*Ekonomis Bisnis

Jokowi Ingkari Janji Kampanye Tolak Hutang, Pengamat Sudah Ingatkan

Jokowi Ingkari Janji Kampanye Tolak Hutang, Pengamat Sudah Ingatkan

Saat kampanye pilpres 2014 Jokowi JK paling keras menyuarakan akan menolak utang luar negeri. Ternyata hal itu adalah salah satu dari banyak janji kampanye yang dilanggar pemerintahan  Jokowi JK setelah dipilih. Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program ekonomi, seperti pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara. “Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini,” tutur dia. Sentimen global memiliki dampak yang tidak kecil bagi Indonesia dalam melakukan utang. Apalagi saat ini, utang RI sudah menyentuh angka Rp3.672,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8%). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara memaparkan risiko yang dapat diterima Indonesia melalui utang ketika kondisi global sedang tidak cukup stabil. Alih alih berjanji menolak hutang dalam kampanye. Jutru saat ini hutang pemerintahan Jokoei paling tinggi di antara presiden lainnya.

  • Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) secara tegas akan menolak penambahan utang luar negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di periode 2014-2019. Hal ini tertuang dalam visi misi Jokowi-JK. Menurutnya, Jokowi-JK mempunyai visi misi untuk menjalankan sejumlah program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, berharap dapat direalisasikan secepatnya jika resmi memimpin negara ini. “Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (3/6/2014). 

Kekawatiran Pengamat Jokowi Hanya Ambisi Tidak Pandai Memperhitungkan

  • Sebenarnya saat itu beberapa pengamat sudah mengungkapkan kekhawatiran tentang ambisi Jokowi yang inging membangun negeri ini tanpa utang. Para pengamat dan analis yang mempertanyakan pendanaan Jokowi-JK guna merealisasikan sejumlah program di bidang ekonomi. Seperti diketahui duet pasangan tersebut telah mengumumkan visi misinya. Yang paling disoroti adalah peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5%-6% pada 2019. Jokowi dan JK bakal membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer (km) dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru, mendirikan 10 bandara baru serta membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruh. Sayangnya, Ekonom Senior CSIS, Pande Raja Silalahi menyatakan, Jokowi-JK harus berpikir keras mencari dana untuk merealisasikan visi misi tersebut. Pande sendiri mengapresiasi visi misi pasangan itu karena menekankan sisi kerakyatan. Namun terpenting bagaimana cara mengimplementasikan program-program ekonomi itu. “Bagaimana mencapainya? Dari mana uangnya? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan terbatas, dan paling banyak tersedot untuk membiayai subsidi. Jadi perlu cari pendanaan yang lain,” ujarnya. Salah satu cara, tambah Pande, berasal dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan utang luar negeri. (Fik/Nrm)

Ternyata Pengamat Benar

  • Ternyata analisa pengsmar ekonomi saar kampanye pilpres benar. Alih slih berupaya meningkatkan penerimaan negara. Terntata penerimasn negara jaug diharapkan meski pemetintah berusaha dengsn menaikkan pajak, mencabuti subdidi listrik, BBM, Tiket ekonomi kereta dan lsin lain. Jumlah utang luar negeri Indonesia kian mengkhawatirkan. Nilainya terus bertambah dan berpotensi semakin membengkak jika melihat kondisi finansial di dalam negeri. Utang berdenominasi valuta asing ini akan semakin membebani debitur dan perekonomian dalam negeri karena nilai rupiah yang kian merosot. Apalagi saat ini, utang RI sudah menyentuh angka Rp3.672,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8%). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara memaparkan risiko yang dapat diterima Indonesia melalui utang ketika kondisi global sedang tidak cukup stabil.
  • Indonesia masih mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp 13 juta). “Kalau kita lihat, Rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$ 997 AS per kepala,” kata Sri Mulyani.
  • Catatan Bank Indonesia (BI), total utang luar negeri Indonesia mencapai 276,49 miliar dollar AS, tumbuh 8,73 persen dibandingkan dengan posisi 2013. Dari jumlah itu, porsi utang swasta atau korporasi merupakan yang paling besar, yakni 145,98 miliar dollar AS. Lalu, utang luar negeri pemerintah 122,81 miliar dollar AS, dan sisanya utang BI. Besarnya utang swasta patut mendapat sorotan. Soalnya, utang tersebut tumbuh 15,94 persen dalam setahun terakhir. Hampir semua sektor korporasi gemar mencari utang di luar negeri.
  • Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan, utang swasta akan terus bertambah. Pasalnya, ketatnya kebijakan moneter di dalam negeri akan memaksa pengusaha mencari pinjaman ke luar negeri ketimbang. “Ini kesalahan kebijakan BI yang mempertahankan suku bunga tinggi (7,5 persen),” kata Purbaya, Jumat (30/5/2014). Utang luar negeri pemerintah juga bakal meningkat. Soalnya, pemerintah harus menutup pembengkakan defisit anggaran dari 1,69 persen menjadi 2,5persen. Khusus untuk pinjaman luar negeri, target pemerintah tahun ini bakal naik dari Rp 39,13 triliun menjadi Rp 545,25 triliun (bruto).
  • Saat ini, utang RI sudah menyentuh angka Rp3.672,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8%). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara memaparkan risiko yang dapat diterima Indonesia melalui utang ketika kondisi global sedang tidak cukup stabil.

Lampu kuning

  • Para pengamat menyarankan pemerintah dan BI mengambil langkah strategis untuk mencegah pembengkakan utang luar negeri itu. “Karena posisi ULN sudah lampu kuning,” tandas Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Doddy Ariefianto. Tanda bahaya terutama terlihat pada peningkatan rasio pembayaran utang tahunan yang mencapai 46,31 persen. Rasio ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004. “Kalau sudah mendekati 50 persen, utang harus segera di rem, karena nantinya sebagian penerimaan dollar hanya untuk membayar utang,” terang Doddy. Apalagi, jika melihat kinerja ekspor yang melemah dalam beberapa bulan terakhir, seharusnya ada pengetatan utang luar negeri. Mengingat, ekspor merupakan salah satu sumber pasokan valas yang digunakan untuk membayar utang luar negeri. Pengereman utang terutama perlu dilakukan pada korporasi yang memiliki lini bisnis utama di pasar lokal. Misalnya perusahaan leasing, listrik, gas, dan air bersih. Sebab pendapatan mereka berupa rupiah. Saat rupiah melemah, mereka terancam kesulitan membeli dollar untuk membayar utang.
  • Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung mengklaim, tambahan utang RI di luar negeri masih cukup wajar. Perusahaan dan pemerintah memang harus utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang. Apalagi, saat ini biaya utang di luar negeri ongkosnya sedang murah.
    Iklan