*Ekonomis

Pakar Ekonomi: Pemerintah Jokowi Berorientasi Ekonomi Liberal Bukan Kerakyatan

wp-1517528841877..jpgPakar Ekonomi: Pemerintah Jokowi Berorientasi Ekonomi Liberal Bukan Kerakyatan

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diwarnai pelbagai kritik  terkait kebijakan yang terkadang dianggap kontroversial. Termasuk kebijakan di bidang ekonomi. Ekonom yang juga mantan menteri koordinator bidang perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menyebut pola pikir Jokowi dalam bidang ekonomi menampakkan wajah seorang penganut ideologi ekonomi liberal. Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya itu hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus kan memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar– Rizal Ramli

  • RIZAL RAMLI. Itu diutarakan dengan melihat kecenderungan pemerintahan dan kebijakan ekonomi Jokowi saat ini, sangat terlihat jelas dengan menyerahkan semua sektor perekonomian kepada mekanisme pasar. “Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya itu hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus kan memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar,” kata Rizal belum lama ini.
  • Prof DR Kwik Kian Gie. Kecenderungan ekonomi Indonesia mengarah ke sistem liberal dibenarkan Menteri Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan, dan Industri era Presiden Megawati, Kwik Kian Gie. “Menurut saya iya. Perkembangannya menuju ekonomi liberal gradual, namun dengan arah yang sangat jelas,” kata Kwik di Jakarta, Rabu (18/3). Sistem ekonomi liberal dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini sepenuhnya diatur kekuatan pasar. Memberikan kebebasan seutuhnya di segala bidang perekonomian bagi setiap orang atau pihak untuk memperoleh keuntungan. Biasanya, sistem ekonomi liberal dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sudah sejak lama ekonomi Indonesia ke arah liberal. Kwik punya dasar kuat menilai itu. Indikatornya adalah lahirnya sejumlah undang-undang dan kebijakan berorientasi pasar. Sebut saja Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968, Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1994, Infrastruktur Summit I dan II, serta UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kwik mengutip ahli ekonomi dunia Adam Smith (1776), arti liberalisme mengarah pada hakikat manusia selalu mengejar kepentingannya sendiri dalam arti ingin memperoleh manfaat yang paling optimal dari apa yang dimilikinya. Sehingga, diperlukan peraturan dan pengaturan dari pemerintah agar para produsen tidak semena-mena memproduksi. Dia melanjutkan, sistem ekonomi liberal melahirkan ketimpangan. Kesenjangan kehidupan antara si kaya dan miskin salah satu contoh nyata. Ketimpangan kaya-miskin nyata terjadi di sistem ekonomi liberal. “Kondisi ini (liberal) membawa ketimpangan yang luar biasa. Akhirnya hanya tertinggal beberapa gelintir produsen saja dengan kapital sangat besar. Mereka tidak hanya mampu menghalau para pesaing dari pasar, tetapi juga mempekerjakan buruh dengan gaji dan persyaratan sewenang-wenang,” jelasnya
  • M. Chatib Basri, Ekonom dan mantan Menteri Keuangan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, M. Chatib Basri, menilai kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo berbalik menjadi liberal bila dibandingkan dengan janjinya semasa kampanye. Namun, hal ini dia pandang baik dan perlu didukung karena akan membawa perbaikan bagi perekonomian. Chatib Basri mengatakan itu ketika satuharapan.com menanyakan pendapatnya tentang analisis yang dilansir The Australian tentang rencana kunjungan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, ke Australia hari ini (14/3).  Menurut The Australian, platform ekonomi Jokowi saat kampanye adalah nasionalisme ekonomi dan bahkan proteksionisme ringan, tetapi kini beralih menjadi kebijakan liberal. The Australian bahkan menjuluki Thomas Lembong sebagai rasul liberalisasi ekonomi yang membawa perubahan dramatis dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. “Saya setuju bahwa sejak September ada pembalikan kebijakan ekonomi yang sangat signifikan dan pro pasar. Dan ini langkah yang baik dan tepat,” kata Chatib Basri, pada hari Sabtu (12/3) Ia mencontohkan deregulasi dan revisi DNI membantu  membuat Indonesia menjadi lebih atraktif. “Saya percaya dengan Sadli’s law: bad times make good policy. Good times make bad policy. Kebijakan berubah dan reformasi menjadi jalan karena ekonomi Indonesia di 2015 mencapai titik terendah sejak 2009.” Menurut dia, “kebijakan pemerintah baru yang awalnya proteksionistis berubah menjadi lebih liberal. Ini selalu terjadi, dalam situasi ekonomi yang buruk politisi baru mau mendengar rasionalitas ekonomi. Sadli’s law selalu berlaku selama ini,” kata Chatib Basri. Ketika ditanyakan bagaimana ia memperkirakan respon masyarakat atas perubahan itu, khususnya dari dalam kubu pendukung Jokowi sendiri yang sebagian adalah pendukung nasionalisme dan perlindungan pasar dalam negeri, Chatib Basri secara diplomatis mengatakan sentimen semacam itu biasanya akan meningkat jika ekonomi sudah baik kembali. Ia mencontohkan di tahun 2013 pemerintah SBY berhasil mendorong agenda reformasi menaikkan harga BBM, menaikkan suku bunga dan melepas nilai tukar sehingga terdepresiasi. “Kita mengubah impor sapi dari sistem kuota menjadi sistem tarif, menurunkan impor kedelai menjadi nol.” “Semua itu bisa dilakukan karena kita menghadapi mini crisis. Taper tantrum.” kata dia. Taper tantrum adalah istilah yang menggambarkan gejolak ekonomi yang diakibatkan perubahan kebijakan Bank Sentral AS, The Fed, yang mengurangi menyalurkan kredit untuk pembelian obligasi dan surat berharga serta berencana menaikkan suku bunga The Fed.
  • M Hatta Taliwang, Mantan Anggota DPR yang juga Direktur Institute Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) M Hatta Taliwang mengatakan masyarakat Indonesia saat ini sudah bisa mengukur indikator karakter kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya ada 3 hal yang menjadi tolak ukur apakah Jokowi merupakan Rezim yang merepresentasi ideologi Neo-liberal (Neolib) atau bukan.  “Pertama, bertambahnya orang miskin. Kedua, Semakin besarnya angka pengangguran, dan ketiga terjadinya kesenjangan ekonomi,” ungkapnya saat acara diskusi dan pernyataan sikap ‎politik “Berlanjutnya kekacauan sistem Negara, Krisis Kepemimpinan Nasional Dan Ketidakpastian Kebijakan Di Era Joko Widodo,” di Warung Komando, Tebet, Jakarta, Selasa (19/5/2015). Saat ini, Sambung Hatta, kenyataan berbalik dengan harapan rakyat terhadap Jokowi. Sejak 6 bulan berjalannya pemerintahan Jokowi-JK, kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia semakin bertambah. “Makin banyak orang yang tidak jelas masa depannya. Makin banyak orang merana,” ungkapnya. Hatta juga menyatakan mayoritas Indonesia saat ini mengalami penurunan indeks dalam penghasilannya. Di sisi lain, segelintir orang justru mengalami peningkatan kekayaan yang terus berlimpah. “Lebih dari separuh rakyat Indonesia saat ini berpenghasilan di bawah 2 dolar AS per harinya,” katanya. Tidak hanya itu, lanjut Hatta, Indonesia saat ini juga meng‎alami penumpukan pengangguran di tingkatan kelas menengah. Sehingga dengan 3 indikator di atas telah memberikan bukti bahwa Jokowi merepresentasi kepentingan Ideologi ekonomi Neoliberalisme. “Memang salah satu konsekwensinya, Neoliberalisme itu memproduksi banyak ‎pengangguran,” tandasnya.
  • Wakil ketua DPR. “Para petani banyak mengeluhkan akan rusaknya infrastruktur di sektor pertanian.” Demikian yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon ln di Jakarta, Senin (19/2).“Para petani umumnya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap perbaikan nasib mereka. Sebab, di tengah harga beras yang tinggi, pemerintah masih mematok harga pembelian pemerintah (HPP) yang rendah untuk gabah petani,” imbuhnya. Untuk itu Wakil Ketua DPR, menyatakan inilah yang menjadikan ekonomi diterapkan pemerintahan Jokowidodo saat ini terkesan liberal. “Berbeda halnya dengan Prabowo Subiyanto mempunyai konsep ekonomi kerakyatan,” ucapnya. Fadli Zon menuturkan harga Gabah Kering saat ini berkisar Rp 5.500 per kilogramnya. “Harga itu jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah, di mana HPP GKP sejak 2015 hanya dipatok Rp3.700 saja per kilogram,” jelasnya. Selain itu, Fadli Zon mengutarakan masyarakat banyak yang mempertanyakan kebijakan pemerintah akan impor beras. “Orang-orang desa bertanya, bukankah dulu saat kampanye Pilpres 2014 Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor pangan, tapi kenapa sekarang justru impor beras menjelang musim panen?! Kenapa bukan kemampuan produksi kita yang diperbesar?! Itu pertanyaan mereka,” ungkap Fadli menekankan. Kebijakan Beras Impor pemerintah saat ini, tegasnya, diprediksi akan berdampak buruk untuk jangka panjangnya. “Ketergantungan impor pangan akan berisiko terhadap ketahanan pangan dan bisa mengancam kedaulatan kebijakan pangan kita. Jadi, pemerintah seharusnya tidak terus-menerus mereproduksi solusi instan semacam itu dalam mengatasi persoalan pangan,” tutupnya.
  • Terkait kinerja Pemerintahan Jokowi-JK, Poltracking mencatat hanya 42,95 persen yang mengatakan puas. Sementara sebanyak 51,26 persen mengatakan tidak puas. Sisanya 5,79 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Bahkan politikus PDIP pendukung Jokowi pun mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk liberal. Dalam kes empatan yang sama Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, hasil satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK menilai Indonesia saat ini menjadi negara yang liberal dari sisi ekonomi. “Kebijakan ekonomi liberal tidak sesuai dengan Indonesia. Neolib sudah usang di Amerika, tapi kita malah menuju ke sana,” kata  Effendi.Dia menilai kehadiran Rini Soema rno sebagai menteri BUMN mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Indonesia menuju neoliberalisme. “Nawacita menjadi jargon yang semu, roh dan jiwanya tidak ada. Apa yang menjadi kebijakannya lebih beraliran neolib. Ini seperti kabinet trisakti rasa neolib,” katanya. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai paham ekonomi pemerintahan Joko Widodo saat ini menganut pahan ekonomi pasar bebas. Hal itu sebagaimana disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan Presiden Joko Widododi Gedung MPR/DPR/DPD.”Tapi kalau saya melihat p dato kenegaraan Pak Jokowi sebagai Presiden, memang dia condong ke pasar bebas,” kata Effendi, Jumat 14 Agustus 2015. Alasan Effendi itu terkait dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Sebelumnya, subsidi diberikan oleh pemerintah, tapi sekarang diserahkan ke mekanisme pasar. Effendi mengkritik pidato Presiden Jokowi yang menyebut kalau subsidi itu sebagai suatu pemborosan. Justru, pemahaman itu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan PDI Perjuangan, partai Jokowi bernaung. “Mengonsumsi komoditas-komoditas strategis sebagaimana BBM, itu dimaknai seolah-olah pemborosan. Itu yang berbeda selama 10 tahun PDIP, kami melihatnya tidak seperti itu,” jelas Effendi. Dia mengatakan, soal bahan bakar minyak tidak seharusnya pemerintah memberikan beban secara serta merta ke masyarakat yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Menurut dia, subsidi adalah stimulus kepada rakyat yang tidak mampu, agar daya beli tidak lemah seperti saat ini. “Sekarang rakyat Indonesia menjadi terpuruk, tidak mempunyai daya beli. Ini yang sebenarnya cikal bakal membuat carut-marutnya perekonomian kita,” kata Effendi. Dia sanksi, kalau lesunya daya beli dikarenakan faktor lain seperti Dolar AS. Tapi, lemahnya daya beli itu lebih disebabkan faktor pemerintah di bawah kendali Presiden Jokowi. “Bukan persoalan Yuan, Dolar. Ini memang daya beli di sektor riil sangat memprihatinkan dan itu berawal dari kebijakan yang memandang sangat fanatiknya bahwa mahzab ekonomi liberal itulah yang merasuk pada ekonomi yang digunakan Pak Jokowi,” paparnya. Walau terus mengumandangkan nawacita, Effendi merasa tidak ada maknanya. Apabila melihat implementasi model ekonomi yang dijalankan pemerintahan Jokowi. “Nggak nyambung. Nawacita itu kemandirian, kok diberikan pasar yang menentukan harga komoditas. Seolah-olah itu beban negara,” kata anggota Komisi I DPR ini

sumber: merdeka.com, DAN BERBAGAI SUMBER LAINNYA

wp-1520756871758..jpg

Iklan