*Ekonomis

Era Jokow-JK: Penduduk Miskin Bertambah

wp-1517527413862..jpgInstitute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan genap memerintah selama 1 tahun pada 20 Oktober mendatang belum mampu mengatasi masalah kesenjangan sosial. Indikasinya, jumlah penduduk miskin bertambah 860.000 jiwa menjadi 28,59 juta jiwa pada kuartal-I lalu, sebagai imbas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi ke level terendah dalam 5 tahun terakhir ke level 4,67 persen.

Ekonom Indef Dzulfian Syafrian menyatakan di satu sisi pemerintah gagal mengendalikan harga barang dan komoditas pokok. Harga beras saat ini naik sekitar 14-15 persen. Ini memperburuk kondisi masyarakat berpenghasilan minim, karena 65 persen penghasilan mereka digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sepertii kebutuhan pangan. “Katakan penghasilan mereka Rp 1 juta per bulan, maka sekitar Rp 650.000 untuk makan. Sisanya untuk bertahan hidup dikala makanan mereka habis,” katanya di Jakarta, Jumat (16/10).

Angka kemiskinan juga diprediksi bisa meningkat mengingat banyaknya aksi pemutusan hubungan kerja belakangan ini. Menurut Dzulfian, banyaknya tenaga kerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) menjadi indikator penting banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK. Tingkat kemiskinan pun tercatat meningkat dari 10,96 persen pada September 2014, menjadi 11,50 persen pada Maret 2015. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 7,1 persen pada semester I 2014, menjadi 7,5 persen pada semester I tahun 2015.

Pemerintah juga dianggap belum berhasil mengatasi masalah ketimpangan. Baik itu ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan pembangunan antardaerah. Buktinya, koefisien gini masih berada di level 0,41 yang menunjukan ketimpangan antara si kaya dan si miskin belum berkurang.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan pun masih diragukan. Berdasarkan temuan Tim Data Analysts Indef, kata dia, menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir pembangunan masih terpusat di Jawa. Juga pola penurunan kesejahteraan dan pengangguran yang masih sentralistik. Pulau Jawa masih mengambil porsi terbesar yakni 58 persen dalam pembentukan produk domestik bruto.

sumber: berirasatu

Iklan