*Ekonomis

Perbandingan Hutang dan Rasio Hutang SBY dan Jokowi, SBY Mampu Turunkan Rasio Hutang Terbaik

Perbandingan Hutang dan Rasio Hutang SBY dan Jokowi, SBY Mampu Turunkan Rasio Hutang Terbaik

Rasio utang luar negeri sering dianggap sebagai indikator keamanan resikomekonomi sebuah negara. Statistik utang luar negeri Indonesia yang dimaksud adalah data utang luar negeri yang mencakup utang pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Mengacu dari total rasio utang luar negeri (pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan sektor swasta). Dalam sejarah pemerintahan diIndonesia tampaknya SBY adalah presiden paling berjasa menurunkan rasio utang Indonesia dalam titik yang paling terendah dari 56% menjadi 23% meski saat itu Indoensia dihantui kejatuhan krisis moneter dunia dan meningkatnya harga BBM dunia. Padahal saat pemerintahan SBY terjadi krisis ekonomi tahun 1998, dan justru terjadi kenaikkan pertumbuhan ekonomi yang bagus dalam tahun tahun berikutnya. Kunci kesuksesan pemerintahannya SBY dalam menurunkan rasio hutang karena keberhasilan SBY mampu meningkatkan PDB (Product Domestic Bruto) seiring dengan naiknya angka utang pemerintah, sehingga naiknya utang bisa diimbangi dengan pemasukan negara dan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan. Bahkan, rasio utang mampu berada pada posisi terendah sebesar 23 persen. Sedangkan dalam era Jokowi utang kembali meningkat pesat. Tetapi pemerintahan Jokowi pun berdalih itu adalah akibat dari menanggung beban ekonomi dari masa lalu dan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, kenyataan yang terjadi sekarang, pemerintah gali lubang tutup lubang dalam menggapai ambisi tersebut. Pada akhir tahun 2017 pemerintahan Jokowi menoreh hutang luar negeri yang meningkat pesat sekitar Rp 4.636,455.

Inilah sejarah Hutang Rasio Utang Indonesia

  • Presiden ke-2 Soeharto yang lengser di Mei 1998 meninggalkan utang Rp 551,4 triliun atau ekuivalen US$ 68,7 miliar. Saat itu, rasio utang mencapai 57,7 persen terhadap PDB.
  • P3siden BJ Habibie (1998-1999). Di periode 1999, total outstandingutang Indonesia mencapai Rp 938,8 triliun atau setara dengan US$ 132,2 miliar. Rasio utang membengkak jadi 85,4 persen dari PDB. Saat pemerintahan Habibi inilah terjadi faktor kesulitan yang luar biasa besar saat terjadi kriais ekonomi paling buruk di era modern terutama setelah kejatuhan Soeharto.
  • Gus Dur (1999-2001). Nilai utang pemerintah membumbung tinggi di periode 2000 menjadi Rp 1.232,8 triliun, namun dalam denominasi dolar AS, jumlahnya turun menjadi US$ 129,3 miliar. Ketika itu, rasio utang makin parah menjadi 88,7 persen.
  • Tahun 2001, rasio utang turun menjadi 77,2 persen. Hanya saja, nilai outstanding utang naik tipis menjadi Rp 1.271,4 triliun atau US$ 122,3 miliar.
  • Megawati Soekarnoputri (2001-2004). 2002: Rp 1.223,7 triliun atau US$ 136,9 miliar, rasio utang 67,2 persen2003: Rp 1.230,6 triliun atau US$ 145,4 miliar dan rasio utang 61,1 persen2004: Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, rasio utang 56,5 persen

Pemerintahan SBY Dan Jokowi

  • Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY berkuasa selama dua periode, periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014) rasio utang Indoneaiansapat ditekan dengan baik. Bahkan biaa sikatakaj SBY adalah pemerintahan yang mampu menurunkan rasio utang paling baik sepanjang sejarah
  • Di masa pemerintahan SBY, 2005: Rp 1.311,7 triliun atau US$ 133,4 miliar, rasio utang 47,3 persen
  • 2006: Rp 1.302,2 triliun atau US$ 144,4 miliar dengan rasio utang 39 persen
  • 2007: Rp 1.389,4 triliun atau Rp 147,5 miliar, rasio utang 35,2 persen
  • 2008: Rp 1.636,7 triliun atau Rp 149,5 miliar, rasio utang 33 persen
  • 2009: Rp 1.590,7 triliun atau US$ 169,2 miliar, rasio utang 28,3 persen
  • 2010: Rp 1.681,7 triliun atau US$ 187 miliar, rasio utang 24,5 persen
  • 2011: Rp 1.809 triliun atau US$ 199,5 miliar, rasio utang 23,1 persen
  • 2012: Rp 1.977,7 triliun atau US$ 204,5 miliar, rasio utang 23 persen
  • 2013: Rp 2.375,5 triliun atau US$ 194,9 miliar, rasio utang 24,9 persen
  • 2014: Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar, rasio utang 24,7 persen.
  • Saat Jokowi naik tahta sebagai Presiden ke-7 (2014-2019) menggantikan SBY.Di akhir 2015, utang pemerintah pusat naik menjadi Rp 3.165,2 triliun atau US$ 229,44 miliar. Rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 27,4 persen. Total outstanding utang pemerintah sepanjang 2016 tercatat naik lagi menjadi Rp 3.466,9 triliun atau setara dengan US$ 258,04 miliar. Rasio utang 27,5 persen dari PDB.
  • Pada tahun 2017 hutang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2017 tercatat naik spektakular sebesar 347,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.636,455. Hanya dalam 3 tahun naik dua kali lipat dibandingkan akhrir pemerintahan SBY. Dwngan rasio hutang 37%.

SBY , Presiden Terhebat Dalam Menekan Rasio Utang

  • SBY ketika menerima estafet pemerintahan dari Megawati Soekarnoputri, utang Indonesia tercatat pada tahun 2004 sebesar Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar dengan rasio utang 56,5 persen. Masuk ke tahun 2005, pada awal masa pemerintahan SBY, angka tersebut mengalami lonjakan dampak dari menopang ekonomi di masa lalu, terlebih ketika krisis 1998 yang meninggalkan utang Rp 551,4 triliun dengan rasio utang sebesar 57,7 persen.
  • Selama dua periode menjabat, memang terdapat lonjakan nilai utang, namun berbicara mengenai rasio utang, SBY mampu menekannya hingga 23 persen. Pada 2005, utang Indonesia tercatat Rp 1.311,7 triliun dengan rasio utang 47,3 persen. Di akhir pemerintahannya, utang Indonesia Rp 2.608 triliun dengan rasio utang 24,7 persen.
  • Saat dalam pemerintahan SBY, Pemerintah mampu meningkatkan PDB (Product Domestic Bruto) seiring dengan naiknya angka utang pemerintah, sehingga naiknya utang bisa diimbangi dengan pemasukan negara dan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan.
  • Bahkan, rasio utang mampu berada pada posisi terendah sebesar 23 persen.

Pemerintahan Jokowi Meningkat lagi

  • Saat pemerintahan Jokowi, jumlah utang negara berada di kisaran Rp 3.165 triliun per 2015. Masuk ke tiga tahun pemerintahannya, utang selalu melonjak naik dari RP 3.466 triliun pada tahun 2016 ke Rp 3.866 triliun tercatat per September 2017. Bisa dibilang angka tersebut sebuah lonjakan yang cukup drastis.
  • Tetapi pemerintahan Jokowi pun berdalih itu adalah akibat dari menanggung beban ekonomi dari masa lalu dan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.
  • Namun, kenyataan yang terjadi sekarang, pemerintah gali lubang tutup lubang dalam menggapai ambisi tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui kondisi Rancangan APBN (RAPBN) 2017 tidak sehat. Ini karena adanya defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Sri Mulyani mengatakan, bila keseimbangan primer ini defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang. “Keseimbangan primer yang negatif artinya pemerintah telah pada titik di mana kita meminjam untuk melakukan pembayaraninterest rate. Jadi sebetulnya itu merupakan indikator bahwa kita meminjam bukan untuk investasi, tapi meminjam untuk keperluan men-service utang masa lalu,” kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/8/2016).Rasio utang pemerintah selama pemerintahan Jokowi selama ini selalu merangkak naik. Pada tahun 2015 sebesar 27,4 persen, 2016 sebesar 28,3 persen, dan 2017 sebesar 28,6 persen. Artinya, pemerintah belum maksimal dalam menambah pemasukan untuk mengimbangi meningkatnya jumlah utang.
  • Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2017 tercatat sebesar 347,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.636,455 triliun dengan kurs Rp 13.350 per dollar AS. Jumlah tersebut naik 9,1 persen secara tahunan

Iklan