korupsi

Koordinasi Pemerintahan Kacau, Kapolri Ungkap Densus Antikorupsi di DPR Ditentang Wapres

Koordinasi Pemerintahan Kacau, Kapolri Ungkap Densus Antikorupsi di DPR Ditentang Wapres

Kembali rakyat disuguhi kacaunya koordinasi pemerintahan Jokowi JK. Ketika Kapolri merencanakan pembentukan Densus Anti Korupsi tahun 2018 tetapi langsung ditentang Wapres Jusuf Kalla. Sebelumnya telah memicu kontroversi ketika Kapolri mengungkapkan di DPR rencana Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) harus segera terealisasi tahun 2018 setelah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengajukan anggaran untuk tim baru itu. Pertentangan antara Kapolri dan Waprespun membuat spekulasi buruknya koordinasi di pemerintahan. Ternyata hal tersebut akhirnya terbukti ketika  Presiden, Menkopolkam dan Menkumham mengatakan paparan Kapolri di DPR sekedar usulan karena pembentukan Densus Anti Korupsi belum dibicarakan di kabinet. Tampaknya bantahan pemerintah bahwa hal itu hanya sekedar usulan membuat bingung masyarakat. Karena Kapolri dan DPR sudah dengan yakinnya akan segera merealisasikannya tahun 2018 bahkan sudah membuat realisasi biaya untuk dibahas di banggar DPR. Padahal ide pendirian Densus Antikorupsi menjadi kontroversi yang luarbiasa hebat karena polri masih dianggap belum mampu atau dianggap melemahkan KPK di saat DPR membuat pansus terhadap KPK.

Ternyata bantahan presiden dan menkopolkam bahwa pembentukan Densus Anti korupsi sebagai usulan. Tetapi sebelumnya Kapolri merencanakan pembentukan Densus Anti Korupsi ditargetkan akan terbentuk tahun 2018 di depan DPR. Bahkan Kapolri sudah mengajukan anggaran untuk pembentukan Densus Tipikor sebesar Rp 975 miliar. Jumlah ini termasuk dalam pengajuan anggaran Polri untuk tahun 2018 sebesar Rp 35,646 triliun. Namun pengajuan anggaran itu masih harus akan diputuskan di rapat pleno untuk kemudian disampaikan ke Badan Anggaran. Lalu, Banggar akan membahas pengajuan anggaran itu dengan Kementerian Keuangan.  Pendapat Bambang, Komisi III DPR RI juga menargetkan pembentukan Densus Tipikor akan selesai pada akhir 2017 dan beroperasi pada awal 2018. Ia berharap keberadaan Densus Tipikor dapat membantu kerja-kerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang mengherankan pendapat bahwa pembentukan densus masih merupakan usulan ternyata Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan kantor untuk Detasemen Khusus Antikorupsi yang menangani perkara tindak Pidana Korupsi. Kantor yang disiapkan untuk Densus Tipikor itu di gedung lama Polda Metro Jaya. Kami sudah siapkan gedungnya. Eks Polda Metro Jaya, karena sekarang akan pindah ke gedung 27 lantai yang ada di lingkungan Polda Metro Jaya,” ujar Tito saat raker dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017). Tito mengatakan, Kapolda Metro Jaya akan menempati gedung baru di Mapolda. Sehingga aktivitas dari Densus Tipikor tak mengganggu kegiatan di Polda Metro Jaya. “Sehingga nanti Kapolda bisa pindah ke sana, gedung sekarang bisa dipakai gedung Densus Antikorupsi,” tuturnya. Polri juga sudah membentuk kelompok kerja serta focus group discussion (FGD) untuk menyiapkan Densus tersebut. Pihaknya juga sudah bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membuat satgas Tipikor. “Kami sudah bicara dengan Jaksa Agung kalau diminta membuat satgas bersama sehingga kordinasi mudah, tidak bolak-balik,” papar Tito. 

Beberapa pengamat mengungkapkan bahwa koordinasi di pemerintahan Jokowi JK kembali menunjukkan kondisi sangat buruk. Permasalahan pendirian Densus Anti korupsi adalah isu yang sangat penting menyangkut pemberantasan korupsi dan berkaitan dengan perseteruan DPR dan KPK. Permasalah kontroversial yang sangat penting tersebut tanpa dikoordinasikan dalam kabinet sudah langsung dipastikan akan segera terbentuk tahun 2017. Seperti biasa perbedaan anatara anggota kabinet dan Kapolri tersebut memicu berbagai spekulasi. Spekulasi pertama Kapolri dengan inisiatif sendiri melakukan one man show bergerak langsung ke DPR memanfaatkan momen perseteruan DPR dan KPK. Bila hal ini terjadi maka akan menjadi preseden buruk bagi Kapolri dan anggota kabinet tanpa koordinasi dengan presiden dan kabinet. Bila hal ini terjadi tampaknya sangat kecil kemungkunan karena institusi Polri terkenal disiplin dalam hirarki diaiplin. Kemungkinan lain pengamat berspekylasi bahwa Kapolri telah mendapat restu dari Presiden untuk melakukan test case pada publik tentang terbentuknya densus anti korupsi. 

Iklan

Kategori:korupsi, Tak Berkategori

Tagged as: