Tak Berkategori

Ketika Jokowi Bagi bagi 21 Jabatan Komisaris Pada Pendukungnya


Kembali Jokowi Ingkari Janji Kampanye, 21 Jabatan Komisaris Dibagi bagi Pada Pendukungnya

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali memicu kontroversi yang luarbiasa ketika beberapa komisaris badan usaha milik negara (BUMN) dikuasai oleh para relawan, pendukukung dan tim sukses Jokowi JK. Padahal sosok Presiden yang terkenal jujur itu sudah berjanji berulang ukang saat kampanye untuk tidak bagi bagi jabatan. Ternyata tidak tanggung tanggung 21 Jabatan diberikan hanya sekedar untuk balas jasa bukan karena komoetensi. Apakah hal inu jadi salah satu penyebab terpuruknya ekonomi Indomesia dibayangi kenaikkan hutang luar negeri pemerintah Jokowi JK yang luarbIasa besar itu. Faktanya saat ini wajah BUMN dan wajah ekonomi Indonesia semakin terpuruk bahkan beberapa kali Jokowi mengisyarakatkan akan menjual beberapa BUMN. Hanya sampai di sini saja sudah 3 janji besar Jokowi di kampanye Pilpres diingkari tidak bagi bagi jabatan, tiDak berhutang LN, akan buy back Indosat  dan tidak akan menjual BUMN lagi.

Tamoaknya pemilihan komisaris BUMN saat ini tidak sesuai dengan janji Jokowi dan tidak menunjukkan penyelengaraan negara yang profesional ketika pejabat ditunjuk kebanyakan mulai dari terafiliasi dengan partai pendukung, para pemuja dan relawan hingga memiliki hubungan dengan lingkar Istana. Ketidak profesionalan karena kompetensi pejabat fpditunjukkan dengan penolakan Sukardi Rinakit saat dihadiahi jabatan Komisaris BTN karena merasa tidak punya kemampuan di bidang perbankan. Padahal selama ini dia dikenal sebagai pengamat politik dan sangat getol mendukung, baik melalui berbagai survey dan menyusun berbagai pemujaan di media melalui jabatannya di Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate.

Kekwatiran pengamat tentang penunjukkan para  komisaris yang tidak dengan pemikiran sehat itu bisa membuat rendahnya kepercayaan oasar terhadap BUMN Indonesia.  Hal ini menimbulkan kesan ada jalur khusus yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu di luar jalur profesional. Ketidakwajaran ini bisa berdampak merugikan BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip profesional dan good corporate.  Apabila orang yang ditunjuk sebagai komisaris ternyata tak memiliki kemampuan di bidang BUMN yang diawasinya maka kehancuran BUMN tinggal tunggu waktunya. Sebagai komisaris, seseorang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk mengembangkan BUMN.

Seorang pengamat BUMN bahkan mengatakan “Pengalaman saya, komisaris yang tidak punya kompetensi, bahayanya, apabila masuk, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Dia jadi komisaris, diam menikmati gaji, tetapi tidak melakukan apa-apa, lalu ikut cawe-cawe dalam pengambilan keputusan direksi sebagai intervensi, dan memberikan usulan yang aneh karena dia tidak paham apa-apa,” ujar dia.

Inilah 21 Komisaris BUMN yang berasal sari Relawan dan Anggota Parpol Pendukung Jokowi JK

  • Imam menjadi Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN). Dia merupakan ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi salah satu tim ekonomi Jokowi-JK dalam penyusunan visi dan misi ekonomi pemerintahan saat ini. Imam meraih gelar doktor bidang ekonomi di Australia National University pada tahun 2000. Setelah itu, dia aktif menjadi peneliti di kampus yang sama sekaligus menjadi pengajar di IPB. Imam sempat pula menjadi penasihat teknis menteri perdagangan, staf ahli Badan Pemeriksa Keuangan, dan menjadi ekonom senior di United Nations Development Programme (UNDP). Imam juga aktif di Megawati Institute sebagai peneliti.
  • Paiman Rahardjo. Paiman mendapat posisi sebagai Komisaris PGN. Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014.
  • Diaz Hendropriyono. Diaz adalah salah satu pendukung utama Jokowi. Alumnus bergelar PhD di Pusat Publik Administrasi dan Kebijakan di Universitas Teknologi Virginia, Amerika Serikat, itu mengerahkan anak muda dan figur publik dalam gerakan Kawan Jokowi yang dibuatnya. Setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, nama Diaz termasuk yang paling awal ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Diaz juga merupakan anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono.
  • Cahaya Dwi Rembulan Sinaga. Dia selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam Tim Transisi Jokowi-JK. Cahaya menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri. Pada Pemilihan Umum 2009, Cahaya pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari PDI-P untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Namun, dia gagal meraih kursi. Lulusan Program Magister Hukum Universitas Trisakti ini adalah pendiri PT Radio MS Tri FM 104,2. Cahaya juga tercatat aktif di Universitas Trisakti sebagai Kepala UPT Multimedia sejak 2007.
  • Pataniari Siahaan.MPataniari Siahaan menjabat sebagai Komisaris Independen BNI. Nama Pataniari Siahaan diketahui merupakan bagian dari tim ahli tim sukses pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu. Pataniari adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Pada Pemilu 2014, dia kembali menjadi calon legislatif pada 2014, tetapi sayangnya tidak terpilih.
  • Darmin Nasution. Darmin Nasution adalah mantan Gubernur Bank Indonesia. Dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri. Nama Darmin sempat banyak diusulkan relawan Jokowi untuk menjadi calon menteri keuangan saat pembentukan kabinet. Namun, Jokowi akhirnya menunjuk mantan Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Darmin mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan selanjutnya meneruskan studi master dan doktornya di Paris-Sorbonne University. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, itu pernah menjadi Direktur Jenderal Pajak, Deputi Gubernur Senior BI, dan Kepala Bapepam.
  • Sonny Keraf. Sonny diketahui masuk menjadi kader PDI-P pada 1999. Sonny pernah menjabat sebagai pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan PDI-P pada 1999-2000. Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup era pemerintahan Gus Dur ini pernah menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI-P sejak 2001. Dosen filsafat di Unika Atmajaya ini juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P pada 2004-2009. Kali ini, Sonny ditunjuk sebagai Komisaris BRI.
  • Refly Harun. Refly adalah seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Ia pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Refly aktif sebagai staf ahli salah seorang hakim konstitusi dan juga pernah menjadi konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (Cetro). Refly meraih gelar sarjana (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1995. Refly menyatakan mundur dari posisinya sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Pada masa pemilihan presiden lalu, Refly juga diketahui sebagai salah satu pendukung belakang layar Jokowi.
  • Roy E Maningkas. Roy E Maningkas adalah kader PDI-P yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Roy dikenal sebagai anggota Tim Pokja Rumah Transisi Jokowi dan juga petinggi Barisan Relawan Jokowi Presiden.
  • Hilmar Farid. Hilmar Farid adalah Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi. Bersama rekan-rekan lain, dia menyusun konsep Jalan Kemandirian Bangsa yang bertujuan merumuskan semacam GBHN bagi pemerintahan Joko Widodo. Dia juga sudah mendukung Jokowi sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dengan mendirikan Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB). Hilmar selama ini dikenal sebagai budayawan dan sejarawan. Dia kuliah S-1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1993. Ia meraih gelar doktor di bidang kajian budaya di National University of Singapore pada Mei 2014 dengan disertasi berjudul “Rewriting the Nation: Pramoedya and the Politics of Decolonization” yang akan segera terbit dalam bentuk buku. Setelah itu, ia mengajar di Institut Kesenian Jakarta pada 1995-1999. Sebagai sejarawan dan pengkaji kebudayaan, ia aktif dalam Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA) dan di Inter- Asia Cultural Studies Society sebagai editor. Tulisannya tentang sejarah, seni, kebudayaan, film, politik, buruh, dan seterusnya tersebar di berbagai terbitan jurnal, majalah, koran, dan buku. Meski banyak bergulat di bidang budaya, Hilmar akhirnya ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel.
  • Rizal Ramli. Rizal Ramli adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Meski bergulat dengan dunia ekonomi, Rizal sempat menikmati bangku kuliah di jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Boston University pada tahun 1990. Rizal merupakan salah satu ekonom yang cukup “pedas” mengkritik Jokowi. Meski demikian, namanya sempat diusulkan maju sebagai calon wakil presiden dan salah satu menteri bidang ekonomi pada pemerintahan Jokowi. Kini, dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank BNI.
  • Hendri Saparini. Hendri Saparini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi. Ia dikenal karena menjadi peneliti dan konsultan di beberapa lembaga internasional, salah satunya sebagai Managing Director ECONIT Advisory Group. Hendri merupakan alumnus Fakultas Ekonomi UGM tahun 1988, yang memperoleh gelar master dan doktor dari International Political Economy-Universitas Tsukuba, Jepang. Ia pernah menjabat sebagai staf ahli menteri koperasi dan UKM/kepala Badan Pengembangan UKM RI tahun 2001-2002. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Hendri aktif memberi masukan kepada Tim Transisi. Dia sempat pula diusulkan menjadi menteri koordinator perekonomian hingga menteri BUMN meski Jokowi akhirnya memilih nama lain.
  • Hironimus Hilapok. Hironimus Hilapok adalah salah satu anggota Pokja Papua di Tim Transisi Jokowi-JK. Ia didapuk menjadi Komisaris PT Adhi Karya. Hironimus mengenyam pendidikan master bidang ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Indonesia.
  • Goei Siauw Hong. Goei Siauw Hong kini ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mandiri. Selama ini, Goei dikenal sebagai pengamat perbankan dan pasar modal. Dia juga merupakan seorang pengusaha pemilik perusahaan Gapura Prima Sehati. Pria peraih gelar MBA di Indiana University-Kelley School of Business itu dikabarkan memiliki kedekatan dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.
  • Jeffry Wurangian. Jeffry Wurangian adalah calon anggota legislatif dari Partai Nasdem pada Pemilu 2014. Namun, upaya Jeffry ke Senayan gagal karena Nasdem tak mendapat satu kursi pun di daerah pemilihan Jawa Timur V. Saat ini, dia ditunjuk sebagai Komisaris BRI. Meski baru ditunjuk sebagai Komisaris BRI, Jeffry dikabarkan akan diajukan Partai Nasdem sebagai calon gubernur Sulawesi Utara untuk pilkada serentak tahun 2015 ini. Jeffry pernah pula menjadi Direktur Utama Bank Sulut dan pernah berkarier di Bank Danamon dan HSBC.
  • Dolfie Othniel Fredric Palit. Dolfie OFP merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) periode 2009-2014. Selama menjadi politisi Senayan, Dolfie masuk sebagai anggota Komisi XI DPR dan Badan Anggaran DPR. Lepas dari Senayan, Dolfie aktif sebagai anggota Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla pada masa kampanye Pemilu 2014.
Iklan

Kategori:Tak Berkategori