*Hukum

Pengeluaran Perppu Tidak Cukup Alasan Kegentingan Memaksa

wp-1508051402439..jpgPengeluaran Perppu Tidak Cukup Alasan Kegentingan memaksa

Pengeluaran Perppu Ormas tampak tidak cukup alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45. Dalam ketentuan itul, Perppu hanya bisa diterbitkan dalam ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’.

Keadaan Bahaya/Darurat dan Kegentingan Memaksa

Dalam literatur dan konvensi di bidang hukum internasional, dikenal terminologi staatvanoorlog en beleg (SOB) atau state of emergency, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadaan darurat. Dalam International Covenant for Civiland Political Rights (ICCPR) juga diatur mengenai “state of emergency”.

Berdasarkan 4 ayat (1) ICCPR,  keadaan darurat dimaknai sebagai “situasi yang mengancam terhadap kehidupan bangsa dan keberadaannya”. General Comment No. 29 ICCPR, yang didopsi pada 31 Agustus 2001 memaknai keadaan darurat sebagai “suatu keadaan yang luar biasa—eksepsional dan bersifat temporer”.

Dikaitkan dengan hukum internasional mengenai hak asasi manusia, keadaan darurat merupakan keadaan adanya pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Dalam prinsip-prinsip Siracusa diatur tentang keadaan public emergency dalam prinsip no. 39, yaitu keadaan adanya ancaman terhadap kehidupan suatu bangsa yang berpengaruh pada seluruh populasi atau seluruh atau sebagian wilayah suatu negara, dan adanya ancaman secara fisik terhadap integritas dari suatu populasi pada seluruh atau sebagian wilayah suatu negara, kebebasan politik atau integritas wilayah suatu negara atau eksistensi atau pelaksanaan fungsi-fungsi pokok yang sangat diperlukan dari institusi-institusi untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dikenal dalam konvensi ini.

Pengaturan mengenai keadaan darurat  atau “state emegency” ini  diatur dalam Pasal 12 UU 1945, namun dengan menggunakan frasa “keadaan bahaya”. Jika dilihat di bagian Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 disebutkan bahwa Pasal 22 ini mengenai noodverordeningsrecht (regulasi mendesak) presiden.

Aturan ini memang diperlukan supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai catatan, ketentuan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 12 UUD 1945 ini merupakan teks asli UUD 1945 yang tidak termasuk materi yang mengalami diamandemen.

Pasal 12 UUD 1945 tidak secara detail dan tegas mengatur mengenai pengertian dan batasan keadaan bahaya. Pasal 12 UUD 1945 menyebutkan bahwa syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pada saat ini undang-undang yang berlaku adalah UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, terjadi apabila:

  1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
  2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
  3. hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 12 UUD 1945, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 23/PRP/1959 mengatur bahwa pengumuman pernyataan keadaan darurat hanya boleh dikeluarkan/dinyatakan oleh presiden. Status keadaan darurat ini berlaku untuk periode waktu tertentu, sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Selain terdapat dalam UU No. 23/PRP/1959, pengertian keadaan bahaya juga terdapat dalam UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 27 Tahun 1997 disebutkan bahwa keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya. Menurut Pasal 1 angka 19 UU No. 24 Tahun 2007, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi : “Kegentingan yang Memaksa” tidak sama dengan keadaan bahaya

Terkait dengan makna dari kegentingan yang memaksa sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap “kegentingan yang memaksa” dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat ada tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yaitu:

  1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
  3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Pengeluaran Perppu Tidak Cukup Alasan Kegentingan memaksa

Pengeluaran Perppu Ormas tampak tidak cukup alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45. Dalam ketentuan itul, Perppu hanya bisa diterbitkan dalam ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’. Tafsir tentang kegentingan yang memaksa itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan, adanya kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU tetapi UU-nya belum ada, atau UU-nya ada tapi tidak memadai, sementara waktu sangat mendesak sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk menyusun UU dengan persetujuan DPR.

  • Tetapi ternyata Undang-Undang No 17 Tahun 20013 tentang ormas lebih dari lengkap, mengatur prosedur sanksi administratif sampai pembubaran ormas. Tapi pemerintah dengan Perppu No 2 Tahun 2017 ini justru memangkasnya, dengan menghapus kewenangan pengadilan dan memberi kewenangan absolut pada pemerintah untuk secara subyektif menilai adanya alasan yang cukup untuk membubarkan ormas.



Iklan