Tak Berkategori

10 Tokoh Tak Setuju Jokowi, Tentang Daya Beli Masyarakat Masih Baik

wp-1464670999773.jpgJokowi Daya Beli Tidak Turun, Tapi 10 Tokoh Mengatakan Daya Beli Memang Lemah 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar pernyataan yang menyebut bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih cukup baik. Bahkan, isu penurunan daya beli disebutnya lebih karena faktor politis menjelang 2019. “(Katanya) daya beli sekarang menurun, anjlok. Saya berikan angka. Coba saya ambil dari shifting offline ke onliine. Banyak orang yang ke situ. Kalau ada toko tutup ya karena ini salahnya enggak ikuti zaman. Jasa kurir naik 130 persen, di akhir Sepember ini. Angka ini didapat dari mana? Ya kita cek. JNE cek, kantor pos cek,” kata Presiden Jokowi dalam Rakornas Kadin 2017, Jakarta, Selasa (3/10). Ternyata pendapat daya beli masyarakat tidak turun dibanth beramai ramai oleh pelaku pasar. Bahkan sebelumnya Wapres dan Menteri Koordinator bidang perekonomian juga mengatakan bahwa memang daya beli rakyat memang turun. Bahkan politikus partai pendukungnya PDIP pun juga mengakui adanya daya beli masyarakat memang turun. Mengapa Jokowi tidak mau mengakui daya beli masyarakat turun, tetapi justru menyalahkan sebagai isu politik?

10 Tokoh Tak Setuju Jokowi, Tentang Daya Beli Masyarakat Masih Baik

  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, tingkat inflasi bulan Juli mencapai 0,22 persen. Angka inflasi tersebut jauh lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,69 persen. Banyak pihak menilai tren inflasi rendah yang terus berlanjut tersebut disebabkan salah satunya karena daya beli masyarakat yang terus menurun. Hal tersebut dibenarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menuturkan nilai inflasi yang cenderung rendah salah satunya disebabkan oleh daya beli yang sedang turun. Dia menyebut kondisi itu memang sudah diketahui sebelumnya seperti ditulis di banyak media. ”Memang (daya beli, red) turun, memang dalam kondisi begini,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (1/8).
  • Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin yang mengatakan bahwa e-commerce baru berkembang di Indonesia, sehingga diyakini jumlahnya belum sebanyak di negara lain. Menurutnya, lesunya konsumsi pada akhir kuartal II disebabkan karena banyaknya konsumen yang menahan diri untuk membelanjakan uangnya dan bukan karena adanya e-commerce. “Gini ya, mungkin itu [e-commerce] ada, tapi saya gak yakin banyak. Saya lebih yakin tahun ini, [dikarenakan] akhir Juni sudah mulai lebaran sehingga orang menunggu mau pulang kampung, dan dia menunda konsumsi. Tahun lalu itu lebaran Juli, coba deh bandingin, mirip. Tapi kalau ini dibandingkan, Juni – Juni ya gak cocok, karenaada faktor lebaran. Lebih besar itu potensinya,” ungkap Darmin belum lama ini.
  • Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Andreas tak membantah jika pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusut Kalla daya beli masyarakat cenderung melemah. Kebijakan-kebijakan yang ada, kata dia, mungkin memang terasa berat namun membawa dampak baik pada masa mendatang. “Dampaknya jangka panjang untuk ekonomi negeri tentu lebih baik,” kata Andreas melalui pesan singkat, Sabtu (14/10/2017). Salah satu hal yang menjadi indikator melemahnya daya beli masyarakat, menurut dia, bisa jadi disebabkan oleh konsekuensi ketatnya penganggaran Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN). APBN menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai skala prioritas pemerintah.
  • Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Mohammad Feriadi. Feriadi mengoreksi klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya lonjakan pertumbuhan logistik, terutama jasa kurir, yang naik hingga 130 persen di tengah peralihan masyarakat ke belanja online. Kendati demikian, Feriadi dalam jumpa pers kerja sama metode pembayaran dengan Tokopedia di Jakarta, Senin (16/10), mengakui, adanya peralihan budaya belanja masyarakat dari offline ke online. “Pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi terkait logistik terjadi peningkatan, saya pikir angkanya tidak semua mengalami peningkatan yang disebutkan itu. Awalnya disebutkan 130 persen. Tapi, kami tidak merasakan itu meski memang terjadi peningkatan,” katanya. Feriadi menuturkan, pertumbuhan logistik yang dialami perusahaan dalam beberapa tahun terakhir mencapai hingga 30-an persen. Perusahaan pun optimistis pertumbuhan logistik dapat mencapai kisaran tersebut ke depan. Ia menilai, peralihan masyarakat dari yang tadinya berbelanja langsung di toko, mal atau pasar (offline) ke berbelanja secara online memang mempengaruhi pertumbuhan logistik. Meski demikian, tidak semua kiriman barang yang meningkat juga merupakan barang-barang dari perdagangan online. “Separuh dari 70 persen pendapatan ritel kami bisa bilang itu dari e-commerce,” katanya. Feriadi menyebut pertumbuhan e-commerce yang luar biasa tersebut baru sekitar 1 persen dari total pendapatan ritel Indonesia. Namun, pencapaian itu telah membuat perilaku konsumen berubah untuk berbelanja online
  • Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun. Ikhsan menganggap keliru jika daya beli masyarakat tidak bermasalah. Hal ini karena ia melihat banyak pedagang yang mengeluhkan langsung penurunan jumlah pendapatan. Bahkan, banyak pedagang yang gulung tikar. “Sangat turun. Daya beli menurun,” ujar Ikhsan pada Jumat (6/10). Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat tidak hanya berimbas ke pedagang kecil, omzet penjualan sektor mikro juga anjlok.Ekonom INDEF Bhima Yudhistira juga mengakui jika pesatnya e-commerce bukan jadi alasan dibalik lemahnya konsumsi, seperti yang dipaparkan dalam data BPS. Menurutnya, meski e-commerce berkembang pesat namun peran perdagangan online itu hanya memberi sumbangsih 1% dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Karena porsi toko online masih dibawah 1% dibandingkan total ritel nasional. Kalau dibilang shifting sepertinya ga bisa digeneralisir secara nasional,” kata Bhima kepada Bisnis.
  • Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, Sutrisno menjelaskan secara makro memang bisa dibilang ekonomi Indonesia baik-baik saja, namun secara riil ada indikasi yang mengarah pada pelemahan daya beli. “Daya beli enggak menguat. Orang ritel pada turun dan tidak menguat. Indikator makro enggak bisa cerminkan data mikro yang riil di lapangan. Orang enggan investasi kalau perusahaan, kalau rumah tangga enggan belanja,” kata Sutrisno ditemui di Menara Permata, Jakarta, Rabu (4/10/2017). Kondisi ini, terang dia, salah satunya lantaran banyak pengusaha memilih berdiam diri atau wait and see. Masih ada kebijakan pemerintah yang dianggap membuat suasana kurang kondusif pada iklim investasi. Masalah ketidakstabilan tersebut juga terjadi karena koordinasi antar pejabat pemerintah yang belum terjalin dengan baik. Soal isu pelemahan daya beli juga tak sepenuhnya karena faktor politis. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita memastikan bahwa daya beli masyarakat Indonesia memang lesu. Seharusnya pemerintah memiliki data sesuai fakta. “Begini yah, pemerintah kan berdasarkan data, data itu misalnya PPN naik itu dianggap berarti penjualan naik, dan pemerintah memiliki data 6 bulan dibandingin tahun lalu ada kenaikan,” kata Suryadi. Baik pemerintah dan pengusaha memiliki sudut pandang berbeda. Pemerintah menggunakan komponen PPN. Sedangkan sudut pandang pengusaha, kata Suryadi berbeda, PPN yang dianggap pemerintah naik adalah PPN impor dan kebanyakan karena banyak wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. “Kalau pengusaha berbeda, kita lihat penjualan tahun lalu Lebaran di Juli, tahun inikan Juni, lebaran itu kan peak season yang paling besar, kalau mau data yang benar harusnya itu Januari-Juli, bukan Januari-Juni,” tambah dia. “PPN yang besar itu dari manufaktur ke peritel, itukan naik, yang penting itukan dari peritel ke konsumen dan itu yang kurang, jadi PPN naik terhadap pabrik ke peritel. Peritel ke masyarakat itu berkurang,” tegas dia. Tidak hanya itu, fenomena banyaknya pusat perbelanjaan yang tutup, serta sulitnya pengusaha melakukan ekspansi dan justru melakukan pemangkasan jumlah karyawan, menjadi salah satu tanda rendahnya daya beli masyarakat. Dia menjelaskan, jika terjadi PHK dan pemangkasan waktu kerja tambahan atau lembur, maka pendapatan masyarakat terjadi pengurangan. “Yang jelas sekarang banyak toko pada tutup, ini kenyataannya, di Glodok, Mangga Dua, yang besar pun seperti Plaza Senayan banyak yang kosong sekarang, jadi kalau dibilang daya beli ada kenapa mereka tutup, kenapa enggak buka lagi, nah alasannya e-commerce,” ungkap dia. Jika memang karena ada pengubahan pola belanja dari luring (tradisional) menjadi daring (online), itu pun hanya sebagai faktor kecil. Dia menyebutkan, hanya sekitar 1,2% dari total potensi retail terhadap PDB yang beralih ke online. “Enggak banyak, jadi e-commerce jadi salah satu faktor tapi itu kecil, yang paling besar itu memang daya beli yang menurun terus yah, pengusaha dan banyak pembeli menengah itu banyak yang wait and see, jadi menurut saya perbedaan data dengan realita, kalau sepi tuh ya sepi,” tukas dia.
  • Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon Fadli Zon menyatakan penurunan daya beli masyarakat merupakan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Ia mengaku selalu mendapati masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu membeli sejumlah kebutuhan pokok. “Kalau kita lihat dan dalam rangka reses maupun serap aspirasi, saya termasuk lihat bahwa daya beli masyarakat memang melemah. Ketika ditanya kepada masyarakat tentang keadaan ekonomi mereka umumnya mereka merasa kesulitan hidup semakin besar,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017). Ia mengatakan, penurunan daya beli masyarakat bukan isu politik melainkan murni isu ekonomi. Oleh karena itu, ia meminta Jokowi tak perlu merasa diserang oleh lawan politiknya dalam menyikapi isu tersebut. Dia menilai penurunan daya beli masyarakat justru terjadi karena berbagai kebijakan Jokowi yang tidak memihak rakyat. Ia pun mencontohkan program pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan Jokowi. Menurut Fadli, proyek pembangunan infrastruktur belum tentu berdampak pada rakyat. Apalagi, kata Fadi, pemerintah kerap mengumpulkan utang luar negeri dan dana masyarakat untuk memperlancar proyek infrastruktur. “Jangan pemerintah seperti lempar batu sembunyi tangan. Saya kira bukan serangan politik. ini adalah fakta apa adanya, bukan fiksi bukan hoax,” lanjut dia.
  • Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal Said mengatakan, penurunan daya beli masyarakat bukan hanya sekadar isu yang dihembuskan sebagai ‘gorengan’ lawan politik, tapi merupakan fakta yang terjadi. Said Iqbal merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo pada rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada Selasa 3 Oktober malam yang menyebutkan isu penurunan daya beli masyarakat sengaja dihembuskan oleh lawan politik untuk kepentingan Pilpres 2019. “Kami hari ini turun ke jalan karena fakta di lapangan sudah hampir 50 ribu orang mengalami PHK. Ini fakta bukan sekadar angka dari pembisik presiden, turun lah ke lapangan dan lihat itulah fakta yang dihadapi,” jelas dia. Ia berpendapat bahwa pernyataan tersebut keliru karena saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok yang melambung, naiknya tarif dasar listrik serta BBM. Di samping itu, upah buruh murah, juga terjadi PHK diberbagai sektor industri di seluruh Indonesia sehingga semakin melemahkan daya beli buruh dan masyarakat. Akibatnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meski ia mengakui terjadi pergeseran dari transaksi offline ke transaksi online namun tidak begitu berdampak besar karena diperkirakan transaksi online atau berbelanja melalui ecommerce hanya 1,5 persen dari total transaksi. “Jadi online itu hanya menyerap ratusan tenaga kerja tapi faktanya akibat daya beli buruh dan rakyat yang menurun telah terjadi PHK besar-besaran, hampir 50 ribu buruh ter PHK dalam tiga bulan terakhir,” jelas dia.
  • Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja Jahya menjelaskan hal ini terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat. Hal ini juga dinilai turut mempengaruhi permintaan kredit ke sektor perbankan. “Jadi begini daya beli masyarakat turun, penjualan secara online memang mempengaruhi toko ritel offline, mulai dari toko elektronik, fashion, sepatu, kosmetik dan industri tertentu sangat terganggu, semuanya migrasi ke online karena cost bisa lebih murah,” kata Jahja dalam paparan kinerja di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (26/10/2017). Banyaknya toko online baik perusahaan maupun perorangan yang menggunakan jaringan media sosial, turut mempengaruhi volume belanja pengunjung pusat perbelanjaan yang berkurang. “Beberapa toko di mal sepi, banyak yang ramai mencari makanan tapi yang belanja jarang. Nah ini pengaruh juga, mereka kan ada produsennya, kalau penjualan melemah ya produksi terpengaruh juga,” jelas. Jahja menjelaskan, toko-toko online atau marketplace hampir 90% barang yang dijual adalah impor. Hanya sekitar 6,6% yang barangnya lokal. Hal tersebut karena barang impor memiliki harga yang bersaing jika dibandingkan dengan produksi sendiri di dalam negeri
Iklan

Kategori:Tak Berkategori

Tagged as: ,