga di lokasi langsung turun tangan untuk memadamkan api. Namun, para mahasiswa ini tampaknya tidak terima dengan sikap polisi dan balik menyerang menggunakan bambu hingga bentrok pun tak terhindarkan. Akibatnya, dua orang mahasiswa mengalami luka-luka dan terpaksa dilarikan ke mobil ambulans.

Seruan tahun 2014

Sebenarnya 3 tahun yang lalu saat Pilpres 2014, Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) telah keluarkan maklumat haram untuk memilih pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres mendatang. Alasannya, pasangan itu dianggap meresahkan dan mengancam eksistensi umat Islam. Pasangan itu juga dinilai akan berpotensi menciptakan iklim sentimen keagamaan yang dapat bermuara pada konflik horizontal.

Penilaian itu muncul atas keputusan dan rencana politik yang selama ini telah dinyatakan secara terbuka, baik oleh institusi maupun oleh tim sukses bila pasangan itu berhasil terpilih. FUUI yang selama ini menyatakan bersih dari politik praktis, kini merasa wajib untuk memberikan pandangannya. Pihaknya menyatakan, sikap itu muncul agar umat Islam tidak salah dalam memilih pemimpin. Putusan maklumat ini diakui telah melalui proses yang panjang. Sejak berdiri pada tahun 2001, FUUI selalu menghindar untuk masuk dalam ranah politik praktis. “Saya perlu pertegas, ini tidak dalam posisi dukung mendukung salah satu calon, kami berkomitmen hanya untuk memikirkan umat, kami bersih dari kepentingan politik praktis,” ujar Athian Ali Ketua FUUI, kepada wartawan di Masjid Al-Fajr, Jalan Cijagra, Kota Bandung, Senin (30/6).

Dalam pilpres saat itu pihaknya mengeluarkan maklumat dalam bentuk istihad syar’i. Hal ini diakuinya untuk membimbing umat Islam agar mereka bisa memilih seuai dengan syariat Islam. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk menyelamatkan umat agar tidak mengambil keputusan yang salah. Athian sendiri mengakui bahwa sangat mungkin maklumat yang dikeluarkan akan terkesan mendukung salah satu calon dan menafikan calon lain. Namun, ia mengklaim bahwa putusan ini murni ditinjau melalui dasar syar’i dan hukum Islam. “Kalau sudah bicara hukum ini tentu saja kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, dunia akhirat,” katanya. Ia menambahkan bahwa sebenarnya secara syar’i, pihaknya tidak melihat sosok ideal pada dua calon presiden. Menurutnya tidak ada satupun calon presiden yang dianggap layak untuk dipilih mewakili umat. Namun, dalam hal ini mereka harus melihat mana yang nilai kerentanannya bagi umat paling rendah.

Ia menjelaskan bahwa putusan ini dikeluarkan salah satunya berkaitan dengan niat kubu Jokowi-JK untuk memperjuangkan pencabutan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Larangan Paham Komunisme. Hal itu menurutnya diikuti pula oleh keberpihakan kubu capres nomor dua itu kepada paham yang menurut Syariat Islam sesat, seperti Ahmadiyah, Islam Liberal, dan Syiah. Pengharaman FUUI ini berangkat pula dari keinginan kubu Jokowi-JK untuk menolak Perda Syariat Islam. Hal ini diangap sebagai bentuk pernyataan terbuka terhadap kebencian pada Syariat Islam. “Karena secara UU No.11 tahun 2011 dan UU Otonomi Daerah sangat memungkinkan lahirnya sebuah Perda yang melindungi adat istiadat di daerah termasuk agama, pandangan, paham dan sebagainya. Seharusnya dihormati karena Islam salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara,” jelas Athian.

Sumber

Iklan