*Demokrasi

Opini 10 Tokoh Indonesia Tentang Pengadilan Ahok Yang Tidak Adil dan Penuh Dagelan

Opini 10 Tokoh Indonesia Tentang Pengadilan Ahok Yang Tidak Adil dan Penuh Dagelan

  • Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.. Tuntutan ringan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang dugaan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai sebagai sebuah dagelan. Karena, Ahok tidak boleh lolos dari jerat hukum.. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. Kata dia, keyakinan merupakan hal palimg sensitif dan bisa merusak kebhinekaan. Maka itu, sudah sepatutnya orang yang melakukan penodaan agama di proses sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana Ahok yang sudah menodai agama. Tak hanya soal penundaan tuntutan, kata Din Syamsuddin, tuntutan JPU pun dinilai sebagai sebuah permainan hukum. Tuntutan JPU, menurut dia, cenderung membebaskan orang yang diduga telah menistakan agama. “Kalau ini dibiarkan dibebaskan, akan ada ujaran-ujaran kebencian berikutnya, yang mana bisa menimbulkan perpecahan bangsa ini,” tuturnya Menurut dia, ada yurisprudensi terhadap para pelaku penista agama sehingga Ahok yang telah menistakan agama pun harus dihukum. Kalau sampai Ahok bebas, dia khawatir, masyarakat akan berbuat nekat. “Secara kasat mata, ini (kasus) semacam dilindungi, ini berbahaya. Makanya, kami dari Dewan Pembina Pimpinan MUI berpesan, jangan mempermainkan hukum karena itu berbahaya,” tegasnya. “Kalau sampai bebas (penista agama), rakyat akan tergerak, MUI, NU, Muhammadiyah, aparat penegak hukum, tak sanggup menghalangi dan menghadapi fatal actraction. Jadi jangan main-main soal ini,” sambungnya. Dia menambahkan, keadilan dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok ini segera diwujudkan di dalam persidangan. Maka itu dia berpesan, agar tidak ada lagi dagelam dalam kasus ini. “Saya pecinta kedamaian, perdamaian, dan keadilan, berpesan jagalah keadilan,” imbuhnya.
  • Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, Mahfud MD, turut angkat bicara terkait tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) atas terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mahfud MD, Ahad (24/04/2017), mengatakan, JPU kasus Ahok akan memikul tanggung jawab baik di dunia dan akhirat. Mahfud MD menyampaikan itu menanggapi pernyataan warga pengguna internet (warganet/netizen) yang meminta Mahfud MD angkat suara terkait tuntutan JPU atas Ahok tersebut. “Prof gk ada niat nih tuk hantam jaksa kasus ahok sebagai umat anda akan dimintai tanggung jawab nanti di hadapan ALLAH kenapa anda diam,” kicau warganet lewat akun media sosialnya di Twitter, @nurkhafidh. “Kok saya yang dimintai tanggung jawab? Tanggung jawab moral, sosial, dan akhirat pasti dipikul si jaksa sendiri. Sanksi otonom (derita batin) berlaku,” balas Mahfud MD, yang lewat akunnya @mohmahfudmd mengaku sedang berada di Melbourne, Australia. Diketahui, tuntutan JPU atas Ahok itu menuai kontroversi di tengah masyarakat. Berbagai pengamat hukum dan aktivis menilai JPU “sama saja dengan membebaskan Ahok”.
  • Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, Jaksa Agung M Prasetyo bisa dikenakan tuntutan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) jika memerintahan jaksa penuntut umum (JPU) untuk memundurkan sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Jika benar jaksa agung memerintahkan jaksa untuk memundurkan sidangnya dengan alasan yang dicari-cari, termasuk pilkada, maka jaksa agung telah melawan perintah pengadilan. Terhadap jaksa agung dapat dikenakan tuntutan penghinaan terhadap pengadilan,” katanya, Sabtu (8/4). Lantaran, Fikar melanjutkan, telah dengan sengaja melawan perintah pengadilan karena alasan politik. Bila ini yang terjadi, kata dia, menandakan bahwa penegakan hukum memang sudah diintervensi politik.  “Beginilah jika memilih jaksa agung dari Parpol. Sekarang oligarki secara kasat mata tanpa retorika, sudah pula mengangkangi hukum,” ujarnya. Padahal, Fikar menyatakan majelis hakim sudah memutuskan bahwa sidang harus tetap berjalan pada 11 April mendatang, dan jaksa pun harus membacakan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Ahok. Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan persetujuannya terhadap permohonan pihak Polda Metro Jaya yang ingin agar sidang pembacaan tuntutan terhadap Ahok ditunda. Ia mengaku memahami kekhawatiran polisi terhadap dinamika yang kemungkinan bisa terjadi. Apalagi, sidang pembacaan tuntutan tersebut berdekatan dengan masa tenang Pilgub DKI putaran kedua.  “Saya bisa menerima dan membenarkan apa yang diminta Polri supaya sidang itu bisa dijadwal ulang,” jelasnya. Jaksa Agung M Prasetyo mendukung saran Polda Metro Jaya, agar sidang tuntutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditunda. Jaksa Agung setuju jika sidang tersebut ditunda hingga penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta selesai, demi keamanan dan ketertiban.
  • Anggota Komisi III DP RI Arsul Sani menilai, pernyataan Jaksa Agung makin menambah kencangnya kontroversi permintaan penundaan sidang. Karenanya, ia meminta semua pihak di luar sidang tidak terus-terusan mengatakan permintaan penundaan sidang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
  • “Biarkan lembaga peradilan menggunakan independensinya untuk memutuskan apakah akan ditunda atau tidak,” katanya, Sabtu (8/4). Menurutnya, semakin banyak pihak lain, terutama pejabat yang berkomentar terkait permintaan sidang tersebut, maka pesan yang ditangkap rakyat adalah adanya intervensi terhadap lembaga pengadilan. Padahal kata Arsul, kalau pun hendak meminta penundaan, Jaksa Agung yang dalam hal ini membawahi penuntut umum kasus tersebut dapat melakukannya dalam persidangan mendatang. Tanpa harus memberikan banyak pernyataan di luar sidang. “Padahal buat kejaksaan kalau mau menunda tinggal menyampaikan saja nanti dalam persidangan misal atas dasar alasan bahwa surat tuntutan belum siap dibacakan,” katanya. Hal itu kata Arsul sesuai dengan tata beracara persidangan. Ia menambahkan, bahkan penuntut umum perkara mempunyai hak untuk meminta penundaan sebelum persidangan pekan depan.”Jaksa punya hak untuk meminta sebelum persidangan yang akan datang untuk meminta kepada majelis hakim penundaan tuntutan, namun sebaiknya tidak polisi yang meminta dan kemudian didukung jaksanya,” kata Sekjen PPP Kubu Romahurmuzy tersebut.

    Pedri Kasman, seorang pelapor yang mengikuti persidangan pembacaan tuntutan juga mempwrmasalahkan pasal yang digunakan jaksa menjerat Ahok, yakni pasal 156 KUHP. “Kami kecewa, sangat kecewa dengan tuntutan yang dibacakan JPU, dituntut 1 tahun penjara dan masa coba 2 tahun, yg dikenakan pasal 156,” ujar Pedri usai sidang di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017). Karenanya, Pedri menuding JPU dalam melayangkan tuntutan kepada Ahok tidak independen. Ia menuding ada pihak yang mengintervensi tuntutan itu. “JPU diduga keras diintervensi kekuasaan dan kekuataan lain yang mengintervensi secara besar-besaran, sehingga JPU tak independen dan JPU malah jadi pembelanya Ahok,” tambahnya. Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini bahkan menuding persidangan kasus penodaan agama itu hanya sebuah dagelan dan sandiwara. Pedri melihat hal ini sebagai tanda bahwa terjadi kondisi darurat penegak hukum. “Persidangan ysng sudah berlangusng 19 kali ini jadi mubazir. Sidang hari ini adalah dagelan dan sandiwara yang memuakan, Indonesia hari ini pantas dikatakan darurat penegakan hukum karena hukum diintervensi kekuatan materi dan lain-lain, sehingga JPU tak bisa independen,” tutup Pedri.

    Pelapor lainnya, Samsu Hilal menyatakan akan melaporkan hal ini kepada Komisi Yudisial (KY). Hilal menyebut tuntutan terhadap Ahok sebagai matinya hukum di Indoensia. ” Kami sebagai warga negara yg baik, akan lakukan langkah hukum selanjutkanya, kami akan ajukan keberatan atau peninjauan pada komisi kejaksaan maupun pada komisi yudisial karena hal ini bentuk matinya hukum di Indonesia,” tegas Hilal.

  • Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah meminta Jaksa Agung HM Prasetio mengundurkan diri. Hal itu dia sampaikan terkait dengan ringannya tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Iklan