Tak Berkategori

10 Fakta Tentang Meninggalnya Deborah Pasien BPJS Yang ditolak RAWAT INAP Rumah sakit

Kembali kehebohan terjadi terkait wafatnya bayi empat bulan, Tiara Deborah Simanjorang, Senin (11/9). Deborah disebutkan wafat karena kondisi kritis, dan kondisinya telat masuk ke ruang intensif khusus anak (PICU) akibat diduga menunggu pelunasan kebijakan uang muka, Minggu (3/9). Belakangan, diketahui bahwa Deborah adalah pasien BPJS. Dan, berdasarkan penjelasan Dinas Kesehatan Pemprov DKI, setiap peserta BPJS dalam kondisi darurat harus diterima. Deborah datang ke rumah sakit yang berada di kawasan administratif kota Jakarta Barat itu sekitar pukul 03.40 WIB, 3 September 2017. 

10 Fakta Tentang Meninggalnya Deborah Pasien BPJS Yang ditolak RAWAT INAP 

  1. Dalam jumpa pers di kawasan RS Mitra Keluarga Kalideres, direktur rumah sakit itu, Fransisca Dewi P, mengatakan pihaknya tak mengetahui Deborah pasien BPJS lebih dini dengan alasan. “Seperti diketahui setiap pasien gawat darurat itu psti akan masuk ke IGD dulu. Jadi, kami akan melakukan pertolongan pertama, [urusan] administrasi belakangan,” ujar Fransisca. “Terkait dengan masalah BPJS, karena pasien ketika masuk IGD kita belum tahu. Pasien belum berhubungan dengan petugas administrasi jadi petugas belum tahu pasien menggunakan BPJS. Dan, ini baru diketahui belakangan pasien informasikan.” Namun pihak RS baru mengetahui Debora peserta BPJS pada pukul 06.00 WIB. Terkait hal tersebut, Humas Mitra Keluarga Group, Nendya Libriyani mengatakan dokter di rumah sakit itu lalu menyarankan rujukan ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas PICU dan menanggung pasien BPJS. RS Mitra Keluarga di Kalideres itu sendiri belum bekerja sama dengan BPJS. “Karena Deborah butuh perawtan lanjutan, jadi dokter IGD kami menyarankan untuk melakukan merujuk pasien ke RS Koja,” ujar Nendya. Saat ditanyakan alasan dirujuk, bukan dirawat di fasilitas PICU di rumah sakit tersebut, Nendya menjawab, “Sebetulnya, ini atas persetujuan ibunya juga. Beliau setuju untuk rujuk ke RS BPJS.”
  2. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara dalam kasus kematian bayi Tiara Debora Simanjorang yang meninggal dunia karena diduga terlambat mendapat penanganan dari Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. 

    Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara dalam kasus kematian bayi Tiara Debora Simanjorang yang meninggal dunia karena diduga terlambat mendapat penanganan dari Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian juga menyatakan pimpinan fasilitas kesehatan itu akan diminta pertanggungjawabannya.

    Dirkrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan mengatakan, saat ini polisi masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari berbagai sumber. Dari situ akan dianalisis untuk kemudian disimpulkan ada tidaknya unsur pidana dalam kematian bayi berusia empat bulan tersebut.

    “Nanti akan dituangkan dalam laporan penyelidikan kemudian kami akan lakukan tahapan gelar perkara apakah dalam peristiwa bayi Debora ini ada tindak pidananya atau tidak,” ujar Adi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (13/9).

    Lihat juga:Dinkes DKI Jakarta Ancam Cabut Izin RS Mitra Keluarga

    Jika ditemukan tindak pidana, Adi menambahkan, laporan penyelidikan tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polisi tak menutup kemungkinan akan menerapkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

    Merujuk pada pasal dimaksud, maka yang dimintai pertanggungjawaban dalam kasus bayi Debora ini adalah pimpinan RS Mitra Keluarga.

    “Kalau kami mencermati dari pasal tersebut adalah pimpinan fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pelayanan atau tindakan medis terhadap pasien dalam kondisi kritis,” ucapnya. 

    Lihat juga:Kasus Debora, DPR Nilai RS Mitra Keluarga Sengaja Langgar UU

    Namun demikian, sejauh ini polisi belum memeriksa pihak RS Mitra Keluarga. Pihak keluarga Debora juga diketahui masih dalam kondisi berduka sehingga belum dapat diambil keterangan.

    Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmadi Priharto mempertimbangkan pencabutan izin RS Mitra Keluarga. Dia mengatakan pihaknya menemukan fakta baru, bahwa RS Mitra Keluarga telah mengetahui status kepemilikan BPJS keluarga bayi Deborah sejak awal kedatangan pasien. 

    Menurut Koesmadi, terdapat perbedaan pernyataan yang didapat antara keluarga dan rumah sakit soal informasi BPJS. Sebelumnya pihak RS Mitra Keluarga telat mengetahui kepesertaan keluarga Debora dalam BPJS.

    Lihat juga:IDI Akui Ada Perlakuan Tak Wajar RS Mitra Keluarga ke Debora

    Koesmedi meyakini adanya penyimpangan administratif yang telah dilakukan pihak RS Mitra Keluarga terhadap orang tua bayi Debora sebagai peserta BPJS Kesehatan ini. 

    “Dia (RS Mitra Keluarga) mengaku tidak tahu di awal, tapi pas dia tahu pun dia tetap biarkan pasien. Jadi kami putuskan ini memang ada penyimpangan administratif,” kata Koesmedi.

  1. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan ketegasan Kementerian Kesehatan dalam menyikapi kasus kematian bayi Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres. Menteri Kesehatan Nila Moeloek hari ini (13/9), telah mengeluarkan laporan investigasi, simpulan, dan instruksi terkait rumah sakit yang berada dikawasan Jakarta Barat itu. Menanggapi laporan tersebut, Saleh mengkritik bagian instruksi Menkes kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta.  Dalam instruksinya Menkes meminta Dinkes memberi teguran tertulis dan audit medik kepada RS Mitra Keluarga hanya soal administratif. Saleh menilai seharusnya Kemenkes fokus pada dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 32 dan 190 yang memuat aturan kewajiban pertolongan pertama atau darurat kepada pasien. “Yang dilaporkan ini kelihatannya masih fokus pada persoalan administratif. Semestinya, investigasi bisa masuk pada persoalan implementasi UU,” ujar politikus PAN itu dalam keterangan pers yang diterima, Jakarta, Rabu (13/9).

Iklan

Kategori:Tak Berkategori