*Ekonomis

Menkeu: Pembangunan Infrastruktur Butuhkan Lebih 5000 Trilyun, Tidak Bisa Andalkan APBN

Menkeu: Pembangunan Infrastruktur Butuhkan Lebih 5000 Trilyun, Tidak Bisa Andalkan APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pembangunan infrastruktur terus digencar untuk dan dilakukan. Untuk membiayai pembangunan dalam jangka 5 tahun saja hingga 2019 membutuhkan anggaran ribuan triliun yang tidak bisa anya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Melainkan harus melakukan sinergi dengan berbagai pihak dari masyarakat hingga pihak swasta. 

“Di dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi telah diidentifikasikan bahwa kebutuhan Indonesia untuk 5 tahun membangun infrastruktur adalah lebih dari Rp5.000 triliun tercantum di dalam RPJMN 2014-2019. Tentu untuk angka sebesar itu tidak mungkin didanai oleh APBN saja dan oleh karena itu konsep untuk memobilisasi dana yang berasal dari BUMN dan masyarakat, hingga swasta menjadi suatu hal kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” ungkapnya di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Sri Mulyani mengatakan, bersamaan dengan hari Oeang yang dilaksanakan hari ini, Kemenkeu terus melakukan sinergi dengan berbagai unit yang ada baik di lingkungan Kementerian/Lembaga untuk bisa menentukan langkah bagaiman strategi untuk membangun infrastruktur. Tapi bukan berarti infrastruktur adalah suatu kemawahan bagi Pemerintah tapi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia.

Menurutnya, unit-unit dari Kemenkeu yang melakukan tugas penting dalam pembangunan yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran. Adapun unit ini bertugas menentukan jumlah anggaran yang diperlukan terus melakukan sinergi dengan kementerian yang bertugas mensukseskan pemabangunan.

“Kementerian BUMN, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian telekomunikasi, Kementerian ESDM itu adalah Kementerian-Kementerian yang merupakan pusat dari pembangunan infrastruktur, dimana kami tidak hanya alokasikan anggaran namun terutama adalah policy serta sinergi dengan instrumen-instrumen lain yang kita akan terus berinovasi dan mencoba untuk melakukan sinergis dengan BUMN baik di lingkungan Kemenkeu maupun BUMN lainnya dan tentu saja dengan pemerintah daerah,” tukasnya.

Iklan