*Politik

Pembangunan Infrastruktur Ternyata Bukan Prioritas Nawacita Jokowi JK

Pembangunan Infrastruktur Ternyata Bukan Prioritas Nawacita Jokowi JK

Program kerja jokowi saat menjadi presiden saat ini tampaknya didominasi pembangunan infrastruktur yang berlebihan. Hal ini membuat segala perhatian, sumber daya manusia dan sumber dana pemerintah difokuskan dan diprioritaskan pada pembamgunan infrastruktur. Banyak rakyat dan masyarakat tidak mengetahui bahwa program kerja pembangunan infrastruktur adalah bukan program prioritas dalam nawacita Jokowi JK. Memang tidak ada yang salah bila pembangunan infrastruktur tidak ada dalam prioritas program nawacita. Tetapi yang menjadi pertanyaan masyarakat mengapa ide dan program tersebut mendadak muncul dan menjadi fokus utama di saat Jokowi menjadi presiden. Hal inilah yang perlu dijelaskan pemerintahan Jokowi agar tidak timbul berbagai spekulasi dalam masyarakat. Hal ini m3nunjukkan bahwa konsep pemabngunan yang dilakukan oleh Jokowi JK tidak sesuai dengan misi dan visi. Tidak adanya program pembangunan infrastrukturnyang berlebihan itu menimbulkan spekulasi apakah sebenarnya motivasi Jokowi sangat agresif dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur mengalahkan program nawacita launnya. Pertanyaan berikutnya bila tidak ada dalam prioritas nawacita apakah motivasi dan tujuan Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibansingkan program nawacita lainnya ?

Agenda Prioritas Nawa cita

  • Bila dicermati secara khusus dan spesifik ternyata pembangunan infrastruktur yang berlebihan itu tidak ada dalam nawacita atau paling tidak bukan priotitas spesifik atau khusus yang ada dalam nawacita.
  • Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
  • Inilah sembilan program tersebut yang disarikan dari situs http://www.kpu.go.id: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

4 Motivasi Jokowi Bangun Infrastruktur berlebihan

Bila tidak ada dalam program nawacita, apakah motivasi Jokowi sehingga sangat b3rnafau untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang berlebihan meski ekonomi Indonesia lagi bangkrut karena defisit APBN. Beberapa pengamat dan rakyat menganalisa dan berspekulasi apa sebenarnya motivasi utama Jokowi membangun infrastruktur berlebihan di saat Indonesia terpuruk ekonominya. Beberapa spekulasi atau beberapa kemungkinan bisa terjadi mengapa Jokowi melakukan lembangunan infrastruktur berlebihan di saat negara tidak punya uang.

  1. Jokowi membangun infrastruktur berlebihan demi rakyat. Motivasi ini tentunya paling sering digaungkan oleh pemerintah dan partai pendukungnya. Motivasi ini menjadi wajar karena parpol pendukung utama pemerintah mengklaim sebagai partai wong cilik. Tetapi bila dicermati hal itu masih banyak diperdebatkan. Di saat ekonomi Indonesia terpuruk terjadi pembangunan infrastruktur yang berlebihan. Hal ini pasti disertai hutang Indonesia semakin membengkak. Saat hutang membengkak ekonomi semakin terpuruk, terutama saat pemerintah memasuki jatuh tempo pembayaran hutang teyapi tidak ada dana. Dampak buruk bagi rakyat justru dengan adanya infrastruktur yang diharapkan meningkatkan ekonomi rakyat justru berdampak buruk karena rakyat diburu dan dikejar kenaikkan pajak, subsidi rakyat banyak dicabuti, harga listrik dan harga lain meningkat pesat. Hal tersebut akhirnya berdampak daya beli masyarakat semakin turun dan akhirnya roda perekonomian hancur dan pengangguran meningkat dimana mana.
  2. Jokowi membangun infrastruktur berlebihan demi pencitraan memperpanjang periode jabatan presiden. Spekualsi dan dugaan adanya motivasi tersebut seringkali dibantah oleh rakyat pendukung, pemerintah dan parpol pendukung. Tetapi kelompok lain yang menduga mungkin tidak salah karena setiap proyek baik proyek besar atau proyek kecil targetnya adalah selesai sebelum tahun 2019. Kalau perlu pengguntingan pita peresmian dilakukan meski pembangunan fisil belum selesai. Seperyi contohnya pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung harus selesai tahun 2019 dan langaung diresmikan pembanguanannya padahal studi kelayakannya dan studi Amdalnya belum diilakukan
  3. Jokowi membangun infrastruktur berlebihan demi kerjasama dengan Cina. Kecurigan beberpa pwngamat dan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur berlebihan tersebut karena pola lembangunannya mirip dengan proyek OBIR presiden Li. Pembangunan infrastruktur jalan, tol laut, bandara dan pelabuhan yang dilakukan secara kebetulan mirip dengan proyek Road To Silk (OBOR) pemerintah Cina yang dicanangkan beberapa tahun yang lalu ditujukan pada negara Asia dan Afrika. Dan secara kebetulan pula biaya pembangunan infrastruktur itu swbagian besar mendapat bantyan dari Cina. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah utang indonesia ke Cina, bahkan saat ini Cina adalah penghutang Indonesia terbesar ke tiga. Justru negara Belanda dan benerapa negara lainnya yang selama ini menjadi langganan hutang Indonesia jadi hilang dari data penghutang.
  4. Jokowi membangun infrastruktur berlebihan demi kepuasan diri dicatat dalam sejarah bangsa. Kecurigaan demi kepuasan diri ini muncul ketika pembangunan infrastruktur yang berlebihan tersebut tampaknya tidak terkonsep secara khusus dan jelas dalam program nawacita program lrioritas dan janji kampanye Jokowi. Pembangunan infrastrukyur yang berlebihan itu tampaknya tiba tiba muncul begitu saja setelah Jokowi dilantik sebagai presiden. Konsep pemikiran tersebut selama ini dianggap murni ide Jokowi karena tidak pernah didiskusikan dan disuarakan baik oleh parpol pemerintah atau partai pendukung sebelum pengumuman pemenang pilpres 2014.

Saat menjabat sebagai presiden, Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur di mana mana secara berlebihan. Pembangunan infrastruktur secara berlebihan di tengah ekonomi Indonesia yang lagi terpuruk menimbulkan kontroversi yang tinggi dalam masyarakat. Karena saat pertumbuhan ekonomi rendah, hutang menumpuk dan sering defisit APBN. Apalagi APBN tahun 2018 Menteri Keuangan menyampaikan pemerintah sampai harus berhutang hanya untuk menutupi hutang yang jatuh tempo menunjukkan betapa mirisnya keadaan ekonomi Indonesia. Bila ekonomi sedang jaya maka pembangunan infrastruktur secara berlebihan tidak masalah. Tetapi di saat ekonomi Indonesia kembang kempis, pembangunan infrastruktur digenjot berlebihan menimbulkan pertanyaan besar dan pedebatan tinggi di kalangan masyarakat.

Dalam menopang kesejahteraan rakyat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, karena salah satu aspek penting didalam mensejahterakan rakyat adalah pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni investment, Government spending, consumption, dan kinerja ekspor. Sebagai pemimpin yang baik maka harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut dengan sangat cermat secara berimbang dan sesuai prioritas dan kondisi keuangan negera. Keempat aspek inilah yang menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saat ini pertumbuhan ekonomi adalah mungkin yang paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. Dalam era Presiden SBY, pertumbuhannya itu rata-rata 6 sampai 7 persen. Bahkan saat presiden Soeharto pertumbuhan ekonomi selalu bertengger sekitarn7%. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi rata-rata 4,5 sampai dengan 5 persen. Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi paling tinggi hanya bisa menyentuh 5%, Dalam era SBY dibandingkan masa pemerintahannya yang bisa mencapai 6% bahkan pernah hampir menyentuh 7% Selama menjabat dua periode pemerintahannya dari 2004-2014, pertumbuhan ekonomi di era SBY memang sebagian besar menyentuh 6%. Paling rendah 4,9% pada 2009 yang merupakan dampak dari krisis global yang terjadi pada tahun 2008 dan kenaikkan harga BBM. Para pengamat ekonomi menganalisa era pemerintahan SBY daya beli masyarakat bagus. Pendapatan masyarakat naik, sehingga konsumsi rumah tangganya bisa mendukung perekenomian. Sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Selama periode kepemimpinannya, SBY memang sangat mengutamakan daya beli masyarakat. Berbagai bantuan seperti bantuan sosial, subsidi, dan bantuan langsung tunai digelontorkan kepada masyarakat secara besar-besaran. Karena lebih mementingkan ekonomi rakyat dan daya beli masyarakat terganggu, SBY pada awalnya tidak terlalu memfokuskan pembangunan sektor industri dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi Insonesia si jaman SBY relatif lebih baik meski saat itu kriais ekonomi dan kenaikkan harga BBM terus mengahantuinya.

Sebaliknya saat era pemerintah Jokowi lebih mementingkan pembangunan infra struktur dengan berbagai motivasi. Bisa saja motivasi membangun infrastruktur demi rakyat, demi meraih jabatan berikutnya atau demi kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Tidak ada yang tahu pasti apa motivasi utama Jokowi mengapa terlalu bernafsu membangun infrastruktur. Saat Jokowi membangun infrastruktur dalam keadaan ekonomi negara yang sedang buruk maka tentunya rakyat yang dikorbankan. Saat keuangan negara cenderung defisit, justru Jokowi membangun infrastruktur dimana mana. Jokowi melupakan daya beli rakyat dan melupakan kepentingan ekonomi rakyat, Dampaknya rakyat saat ini seperti diburu pajak, bahkan rakyat kecil terus diburu pajak, subsidi rakyat banyak dicabuti, tarif PLN melambung tinggi dan harga harga semakin menggila sehingga daya beli rakyat semakin merosot tajam. Pengangguran meningkat karena lapangan kerja semakin sulit. Sehingga dampaknya banyak bisnis dan kegiatan ekonomi secara bersamaan ambruk. Seven 7, Matahari, Lotus dan berbagai bisnis gurita bertumbangan. Apalagi bisnis usaha kecil yang dilakukan rakyat tidak trdeteksi banyak bertumbangan pula. Pemerintah berdalih hal itu karena disebabkan bisnis online, tetapi fakta pelaku bisnis pada umumnya sepakat kehancuran ekonomi Insonesia saat ini karena daya beli rakyat turun.

Bantuan langsung, subsidi dan bantuan langsung tunai yang dilakukan SBY tampaknya lebih bisa mendongkrak daya beli rakyat. Dibandingkan upaya Jokowi lebih memfokuskan dengan pembagian kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat dan pembagian sertifikat tanah gratis yang banyak digembar gembirkan selama ini tidak banyak berdamoak pada ekonomi kerakyatan tetapi hanya mengutamakan citra pemerintah dimata rakyat.

Pencabutan berbagai subsidi Litrik, BBM dan peningkatan pajak pada akhirnya membuat daya beli rakyat semakin buruk dan dampak efek domino membuat kegiatan ekonomi lumpuh. Sehingga dampak buruk yang terimbas adalah penyediaan lapangan kerja yang semakin turun sehingga pekerjaan semakin sulit dicari dan pengangguran meningkat dimana mana. Pencabutan subsidi BBM yang dilakukan pada era Jokowi sebenarnya lebih tidak realistis dibandingkan saat pemberian subsidi yang dilakukan SBY. Karena saat pemerintahan Jokowi justru harga BBM sedang pada tingkat paling rendah sepanjang sejarah. Tetapi saat pemerintahan SBY justru subsidi terus dipertahankan padahal saat itu harga BBM melambung tinggi. Sering didengar kisah SBY yang dikenal lambat dan sangat teliti dalam memutuskan menaikkan harga BBM apalagi mencabut subsisi BBM. SBY selalu cermat dan butuh waktu yang tidak cepat untuk memutuskan kenaikkan harga BBM karena menyangkut nasib rakyat kecil dan daya beli rakyat. Makanya saat itu SBY dikenal sebagai presiden yang lambat karena penuh perhitungan. Berbeda dalam era Jokowi, pola tindak Jokowi tampaknya lebih cepat dibandingkan dengan pola pikirnya. Sehingga hal ini membuat tafsiran pengamat atau rakyat bahwa Jokowi lebih dominan mementingkan pembangunan infra struktur dengan berbagai motivasinya tanpa terlalu cermat mempertimbangkan faktor lainnya khususnya mempertimbangkan daya beli rakyat.

Iklan

Kategori:*Politik, *Politik-Sosial

Tagged as: