10 Berita Indonesia

10 Misteri dan Kontroversi Megaproyek Meikarta

cropped-wp-14943845170791.jpg10 Misteri dan Kontroversi Megaproyek Meikarta

  1. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar diskusi terbukat bertajuk pembangunan Kota Baru Meikarta, di Gedung Ombudsman RI, di Jakarta, Selasa (22/8/2017). Sayangnya, pihak Lippo Group selaku pengembang kota mandiri Meikarta justru absen. Anggota Komisioner Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih menyebut bahwa pihak Meikarta Lippo Group mengaku belum siap. Padahal dalam acara hari ini, Ombudsman telah mengundang berbagai pihak yang terkait. Antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia . “Kita sebetulnya memanggil pihak dari Meikarta, namun mereka mengaku belum bisa hadir dengan alasan mereka belum siap,” kata Alamsyah. Alamsyah menjelaskan bahwa pihak Lippo Group belum siap untuk melakukan presentasi kepada Ombudsman terkait duduk perkara masalah yang dihadapinya, terutama terkait izin pembangunan.
  2. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku terkejut ketika mengetahui Lippo Group sudah memasarkan “kota baru” tersebut. Berdasarkan data dari Provinsi Jabar, Meikarta belum mempunyai izin. Dalam tata ruang provinsi, “kota’ tersebut juga tidak ada dalam perencanaan. Pemprov Jabar mempunyai rencana tata ruang berupa pembangunan kota Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang dan Purwakarta (Bodebekarpur) untuk mengimbangi pertumbuhan Jakarta. Sungguh sebuah “keajaiban” baru di pinggiran paling Timur Kabupaten Bekasi. Sebuah proyek raksasa senilai Rp 278 triliun dan merupakan proyek terbesar sepanjang 67 tahun sejarah berdirinya Lippo, tiba-tiba bisa muncul begitu saja di era rezim pemerintah saat ini.
  3. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang, menyayangkan promosi gencar di berbagai media massa yang dilakukan oleh pengembang kota mandiri Meikarta mencatut beberapa proyek infrastruktur strategis yang tengah dikerjakan oleh pemerintah pusat. “Saya kira promosinya Meikarta khilaf,” kata Budi dalam diskusi terbuka proyek kota Meikarta di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (22/8/2017). Budi menegaskan bahwa berbagai proyek infrastruktur besar dan strategis yang tengah digarap oleh pemerintah pusat dilakukan semata-mata demi kepentingan publik. Termasuk untuk mendorong perekonomian nasional. Akibat promosi gencar yang dilakukan oleh pihak pengembang bahwa Meikarta dilengkapi berbagai sarana infrastruktur yang strategis, timbul kesan bahwa kebijakan pemerintah pusat seolah hanya untuk melayani kebutuhan Meikarta. “Padahal jelas bukan karena untuk melayani Meikarta,” ujarnya.
  4. Geliat bisnis luarbiasa Lippo itu mengingatkan rakyat pada para pengembang besar di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Para pengembang di kawasan ini juga sudah mengiklankan produknya sampai ke media-media di Cina, padahal perizinannya belum tuntas. Mereka agaknya masuk dalam kelompok pengusaha yang menganut paham “Jual dulu, izin baru diurus kemudian.” Nilai total keseluruhan proyek di Teluk Jakarta untuk lahan seluas 5.100 hektar diperkirakan mencapai Rp 500 triliun, sementara Meikarta sebesar Rp 278 triliun. Bila proyek tersebut telah jadi , nilai ekonomisnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan kali lipat.
  5. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun sempat memprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persennya isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh, dari media cetak bersangkutan. “Dengan nilai nominal yang relatif terjangkau masyarakat perkotaan (Rp 127 jutaan), sangat boleh jadi 20.000-an konsumen telah melakukan transaksi pembelian/pemesanan,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (11/8/2017). Kendati Wagub Provinsi Jawa Barat Dedi Mizwar, telah meminta pengembang apartemen Meikarta untuk menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan (karena belum berizin), namun promosi Meikarta tetap berjalan untuk menjual produk propertinya. Boleh saja pihak Lippo Group menilai bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah lumrah dilakukan pengembang dengan istilah Pre-project Selling. Namun, praktik semacam itu pada akhirnya konsumen berada dalam posisi yang sangat rentan dirugikan karena tidak memiliki jaminan atas kepastian pembangunan. “Padahal pemasaran yang dilakukan tersebut, diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan gedung; perizinan; dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran,” ujar Tulus.  Menurut data YLKI, sistem pre-project selling dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak pengembang sering menjadi sumber masalah bagi konsumen di kemudian hari. Terbukti sejak 2014-2016, YLKI menerima sekurangnya 440 pengaduan terkait perumahan, yang mayoritas masalah tersebut, akibat tidak adanya konsistensi antara penawaran dan janji promosi pengembang dengan realitas pembangunan yang terjadi. Bahkan 2015, sekitar 40 persen pengaduan perumahan terjadi sebagai akibat adanya pre project selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas, benar dan jujur; pembangunan bermasalah; realisasi fasum/fasos; unit berubah dari yang ditawarkan.
  6. Tanah di daerah meikarta tersebut ternyata telah meningkat luarbiasa. Dalam promosi Meikarta Lippo mengklaim mempunyai banyak akses transportasi. Salahsatunya adalah jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Tampaknya misteri kontroversi rencana pembangunan jalur Shinkansen sepanjang 142 Km ini mulai perlahan terkuak.  Direktur PT KAI dan Menhub Ignasius Jonan adalah penentang keras proyek tersebut. Menurutnya proyek ini tidak berkeadilan dan tidak ada urgensinya dibangun. Apalagi bila proyek tersebut dibiayai dengan dana APBN. Jonan menilai jauh lebih penting mengembangkan proyek kereta api Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi atau Trans-Papua. Jonan sangat benar, karena jalur Jakarta-Bandung sudah terhubung dengan jalur tol Purbaleunyi, maupun jalur kereta api. Khusus untuk kereta api, tinggal dikembangkan beberapa ruas jalur rel ganda. Penentangan Jonan berlanjut bahkan ketika dia dipercaya menjadi Menhub Kabinet Jokowi. Dia menolak hadir ketika Presiden Jokowi melakukan ground breaking, sebagai tanda dimulainya proyek. Namun Jonan agaknya kalah lobi dibandingkan Meneg BUMN Rini Soemarno yang menginisiasi proyek tersebut. Tetapi seperti di duga banyak orang proyek tersebut akhirnya tetap berjalan dengan ditunjuknya China Railway International. Jonan terpental dari posisinya sebagai Menhub. Penunjukkan perusahaan Cina ini juga menimbulkan kontroversi dan sedikit mengganggu hubungan dengan Jepang. Konsorsium perusahaan Jepang yang juga mengincar proyek ini kalah, padahal secara teknologi jauh lebih tepercaya dan berpengalaman.
  7. Cina sering menerapkan strategi yang disebut sebagai Turnkey Project. Ini adalah sebuah model investasi asing yang ditawarkan Cina kepada negara peminta dalam satu paket. Mulai dari pendanaan, mesin, bahan baku, manajemen, tenaga ahli, bahkan sampai kuli kasar didrop dari Cina. Modus Turnkey Project ini sukses dijalankan di Afrika. Warga Cina migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Televisi BBC pernah membuat sebuah laporan menarik tentang investasi Cina di Gambia dan bagaimana mereka kemudian menguasai ekonomi dan politik negara tersebut.
  8. Meikarta adalah kota mandiri baru yang tengah dibangin oleh Grup Lippo, salah satu raksasa industri properti tanah air. Lippo menggelontorkan dana Rp278 triliun untuk membangun kota Meikarta. Meikarta diklaim akan menyerupai kota Shenzhen di China dan siap menyaingi DKI Jakarta karena berskala internasional dengan infrastruktur terlengkap se-Asia Tenggara. Dalam siaran pers yang disampaikan kepada media, Lippo Group menyebutkan persiapan kota Meikarta sudah dimulai sejak 2014. Pada tahap pertama lahan yang akan dibangun seluas 22 juta m2 untuk perumahan sebanyak 250 ribu unit dan dapat menampung 1 juta jiwa. Diharapkan Desember 2018 sudah siap huni. Harga tanah di kawasan Meikarta dihargai Rp12.5 juta/m2, menurut mereka 50 persen lebih rendah harga di koridor Bekasi-Cikarang yang sudah mencapai Rp 18-20 juta/m2. Harga ini jauh lebih tinggi dan berlipat dibandingkan dengan beberapa lokasi di Kota Bandung. Pembangunan fisik sudah mulai dilakukan sejak Januari 2016, dengan membangun sekaligus 100 gedung pencakar langit dengan tinggi masing-masing 35-46 lantai.
  9. Telah beredar foto Nota Dinas tersebut. Nota itu ditulis oleh Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi Yuli Wahono yang ditujukan kepada para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ia menuliskan, sehubungan dengan surat dari PT Mahkota Sentosa Utama terkait perkenalan dan penawaran Apartemen Meikarta, bersama surat tersebut akan dilakukan sosialisasi penawaran unit pada Selasa, 15 Agustus 2017 di Aula Gedung C Ditjen Minerba. “Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat mengikutkan pegawai di lingkungan Unit Kerja saudara bagi yang berminat untuk mengikuti sosialisasi dimaksud,” tulis Yuli.
  10. Meikarta melakukan promosi dengan mendompleng proyek infastruktur pemerintah. Anggota Komisi V DPR, Mohammad Nizar Zahro menyebut Meikarta sedang mengambil kesempatan emas dari proyek pembangunan infrastruktur pemerintah. “Selain karena belum mendapat izin dari pemerintah propinsi Jawa Barat, ternyata promosi dengan memanfaatkan infrastruktur pemerintah,” kata Nizar saat berbincang dengan INILAHCOM, di Gedung DPR, Kamis (31/8/2017). Meikarta dalam beberapa brosur dan iklan penjualan yang beredar mencantumkan beberapa proyek infrastruktur pemerintah, sedikitnya ada 6 proyek yakni Pelabuhan laut Patimban, Bandara Internasional Kertajati, Kereta Api Cepat, LRT (Light Rail Transport), Automated People Mover (APM) Monorail, Jalan Toll Layang (Elevated Toll) Jakarta Cikampek dan Kerata Api Cepat (Speed Train), Jakarta – Bandung. Maka dari itu kata dia, dalam waktu dekat Komisi V yang menaungi Kementerian Teknis yakni Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipanggil untuk menjelaskan duduk perkara, kenapa proyek strategis pemerintah tersebut bisa berdampingan dengan proyek Meikarta.
Iklan