*Politik

Alasan Rakyat Menolak Perpes TKA 2018, Ketika Jokowi Muluskan Aturan Penggunaan Tenaga Asing

Alasan Rakyat Harus Menolak Perpes Penggunaan Tenaga Asing 2018

Ketika Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018 maka kontroversipun bermunculan demikian derasnya. Apalagi mendekati tahun politik ini isu serbuan TKA dari Cina yang tak terbendung masih menjadi topik utama. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada 2017 sebanyak 126.006 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 18.4986 orang menjabat sebagai direksi atau komisaris, level manajer sebanyak 22.466, sementara profesional sebanyak 37.877 orang. Sisanya sebanyak 45.177 orang bekerja di lapangan. Dari data yang resmi ini menunjukkan bahwa sebanyak 30% TKA bukan tenaga ahli dan profesional. Apalagindata yang tidak terungkap dan data yang yidak diungkapkan bahwa lebih banyak lagi jumlah TKA dan tenaga low midle yang tidak tercatat resmi seperti yang ditemukan oleh media televisi dan LSM.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Rofi Munawar menyesalkan kebijakan Presiden Jokowi yang telah secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta masyarakat tidak resah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mempermudah perizinan TKA untuk bekerja di Indonesia. Pemerintah masih melindungi pekerja asing dari berbagai jenis pekerjaan yang bisa dipenuhi kompetensi lokal. Menurutnya, ini sudah sesuai dengan pasal 4 beleid tersebut, di mana setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Pekerjaan tertentu baru bisa diberikan ke TKA jika memang kapabilitas pekerja Indonesia kurang mumpuni.

Alasan Rakyat Menolak Perpes Penggunaan Tenaga Asing 2019

  • Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku kecewa dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres itu mengatur tentang mempermudah tenaga kerja asing kerja di tanah air. Saleh menyebut kebijakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap tenaga kerja lokal. Seperti halnya dapat menimbulkan berbagai tindak kriminal yang bertentangan dengan ideologi bangsa.”Saya khawatir justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif. Bisa saja orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba,” kata Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/4).
  • DPR tidak setuju dengan alasan pemerintah dalam penerbitan Perpres tersebut, di mana untuk menarik investasi dan perbaikan perekonomian. Menurut Saleh, sejauh ini perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tidak mengalami kendala selama ini.
  • TIdak ada jaminan dengan masuknya TKA dapat menciptakan lapangan pekerjaan kepada pekerja lokal. Apalagi saat ini, lanjut dia, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan besar hingga saat ini. “Yang baik itu, jika investor asing datang dan merekrut pekerja lokal. Merek dapat untung dengan usahanya dan kita untung dengan lapangan pekerjaan,” jelas Saleh.
  • “Dengan keluarnya regulasi Perpes yang baru disahkan, nampaknya desakan publik agar tidak gampang memberikan kelonggaran terhadap masuknya TKA hanya dianggap angin lalu oleh Pemerintah. Padahal dengan keluarnya peraturan tersebut secara alamiah akan memperkecil kesempatan pekerja Indonesia,” ujar Rofi Munawar Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Rofi Munawar seperti yang dilansir Republika, Sabtu (7/4).
  • Pemerintah mengeluarkan perpres ini dengan kacamata tunggal dan pola pikir eksternalitas. Ia menilai pemerintah tidak cukup cermat memperhatikan faktor-faktor penentu lainnya secara internal. Misalnya inventarisir masalah industrial yang akan terjadi dikarenakan kelonggaran terhadap TKA.
  • Data dari Kemenakertrans, jumlah pengawas TKA sangat sedikit, yakni hanya 1.200 orang. Angka ini tidak sebanding dengan kebutuhan pengawasan terhadap TKA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Proses pengawasan yang tidak optimal akan berdampak pada penggunaan TKA pada bidang-bidang kerja yang seharusnya ditempati oleh pekerja domestik
  • Pasal 22 yang menyebut TKA bisa menggunakan jenis visa tinggal sementara (vitas) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat mendadak. Vitas merupakan syarat mutlak bagi TKA untuk mendapatkan Izin Tinggal Sementara (itas) yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, menurut UU Ketenagakerjaan no Nomor 13 Tahun 2003, izin hanya boleh diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. “Pemerintah harus cermat menentukan kebijakan dan regulasi yang akan di ambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dalam negeri,”
  • Sebelum mengeluarkan kebijakan ini pemerintah harus melihat kebutuhan dan permintaan TKA, disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada. TKA yang didatangkan oleh perusahaan hendaknya benar-benar tenaga yang terampil sehingga dapat mendorong Investasi, proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Oleh karenanya, proses alih teknologinya harus terjadi pada aspek strategis dan profesional teknis, agar mendapat pengawasan yang ketat dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut. Masih banyak putra-putri bangsa Indonesia yang cukup mumpuni untuk memegang pekerjaan yang selama ini dikerjakan untuk TKA.
  • Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut permudahan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sarat akan pelanggaran hukum. Ia menilai banyak poin di dalam beleid yang bertentangan dengan aturan dasarnya, yaitu Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya, pasal 10 Perpres TKA yang berbunyi bahwa persetujuan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) tidak dibutuhkan bagi TKA pemegang saham, pegawai diplomatik, dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Padalah, pasal 43 UU Ketenagakerjaan menyebut pemberi kerja harus mendapatkan persetujuan RPTKA.
  • Pasal 42 UU Ketenagakerjaan juga mewajibkan setiap TKA memiliki izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan. “Jadi, izin kerja TKA ini otomatis. Seharusnya, aturan ini tidak boleh dilanggar oleh Perpres. Namun nyatanya, aturan ini muncul di dalam Perpres,” kata Timboel seperti dilansir CNN
  • Pasal 22 Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo itu. Pasal itu menyebut TKA bisa menggunakan jenis visa tinggal sementara (vitas) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat mendadak. Vitas merupakan syarat mutlak bagi TKA untuk mendapatkan Izin Tinggal Sementara (itas) yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kini persetujuan TKA masuk ke Indonesia bisa melalui dua pintu, yakni Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, menurut UU Ketenagakerjaan, izin hanya boleh diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau dilihat secara substansi, ada pelanggaran terhadap aturan sebelumnya, yakni UU Ketenagakerjaan.
  • Karena bertentangan dengan konstitusi, ia bilang bahwa Perpres permudahan izin TKA ini rawan untuk digugat ke Mahkamah Agung (MA). Apalagi, sejauh ini alasan pemerintah merelaksasi izin TKA demi investasi dianggap lagu lama. Kala UU Nomor 13 Tahun 2003, pemerintah beralasan untuk meningkatkan investasi. Kemudian, ketika Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 diterbitkan tentang permudahan tenaga kerja asing dikeluarkan, alasan yang dikemukan pemerintah lagi-lagi atas dasar investasi.
  • Dengan berulang kalinya aturan TKA ini diubah, bisa disimpulkan bahwa sulitnya TKA bukan menjadi biang keladi pertumbuhan investasi. Saat ini, lanjut Timboel, OPSI tengah mengkaji dampak Perpres ini dalam tiga bulan ke depan sebelum memutuskan untuk mengajukan uji materiil ke MA. Namun, ada baiknya pemerintah berinisiatif mengubah UU Ketenagakerjaan daripada aturan-aturan turunannya bertabrakan dengan konstitusi dasarnya. “Karena aturannya sudah tidak sesuai dengan pasal 42 hingga 49 UU Ketenagakerjaan, ada baiknya direvisi saja UU-nya,” pungkas dia.
Iklan