Tak Berkategori

Lampu Merah: Elektabilitas Jokowi Terus Melorot, Karena Ekonomi Terus Merosot

asil survei Median, menunjukkan elektabilitas Presiden RI Joko Widodo dari bulan ke bulan terus mengalami penurunan. Pada April 2017 lalu, elektabilitas berada di angka 36,9 persen lalu turun menjadi 36,2 persen pada Oktober 2017. Kemudian, turun lagi menjadi 35,0 persen pada Februari 2018 ini. Elektabilitas Jokowi tidak pernah beranjak lebih dari 50 persen. Dari hasil survei itu pula, ada 65 persen publik yang belum mau memilih Jokowi. Angka tersebut cukup besar dan harus diwaspadai oleh calon presiden pejawat. Karena itu, sebetulnya pertarungan di bursa capres 2019 belum berakhir karena masih ada kemungkinan munculnya calon-calon yang baru.

Jokowi harus membuktikan keberhasilan kinerjanya dalam menyelesaikan kesenjangan ekonomi agar elektabilitasnya meningkat. Jokowi tidak perlu sampai menggandeng cawapres dari basis Islam untuk menaikkan elektabilitas.

Menurutnya, elektabilitas Jokowi akan melonjak jika masyarakat merasa sejahtera seiring adanya kebijakan yang menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi. Sebenarnya tidak harus cawapres dari basis Islam. Tapi ini masalah kebijakannya. Yang terpenting yaitu kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Faktor elektabilitas Jokowi menurun karena dipengaruhi 37,9 persen pemilih yang menilainya tidak mampu mengatasi masalah perekonomian bangsa.

Kesenjangan ekonomi

Dalam survei tersebut, responden juga ditanyakan soal hal apa yang paling meresahkan kehidupan saat ini. Persentase paling tinggi, yakni 15,6 persen pemilih menganggap kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah yang paling meresahkan. Kemudian di bawahnya, yaitu 13,1 persen pemilih menilai harga kebutuhan pokok yang tinggi menjadi persoalan paling mencemaskan. Jokowi juga harus berupaya merebut hati para pemilih kelas menengah ke atas karena mereka melek informasi dan menginginkan kinerja yang riil.

Memang, dalam tahun politik ini banyak kelucuan dan kegenitan yang dilakukan para elit politik untuk meraih suara rakyat. Memang sangatlah wajar dari pihak incumbent selalu mengeluarkan senjata data dan gambaran yang optimis dan menunjukkan kerjanya untuk citra di tahun politik 2019. Tak pelak lagi, isu fiksi kehebatan ekonomi Indonesia ditahun 2030 karena bonus demografi dipercaya dan terus menerus dihembuskan dijadikan senjata utama untuk menaikkan citra hasil kerja pemerintah. Namun hal ini dianggap oleh banyak pengamat bahwa cerita fiksi kehebatan ekonomi tahun 2030 menutupi buruknya masalah ekonomi Indonesia saat ini seperti pertumbuhan ekonomi target 7% hanya 5%, atau masalah banyaknya deindustriliasasi di seluruh penjuru nusantara. Menurut para pengamat politik, isu fiksi ramalan kehebatan ekonomi 2030 tampaknya sengaja menutupi masih tingginya pengangguran tapi justru perpres yang baru ditanda tangani dianggap memudahkan serbuan TKA dari Cina. Bisa saja isu fiksi kehebatan ekonomi 2030 untuk mengubur lebih dalam menggunungnya utang pemerintah yang mencapai 4000 trilyun atau menurut hitungan indef 7000 trilyun. Terdapat spekulasi para pengamat politik bahwa cerita fiksi kehebatan ekonomi 2030 sengaja ditiupkan untuk menutupi buruknya daya beli rakyat yang berimbas pada rontoknya perusahaan ritel raksasa dan lebih banyak lagi perusahaan menengah dan kecil lainnya.

Sebaiknya pengelola negeri ini mengurangi penyebaran isu politik indentitas tetapi mencermati fakta buruknya ekonomi yang terjadi. Para pengamat politik memahami bahwa isu kelemahan ekonomi adalah kelamahan terbesar Jokowi yang dapat menjungkalkan dalam pilpres 2019. Diduga isu ekonomi meroket 2030 untuk memgimbangi kepanikan penguasa dalam menghadapi gerakan moral rakyat #2019gantipresiden. Para elit negeri ini tidak perlu sibuk meninabobokkan rakyat bahwa fiksi kehebatan ekonomi Indonesia di tahun 2030 hanya untuk menutupi fakta ekonomi Indonesia saat ini. Karena, faktanya kehebatan itu karena bonus demografi bukan kehebatan seorang pemimpin.

Sebaiknya pemimpin negeri ini harus disibukkan dengan kerja cepat dan cerdas untuk mengatasi buruknya ekonomi bangsa. Bukan dengan kerja yang didominasi simbol dan citra. Beberapa kritikus mengatakan bahwa sebaiknya penguasa menyimpan saja sepeda murahnya, kandangkan saja motor citranya dan gudangkan saja baju dan sepatu sederhana itu. Meski memakai batik belasan jutaan, sepatu snecker jutaan dan mobil mewah kepresidenanpun bila pemerintah terus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak bergerak, memperbaiki pengangguran, mengurangi serbuan TKA, mengurang jumlah utang yang menggunung, memperbaiki daya beli rakyat yang melemah dan berbagai permasalahan ekonomi lainnya maka citra Jokowinakan naik secara alamiah. Para elit negeri ini jangan sibuk mendewakan menteri terbaik di dunia, tetapi faktanya rakyat sengsara karena berbagai subsidi listrik dan BBM dicabuti. Sehingga dampaknya ekonomi rakyat melemah, rakyat dikejar kejar pajak tinggi, harga BBM melambung dan harga harga bahan pokok meningkat terus.

Iklan

Kategori:Tak Berkategori

Tagged as: , , ,