Kontroversi

Rekomendasi Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta


Rekomendasi Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengentikan sementara proses reklamasi yang dilakukan oleh pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk di Pulau G, teluk Jakarta. Dalam rapat koordinasi di Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya, yang dihadiri oleh Menko Maritim Rizal Ramli, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait persoalan ini. “Kami sepakat untuk menghentikan sementara waktu reklamasi Teluk Jakarta sampai semua persyaratan, undang undang, dan peraturan dipenuhi” kata Rizal Ramli saat konferensi pers di Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, di Jakarta, Senin (18/4/2016) 

Rekomendasi Moratorium Reklamasi:

  1. Pemerintah akan menelaah lebih dalam lagi (reklamasi ini-red) untuk keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
  2. Izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) mutlak diperlukan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian fungsi lingkungan.
  3. Syarat paling utama dalam melakukan reklamasi adalah memerhatikan Undang Undang dan peraturan yang ada. Undang Undang tersebut adalah Undang Undang nomor 27 tahun 2007 yo 1 tahun 2014, Undang Undang nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 122 tahun 2012.
  4. Pelaksanaan audit terhadap proses pelaksanaan pembangunan masing-masing perizinan dan penetapan langkah-langkah penanganannya.

Iklan