*Ekonomis

Pakar Ekonomi dan Tokoh Indonesia Bicara Tentang Hutang Jokowi

Pakar Ekonomi dan Tokoh Indonesia Bicara Tentang Hutang Jokowi

Ichsanuddin Noorsy

  • Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Sebab, fluktuasinya sudah di atas 30 persen. Ichsanuddin mengatakan hal itu dalam dialektika demokrasi ‘Utang Luar Negeri untuk Siapa?” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7/2017). Menurut Ichsanuddin, jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuasinya mencapai 30 %, maka dalam level bahaya. Bank dunia menempatkan Indonesia pada level tersebut, dengan fluktuasi beban utang luar negeri sebesar 34,08%. “Dan, selama negara didekte oleh asing, maka Indonesia sampai 2040 tak akan mampu menghadapi kekuatan asing,” katanya.
  • Hutang negara Indonesia ke luar negeri tidak hanya sebesar Rp. 3.672 triliun. Hitung-hitungan Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, hutang luar negeri Indonesia per Juni 2017 sekitar Rp.4 ribu triliun. “Angkanya salah, angka per Juni 2017 4364,767 triliun Dollar. Jumlahnya adalah 3.228.178.000 USD dikali Rp.13.300,” jelasnya dalam diskusi bertajuk “Hutang Negara Untuk Siapa?” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). Angka tersebut didapatkan dari perhitungan yang tidak hanya mengambil dari kewajiban pemerintah Indonesia terhadap negara yang memberi hutang, melainkan juga semua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. “Kita ambil secara menyeluruh. Hutang itu adalah bentuk seluruh kewajiban sebuah negara, baik kepada negara lain atau lembaga internasional, multilateral atau terhadap invasi korporasi asing atau terhadap pribadi. Jadi tetap merupakan kewajiban. Karena kewajiban, maka dia tidak melulu pada posisi yang namanya pinjaman-pinjaman luar negeri,” jelasnya.

Ferdinand Hutahaean

  • Hampir tiap tahun kita selalu tercengang dengan peningkatan tajam utang negara. Isu utang ini memang menjadi perhatian publik karena janji Jokowi saat Pilpres dulu yang akan menolak utang luar negeri ternyata bertolak belakang dengan realita sekarang mengelola negara. Bukannya menolak utang luar negeri, yang terjadi justru utang ugal-ugalan, bahkan utang seakan menjadi prioritas utama pembiayaan program pemerintah. Ini menjadi mengkhawatirkan karena membangun sesuatu dari utang akan berdampak besar pada perekonomian negara, terlebih bila salah urus dan mengakibatkan terancamnya kemampuan membayar oleh pemerintah. Payment Capacity adalah salah satu kunci utama keselamatan perekonomian negara. Utang ini selalu riuh, banyak data melintas dan bertebaran di media, pemberitaan bahkan di media sosial. Yang tidak lazim, data yang bertebaran ditengah publik itu justru tidak tidak pernah berasal dari pemerintah. Semua data yang bertebaran tidak terkonfirmasi kebenarannya karena saling berbeda.
  • Sekarang saatnya pemerintah untuk jujur tentang utang negara yang sesungguhnya. Pemerintah tidak jarang juga melempar bola panas ke pemerintahan masa lalu dengan menyebut beban utang sekarang adalah akibat beban utang masa lalu. Menyebut masa lalu tanpa jelas menyebut pemerintahan yang mana karena sesungguhnya sudah 6 Presiden yang berlalu memimpin negara ini. Namun kesannya bahwa kata masa lalu itu terlalu mengarah kepada pemerintahan yang di pimpin oleh SBY, Presiden RI ke 6. Padahal era SBY utang jelas bermamfaat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 7%. Berbeda dengan sekarang, utang besar-besaran tapi pertumbuhan ekonomi malah merosot.
  • Pemerintah harus segera bertinddak untuk memberikan data dan informasi faktual dan agar publik terhindar dari hoax, maka sekarang saatnya pemerintah membuka data yang jujur ke publik tentang utang negara terutama saat pemerintah ini berkuasa.
  • Presiden Jokowi rasanya perlu dan sangat penting untuk jujur membuka data ke publik tentang utang negara selama beliau memimpin. Data itu terkait jumlah utang, sumber utang, bunga berapa, tenor berapa tahun dan digunakan untuk apa. Ini sangat penting, karena negara harus aktif menghilangkan hoax dari tengah publik. Maka satu-satunya jalan menjawab hoax yang beredar di publik terkait utang negara selama era pemerintahan Jokowi, sebaiknya segera umumkan datanya ke publik. Ini akan menjawab segala tudingan terhadap pemerintah sekarang termasuk tudingan saya yang menyatakan bahwa Pemeritahan Jokowi berutang secara ugal-ugalan.
  • Andai pemerintah tidak membuka data ini secara tarnsparan dan jujur, jangan salahkan publik jika mengambil kesimpulan bahwa memang pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi, betul ugal-ugalan dalam berutang dan tidak mampu mengelola negara secara benar karena telah menjadikan utang sebagai urat nadi perekonomian dan pembangunan. Maka itu, kami menunggu data dari pemerintah terkait utang negara selama pak Jokowi memimpin hingga sekarang, agar hoax ditengah publik tidak dianggap menjadi kebenaran. Terlebih dalam waktu dekat, pemerintah akan menjamu kaum liberal yaitu IMF dengan dana trilliunan rupiah disela kesulitan ekonomi kita.

Ketua DPR

  • Utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari lalu sudah mencapai Rp 4.754 triliun. Kondisi tersebut membuat Ketua DPR Bambang Soesatyo khawatir hal itu mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  • Meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30 persen, lanjut Bambang, kurs rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat bisa berdampak terhadap APBN. “Imbasnya ke pembayaran cicilan utang luar negeri yang makin membebani APBN,” ujarnya, Kamis (8/3/2018). Karena itu, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini meminta Komisi XI DPR mengingatkan agar pemerintah tidak ‘ugal-ugalan’ dalam mengelola utang negara. Politikus berlatar pengusaha itu juga mengingatkan pemerintah untuk menggunakan dana hasil utang buat sektor-sektor produktif. “Sehingga mampu menghasilkan penerimaan negara,” harapnya.

Wakil Ketua DPR

  • Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2017 mencapai 352,2 miliar dollar AS atau Rp 4.754 triliun, dengan acuan kurs Rupiah Rp 13.500 per USD. Angka tersebut tumbuh sebesar 10,1 persen secara tahunan (yoy). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan, penggunaan utang harus terukur dan terencana. “Tata kelola utang harus dilakukan dengan baik, jangan sampai utang yang dilakukan sekarang bermasalah di kemudian hari. Selain itu, jangan sampai utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur fisik, malah menjadi beban generasi mendatang,” ingat Taufik, ketika dihubungi wartawan, Rabu (28/2/2018).
  • Politisi F-PAN itu menambahkan, pemerintah diminta tetap harus bijaksana dalam mengelola belanja dan utang. Pemerintah yang sedang berambisi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, jangan kalap menumpuk utang dan menggantungkan sepenuhnya pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan. “Saya melihat pemerintah dalam mengelola utang, keseimbangan primernya masih negatif. Sehingga, pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang. Hal ini mengindasikan, pemerintah belum dapat menyelesaikan persoalan utang secara menyeluruh,” tandas Taufik. Diketahui dari rilis BI, perkembangan ULN terjadi baik di sektor publik maupun swasta. Peningkatan ULN terutama berasal dari utang pemerintah yang meningkat 29 persen dari 2016 sebesar 137,4 miliar AS menjadi 177,32 miliar AS. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir kuartal IV 2017 terbilang aman. ULN tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1 persen dari total ULN dan pada akhir kuartal IV 2017 tumbuh 8,5 persen (yoy) dan ULN berjangka pendek tumbuh 20,7 persen

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan

  • Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, kenaikan utang luar negeri yang dilakukan pemerintah akan berdampak pada perekonomian nasional dan berpotensi mencekik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Utang sudah pasti jadi beban APBN. Lebih-lebih setelah berakhirnya program pengampunan pajak dan realisasi pendapatan pajak yang masih terus melenceng dari target,” kata Heri kepada TeropongSenayan, Kamis (1/3/2018). Menurutnya, pemerintah akan makin sulit merealisasikan penerimaan negara yang lebih baik. Di sisi lain, beban jatuh tempo pembayaran utang makin besar. Lebih-lebih utang tersebut didominasi ULN berjangka panjang. Tak hanya itu, urai Heri, tahun 2018 nanti beban utang mencapai Rp 390 triliun. Tahun 2019 akan dikisaran Rp 420 triliun, jika ditotal mencapai Rp 810 triliun. Ini akan terus jadi beban APBN. “Belum lagi gap antara realisasi pendapatan dan belanja masih belum bisa dipecahkan,” jelas politikus Partai Gerindra itu.
  • Heri mengaku, Komisi XI sudah mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan rasio utang yang disebut-sebut masih aman itu. Sebab, dilihat dari trennya, rasio utang terus mengalami kenaikan. Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB. Diketahui, lebih dari 80 persen penerimaan Negara bersumber dari pajak. Sementara itu, realisasinya terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun.(yn

SumBEr: dari berbagai sumber

Iklan