*Lingkungan Hidup

10 Fakta Pasir Pengurukan Reklamasi

10 Fakta Pasir Pengurukan Reklamasi

  1. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Yuli Hartono menyebutkan, tanah dan pasir untuk reklamasi dikumpulkan dari berbagai macam sumber. Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menentukan tanah dan pasir yang digunakan harus dari mana sebab hal itu diurus langsung oleh pihak pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi. “Dinas Perindustrian dan Energi tidak menentukan lokasi. Pihak reklamasi yang memberikan pendukung jenis pasir. Umumnya (pasir) berasal dari Banten, Lampung, dan Bangka Pihaknya tidak menangani secara detail tentang ketentuan tanah dan pasir yang digunakan pihak pengembang. Adapun SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang berhubungan langsung dengan hal tersebut adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta.
  2. Pengerukan pasir laut di Serang, Banten, untuk reklamasi Teluk Jakarta membawa dampak buruk bagi kondisi lingkungan sekitar. Abrasi, kerusakan ekosistem mangrove hingga sulitnya nelayan mencari ikan adalah beberapa persoalan yang muncul akibat aktifitas pengerukan pasir laut tersebut. Pemda Banten pun telah memberi instruksi penghentian seluruh aktivitas pengerukan pasir laut yang ada di Banten, karena dikhawatirkan dapat merusak lingkungan.
  3. Berdasarkan data yang dihimpun harian Kompas, satu pulau hasil reklamasi berdiri di atas laut yang memiliki kedalaman lima meter dan pulau didesain setinggi tiga sampai empat meter dari permukaan laut. Dengan kata lain, tanah dan pasir yang dibutuhkan hampir setinggi 10 meter. Data dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebutkan untuk mereklamasi pulau per hektar dibutuhkan 632.911 meter kubik pasir. Total luas reklamasi 17 pulau adalah 5.513 hektar. Berdasarkan data itu, dari hitungan sederhana bisa dihitung kebutuhan pasir untuk realisasikan 17 pulau dibutuhkan pasir sebanyak: 632.911 x 5.513 = 3.489.238.343 meter kubik pasir atau disederhanakan sebut saja 3,5 miliar meter kubik. 
  4. Berdasarkan penelusuran lainnya, diketahui perusahaan Belanda yang mengerjakan proyek reklamasi pulau tersebut bernama Boskalis dan Van Oord. Pada situsnya, dua perusahaan ini menyebut diri sebagai spesialis reklamasi dan pengurukan pasir. Boskalis telah melakukan joint venture dengan Van Oord dalam kontrak mereklamasi lahan seluas 160 hektare dan pengurukan pasir bervolume sebanyak 20 juta kubik di Teluk Jakarta. Pasir yang dibutuhkan cukup banyak. Pulau buatan tersebut didesain memenuhi tinggi empat meter ke atas dan lima meter ke bawah dari permukaan air laut. Pasir yang dibutuhkan cukup banyak, hampir setinggi 10 meter. Satu pulau bisa dua sampai tiga tahun, baru selesai proses (pengurukan).
  5. Selain menyedot pasir dari Kepulauan Seribu, demi reklamasi Teluk Jakarta, pasokan pasir juga didatangkan dari Lampung, Bangka, Jonggol, Banten, Pantai Jawa Barat, Pantura Jawa Barat bagian timur dan pasir bekas letusan Gunung krakatau. 
  6. Dari hal pengerukan atau penyedotan pasir saja sudah jelas akan berdampak kepada ekosistem. Tidak hanya di lokasi pengurukan reklamasi saja. “Tapi juga kerusakan di lokasi pengambilan pasir
  7. Kiara menemukan sebagian pasir antara lain disedot dari Kepulauan Seribu dan dibawa secara ilegal oleh kapal Cristobal Colon asal Luxemburg. Kapal ini disewa oleh PT Energy Marine Indonesia, yakni pemasok pasir untuk PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu Group) yang diketahui memegang izin reklamasi mulai dari Pulau A sampai E. Dari informasi yang dihimpun, kapal itu sanggup angkut 46 ribu meter kubik sekali tarik.
  8. Temuan terbaru, kapal pengeruk pasir Vox Maxima yang sedang lakukan aktivitas serupa di Teluk Jakarta. Sejauh ini tercatat sudah lima pulau di Kepulauan Seribu yang hilang dari 15 pulau yang selama ini dikeruk untuk pasokan pasir demi realisasikan reklamasi. Atau terhitung ada 2 juta meter kubik pasir yang hilang. “Ini setara dengan kurang dari seperseratus kebutuhan pasir untuk membuat 17 pulau baru di Teluk Jakarta
  9. Mengenai aksi kapal Cristobal, di 2015 lalu, Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Sumargiono saat itu, juga sudah mencak-mencak. Lantaran aksi pencuri pasir yang sudah jelas kepergok itu tidak pernah kena sanksi. Ditambah lagi izin kapal Cristobal Colon juga sudah habis per 31 Desember 2014.
  10. Sang bupati mengatakan nelayan sendiri yang mengabarkan kepadanya di awal Januari 2015 soal aksi pencurian pasir kapal Cristobal Colon. Beber Djoko, lima pulau DKI hilang akibat pasirnya dicuri kapal yang sama. Kesal, Djoko pun melapor kasus ini ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri 9 Maret 2015 yang saat itu dipimpin Komjen Budi Waseso. Tapi kasusnya mandek. Ahok yang biasanya galak untuk urusan begini, kali ini duduk manis saja. Aneh. Keanehan terus berlanjut. Djoko yang baru menduduki jabatan Bupati Kepulauan Seribu dari tanggal 2 Januari 2015 itu, tidak lama dicopot dan ditunjuk langsung oleh Ahok pada 3 Juli 2015 untuk menjadi Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta. Meski ditunjuk langsung oleh Ahok, alias tanpa tes, karir Djoko sebagai Kadis Tata Air DKI malah berjalan terjal. Ahok terus mengkritik dia, misal soal pengerukan waduk yang dianggap lamban. Sempat beredar kabar Ahok bakal menendang dia. Tapi sebelum itu terjadi, Djoko malah sudah lebih dulu mengundurkan diri awal Desember lalu. Alasannya kesehatan. Tapi tak lama dia mengaku karena merasa sudah tidak ‘klop’ kerja dengan Ahok.

      Iklan

      Kategori:*Lingkungan Hidup

      Tagged as: