*Ekonomis

10 Dampak Pembangunan Infrastruktur Tanpa Perhitungan dan Tanpa Prioritas Yang Matang

Pemerintahan Jokowi-JK memimpin negeri menjadi banyak sorotan rakyat. Bisa dilihat dari sisi positif dan juga berbagai sisi negatif bangsa ini. Banyak pencapaian yang telah dilakukan khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan tol bertambah 560 km, jalan trans Sumatera, trans Papua dan jembatan, merupakan sebuah prestasi yang tidak pernah dicapai dalam rezim sebelumnya. Tapi pembangunan infrastruktur yang megah itu tanpa dilakukan perencanaan, perhitungan dan prioritas yang matang maka akhirnya berdampak buruk bagi bangsa ini. Salah satu yang dianggap perencanaan dan perhitungan tidak matang adalah melakukan pembangunan infrastruktur berlebihan di saat keadaan ekonomi pemerintah sedang buruk. Bila ekonomi bangsa sedang baik, mungkin tidak masalah. Tetapi ketika pembangunan infrastruktur secara besar besaran dipaksakan maka dampak yang terjadi harus mengorbankan berbagai kepentingan masayarakat. Salah satu yang paling banyak dikorbankan adalah rakyat kecil, pertumbuhan ekonomi, berbagai subsidi rakyat kecil dicabuti, defisit APBN dan berbagai macam pos belanja lainnya dipangkas. Pembangunan infrastruktur juga dikesankan tanpa perhitungan matang dan tidak mempunyai skala prioritas demi kepentingan rakyat khususnya rakyat kecil. Tanpa perhitungan yang crmat ini terjadi karena selama ini Jokowi dikenal dengan spontanitasnya yang sangat tinggi dan cepat. Sehingga kecepatan ide tersebut membuat menteri dan pelaksanaan proyek kedodoran bila tanpa diikuti perencanaan yang matang. Banyak data yang tidak sinkron antara membangun proyek megah dengan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, industri pengolahan maupun indikator kemiskinan dan ketimpangan. Banyak pengamat menduga bahwa pembangunan infrastruktur yang berlebihan lebih dominan pertimbangan sebagai etalase politik untuk pencitraan pilpres 2019 dibandingkan untuk kepentingan rakyat.

10 Dampak Yang Menyertai Pembangunan Infrastruktur Yang Berlebihan

  • Ada konsekuensi dari semangat merampungkan aneka infrastruktur sebelum 2019. Salah satu pos belanja yang dikorbankan adalah subsidi energi termasuk BBM dan listrik. Pemotongan subsidi energi mencapai 77% dalam periode 2014-2017. Berbeda dengan pemerintahan SBY saat pengurangan subsidi dilakukan biaya subsidi dialihkan untuk kepentingan rakyatndan dalam rangka mendorong daya beli rakyat. Teyapi era Jokowi subsidi BBM dan Listrik dipangkas karena kemampuan ekonomi negara lagi defisit dan digunakan untuk pembanghnan infrastruktur.
  • Perdebatan soal daya beli sebenarnya mudah untuk dipahami. Perdebatan apapun penyebabnya konsumsi yang turun atau daya beli yang jatuh, tetapi masalah utama masyarakat berpenghasilan 40% ke bawah harus lebih berhemat karena subsidinya dipotong. Jangan salahkan masyarakat kalau mengurangi belanja karena dompet sudah habis untuk bayar tagihan listrik. Masyarakat dalam 3 tahun ini diminta untuk lebih bersabar. Pepatah bersakit-sakit dahulu untuk menikmati manfaat infrastruktur di kemudian hari terus diulang-ulang.
  • Pembangunan infrastruktur dikesankan sebagai etalase politik untuk pencapaian pilpres 2019. Banyak perdebatan rakyat dan pengamat politik bahwa pembangunan infrastruktur hanyalah kepentingan pencitraan pemilihan pilpres bukan demi kepentingan rakyat. Alasan pendapat tersebut adalah hampir semua proyek infrastruktur ditargetkan selesai tahun 2018 atau 2019. Jadi target penyelesaian proyek bukan beban kerja dan beban waktu proyek tetapi kejar tayang pilpres 2019. Saat kejar tayang proyek kecil harus selesai cepat tak masalah tetapi saat kejar tayang proyek besar harus digeber cepat selesai maka bencana akan terjadi. Hal ini yang mungkin menjelaskan salah satu penyebab utama mengapa proyek infrastruktur rontok ambruk dimana mana sebelum digunakan. Kecelakaan konstruksi berulang kali terjadi di proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). BUMN konstruksi yang telah berdiri sejak 1961 tersebut setidaknya 14 titik mengalami kecelakaan konstruksi pada proyek-proyeknya. Kecelakaan konstruksi yang terjadi kejadian dalam rentang waktu yang tidak lama alias singkat. Untuk proyek jalan tol saja, jika dihitung sejak proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) pada tanggal 22 September 2017 lalu, Waskuta telah melakukan kecelakaan konstruksi sebanyak lima kali untuk pekerjaan proyek jalan tol.
  • Konsep dasar infrastruktur bila direncanakan dengan benar dan cermat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Contohnya proyek Marshall Plan, bantuan keuangan untuk negara-negara usai perang dunia ke-II melalui pembangunan infrastruktur efektif dongkrak pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Demikian pemikuran John Maynard Keyness, ekonom yang merekomendasikan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur agar segera pulih dari Great Depression tahun 1930-an hal itu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Bila dianalisa dengan teori atau rumus ekonomi apa pun, seharusnya ketika infrastruktur dibangun, permintaan tenaga kerja naik, industri besi dan baja lokal maupun semen ikut terdongkrak tapi nyatanya semakin anjlok.
  • Hingga pertengahan 2017, proyek infrastruktur Pemerintah tercatat berjumlah 245 proyek. Keberpihakan anggaran untuk membangun infrastruktur pun sangat jelas terlihat. Pada 2014, porsi belanja infrastruktur hanya 8,7% terhadap APBN, angka ini kemudian naik lebih dari 2 kali lipat di 2017 menjadi 18,6%.
  • Maraknya pembangunan infrastruktur agaknya kurang berkorelasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Data BPS pada 2016 menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang. Kalau penyerapan tenaga kerjanya kurang optimal maka target untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pembangunan infrastruktur menjadi lebih sulit terealisasi.
  • Data kemiskinan per Maret 2017 justru mencatat adanya tambahan penduduk miskin sebesar 6.900 orang dan rasio gini stagnan di 0,39. Upah riil buruh bangunan, yakni upah yang diterima buruh bangunan setelah dikurangi oleh inflasi juga menurun sebesar -1,9% di bulan Juni 2017. Hal ini disebabkan proyek infrastruktur banyak dikuasai oleh kontraktor asing, kontraktor besar, ketimpangan antara kontraktor kecil dan besar jadi persoalan serius. Pembangunan infrastruktur tidak lantas membuat penduduk lokal makmur.
  • Konsumsi semen secara nasional periode Januari-Juni 2017 juga tercatat menurun 1,3% dari 29,4 juta ton menjadi 28,9 juta ton. Kondisi pabrik semen sekarang mengalami kelebihan kapasitas karena tidak terserap oleh pasar. Proyek infrastruktur terbukti tidak mendongkrak konsumsi semen. Bukankah hal yang aneh?
  • Melihat peliknya masalah ekonomi, kritik tidak lagi datang dari ekonom dalam negeri. Baru-baru ini Indonesia jadi pembahasan sengit media-media asing ternama. Forbes, Bloomberghingga The Economist sudah mencium adanya ketidakberesan dari pengelolaan ekonomi di era Jokowi-JK. Bahkan dalam edisi terbaru di bulan Oktober 2017, The Economist menuliskan laporan tentang ‘lemahnya perekonomian membuat kondisi politik menjadi tidak pasti’. Nafsu membangun yang besar tanpa diikuti perhitungan yang crmat dampaknya akan terjaei kekacauan ekonomi. Sehingga bukan hanya pengamat independent ataunpengamat luar negeri menyoroto pemnamgjnan ekonomi yang amburadul. Jadi kondisi ekonomi dalam 3 tahun terakhir lah yang memicu ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Survey Indikator Politik Indonesia yang dirilis akhir September 2017 mengungkap bahwa 43% masyarakat merasa kebutuhan pokok saat ini semakin berat dibanding tahun lalu.
  • Kalau ekonomi hanya tumbuh 5% seperti saat ini dan pembangunan tidak dirasakan rakyat miskin, kegaduhan tersebut berakibat fatal terhadap stabilitas nasional menjelang tahun politik. Belum lagi bicara soal kinerja fiskal. Defisit APBN makin melebar bahkan diproyeksi tembus 2,9% tahun ini. Itu pun kalau asumsi penerimaan pajak tercapai 100%. Faktanya kondisi penerimaan pajak hingga September 2017 baru tercapai Rp770 triliun atau 60% dari target.
  • Kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp513 triliun membuat kepala petugas pajak di lapangan pening sampai-sampai telepon harus aktif 24 jam. Bukan hanya itu, pengusaha dan konsumen juga was-was bisa jadi pajak makin agresif dan menyasar sana sini. Perburuan dikebun binatang akan semakin ganas dan galak.
  • Satu-satunya jalan memang reschedulling atau atur kembali waktu pembangunan proyek infrastruktur. Presiden sudah melihat sendiri kekhawatiran Menkeu jika proyek 35 ribu MW dilanjutkan.
  • Kalau terus dipaksakan sementara kapasitas fiskal dan BUMN tidak cukup kuat akibat ke depannya tentu berisiko. Dampak negatifnya bisa bermacam-macam, mulai dari ketidapercayaan investor yang melemahkan investasi dan nilai tukar, pengusaha dalam negeri makin takut dikejar pajak hingga masyarakat jadi menahan belanja.
  • Sumber keuangan negera yang defisitpun akibat skala prioritas pembangunan yang tidak cermat berimbas pada gaji PNS. Sistem penggajian PNS. Selama ini PNS mendapatkan honorarium dari kegiatan-kegiatan di luar tugas pokoknya, kini semuanya dipangkas. Hal ini bertentangan dengan janji Jokowi sebelum terpilih menjadi presiden untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tentunya hal ini sangat melukai hati pendukung Jokowi yang berprofesi sebagai PNS. “PNS tidak bisa lagi menerima honor untuk kegiatan-kegiatan luar kantor. Ini sesuai amanat UU ASN,” tegas Subowo Joko Widodo, asisten deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Malang, di Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (26/1). Bahkan seudah 2 tahun lebih gaji ONS tidak kunjung naik meski harga harga dan inflasi semakin meningkat.

     

    Pemerintah, lanjutnya, tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian. Di dalam RPP tersebut, struktur gaji pegawai hanya terdiri dari tiga komponen. Yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. [bsa_pro_ad_space id=9]

    “Tunjangan anak dan istri, tunjangan jabatan, tidak ada lagi. Semuanya disatukan di tunjangan kinerja,” terangnya.

    Dijelaskannya, untuk tunjangan kemahalan, akan disesuaikan dengan biaya hidup di daerah masing-masing. Misalnya di Papua, tunjangan kemahalannya lebih tinggi dibanding wilayah Jawa.

Iklan