*Demokrasi

KY: Pendukung Ahok Merendahkan Martabat Hakim Indonesia

KY: Pendukung Ahok merendahkan martabat hakim

Komisi Yudisial (KY) meminta massa pro terpidana penista agama Basuki T Purnama (Ahok) untuk menghormati putusan hakim yang memutuskan vonis dua tahun penjara. Juru Bicara KY Farid Wajdi menilai aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang meminta penangguhan penahanan Ahok justru merendahkan kehormatan hakim. “Hentikan semua tindakan-tindakan mengintervensi hakim maupun pengadilan. Karena itu jelas merendahkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim maupun peradilan Indonesia,” ujar Farid Wajdi, melalui keterangan tertulis pada wartawan, Kamis (11/5). Menurut Farid, ada prosedur hukum yang lebih elegan jika ingin menjamin agar Ahok ditangguhkan penahanannya dan keberatan terhadap substansi putusan.  “bisa menggunakan proses formal yang ditentukan undang-undang. Termasuk jika massa menilai majelis hakim yang memvonis Ahok melanggar etika. Silahkan lapor ke KY secara resmi,”kata Farid. Farid pun mengaku bahwa pihaknya juga meminta Polri menindak tegas jika massa aksi berbuat kericuhan. “Kami minta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kericuhan merespons proses dan putusan hakim dan penahanan Basuki,” demikian Farid.

Aksi Anarkis Sandera pegawai PT DKI Jakarts

Aksi masa pendukung Ahok kembali membuat kericuhan dan anarkisme ketika menahan polisi yang akan mengevakuasi pegawai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih yang disandera masa. Aksi Massa itu berubah menjadi anarkis ketika menyandera pegawai Pengadilan Tinggi rabu sore,. Saat polisi hendak menyelamatkan pegawai yang disandera terlibat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Kericuhan mereda setelah humas Pengadilan Tinggi menjelasakan bahwa Pengadilan Tinggi DKI belum menerima surat dari Pengadilan Jakarta Utara, hingga proses belum dapat dilanjutkan. Setelah melakukan dialog, massa akhirnya mengizinkan para pegawai yang disandera untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dalam tuntutanya, massa meminta agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta segera mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap Gubernur non aktif Basuki Cahaya Purnama.

Sampai sejauh ini tidak ada penangkapan dan penahanan terhadap aksi anarkis penyanderaan tersebut. Bahkan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Suyudi Ario Seto hanya bisa menenenangkan masa.  Dalam orasinya di depan massa pendukung Ahok mengatakan bahwa mereka salah sasaran melakukan aksi di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Karena hingga saat ini memori banding masih disiapkan tim pengacara Ahok. “Kalau boleh jujur kalian di sini salah sasaran karena berkas Pak Ahok masih di Jakarta Utara, belum di sini,” ujar Suyudi di hadapan massa pendukung Ahok yang masih bertahan di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (10/5).

Iklan

Kategori:*Demokrasi, *Hukum, *Hukum-HAM

Tagged as: ,