*Agama Islam

Penolakan Tokoh Islam Indonesia Terhadap Perppu Perubahan UU Ormas Karena Bertentangan Dengan Undang Undang

Penolakan Tokoh Islam Indonesia Terhadap Perppu Perubahan UU Ormas Karena Bertentangan Dengan Undang Undang

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 diumumkan siang tadi oleh Menkopolhukam Wiranto itu dibuat untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Tak banyak perubahan dari UU ke Perppu. Poin penting dalam Perppu hanya menegaskan larangan ormas bertentangan dengan Pancasila dan UUD, kewenangan pemerintah membubarkan ormas, dan penambahan sanksi pidana. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan Perppu ini bukan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah untuk membatasi kebebasan Ormas. Namun, Wiranto menegaskan hal itu untuk merawat persatuan, kesatuan dan eksistensi Bangsa.

PENOLAKAN TOKOH ISLAM

  • Tokoh NU KH Salahudin Wahid. Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, KH Salahuddin Wahid atau akrab disapa Gus Solah, menyatakan harusnya pemerintah berdialog dan memberikan peringatan dulu kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebelum berencana membubarkannya lewat pengadilan. Namun karena sekarang pemerintah sudah menempuh jalan pengadilan, lanjutnya, maka pengadilanlah yang berhak membubarkan HTI. “Bukan pemerintah,” tegas tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini saat dihubungi hidayatullah.com, Kamis (11/05/2017). Meski ia mengaku tidak sependapat dengan gagasan HTI mendirikan khilafah, tapi Gus Solah tetap mengakui HTI sebagai saudara seimannya. “Oh iya, kalau soal iman tidak ada masalah. Saya dengan kawan-kawan HTI, berkawan,” tuturnya.* Andi
  • Yusril Ika Mahendra. Yusril Ihza Mahendra akan Gugat Perppu Ormas ke MK. Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pihaknya akan mengajukan permohonan uji materil atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi. Yusril menganggap Perppu tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yusril menilai kewenangan Pemerintah yang secara sepihak dapat membubarkan Ormas bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sebabnya, kebebasan berserikat adalah hak warganegara yang dijamin oleh UUD 1945. “Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya,” ujar Yusril melalui keterangan tertulisnya, Rabu (12/7/2017). Dia mengklaim, langkah yang ditempuh HTI ini akan disusul oleh beberapa ormas lain yang menganggap Perppu ini merupakan kemunduran demokrasi di tanah air. “Karena Perppu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan Ormas yang secara secara subjektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan,” tegasnya. Yusriel yang juga Pakar hukum tata n3gara itu menilai terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas merupakan bentuk otoriter dari pemerintah. Menurut Yusril, hal itu tercermin dari salah satu pasal dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas tersebut. “Dengan Perppu yang baru ini, Menkum HAM dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkum HAM untuk membubarkan ormas, tanpa Menkum HAM bisa menolak kemauan presiden,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7). Pasal yang dimaksud Yusril dalam Perppu itu yakni 59 ayat (4) huruf c. Menurut dia, pasal itu memberikan luas pemerintah menilai suatu ormas berlawanan dengan paham Pancasila. “Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya,” ujar Yusril. Yusril mengatakan, sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkum HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu ini adalah pencabutan status badan hukum. Menurut Yusril, pencabutan status badan hukum tersebut sesuai Pasal 80A Perppu pembubaran ormas sekaligus disertai dengan pernyataan pembubaran ormas tersebut. “Semua proses di atas berlangsung cukup dilakukan oleh Menkum HAM, baik sendiri ataupun meminta pendapat pihak lain. Tetapi proses pembubaran ormas tersebut dilakukan Menkum HAM tanpa proses pengadilan. Inilah esensi perbedaan isi Perpu ini dengan UU Nomor 17 Tahun 2013, yang mewajibkan Menkum HAM untuk lebih dulu meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. Ormas yang akan dibubarkan itu berhak untuk membela diri di pengadilan,” kata Yusril. Ketum PBB itu menambahkan, pasal 59 ayat 4 itu pun mengatur pengurus ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila bakal diberi sanksi pidana kurungan lima tahun hingga 20 tahun serta sanksi tambahan sesuai dalam Pasal 82A ayat (2) dan ayat (3). Padahal menurut Yusril, sanksi tersebut sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang ormas. “Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba dan Reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini,” kata dia. Yusril melanjutkan, pemberian sanksi kurungan penjara itu tidak pernah ada sejak zaman orda lama maupun orde baru saat membubarkan parta politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila macam Masyumi dan PSI atau PKI. Dia melihat Perppu ini sengaja dibentuk untuk membidik ormas yang dibentuk sebagai anti-Pancasila untuk kemudian secara sepihak dibubarkan oleh pemerintah. “Ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain, termasuk yayasan dan LSM, justru harus bersatu melawan kehadiran Perppu yang bersifat otoriter ini, tentu dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional,” pungkasnya.
  • Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas . Busyro mengatakan, Muhammadiyah masih memerlukan kajian lebih dalam terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas yang baru saja diterbitkan pemerintah. Namun, menurut dia, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut terindikasi kuat mengancam demokrasi. “Peppu ini terindikasi kuat mengancam demokrasi. Ketika demokrasi sekarang ini justru perlu diperkuat siapapun, terutama pemerintah,” ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (12/7). Ia juga mengatakan, Perppu ini bertentangan dengan UUD 1945 sebagai puncak konstitusi di Indonesia, yang di dalamnya terdapat kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan berekspresi. Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya membungkam dengan cara menerbitkan Perppu tersebut. “Rezim sekarang ini kan justru memerlukan peran masyarakat untuk menggunakan hak kritisnya, jangan justru malah dibungkam. Ini terindikasi represif. Rezim ini terindikasi akan menggunakan cara represif dan ini pengulangan Orde Baru,” ucapnya. Bahkan, menurut dia, pengulangan rezim Orde Baru ini bisa ekstrem dari yang dulu. Karena itu, ia meminta agar Perppu ini diiuji di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dapat menyelesaikan perkara Ormas yang dituduh anti-Pancasila. “Perppu ini diuji saja lah di Mahkamah Konstitusi. Dengan harapan tentunya Mahkamah Konstitusi supaya ekstra hati-hati, ekatra jujur, dan ekstra ketat di dalam memeriksa perkara ini,” kata dia. Busyro menambahkan, seharusnya jika ada ormas radikal pemerintah tidak langsung memberangusnya, tapi sudah menjadi Ormas Islam lainnya untuk mengajak dialog. Begitu juga dengan Kementerian Agama bisa mengadakan dialog terbuka untuk menentukan apakah ormas tersebut bertentangan dengan aPancasila atau tidak. “Taruhlah misalnya HTI dinilai radikal, apa salahnya dianggap dialog terbuka berkali-kali atau secukupnya. Ini rezim yang militeristik. Sementara TNI aja sudah tidak militeristik,” jelas Busyro.
  • Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Din menilai Perppu itu belum memenuhi syarat ‘kegentingan yang memaksa’ untuk menggantikan UU Ormas. “Perppu tentu kewenangan Presiden. Walaupun dikeluarkan sejauh yang saya ketahui kalau ada keadaan yang sangat genting, sementara situasi dan kondisi terkait belum lah genting. Sehingga masih ada pendekatan lain,” ucap Din usai menghadiri halal bihalal di DPP PAN, Jakarta, Rabu (12/7). Din menilai masih ada cara lain untuk menghadap ormas yang anti-Pancasila, yaitu melalui pembinaan atau dialog. Sementara Presiden Jokowi terkesan membuat Perppu untuk ormas tertentu saja. Sebagaimana diketahui Perppu ini disusun setelah pemerintah memutuskan membubarkan HTI. “Masih ada cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyadarkan segenap warga masyarakat agar berpegang teguh pada Pancasila. Kelompok kelompok semacam itu (anti-Pancasila) boleh jadi banyaklah. Ini generalisasi baru,” ujar Din. “Boleh saja ada yang tertarik dengan pikiran lain, baik yang khilafah, marxisme, komunisme, kapitalisme dan lain-lain. Maka kalau menyasar mereka secara berkeadilan, jangan terbatas pada satu ormas tertentu. Saya tidak melihat pemerintah ada yang melakukan dialog,” imbuhnya. Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu juga mengingatkan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam pembubaran ormas, karena kebebasan berserikat adalah hak konstitusional warga yang dijamin UU. “Bahwa kalau ada kelompok masyarakat yang anti atau menolak Pancasila memang tidak benar, harus kita tolak karena kita sudah sepakat dasar negara kita ini adalah Pancasila. Muhammadiyah bahkan secara khusus menegaskan bahwa negara Pancasila itu sebagai negara kesepakatan dan pembuktian,” paparnya. Terhadap yang dituduh anti-Pancasila, memang sebaiknya diajak berdialog, dibina terlebih dahulu. Siapa tahu dengan pendekatan demikian mereka akan menyadari.. Soal sikap Hizbut Tahri Indonesia (HTI) yang menggugat Perppu itu, Din menyebut gugatan itu adalah hak HTI. “Kalau memang HTI di depan menolak Pancasila, saya paling depan (menentang HTI). Kita semua punya komitmen. Tapi apakah betul mereka demikian (HTI menolak Pancasila)?” kata Din. “Putusan pemerintah kan putusan politik, pasti ada dimensi politik,” tutupnya.
  •  Amien Rais bersuara keras terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Dalam Perppu Ormas, Mendagri dan Menkum HAM punya kewenangan membubarkan ormas yang melanggar aturan. Tapi ada dua tahap yang harus dilakukan sebelum pembubaran atau mencabut status hukum, yakni peringatan tertulis dan penghentian kegiatan. Namun Amien malah menyinggung soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang, menurutnya, akan dibubarkan. “Kalau HTI dibubarkan kemudian komunisme dikembangkan itu apa hasilnya? Jelas sekali PKI di depan mata dibiarkan. Ya toh? Nggak diapa-apakan. Kalau HTI nggak pernah berbuat, hanya punya prinsipil yang berbeda dengan kita dan nggak ada kata ‘makar’. Jadi ini kesalahan fatal bagi Jokowi kalau HTI dibubarkan,” ujar Amien di kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017). Amien lalu berbicara panjang-lebar bahwa negara sudah kacau dan keliru. Dia pun mengaku sudah tidak percaya lantaran, menurutnya, keberpihakan terhadap rakyat tidak ada. “Saya lihat makin kacau, makin keliru, makin salah lagi bahaya. Keliru ya seperti ini. Kemudian polisi sudah guncang, saya sudah nggak percaya. Rakyat kecil sudah mengeluh tarif dinaikkan, harga-harga sembako semakin tinggi,” ujar Amien. Dia lalu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengoreksi diri. “Jadi menurut saya lebih ada self correction ya. Jokowi dan JK duduk, masukan-masukan dari mereka-mereka yang salah posisi dilihat. Kalau memang betul, kerjakan, yang tidak masuk akal, tinggalkan. Saya kira ini nasihat saya untuk Jokowi.” (dh
  • Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah sah saja membubarkan organisasi yang tidak sesuai dengan identitas kebangsaan Indonesia menggunakan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2/2017. Namun pemerintah diminta agar mengedepankan dialog dalam melakukan pembinaan terhadap berbagai organisasi kemasyarakatan yang dianggap menyimpang dari ideologi dan dasar negara. “Terkait dengan upaya pembubaran tersebut tentu harus tetap ditempuh dengan cara formal-konstitusional, melalui mekanisme hukum yakni melalui pengadilan. Jangan sampai pemerintah justru bertindak represif seperti era orde baru,” kata Dahnil, Rabu (12/7). Dijelaskannya, justru dengan laku seperti itu (Mengeluarkan Perppu) dapat berpotensi abuse of power dan pasti mengancam demokrasi Pancasila yang sudah dibangun selama 20 tahun. Menurutnya, represifitas akan sangat berbahaya dan justru tidak akan mematikan ormas yang berideologi atau berlaku tidak sesuai dengan identitas Indonesia. Ormas tersebut, lanjutnya, justru bisa melakukan konsolidasi dan memperkuat diri karena merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, penyelesaian secara formal konstitusional harus selalu dipilih dan ditempuh oleh pemerintah. “Pendekatan soft approach atau dialog terhadap ormas-ormas yang terindikasi melenceng dari Pancasila, saya kira lebih tepat dan efektif, karena tidak menyebabkan dampak kebencian dan dendam yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok radikal baru,” tegasnya. Kemudian, lanjutnya, bisa dilakukan oleh pemerintah dibantu oleh organisasi kemasyarakatan lainnya melalui dialog intensif dan pembinaan secara berkelanjutan karena upaya represif melalui pembubaran tidak akan pernah mematikan ideologi. “Bahkan jangan-jangan bisa menjadi lebih kuat, karena mereka merasa di-dzholimi sehingga melakukan konsolidasi lebih rapi dengan merubah nama, maka idealnya jalan dialog, pembinaan adalah jalan yang paling ideal, berbeda dengan apabila ada fakta secara hukum mereka melakukan tindakan ancaman dan anarkisme yang merusak Indonesia,” pungkasnya.
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Fahri menyatakan Perppu Ormas yang baru saja diumumkan Menkopolhukam Wiranto akan ditolak oleh DPR.. Alasannya, parlemen tidak mungkin berhadapan dengan publik karena ormas itu basis pendukung partai politik. “DPR sulit lah membiarkan kelompok sosial dibubarkan secara sepihak,” kata Fahri di Jakarta, Rabu (12/7). Politikus asal Nusa Tenggara Barat itu juga mengatakan bahwa fraksi-fraksi yang ada di DPR tak mau mengambil risiko melawan ormas. “Ya berat lah fraksi partai, nggak bakal melawan serikat berkumpul. Nggak mungkin, sulit itu,” tegasnya. Fahri menyarankan sebaiknya pemerintah mengikut proses mekanisme perundangan-undangan yang ada dengan mengajukan gugatan ke pengadilan jika hendak membubarkan ormas yang berbadan hukum. “Sekarang dia mau pakai mekanisme politik, ya mustahil lah didukung,” katanya. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Rabu (12/7). Perppu itu merevisi aturan dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Wiranto menjelaskan, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak memadai lagi sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. ‎‎ Misalnya, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak mewadahi asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut ormas. Kemudian, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada ajaran ateisme, marxisme, dan leninisme. Padahal, sejarah Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pada 10 Juli 2017 sudah dilembarnegarakan pada Senin 10 Juli 2017. Namun penerbitan Perppu tersebut baru diumumkan, Rabu (12/7).
  •  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Fadli Zon menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo terlalu dipaksakan. Pemberhentian mestinya melalui pengadilan. “Saya melihat Perppu ini kalau pun jadi dikeluarkan sangat memaksakan diri dan tidak menyelesaikan masalah. Karena tiap orang berhak berorganisasi. Dan tentu saja harus ikuti azas yang diharuskan undang-undang,” kata Fadli pada wartawan, Selasa 11 Juli 2017 malam. Fadli menuturkan bila satu ormas tidak sesuai dengan undang-undang maka bisa dibubarkan. Tapi dengan prosedur yang ada. Pertama kata dia harus ada teguran pertama, lalu kedua. Kalau tidak juga mau patuh maka harus mengajukan pembubaran ke pengadilan. Pengadilan lah kata politikus Gerindra itu yang bisa menutuskan. Bukan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Ini adalah cara yang mundur ke belakang. Ini praktik diktatorship. Kayak dulu tahun 60 Presiden bisa membubarkan parpol. Jadi ini jangan kita mengarah pada kediktatoran baru. Semua harus melalui prosedur persidangan pengadilan gak boleh dibubarkan begitu saja,” pungkas dia.
  • Jubir HTI Mengatakan Perppu Ormas Bukti Kedzaliman Pemerintah. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Muhammad Ismail Yusanto mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, merupakan bentuk kedzaliman dan tindak kesewenang wenangan pemerintah. Terlebih tujuan pembentukan Perppu tersebut untuk memudahkan pembubaran HTI. Sebelumnya Pemerintah telah merampungkan peraturan tentang pembubaran ormas yang dianggap radikal dan akan diumumkan Rabu (12/7/2017). “UU Ormas, khususnya dalam pasal pembubaran, yang dibuat sedemikian rupa, dimaksudkan tentunya untuk melindungi Ormas dari kedzaliman atau kesewenangan pemerintah yang ingin membubarkan sebuah Ormas tanpa dasar yang jelas. Ketika ketentuan itu diubah, maka pemerintah jelas sengaja akan bertindak dzalim,” kata Ismail Yusanto, Rabu (12/7/2017). Diungkapkannya, pemerintah telah menjadi contoh buruk dlm ketaatan pada UU. Ketika UU dirasa menyulitkan dirinya, dibuatlah Perppu. Sementara, imbuh Ismail, secara obyektif, seperti yang dijelaskan oleh Prof Yusril dalam rilisnya, tidak ada alasan bagi terbitnya Perppu. Tidak ada kegentingan yang memaksa, juga tidak ada kekosongan hukum. “Secara substansial, juga tidak ada dasar untuk membubarkan HTI. HTIadalah kelompok dakwah berbadan hukum legal,” tegas Ismail. Menurutnya sesuai tujuannya, HTI selama ini telah melaksanakan dakwah dengan santun, tertib dan selalu sesuai prosedur. Tidak ada hukum yang dilanggar. Juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto dan Fadli Zon “Kenapa dibubarkan? Sementara diluar sana banyak kelompok yang anarkis, menyerukan separatisme, korup, menjual aset negara dan sebagainya malah dibiarkan?” ujar jubir HTI ini. “Oleh karena itu, jangan salahkan publik bila menilai ini rezim represif anti Islam,” lanjutnya. Diketahui, Pemerintah telah merampungkan peraturan tentang pembubaran ormas yang dianggap radikal dan akan diumumkan pada Rabu (12/7/2017). Payung hukum pembubaran ormas tersebut berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
  • Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin. Upaya pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai tidak tepat. “Ini tidak bagus, preseden buruk bagi masa depan demokrasi kita,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin saat dihubungi, Rabu (12/7/2017). Menurut Irman, pembubaran perppu sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalamnya, disebutkan perihal teguran atau peringatan yang dilayangkan pemerintah sedianya dilakukan hingga tiga kali. Kemudian, ada tahap penghentian bantuan dana, pembekuan organisasi, hingga akhirnya dilanjutkan ke ranah pengadilan. Irman menduga, pemerintah menerbitkan perppu lantaran kesulitan melewati tahapan mekanisme pembubaran. “Karena tahapannya sulit dilalui, maka kemudian Pemerintah berpikir jalan pintas mengeluarkan Perppu. Ini tidak bagus untuk demokrasi kita, karena aturannya sudah jelas,” kata Irman. Menurut Irman, penerbitan Perppu bisa mengancam seluruh ormas yang ada. Meskipun maksud dari penerbitan Perppu untuk membubarkan satu atau beberapa ormas saja. Sebab, Perppu akan berlaku secara umum. “Jika pemerintah tidak menyukai sesuatu, dan pemerintah tidak mau tunduk pada UU, lalu bikin perppu. Baik ormas yang mengkritik maupun tidak mengkritik akan terancam,” kata Irman. Menurut Irman, untuk membubarkan ormas sebaiknya pemerintah menaati UU. “Itulah prinsip pembatasan kekuasan konstitusionalisme. Itulah namanya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan Indonesia adalah negara hukum,” kata Irman. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut sudah meneken Perppu tentang Pembubaran Ormas. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan mengumumkan substansi Perppu siang ini. Perppu Pembubaran Ormas ini muncul sebagai salah satu cara pemerintah untuk membubarkan Ormas yang dianggap anti-Pancasila. Salah satunya HTI. Pemerintah sempat mempertimbangkan jalur pengadilan. Namun, jalur itu dinilai terlalu panjang dan berliku. HTI pun menentang langkah pemerintah tersebut. Menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, HTI akan bertemu dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa Hukum HTI, pada Rabu (12/7/2017), untuk melawan langkah pemerintah tersebut.

Sumber: replubika dan berbagai sumber lainnya

Iklan