*Lingkungan Hidup

10 Fakta Kasus Suap Menyuap Dalam Proyek  Reklamasi

10 Fakta Kasus Suap Menyuap Dalam Proyek  Reklamasi

  1. Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan adanya indikasi aliran ‘uang haram’ di wilayah sumber daya alam. Namun beberapa kali KPK melancarkan operasi tangkap tangan di ranah tersebut tampaknya tidak membuat para pihak terkait jera. 
  2. Di masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs, misi pembersihan tindak pidana korupsi di wilayah itu pun masih terus dilakukan. Salah satunya terlihat ketika seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta bernama Muhammad Sanusi digiring ke KPK. Sanusi tertangkap tangan menerima uang Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja, yang saat itu menjadi bos perusahaan properti ternama, PT Agung Podomoro Land. Uang itu disampaikan Ariesman melalui anak buahnya, Trinanda Prihantoro.
  3. Kasus ini pun sangat mencuri perhatian publik. Apalagi saat itu banyak nama tenar yang muncul ke permukaan yang disebut-sebut terlibat arus pusaran korupsi itu. Sebut saja Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Sunny Tanuwidjaja. Aguan, yang menyandang status bos PT Agung Sedayu Group, beberapa kali ‘mampir’ ke KPK. Anak kandung Aguan, Richard Halim Kusuma, turut pula dicecar berbagai pertanyaan oleh penyidik KPK.
  4. Tak kalah mengejutkan, Sunny juga dipanggil penyidik KPK untuk menjelaskan kasus tersebut. Saat itu Sunny disebut sebagai staf khusus Basuki Tjahaja Purnama, yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta nonaktif karena kembali mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Sunny pun disebut turut andil membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda), yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSPJ) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dua raperda itu menjadi latar belakang penyuapan yang dilakukan Ariesman ke Sanusi. Berbagai spekulasi muncul ketika KPK meminta surat cegah ke Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) agar mencegah Aguan, Richard, dan Sunny bepergian ke luar negeri. Dari pengalaman sebelumnya, orang-orang yang dicegah ke luar negeri oleh KPK berpotensi menjadi tersangka.
  5. Apalagi saat itu pimpinan KPK kerap memberi sinyal bahwa ada tersangka lain dalam kasus tersebut. Pada 1 April, Ketua KPK Agus Rahardjo sampai menegaskan tentang kepastian adanya orang-orang yang berpotensi sebagai tersangka.  Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat itu sampai mengatakan kasus tersebut termasuk kategori grand corruption. Syarif pun mengibaratkan kasus itu sebagai gurita dengan banyak tentakel. “Jadi jangan dilihat dari nilai suapnya yang Rp 1 miliar itu, tapi betul grand corruption karena tentakelnya banyak,” kata Syarif..
  6. Di meja hijau, penuntut umum KPK hanya mengajukan tuntutan untuk Ariesman selama 4 tahun penjara. Hingga akhirnya Ariesman hanya divonis hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Angka yang dianggap masih jauh dari harapan. Tak berhenti di situ saja, status cegah yang awalnya disematkan kepada Aguan dan Richard pun tidak diperpanjang. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan beralasan bahwa kesaksian keduanya dirasa sudah cukup.
  7. Pengusutan kasus yang melempem ini semakin diperparah ketika Ahok kembali mengajukan 2 raperda yang sarat akan ‘permainan’ itu untuk kembali dibahas di DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, KPK memberikan syarat raperda itu akan dilanjutkan. Bagaimana dengan nasib Sanusi? Adik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik itu masih belum selesai menjalani persidangan. Sanusi dituntut 10 tahun hukuman penjara dan dijerat pula dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  8. Wakil Ketua KPK, Laode Syarif menegaskan KPK menaruh perhatian serius kepada proyek reklamasi yang ada di Indonesia. Karena, berdasarkan pantauan KPK, proyek serupa juga sedang berlangsung di beberapa kota.  “Memang model yang ada di DKI Jakarta itu juga terjadi di provinsi lain, karena itu KPK menaruh perhatian serius terhadap reklamasi-reklamasi tersebut agar jangan sampai salah kelola,” katanya, Selasa (26/4).  Kasus reklamasi di Jakarta telah mengungkapkan adanya pola suap-menyuap terhadap pemerintah daerah. Berkaca dari itu, KPK mengharapkan agar hal serupa tak terjadi di daerah lain.  “Pemerintah DKI juga harus memperhatikan dengan baik jangan sampai salah dari apa yang menjadi pegangan Perda DKI,” tambah Laode.
  9. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan dan penuntutan terhadap grandkorupsi reklamasi teluk Jakarta. Desakan ini terkait putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang memvonis tujuh tahun penjara kepada mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Sanusia dianggap telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi menerima suap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Teluk Jakarta. Awal September lalu, pengadilan juga telah mejatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Ariesman Widjaja sebagai pemberi suap. Atas vonis yang telah dijatuhkan tersebut, Koalisi mendesak KPK kembali melakukan pengembangan kasus korupsi reklamasi Teluk Jakarta hingga tuntas.  Publik pun menunggu gertakan pimpinan KPK itu menjadi nyata. Tunggu punya tunggu, pengusutan KPK dalam kasus itu nyatanya melempem. Melihat perjalanan kasus tersebut, mungkin bisa disebut drama yang digarap KPK dengan menyebut grand corruption itu berakhir antiklimaks apabila hanya berhenti di Sanusi dan Ariesman. Pengusutan kasus itu pun bisa menjadi pekerjaan rumah KPK pada tahun mendatang. 
  10. Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa NKRI, mendesak KPK memeriksa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Khususnya, terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. “Proyek reklamasi diberikan ke salah satu pengembang swasta, yakni PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha dari PT Agung Podomoro Land. Tapi apa yang terjadi? Direktur PT Muara Wisesa Samudra, Renaldi Freyar Hawadi, diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan suap pembahasan Raperda tentang Reklamasi Teluk Jakarta,” kata koordinator aksi Gerakan Mahasiswa NKRI, Rahmat Imran dalam siaran persnya, Kamis malam (13/7). Rahmat juga mempertanyakan, alasan proyek reklamasi harus dilanjutkan. Mengingat, proyek tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pengembang dan pihak asing, terutama warga negara Cina.  “Masa kita menyerahkan sebagian tanah air kita kepada pengembang,” sambungnya.  Selain itu, Rahmat juga menilai, jika pernyataan mantan Jenderal TNI AD itu di sejumlah media tidak beralasan. Khususnya terkait alasan bahwa proyek reklamasi harus dilanjutkan karena sudah ada sejak era Presiden kedua RI Soeharto. Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta. Tepatnya, dalam sidang putusan putusan yang
Iklan