Kontroversi

Jokowi Dukung Luhut Hentikan Susi Tembak Kapal Pencuri Ikan, Demi Investasi ?

wp-1517528922089..jpgJokowi Dukung Luhut Hentikan Susi Tembak Kapal Pencuri Ikan, Demi Investasi ?

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, menggelar rapat dengan menteri-menteri di bawah koordinasinya. Salah satu yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Usai rapat, Luhut mengatakan sudah meminta Susi tak lagi menenggelamkan kapal tahun ini.  “Perikanan (Kementerian Kelautan Perikanan), sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini). Cukup lah itu (penenggelaman), sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat,” kata Luhut dengan tegas usai mengadakan rapat koordinasi bersama menteri di bawah sektornya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (8/1/2018). Tetapi tampaknya hal tersebut ditolak menteri Perikanan Susi dengan menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut  sesuai ketentuan undang-undang. Pertentangan antara dua menteri dalam satu koordinasi tersebut ternyata diputuskan oleh presiden dengan mendukung Luhut untuk menghentikan penembakan kapal asing . Hal inilah yang mengundang perdebatan dikalangan pengamat, bahwa ada yang yang janggal dalam keputusan tersebut, Saat menteri Susi bersikeras menegakkan hukum di Indonesia dikalahkan oleh kepentingan investasi luar negeri yang disinyalir menekan kebijaksanaan menetri Perikanan tersebut,

Luhut mengatakan, nantinya kapal-kapal yang melanggar akan disita untuk dijadikan aset negara.  “Disitalah, (untuk aset) iya. Nanti kita ingin jangan lagi stranded (terdampar) kapal tadi. Tadi Pak Menteri Perhubungan juga menyampaikan tidak ingin ada lagi kapal-kapal berhenti begitu saja. Sudah cukup tiga tahun ini,” kata Luhut.

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus fokus meningkatkan produksi dalam negeri ketimbang menenggelamkan kapal. Cuma, Luhut mengatakan, bukan tidak mungkin penenggelaman kapal masih bisa dilakukan bila ada hal-hal khusus yang dilanggar.  “Sekarang kita ingin lihat ke depan. Semua orang sudah tahu negeri kita tegas. Kalau memang ada, nanti bukan tidak mungkin ditenggelamkan, suatu ketika bisa saja kalau ada pelanggaran khusus tapi tidak seperti sekarang. Sekarang bicara soal produksi,” terang Luhut. Luhut mengatakan, alasan dirinya meminta tidak ada lagi penenggelaman kapal ini karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan, bahwa sekarang ini saatnya pemerintah fokus dalam investasi. Investasi tersebut harus menuhi sejumlah syarat, contohnya investasi yang masuk harus ramah lingkungan.

Namun, Susi menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut  sesuai ketentuan undang-undang. Tetapi ternyata keinginan Luhut untuk menghentikan penembakan kapal itu didukung Presiden jokowi. Presiden mengatakan sempat meminta Susi untuk fokus meningkatkan ekspor ikan. Permintaan itu disampaikan Presiden kepada Susi dalam rapat kabinet “Saya sampaikan ke Bu Susi, Bu sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong untuk ekspor, ikan untuk ekspor karena ekspor kita turun. Itu saja,” kata Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Para pengamat melihat ada yang tidak konsisten dalam penegakan hukum di Indonesia tentang pelanggaran pencurian ikan oleh kapal asing terutama banyaknya kapal Cina dan negara tetangga lainnya. Apakah karena investasi dari Cina demikian besar sehingga Indonesia harus mengobankan penegakan hukum tentang pencurian kekayaan Indonesia.

Ketidakkonsistinean pemerintah Jokowi dalam menegakkan hukum di perairan Indonedia itu membuat menteri Susi iri terhadap keputusan presiden Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan bakal langsung menembak kapal-kapal pencuri sumber daya kelautan di Filipina. Kapal tersebut akan ditembak apabila melampaui batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara tetangga Indonesia tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambut baik keputusan Duterte tersebut. Susi menyatakan, sebagai presiden, Duterte bisa memutuskan untuk menyusun undang-undang yang mendukung pemerintahannya.

“Itu bagus, sadar pencurian itu ternyata tidak sekadar ikan. Pasti ada alasan lain, kejahatan kriminal lainnya dan itu tidak main-main,” kata Susi di kantornya di Jakarta, Senin (12/2/2018). Susi menyatakan, kejahatan transnasional pastilah dilakukan oleh sindikat maupun organisasi besar. Selain itu, kejahatan perikanan, seperti pencurian ikan, pastilah dibarengi kejahatan lainnya, seperti narkoba, pemalsuan dokumen, hingga perdagangan manusia yang menyangkut anak buah kapal (ABK). “Transnational organized crime pasti sindikat. Dilakukan di beberapa negara oleh beberapa kebangsaan dan melakukan bisnis besar yang sangat terintegrasi,” ungkap Susi.

wp-1512522286447..jpg

Iklan