*Ekonomis

Prof Dr Rizal Ramli Tentang Utang Indonesia: Pemerintah Jangan Bohong !

wp-1517527413862..jpgMantan Menko Kemaritiman Prof Dr Rizal Ramli saat memberikan kuliah umum di acara pelantikan mahasiswa baru tahun akademik 2017/2018 program sarjana dan program pasca sarjana magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Sabtu (9/9) mengatakan Pemerintah harus jujur kepada publik terkait utang luar negeri milik Indonesia. Kejujuran akan membuat publik dengan sukarela membantu pemerintah dalam mencari solusi terbaik dalam membayar utang, tanpa harus menyulitkan keuangan negara. Begitu dikatakan ekonom senior, “Jangan berbohong. Kalau zaman Soeharto utang itu disebut bantuan luar negeri untuk ngibulin rakyat. Hari ini berbohong dengan hanya mengumumkan bunganya Rp 247 triliun, tapi tidak mengumumkan cicilan pokoknya,” sambungnya.

Dari hitung-hitungan Rizal Ramli, jika pinjaman pokok ditambah dengan bunga, pemerintah saat ini dibebankan untuk membayar utang sebesar Rp 630 triliun per tahun. “Tahun depan kita harus bayar 640 triliun,” sambung Ketua Dewan Kurator UBK ini. Rizal Ramli mengatakan, kalau pemerintah mau jujur, prioritas anggaran ekonomi bangsa ternyata bukan untuk infrastruktur seperti yang didongengkan selama ini. “Prioritas kita nomor satu adalah bayar utang. Yang kedua pendidikan, 20 persen dari anggaran negara, yang ketiga baru infrastruktur,” jelas Menteri Koordinator Perekonomian era mendiang Presiden Abdurahman Wahid ini. Menurut Rizal Ramli, ada banyak cara untuk mengelola atau melunasi utang. Tapi, kejujuran pemerintah juga penting. Kalau tidak diberikan fakta yang benar, tambahnya, masyarakat juga tidak tahu resiko yang akan ditanggung. Selain itu, sambungnya, masyarakat pun tak akan ikut membantu mencarikan solusi yang baik agar negara bisa membayar utang tanpa harus membebani keuangan negara dan menyulitkan ekonomi rakyat. “Menurut saya sudah waktunya untuk bicara apa adanya, enggak usah ngeles lagi deh. Supaya kita ramai-ramai pikirkan solusinya bagaimana,” tegasnya. Rizal Ramli menambahkan, perekonomian Indonesia sulit karena pemerintah masih tergantung pada model neoliberal ala Bank Dunia. Padahal, negara-negara Asia seperti China, Jepang, Singapura dan lain-lain yang ekonominya jauh lebih maju justru ogah memakai model Bank Dunia. Mereka lebih memilih kebijakan ekonomi yang nasionalistik. “Sementara kita dicekoki jangan berpikir ekonomi konstitusi, jangan berpikir ekonomi nasionalistik. Karena itu kuno, ketinggalan. Salah besar. Di Asia yang ikut model pembangunan Bank Dunia itu hanya Indonesia dan Filipina! Oleh karena itu tidak aneh banyak negara di Asia dan bekas Rusia tumbuh 6-8 persen,” katanya

Rizal Ramli dilain kesempatan juga meminta Deputi dan Gubernur Bank Indonesia menyebutkan berapa besar utang pemerintah saat ini. Baik itu utang pemerintah ataupun swasta. Kata Rizal, kalangan ekonom sangat mengkhawatirkan membengkaknya jumlah utang yang tercatat saat ini. “Kami minta BI harus jujur. Karena ada Rp840 triliun utang yang harus dibayar oleh tahun ini. Jadi lebih dari APBN bayar pokok dan bunga,” tutur rizal di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (26/3/2018). Rizal melanjutkan, pada 1996 pemerintah dan BI memberikan keyakinan bahwa utang Indonesia tidak terlalu banyak. Atau dalam bahasa normatifnya masih aman. Padahal, ketika terjadi krisis ekonomi 1998, utang yang diklaim BI aman, justru merontokkan perekonomian Indonesia. “Total utang pada waktu itu BI tidak punya, jadi kami minta deputi dan Gubernur BI berikan informasi yang benar, walaupun menyakitkan. Tapi kita tahu bahwa utang itu semakin besar baik pemerintah dan swasta,” ujar Rizal.

Sinyalemen Rizal Ramli Dibenarkan Indef ?

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, total utang Indonesia pada 2017 sudah di atas Rp7.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan swasta. Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit anggaran, sedangkan utang swasta oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menyatakan total utang Pemerintah hanya mencapai Rp4.772 triliun. Namun, jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi per September 2017 mencapai Rp3.128 triliun. Sedangkan porsi utang luar negeri pemerintah pada 2017 mencapai US$177 miliar, atau setara Rp2.389 triliun (kurs Rp13.500). Untuk utang luar negeri swasta pada 2017, menembus US$172 miliar. Atau setara Rp2.322 triliun (kurs Rp13.500). “Besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN,” ungkap Enny. Dari tiga item catatan Indef tersebut, kalau ditotal jenderal mencapai Rp7.839 triliun. Jauh di atas data utang yang dirilis Kementerian Keuangan sebesar Rp4.772 triliun. Jadi, Benarlah Rizal Ramli ada yang berbohong ?

sumber:

wp-1520756871758..jpg

Iklan