*Agama

Majelis Mujahidin Tantang Debat Intelektual, Hanya Islam Yang Memiliki Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa

Majelis Mujahidin Tantang diadakan Debat Intelektual, Hanya Islam Yang Memiliki Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa
Ormas Islam Majelis Mujahidin menantang diadakan Debat Intelektual secara terbuka dan konstitusional, terhadap siapa saja yang tidak setuju, khususnya pihak-pihak yang merasa berkeberatan terhadap pernyataan bahwa, “hanya Islam yang memiliki konsep Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud dalam sila pertama Pancasila, berdasarkan kesepakatan faunding fathers, konstitusi negara dan historical background pembentukan falsafah negara (philosofische gronslag) yang rumusan finalnya tercantum pada alinea 4 pembukaan UUD NRI 1945. Majelis Mujahidin menantang untuk diadakan Debat Intelektual secara terbuka dan konstitusional. Kami berharap Pimpinan MPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang berkaitan langsung dengan penafsiran Pancasila bersedia memfasilitasi penyelenggaraan debat tersebut,” demikian tulis surat Ajakan Debat Ketuhanan Yang Maha Esa  yang ditujukan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Kamis 12 Oktober 2017 M/22 Muharram 1439 H.

Sebelumnya dalam sebuah rekaman video yang tersebar di media, Eggi Sudjana diduga menyatakan bahwa sejumlah agama yang diakui di Indonesia bertentangan dengan Pancasila.  Pernyataan itu diduga dilontarkan Eggi saat menghadiri persidangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Selasa (19/9) silam. Tak ayal pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu (DPN Peradah) Indonesia pun melaporkan pengacara Eggi Sudjana Eggi Sudjana ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) atas dugaan ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketua DPN Peradah Indonesia Suresh Kumar mengatakan, pernyataan Eggi yang menyatakan bahwa pemeluk agama selain Islam bertentangan dengan Pancasila telah mengganggu rasa kebinekaan warga negara Indonesia (WNI). “Ada video viral di media sosial, kemudian Eggi memberikan statement yang agak mengganggu rasa rasa kebinekaan sebagai WNI. Pernyataan beliau itu mengatakan pemeluk agama selain Muslim itu bertentangan dengan Pancasila, hanya Islam yang sesuai dengan Pancasila,” kata Suresh saat dihubungi, Kamis (5/10). Dia mengaku, pihaknya sangat terusik dengan pernyataan Eggi tersebut. Suresh mengatakan, pernyataan Eggi itu berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah kondisi mewujudkan keharmonisan masyarakat.

Demikian juga tokoh agama Katolik Franz Magnis-Suseno mengkritik pernyataan pengacara Eggi Sudjana yang menyebut agama-agama selain Islam bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Pria yang akrab disapa Romo Magnis ini menilai ada dua kekeliruan yang dilakukan Eggi. “Ada dua kebodohan besar dari Eggi Sudjana,” kata Romo Magnis saat dihubungi Tirto, Jumat (10/6). Kekeliruan pertama, menurut Magnis, adalah Eggi tidak memahami bahwa Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai pembukaan UUD merupakan hasil rumusan untuk menampung agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, para pendiri bangsa telah memahami bahwa Pancasila tidak hanya untuk satu agama saja. “Jadi yang dikatakan Pak Eggi bertentangan dengan maksud mereka [pendiri negara] yang menetapkan Pancasila dan UUD,” ujar Magnis. Kekeliruan kedua, lanjutnya , Eggi mengomentari keyakinan agama yang berbeda dengan keyakinannya. Franz mengatakan argumentasi Eggi bahwa tidak ada keesaan Tuhan di luar agama yang dianutnya menunjukkan kesombongan yang serius. Apalagi tidak ada yang lebih tahu tentang sifat-sifat Tuhan selain Tuhan itu sendiri. “Seakan-akan Pak Eggi punya pengetahuan khusus tentang keesaan Tuhan. Jadi hormati saja agama-agama [lain],” katanya. Magnis menjelaskan trinitas dalam Kristen bukan berarti ada tiga Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Eggi. Trinitas dalam Kristen adalah satu Tuhan yang memiliki tiga wujud (Allah, roh kudus, Yesus).  “Jadi bukan tiga dewa, [melainkan] satu Tuhan yang menyatakan diri dalam tiga wujud,”ujarnya. Pernyataan Eggi berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama. Profesor filsafat ini berpesan Eggi sebaiknya tidak membicarakan keyakinan agama lain kecuali dalam konteks dialog dengan pemeluk agama yang dibicarakan. Ia juga mengingatkan penguasaan seseorang soal agamanya bukan berarti ia berhak mengomentari agama orang lain. “Jadi [letak] kesombongannya adalah [ketika] dia merasa tahu agama sendiri, lalu merasa bisa menilai agama lain,” katanya. Namun, Romo Magnis percaya pernyataan Eggi tidak mewakili umat Islam. Menurutnya masih banyak umat Islam yang menghargai dan menghormati keyakinan umat Kristen. “Saya kenal banyak muslim yang sangat menghormati pandangan Kristiani,” ujarnya.


Surat Tantangan Debat Intelektual

Surat ini juga mendukung pernyataan Eggi Sudjana, SH, MH di Mahkamah Konstitusi, pada Selasa 3 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa, “Agama yang mendasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa hanya agama Islam,” “Sebenarnya, tidak ada yang salah dalam pernyataan Eggi di depan forum pengadilan MK itu. Eggi Sudjana justru melaksanakan kewajiban konstitusionalnya; menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk menyampaikan keyakinannya. Oleh karena itu, sebagai institusi penegakan Syariah Islam, Majelis Mujahidin mendukung penuh pernyataan tersebut.,” tegas  Majelis Mujahidin


Berikut isi selengkapnya surat tersebut yang tembusannya diterima redaksi Arrahmah.com, Sabtu (14/10/2017),

Nomor : 220/LT MM/I/1439

  • Lamp. : –
  • Hal : Ajakan Debat Ketuhanan Yang Maha Esa

Kepada Ykh. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI

Di- Jakarta

Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kesaksian Eggi Sudjana, SH, MH dalam persidangan gugatan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi, pada Selasa 3 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa, “Agama yang mendasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa hanya agama Islam,” telah mengundang kontroversi, yang berujung dilaporkannya Eggi Sudjana ke polisi dengan tuduhan menyebar ujaran kebencian.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (4.c) yang berbunyi: “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.

“Frasa ini sangat berbahaya, karena tidak dijelaskan agama-agama di luar Islam pun bisa dibubarkan dengan Perppu Ormas ini. Sebab apabila merujuk pada Pancasila sila pertama, maka pendirian ormas di Indonesia harus berdasarkan sila Ketuhanan YME; dan agama yang mendasarkan pada sila Ketuhanan YME hanya agama Islam. Dengan ketentuan tersebut, maka ormas yang didirikan harus sesuai dengan agama Islam. Ini tidak memberi ruang bagi ormas lain selain yang berdasarkan Islam,” demikian
diungkap Eggi dalam kesaksiannya.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dalam pernyataan Eggi di depan forum pengadilan MK itu. Eggi Sudjana justru melaksanakan kewajiban konstitusionalnya; menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk menyampaikan keyakinannya. Oleh karena itu, sebagai institusi penegakan Syariah Islam, Majelis Mujahidin mendukung penuh pernyataan tersebut.

Terhadap siapa saja yang tidak setuju, khususnya pihak-pihak yang merasa berkeberatan terhadap pernyataan bahwa, “hanya Islam yang memiliki konsep Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud dalam sila pertama Pancasila, berdasarkan kesepakatan faunding fathers, konstitusi negara dan historical background pembentukan falsafah negara (philosofische gronslag) yang rumusan finalnya tercantum pada alinea 4 pembukaan UUD NRI 1945; Majelis Mujahidin menantang untuk diadakan Debat Intelektual secara terbuka dan konstitusional. Kami berharap Pimpinan MPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang berkaitan langsung dengan penafsiran Pancasila bersedia memfasilitasi penyelenggaraan debat tersebut.

Adanya agama selain Islam seperti Khong Hu Chu, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha merasa memiliki konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka konsep tersebut adalah subyektifitas agamanya masing-masing, bukan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengertian konstitusi dan ketatanegaraan NKRI. Menurut hasil kesepakatan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 perubahan pembukaan UUD 1945 aline 4 dan Pasal 29 ayat (1) “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi frasa „Ketuhanan Yang Maha Esa‟ adalah sebagai ganti frasa „dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya‟. Bukan berkaitan dengan ajaran Agama selain Islam.

Kepada pihak-pihak yang telah melaporkan Eggi Sudjana ke Polisi karena dianggap yang bersangkutan menyebarkan kebencian, harus bersedia memenuhi tantangan debat dari Majelis Mujahidin. Apabila tidak bersedia, berarti mereka telah dengan sengaja melakukan teror dan intimidasi, untuk menakut-nakuti umat Islam agar tidak berbicara sesuai dengan ajaran Islam di sidang pengadilan. Tindakan mereka inkonstitusional dan Islamophobia. Polisi hendaknya berhati-hati, tidak termakan oleh provokasi membungkam ajaran Islam dengan dalih kebencian SARA menghadapi kasus ini. Tidak sekedar mengikuti kemauan pelapor, karena ini menyangkut ideologi bangsa yang memiliki keragaman agama.

Demikian ajakan Debat Intelektual ini kami sampaikan, sebagai upaya jujur, terbuka dan obyektif sesuai koridor undang-undang untuk memperoleh kejelasan makna Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila tersebut. Kami menunggu respon positif para pihak. Terima kasih.

Yogyakarta 12 Oktober 2017 M/22 Muharram 1439 H

Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

Tembusan:

  1. DPR RI
  2. Kepolisian RI
  3. Ormas
  4. Media Massa

Sumber : kabarsatu.news

Iklan