*Pendidikan Agama Islam

BEBERAPA Ormas Islam Dicatut Untuk Dukung Perpu Ormas ?

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung langkah pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur organisasi kemasyarakatan (ormas). “Perppu akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas dalam siaran pers, Rabu (12/7). Robikin memaparkan, sebelum terbit Perppu, PBNU dan 13 organisasi Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) meminta pemerintah segera menerbitkan Perppu tentang Ormas Anti-Pancasila. Organisasi yang bergabung LPOI selain PBNU adalah Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Islmiyah, Arrobithoh Al-Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Mathlaul Anwar, dan Attihadiyah. Ormas lain adalah Azikra, Al-Wasliyah, IKADI, Syariakat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Dewan Da’wah Islamiyah. Ternyata ujung ujungnya banyak ormas yang mebolak dan merasa dicatut naman6a oleh PB NUdalam mendukung perppu ormas yang kontroversial itu

Selain itu NU.OR.ID situs resmi Nadhatul Ulama (NU) bahwa berbagai elemen masyarakat Yogyakarta terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuda dari Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Pemuda Nasionalis, dan berbagai tokoh lintas agama mendeklarasikan Aliansi Bela Garuda (ABG) yang intinya memberikan dukungan kepada pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Tetapi ternyata pihak Muhammadiyah menyatakan tidak turut dalam deklarasi itu.

Inilah Ormas Yang Merasa Dicatut Namanya Dukung Perppu Ormas 

  • Berita yang beredar bahwa jamiyyah Persatuan Islam (PERSIS) masuk dalam 13 Ormas Islam yang mendukung pembubaran HTI, secara tegas PERSIS menolak tudingan tersebut. “Info sesat, tidak benar. Rapat LPOI tanggal 14-16 Mei 2017, hasilnya TIDAK disetujui usulan pembubaran HTI”, ujar Dr. Tiar Anwar Bachtiar, (03/06/2017) Senada dengan itu Ust. Nanang Hendrayatna, bidgar Hubungan Antar Lembaga PP Persis, menjelaskan bahwa Rakernas I Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dalam rapat pleno di Cimahi itu, mayoritas ormas MENOLAK pembubaran HTI, termasuk PERSIS yang diwakili Ust. Faisal “Waktu itu Said Agil menyerahkan keputusannya kepada hasil keputusan rakernas, tapi ya itulah ciri khas dia, selalu nyeleneh”, terangnya.
  • Sekjen Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Ahmad Kusyairi, membantah isu yang menyebut IKADI turut mendukung pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Enggak pernah ada itu. Diselewengkan itu,” ujarnya saat dihubungi hidayatullah.com, Kamis (01/06/2017). Sebelumnya beredar kabar burung yang mengatakan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dimana IKADI ada di dalamnya, mendukung Pemerintah Republik Indonesia membubarkan HTI. Benar, kata Kusyairi, IKADI masuk dalam LPOI, namun IKADI tidak mendukung langkah pemerintah dalam pembubaran HTI. Mengenai sikap IKADI terhadap pembubaran HTI, Kusyairi menyerahkan prosesnya ke pengadilan. “Semuanya harus merujuk terhadap aturan hukum yang ada. Tidak boleh dibubarkan semena-mena,”pungkasnya. Pemerintah sebelumnya telah menyatakan sikap akan membubarkan HTI melalui pengadilan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menuduh aktivitas HTI mengancam kedaulatan NKRI karena mengusung ideologi khilafah.* Andi
  • Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Abdullah Djaidi, membantah kabar yang menyebut lembaganya turut mendukung pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Dari mana informasinya? Kita tidak pernah mengeluarkan pernyataan kok,” ucapnya kepada hidayatullah.com Jakarta melalui sambungan telepon, Kamis (01/06/2017). Sebelumnya beredar isu yang mengatakan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dimana ada Al-Irsyad Al-Islamiyyah di dalamnya, mendukung Pemerintah Republik Indonesia membubarkan HTI. etul, kata Djaidi, Al-Irsyad Al-Islamiyyah masuk dalam LPOI, namun Al-Irsyad Al-Islamiyyah tidak menyatakan dukung atau tidak mendukung pemerintah membubarkan HTI. “Kita tidak ikut campur,” ujarnya. Al-Irsyad Al-Islamiyyah, kata Djaidi, hanya menyarankan agar pemerintah lebih jernih, berhati-hati, dan cermat di dalam mengambil keputusan membubarkan sebuah ormas. “Supaya dasar daripada undang-undang yang ada itu tidak dilanggar. Jadi harus memiliki dasar yang kuat di dalam membubarkan sebuah ormas,” pungkasnya. Pemerintah sebelumnya telah menyatakan sikap akan membubarkan HTI melalui pengadilan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menuduh aktivitas HTI mengancam kedaulatan NKRI karena mengusung ideologi khilafah.* Andi
  • Salah satu aktivis kepemudaan Muhammadiyah, menyampaikan kepada redaksi Sabilillah.NET bahwa Muhammadiyah tidak ikut dalam deklarasi itu, hal ini berdasarkan kroscek kepada salah satu anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. “Tidak benar jika Muhammadiyah menyatakan diri bergabung dg ABG itu. Kalo pun ada “pimpinan” Muhammadiyah/ortom yg ikut acara itu, itu tanggungjawab Pribadi (sebagai Pribadi), bukan mewakili Muhammadiyah” Tuturnya kepada Sabilillah.NET (27/5/2017) Diberitakan di situs resmi NU, bahwa dalam Muhammadiyah ikut dalam deklarasi ABG. Kegiatan yang mengangkat tema “Bela Garuda untuk Mewujudkan Ukhuwah Kebangsaan dan Kemanusiaan dalam Bingkai NKRI”. Hal itu tidak benar, secara organisasi Muhammadiyah tidak turut campur dalam kegiatan yang berlangsung Jumat (26/5). Dalam deklarasi itu disebutkan pula ABG menyatakan menolak HTI dan mendukung pembubaran HTI oleh pemerintah. Sebab menurut Presidium ABG, Abah Anang di Yogyakarta, menegaskan, mereka mendukung rencana pemerintah melakukan pembubaran HTI yang mereka nilai berpotensi destruktif dan melahirkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “ABG mendorong pembubaran gerakan organisasi politik yang mengatasnamakan Islam untuk mewujudkan kepentingan kelompoknya” Tutur Abah Anang. Sekali lagi terkait berita yang juga dimuat dalam ansornews.com dan suaradewan.com tersebut, Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak pernah secara organisasi/kelembagaan resmi ikut deklarasi itu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Rabithah Alawiyah membantah bahwa tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan mendukung pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Habib Zen Umar Smith organisasinya sudah keluar dari LPOI sejak 5 April 2013. “DPP Rabithah Alawiyah tidak ikut serta dalam semua pernyataan LPOI semenjak tanggal tersebut,” ujar Zen seperti dilansir hidayatullah.com, Rabu (12/07/2017).
  • Habib Zen menyayangkan keluarnya pernyataan dari LPOI baru-baru ini yang mencatut nama organisasi Rabithah Alawiyah. DPP Rabithah Alawiyah menyatakan, mendukung penuh dan turut secara aktif menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila. “Tidak benar, nama kami dicatut,” tegas Habib Zen. [islamedia/berdakwah]

Sumber: hidayatullah, sabilillah, islamedia dan berbagainsumber lainnya

Iklan