*Hukum-HAM

Catatan Buruk Penegakkan Hukum Di Rezim Jokowi JK

Catatan Buruk Penegakkan Hukum Di Rezim Jokowi JK Di Tahun 2017

  • Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sepanjang 2017, menurut pengamat politik dan politikus, pemerintah telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai survei tentang kinerja pemerintahan Jokowi selalu menempatkan hukum, selain ekonomi, sebagai sumber utama ketidakpuasan masyarakat. Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial. Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang penegakan hukum bisa mengancam kohesi sosial dan melonggarkan tenun kebangsaan.
  • Pemerintah rezim inj kerap mengistimewakan sekutunya, tapi mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya. Fadli mencontohkan kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok tak kunjung diberhentikan padahal sudah duduk di kursi terdakwa dalam kasus penistaan agama. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini membandingkan perlakuan pemerintah terhadap Ahok dengan kepala daerah lain yang juga tersandung kasus.  Padahal Gubernur Sumut Syamsul Arifin dulu disidangkan perdana tanggal 14 Maret 2011. Pada 21 Maret 2011 Keppres pemberhentian sementaranya sudah diteken Presiden SBY. Begitu juga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ia disidang perdana 6 Mei 2014, dan pada 12 Mei 2014 Keppres pemberhentian sementaranya juga segera diterbitkan Presiden SBY. Atau, coba lihat kasus Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dulu. Bahkan meskipun yang bersangkutan belum berstatus terdakwa, pemerintah segera memberhentikannya secara sementara pada Agustus 2015. Ini adalah bukti jika pemerintah telah mempermainkan hukum, melalui tafsir yang diskriminatif, hanya demi membela kepentingan sekutunya
  • Penahanan Ahok di Rutan Mako Brimob yang dinilai mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Seharusnya, dia menambahkan, sesuai dengan aturan, Ahok harus ditahan di lapas, bukan di rutan. Tapi tampaknya aturan tersebut tak berlaku untuk terpidana Basuki (Ahok). Inilah salah satu noda hitam dalam penegakan hukum sepanjang tahun 2017
  • Pemerintah mengkriminalisasi lawan-lawan politik dengan berbagai tuduhan, dari penyebar hoax hingga hate speech. Perlakuan diskriminatif dan upaya kriminalisasi itu, bisa dilihat dari perlakuan penegak hukum dalam menggunakan pasal yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam catatan media yang  menjadi tersangka dengan delik-delik hukum Pada tahun 2017, ada beberapa orang yang pernah dijerat dengan UU ITE, antara lain Rijal, Jamran, Jonru, Faisal Tonong, Ahmad Dhani, Asma Dewi, Buni Yani. Semuanya adalah mereka yang selama ini berbeda haluan politik dengan pemerintah. Bahkan sampai saat ini tidak ada ‘buzzer Istana’ yang pernah diperiksa polisi. Bahkan kasus ade Armando yang telah dilaporkan 5 kali dengan kasus yang berbeda tentang ujaran kebencian tidak sekalipun berjalan proses hukumnya.   
  • Proses hukum terhadap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath. Namun, menurutnya, Viktor Laiskodat dan Nathan, yang juga dilaporkan, tak kunjung diproses hukum. Para pengamat politik dan politikus menyebutnya sebagai diskriminasi hukum. Di sisi lain, kasus Asma Dewi dan Saracen, misalnya, saat awal muncul dulu diekspos bombastis, bahkan ekspose kasus itu menurut saya melampaui fakta-fakta yang telah ditemukan polisi. Nama itu dikaitkan dengan Prabowo dan sebagainya, seolah ini adalah sejenis jaringan iluminasi. Namun, saat persidangan akhir November 2017 kemarin, tak ada lagi kata Saracen dan tuduhan transfer dana yang katanya besar dalam berkas tuntutan jaksa di pengadilan kepada Asma Dewi

Bahkan wakil ketua DPR mengatakan dengan nada menyindir “Jadi, siapa sebenarnya yang gemar memproduksi hoax? Bagi saya, itu adalah kasus yang memalukan dan mempermalukan aparat penegak hukum sendiri. Pemerintah,, seharusnya menyadari bahwa keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara. Keadilan hukum merupakan syarat fundamental bagi terwujudnya kesejahteraan.  Persoalannya, keadilan hukum ini bisa hilang jika aparat penegak hukum kita bekerja berdasar kepentingan tertentu atau pesanan. Rusak sistem hukum kita. Aparat penegak hukum seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Karena di pundak merekalah wibawa hukum diletakkan. Semoga catatan hitam dunia hukum di tahun 2017 ini tak berlanjut di tahun depan.

Iklan