*Politik

Presiden Jokowi JK Berkuasa, 55% Masyarakat Tidak Puas dan 40% Puas

Presiden Jokowi JK Berkuasa, 55% Masyarakat Tidak Puas dan 40% Puas

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini genap tiga tahun menjalankan roda pemerintahan. Jokowi pun mempersilakan masyarakat menilai kinerjanya. Atas dasar itu, detikFinance membuat polling di Twitter. Pertanyaan lebih spesifik meminta pendapat netizen tentang kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK di bidang ekonomi.

Polling yang dimulai pukul 11.22 WIB sampai pukul 18.00 WIB itu diikuti hasil akhirnya

  • 10.824 akun. Hasilnya
  • Sebanyak 55 persen memilih tidak puas.
  • Kemudian 40 persen puas dan
  • 5 persen sisanya tidak peduli.
  • Total suara pas 100 persen.

Selain itu detikcom pun menggelar polling di Twitter untuk mengetahui suara netizen atau warganet soal kinerja pemerintah Jokowi-JK. Polling dimulai sejak pagi, Jumat (20/10/2017) hingga pukul 18.00 WIB.

Hasil akhirnya

  • 24.827 akun Twitter yang mengikuti polling ini.
  • Sebanyak 48 persen merasa puas dengan kinerja Jokowi-JK,
  • 47 persen merasa tidak puas
  • sisanya 5 persen tidak peduli.
  • Total suara pas 100 persen.

Meski saat ini peme4intahan rezim ini melakukan pembangunan infra struktur dimana mana tetapi tampaknya sebagian besar masyarakat masih tidak puas. Salah satu dari nitizen mengatakan bahwa meski Indomesia membangun tetapi ternyata kesejahteraan rakyat semakin menurun. Ekonomi rakyat semakin tidak menentu, Daya beli rakyat anjokk drastis, pengangguran meningkat dimana, harga harga semakin membumbung tinggi, subsidi PLN dan BBM dicabuti. Ada juga suara netizen yang mengkritisi soal utang pemerintah yang mengalami kenaikan. Tercatat sejak 2014 Jokowi-JK memimpin Indonesia jumlah utang pemerintah naik Rp 1.261,52 triliun dari posisi Rp 2.604,93 ke posisi per September 2017 Rp 3.866,45 triliun. Namun ada pula suara-suara yang membela dengan memuji Jokowi-JK yang terus membangun infrastruktur di Indonesia, termasuk di sektor maritim. Tidak sedikit yang mengatakan di jaman Jokowi JK, hukum semakin kacau, tajam di bawah , tumpul di atas. Sebagian nitizen lainnya mengatakan di zaman ini keadilan hukum, ekonomi dan sosial bagi umat muslim semakin buruk. Hal ini ditandai dengan bahyaknya kasus ulama dikriminalisasi dengan tudingan makar yang tidak jelas, tindakan represif terhadap serial aksi damai 212 yang diikuti jutaan umat Islam. Hal ini dipuncaki dengan adanya pembunuhan dan teror terhadap para ulama dan ustadz yang semakin tinggi tetapi hanya dipandang sebelah mata oleh penegak hukum. Yang membuat umat kesal teror yang sistematis dan luas itu hanya dianggap sebagai tindak orang gila.

Sumber : detik.com, detikfinance.com

Iklan