10 Berita Dunia

Beranikah Pemimpin Indonesia Tiru Presiden Filipina, Teriakkan “Pergi atau Saya Tembak” Pada Pengusaha China yang Ingin Reklamasi Pantai Filipina

Beranikah Pemimpin Indonesia Tiru Presiden Filipina, Teriakkan “Pergi atau Saya Tembak” Pada Pengusaha China yang Ingin Reklamasi Pantai Filipina

Hubungan antara Filipina dengan China tetap tidak membaik. Tidak seperti pemimpin Indonesia Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahkan mengancam akan menembak pengusaha asal China yang ingin melakukan investasi di Filipina.  Jenderal Perang Cina mengatakan kepada para wartawan bahwa bukti-bukti baru reklamasi tanah  alasan mendesak untuk memberi tahu seluruh dunia mengenai efek merugikan dari agresivitas Cina”. Filipina percaya bahwa “aktivitas reklamasi besar-besaran Cina akan menyebabkan ketegangan di antara negara-negara yang mengklaim, bukan hanya karena dapat menghalangi navigasi, tetapi juga karena kemungkinannya digunakan untuk tujuan militer”. Tampaknya sebagian rakyat ingin kehebatan nasionalisme Presiden Filipina dapat menjadi inspirasi pemimpin Insonesia dalam mencegah Agresivitas pemerintah Cina di Indonesia.

Hal itu terkait rencana China untuk melakukan reklamasi terhadap sejumlah pantai di beberapa pulau strategis milik Filipina. Salah satu pulau yang dimaksud adalah Boracay. Pulau yang mirip dengan Bali di Indonesia itu, menjadi target pengusaha asal China tersebut, untuk mengembangkan potensi bisnisnya. “Mereka tidak bisa seenaknya berbuat di sini (Filipina). Meskipun mereka punya uang yang banyak. Lebih baik bagi saya menembak kepala pengusaha itu, dari pada harus mengkhianati kepercayaan rakyat,” ujar Duterte dilansir media setempat.

Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Filipina melalui Kepala Stafnya meminta China untuk menghentikan pekerjaan reklamasi yang sedang dilakukannya di wilayah Laut China Selatan. Apalagi, wilayah itu merupakan areal yang tengah dipersengketakan.

Jenderal Gregorio Catapang mengatakan “agresivitas” Cina menyebabkan ketegangan di wilayah itu. Komentarnya muncul saat Filipina memulai latihan militer gabungan terbesar dengan Amerika Serikat. Latihan Balikatan tahun ini melibatkan lebih dari 11.000 personel, yang merupakan latihan terbesar dalam 15 tahun. Di sela sela itu Jenderal Catapang mengatakan kepada para wartawan bahwa bukti-bukti baru reklamasi tanah  alasan mendesak untuk memberi tahu seluruh dunia mengenai efek merugikan dari agresivitas Cina”. Ia mengatakan Filipina percaya bahwa “aktivitas reklamasi besar-besaran Cina akan menyebabkan ketegangan di antara negara-negara yang mengklaim, bukan hanya karena dapat menghalangi navigasi, tetapi juga karena kemungkinannya digunakan untuk tujuan militer”.

Cina mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, yang menyebabkan adanya tumpang tindih klaim dengan beberapa negara Asia lain termasuk Vietnam dan Filipina. Negara-negara itu mengatakan Cina melakukan reklamasi tanah secara tidak sah di daerah yang diperebutkan untuk membuat pulau buatan dengan fasilitas yang berpotensi untuk digunakan bagi kepentingan militer. 

PengadILAN Internasional

Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda, menerima gugatan Filipina terkait sengketa batas wilayah di Laut China Selatan. Keputusan tersebut menggugurkan upaya Republik Rakyat China (RRC) yang menuntut kasus ini tidak ditangani lembaga internasional. Shanghaiist melaporkan, Senin (2/11), keputusan Badan Arbitrase itu diumumkan akhir pekan lalu. Dengan demikian, Filipina dipersilakan mengirim saksi ahli untuk memulai sidang. Pemerintah China juga diperkenankan mengirim wakilnya untuk mempertahankan klaim wilayah mereka. “Agar pihak-pihak yang bersengketa dapat terlibat, maka pengadilan arbitrase akan menentukan segera tanggal dengar pendapat saksi ahli,” tulis pernyataan pers dari lembaga itu. Sidang akan fokus menguji kesahihan klaim China, bahwa mereka dari sisi sejarah paling berhak memiliki wilayah terluas di Laut China Selatan. Klaim RRC, disusul sikap penggambaran sembilan titik yang mencomot kawasan Zona Ekonomi Eksklusif negara lain, paling keras diprotes Filipina dan Vietnam.

Putusan sidang nanti akan menentukan siapa negara paling berhak atas 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Spratly. China dan Filipina sama-sama mengklaim punya hak ZEE di perairan tersebut. Ketegangan kedua pihak bertambah setelah militer Negeri Tirai Bambu kedapatan membuat tujuh pulau reklamasi di dekat Spratly. RRC menolak keterlibatan lembaga internasional, baik PBB maupun Pengadilan Arbitrase, untuk memediasi konflik tersebut. Dalam gugatannya, Filipina menuding militer China berkali-kali melanggar teritori mereka, dengan menyusupkan perang dan dua kapal sipil sejauh lima mil dari batas wilayah. Insiden itu pernah berujung pada penenggelaman kapal reot nelayan Filipina di Atol Second Thomas pada 1999. China tidak cuma berkonflik dengan Filipina soal batas wilayah Laut China Selatan. Pemerintah Tiongkok punya doktrin bahwa 90 persen perairan itu milik mereka sejak era kekaisaran berabad-abad lalu. Negara ASEAN lain yang merasa dirugikan oleh ekspansi China di antaranya Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Iklan

Kategori:10 Berita Dunia

Tagged as: ,