Tak Berkategori

Ketika Hakim Membalik Semua Opini dan Membungkam Pendukung Ahok

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis hukuman pidana penjara selama 2 tahun karena dianggap terbukti melakukan penistaan agama. Majelis dengan bwrbagai pertimbangan hukum membalikkan semua pemvelaan pwngacara Ahok dan isu yang berkembang saat inj bahwa Ahok korban anti kebeeagaman dan anti SARA. Majelis hakim dengan fakta dan bukti yang ada membalikkan semua pemvelaan terhadap  Ahok bahwa dia selama ini juatru merupakan pelaku yang menyebabkan kegaduhan yang terjadi.

Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Ahok pun divonis hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

Hakim Membalik Semua Opini Pendukung Ahok

  • Ahok tidak merendahkan ayat Quran tetapi karena Unggahan Buniyani. Majelis hakim menyatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah merendahkan Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pernyataan sambutan kepada warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok, menurut hakim, menganggap Surat Al-Maidah 51 sebagai alat kebohongan. “Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan. Dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51,” ujar hakim membacakan pertimbangan hukum dalam sidang vonis Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).  Pernyataan Ahok yang dimaksud majelis hakim disampaikan dalam kunjungan pada 27 September 2016 terkait dengan budidaya ikan kerapu. “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa,” begitu penggalan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang. “Dari ucapannya tersebut, terdakwa jelas menyebut Surat Al-Maidah yang dikaitkan dengan kata ‘dibohongi’. Hal ini mengandung makna yang negatif. Bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat, sehingga terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang, dan yang dimaksud yang adalah jelas orang yang menyampaikan Al-Maidah ayat 51,” papar hakim dalam pertimbangan hukum. Majelis hakim menegaskan Surat Al-Maidah ayat 51 adalah ayat Alquran, bagian dari Alquran, kitab suci agama Islam yang dijaga kesuciannya. “Siapa pun yang menyampaikan ayat Alquran sepanjang ayatnya disampaikan dengan benar, maka hal itu tidak boleh membohongi umat atau masyarakat. Oleh karena Surat Al-Maidah bagian kitab suci Alquran, maka dengan merendahkan, melecehkan Surat Al-Maidah ayat 51, sama halnya melecehkan kitab suci Alquran,” sambung hakim
  • Ahok tidak bisa dituntut karwna melaksanakan tugas. Majelis hakim mengutip pembelaan pengacara Ahok bahwa Ahok sedang melaksanakan tugas sesuai Undang-undang ketika berpidato di Kepulauan Seribu. Menurut pengacara Ahok, Ahok tidak bisa dipidana apabila sedang melakukan tugas sesuai dengan Pasal 50 KUHP yang berbunyi ‘Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana’.
  • Majelis hakim juga mengesampingkan pembelaan pengacara Ahok tentang adanya kepentingan ahli dengan FPI dan juga MUI. Menurut hakim, perkara ini bukanlah mengenai persoalan antara Ahok dengan MUI atau FPI.
  • Majelis hakim mengesampingkan pembelaan pengacara Ahok tentang adanya kepentingan ahli dengan FPI dan juga MUI. Menurut hakim, perkara ini bukanlah mengenai persoalan antara Ahok dengan MUI atau FPI. “Terhadap pembelaan penasihat hukum dalam halaman 515 yang mempersoalkan para ahli yang diajukan penuntut umum harus diabaikan karena ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang berafiliasi dengan FPI dan ada yang berafiliasi dengan MUI. Pengadilan berpendapat persoalan pokok dalam perkara ini bukan mengenai persoalan antar terdakwa dengan MUI maupun FPI,” ujar majelis hakim membacakan pertimbangan vonis Ahok di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
  • Ahok korban antikeberagaman. Majelis hakim juga menyinggung tentang pembelaan pengacara Ahok bahwa Ahok adalah korban antikeberagaman. Sekama ini isu yang dikemvangkan pihak Ahok dan pendukungnya bahwa Ahok korban anti keberagaman.  Menurut majelis hakim, Ahok merupakan pelaku yang menimbulkan kegaduhan. “Bahwa pembelaan penasihat hukum diberi judul ‘Terkoyaknya Kebinekaan’, pengadilan tidak sependapat, karena kasus terdakwa murni merupakan kasus pidana yabng digambarkan penasihat hukum seolah-olah terdakwa korban antikeberagaman berdasarkan SARA,” ucap majelis hakim. “Padahal faktanya terdakwa sendirilah sebagai pelaku yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat karena ucapannya yang seharusnya terdakwa sebagai gubernur sekaligus pelayan masyarakat harus mempunyai sifat kenegarawanan, selain bersih, tegas jujur dan sopan santun sehingga menjadi tauladan,” jelas majelis hakim.
Iklan

Kategori:Tak Berkategori

Tagged as: ,