Tak Berkategori

Sri Mulyani Bandingkan Utang Indonesia dan Jepang, Kritikan Semakin Keras Bergaung

Sri Mulyani Bandingkan Utang Indonesia dan Jepang, Kritikan Semakin Keras Bergaung. Harap-harap cemas akan kebangkrutan mulai terasa. Tapi, coba berpikir lebih jernih dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nahdhatul Ulama (NU) di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Sabtu (19/11/2016). Dengan utang Rp 3.444,82 triliun dan asumsi PDB Rp 12.600 triliun atau sekitar US$ 1 miliar, maka rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah sekitar 27%. Amerika Serikat (AS) memiliki PDB sekitar US$ 18.000 miliar. Rasio utang terhadap PDB mencapai 70%. Tercatat, utang pemerintah hingga akhir Maret 2017 sebesar Rp 3.649,75 triliun, naik Rp 60,63 triliun dibanding posisi akhir Februari 2017 senilai Rp 3.589,12 triliun Bila dibandingkan dengan Indonesia, artinya satu orang AS memiliki utang setidaknya 50 kali utang orang Indonesia. Selanjutnya, Jepang yangg memiliki PDB US$ 4.000 miliar dengn rasio utang 200% terhadap PDB. Ini bisa diartikan utang satu orang Jepang setara dengan 10 kali orang Indonesia. “Jadi pertanyaannya, kok mereka nggak bangkrut? nggak khawatir?,” kata Sri Mulyani. Pendapat Menkeu tersebut memicu kritikan dan pendapat yang keras di kalangan tokoh masyarakat dan mamasyarakat luas. SMI tidak selayaknya membandingkan dengan negara Jepang karena fundamentalmkeuangan Jepang berbeda jauh dengan Indonesia. Jepang negara kreditor sesangkan Indonesia negara debitor. Jepang negara surplus sedangkan Indonesia negara defisit APBN. Pembelaan SMI tersebut tampaknya membuat pemerintah semakin terpojok trhadap berbagai kritikan yang semakin meluas.

Berbeda dengan yang dilaporkan pemerintah. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat total utang Indonesia hingga saat ini sudah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan swasta. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit anggaran, sedangkan utang swasta oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bila hal itu benar maka pemerintah harus segera menjelaskan pada rakyatnya ada apa dengan hutang Indonesia ?

Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menyatakan total utang Pemerintah hanya mencapai Rp4.772 triliun. Namun jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp3.128 triliun dan posisi utang Luar Negeri Pemerintah 2017 telah mencapai USD177 miliar atau Rp2.389 triliun (kurs Rp13.500). Selanjutnya, untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar USD172 miliar atau sekitar Rp2.322 triliun (kurs Rp13.500). “Besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN,” ungkap Enny di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Pendapat Keras Tokoh Masyarakat Saat SMI Bandingkan Utang Insonesia dengan Utang Jepang

  • Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman mengatakan Sri Mulyani tak bisa membandingkan utang Indonesia dengan utang Jepang. “Utang luar negeri Indonesia dibanding-bandingkan dengan Jepang, itu tidak apple to apple. Utang Indonesia ini sudah mengkhawatirkan, tak bisa dibandingkan dengan Jepang,” ujar Sohibul di Solo, Sabtu (17/3). Meski secara rasio utang Jepang lebih tinggi, yakni mencapai 200 persen lebih, namun menurut dia, Jepang mempunyai fundamental ekonomi yang lebih kuat dibanding negara kita. Apalagi, surat utang di Jepang itu lebih banyak dimiliki oleh warganya sendiri. “Surat utang di Jepang itu lebih banyak dimiliki oleh warganya sendiri, bunganya juga sangat kecil. Berbeda dengan di Indonesia yang bunganya besar,” katanya. Dari data tersebut, lanjut Sohibul, jelas tak bisa membandingkan dengan Jepang. Utang kita ini sudah mengkhawatirkan. “Bahkan untuk membayar bunga utang itu sendiri, bukan untuk sesuatu hal yang sifatnya produktif. Ini jelas sesuatu yang tidak sehat,” tandasnya.
  • Bima Yudhistira (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan bahwa paradigma yang hendak dibangun oleh pemerintah adalah rasio utang terhadap PDB Indonesia masih kecil, lihat Jepang sudah 200% lebih. Hebat betul membandingkan Indonesia dan Jepang. Memang Jepang punya rasio utang diatas 200%. Tapi lebih dari 50% utang Jepang dipegang oleh bank Sentral Jepang. Sementara sisanya dikisaran 30% dipegang oleh residen atau penduduk Jepang. Artinya penduduk Jepang dan Bank Sentral Jepang yang memberi pinjaman ke Pemerintahnya. Apa dampaknya kalau utang dipegang penduduk lokal? Dalam kondisi ekonomi global memburuk dan mengakibatkan investor melakukan penjualan bersih (net sales) dipasar surat utang, Pemerintah Jepang tak terlalu pusing. Uang hasil penjualan utang tidak lari ke luar negeri, melainkan berputar-putar di dalam ekonomi Jepang. Indonesia kondisinya cukup berbeda. Sebesar 38,7% surat utang Pemerintah dipegang oleh investor asing. Artinya, kondisi global seperti tren kenaikan bunga acuan Fed rate, instabilitas geopolitik, dan gelombang proteksionisme negara-negara maju sangat sensitif terhadap pasar surat utang di Indonesia. Karena pasar keuangan sangat dangkal, sekali goncangan eksternal terjadi kaburlah dana-dana asing di surat utang (capital outflow). Rupiah keok saat ini ke angka 13.700an ya karena dana asing minggat dari pasar surat utang.
    Utang jepang itu dipegang mayoritas oleh dalam negeri Jepang sendiri.
    Hampir 50% malah dipegang oleh Bank Sentral. Jadi sebenarnya Pemerintah berhutang pada rakyatnya sendiri. Rate Bunga Utangnya juga sangat-sangat rendah. Hanya sekitar 1 koma sekian persen. Bandingkan dengan rate Indonesia yang diberikan ke pemegang Government Bond Indonesia. Belum lagi NIIP atau net international investment positions (NIIPs). Negara dengan NIIP positif artinya negara yang memiliki net external Assets, bukan net external Liabilities. Negara itu adalah negara kreditor. Jepang itu memiliki NIIP tertinggi di dunia. 2,812,543,005,181 USD. Bandingkan dengan Indonesia, -413,106,000,000 USD.

Iklan