*Hukum

6 Alasan Perppu Ormas Tidak demokratis dan Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum

wp-1508055150586..jpg5 Alasan Perppu Ormas Tidak demokratis dan Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang ormas adalah produk hukum yang kontroversial karena dianggap merupakan kemunduran demokrasi di tanah air.Terdapat berbagai faktor alasan dan pertimbangan hukum mengapa Perppu Ormas tersebut tidak demogratis dan melanggar tatanan hukum di Indonesia

5 Alasan Perppu Tidak demokratis dan Pelanggaran Undang undang

  1.  Di dalam perppu ini sama persis dengan pembubaran parpol.
  2. Perppu ini membuka peluang untuk pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan.
  3. Kewenangan absolut pemerintah untuk secara sepihak membubarkan ormas sebagaimana diatur dalam Perppu 2/2017 tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum. Karena kebebasan berserikat adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945
  4. Norma undang-undang yang mengatur kebebasan tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya.
  5. Tidak cukup alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45. Dalam ketentuan itu, Perppu hanya bisa diterbitkan dalam ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’. Tafsir tentang kegentingan yang memaksa itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan, adanya kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU tetapi UU-nya belum ada, atau UU-nya ada tapi tidak memadai, sementara waktu sangat mendesak sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk menyusun UU dengan persetujuan DPR.  Undang-Undang No 17 Tahun 20013 tentang ormas lebih dari lengkap, mengatur prosedur sanksi administratif sampai pembubaran ormas. Tapi pemerintah dengan Perppu No 2 Tahun 2017 ini justru memangkasnya, dengan menghapus kewenangan pengadilan dan memberi kewenangan absolut pada pemerintah untuk secara subyektif menilai adanya alasan yang cukup untuk membubarkan ormas.
  6. Perppu tersebut juga mengandung tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras, dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. Adanya tumpang tindih ini bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945.

    Iklan