*Politik-Sosial

Hak Anak Diabaikan Dalam #2019gantipresiden vs #diasibukkerja

Hak Anak Diabaikan Dalam #2019gantipresiden vs #diasibukkerja

Saat minggu pagi 29 April 2018, aktifitas olahraga masyarakat di lokasi CFD (Car Free Day) di beberapa kota besar ada yang berbeda. Di Jakarta sekitar puluhan ribu bahkan ada yang mengatakan ratusan ribu masyarakat menggunakan kaos berlambang #2019gantipresiden memenuhi bundaran HI dan monas. Tanpa ada yang mengundang dan mengkoordinasi gerakan rakyat itu bergelora secara bersamaan di berbagai kota besar lainnya. Surabaya, Medan, Yogjakarta, Semarang, Malang, Banjamasinmasin, Ujungpandang dan berbagai kota lainnya. Ternyata dibalik kehebatan suara rakyat itu ada aksi tandingan #diasibukkerja yang ikut meramaikan pemanasan tahun politik itu. Berita dan informasi dari kelompok tertentu berusaha menggiring pada berita perseteruan seorang ibu marah marah dan anak yang menangis di tengah kerumunan kelompok lainnya. Padahal berita kehebohan ratusan ribu atau jutaan umat di seluruh Indonesia bergerak bersama merupakan masalah sosial politik yang lebih penting. Sebenarnya tangisan anak itu tidak perlu terjadi saat ibunya tahu bahwa melibatkan anak pada kegiatan aksi politik atu “semi politik” merupakan pelanggaran hak anak dan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Anak harus dilindungi dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

Anak anak atau wanita lebih lemah dan perasaannya sensitif harus menjadi perhatian penting dalam ikut beraktifitas di tempat beresiko . Anak anak diharamkan untuk dilibatkan dalam aktifitas politik atau sejenisnya. Perempuan juga harus lebih siap mental dan emosi bila berpolitik. Wanita ataupun siapapun dia harus siap mental dan sabar dalam beremosi. Bisa dibayangkan saat seorang anak dan seorang ibu saat barisannya berjalan di kerumunan lawan politik yang menerima sindiran. Pastinya sindiran atau teriakan itu bukan ditujukan pada anak, tetapi pada kelompok barisan itu. Saat menerima sindiran dan teriakan apalagi di tengah kerumunan yang padat membuat anakndan wanita panik dan takut luar biasa . Bukan hanya dalam CFR dalam dunia medsos bahkan lebih kejam lagi. Hanya dengan mengupload gambar kaos di grup lawan maka akan menerima hinaan, hujatan, cacia.

Ketika ada seorang wanita dikipasin duit dan sindiran di depannya tetapi sudah dianggap persekusi dan kejahatan politik yang luar biasa adalah berlebihan. Karena banyak orang laki laki pemakai kaos yang sama, sebelumnya saat dikipasin uang seratus ribuan biasa biasa saja. Padahal definisi persekusi dan kejahatan politik jauh dari perbuatan sekedar mengkipasi duit. Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi. Melihat dari definisi itu maka persekusi dalam kasus itu sangatlah berlebihan

Kalau mengkipasi duit dianggap persekusi maka bisa saja hukum ini memang tidak berpihak. Dunia medsospun lebih kejam lagi bukan hanya mengupload sarkasme uang atau nasi bungkus. Kata kasar, ujaran kebencian, hoax bahkan fitnahpun bertaburan tetapi tidak ada yang ditangkap saat tidak menyinggung penguasa atau dipihak penguasa.

Berkaca dalam peristiwa itu maka dalam beraktifitas politik atau “semipolitik” atau apapun yang berkaitan dengan dukung mendukung semua harus menjaga diri, lebih santun, beretika, saling tepa slira atau saling menghargai. Bila ingin masuk terlibat dalam langkah sosial politik maka harus siap mental apalagi saat masuk sarang lawan. Kalau kondisi psikologis lemah dan tidak siap mental jangan masuk arena lawan. Bila yidak siap mental jangan dipaksakan masuk di kandang medsos lawan atau masuk kerumunan lawan di CFD. Sebenarnya kasus seorang anak ada yang menangis ketakutan seperti itu bisa dihindari kalau peserta aksi lebih santun dan orangtua tidak melibatkan anak. Saat anak dilibatkan kegiatan tersebut maka orangtua dianggap melakukan pengabaian terhadap anak. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Anak harus dilindungi dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Meskipun kejadian di CFD itu bukan kegiatan politik murni tapi suasanya bernuansa politik. Kalau Perang kaos mungkin tidak masalah asal tidak melanggar etika dan hukum yang ada.

Dr Widodo Judarwanto, pediatrician

Iklan