10 Tokoh Srpanjang Masa

10 Walikota Paling Hebat Sepanjang Masa di Indonesia

10 Walikota Paling Hebat Sepanjang Masa di Indonesia

  • Dr.(H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T.. Tri Risma Harini, atau yang akrab disapa Risma adalah Wali Kota Surabaya yang menjabat sejak 17 Februari 2016. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.  Pada masa kepemimpinannya sebagai wali kota, Kota Surabaya meraih empat kali piala adipura kencana berturut-turut yaitu tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori kota metropolitan, serta adipura paripurna pada tahun 2016. Selain itu, kepemimpinan Risma juga membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Pada Oktober 2013, Kota Surabaya di bawah kepemimpinannya juga memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di dua bidang sekaligus yaitu data center dan inklusi digital menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik. Surabaya menerapkan sistem respon cepat (central clearing house) dengan mengambil inspirasi dari sistem respon pelanggan dari restoran cepat saji McDonald’s. Warga dapat mengirim keluhan dan saran dengan telepon, sms, surat elektronik, fax, situs internet dan sosial media. Surabaya membangun Broadband Learning Centre untuk memberi pelatihan bagi petani agar terkoneksi dengan jaringan sistem pelayanan daring[20]. Sistem ini memudahkan petani dan pekerja sektor lain untuk membangun akses pemasaran produk. Taman bungkul yang pernah dipugarnya pun meraih penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 2013. Pada Februari 2014, Tri Rismaharini dinobatkan sebagai Mayor of the Month atau wali kota terbaik di dunia untuk bulan Februari 2014 atas keberhasilannya selama memimpin Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang paling baik penataannya. Pada akhir tahun 2014, Surabaya menerima penghargaan internasional Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window (SSW). Penghargaan ini diberikan untuk sistem pelayanan kemudahan izin investasi Kota Surabaya. Pada Februari 2015, Tri Rismaharini dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation atas keberhasilannya dalam mengubah wajah Kota Surabaya dari yang kumuh penataannya menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi. Penghargaan ini diberikan kepada Risma karena dianggap sebagai figur enerjik yang antusias mempromosikan kebijakan sosial, ekonomi dan lingkungan secara nasional maupun internasional serta dinilai berhasil memanfaatkan lahan mati dan menyulapnya menjadi taman kota. Risma juga dipuji karena keberaniannya menutup kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yaitu Gang Dolly, serta respon cepatnya dalam menangani korban insiden AirAsia QZ8501. Pada Maret 2015, nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran 50 tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Fortune bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti CEO Facebook Mark Zuckerberg, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan tokoh lainnya. Risma dinilai berhasil melakukan banyak terobosan luar biasa di Surabaya tentang lingkungan, dan ia juga dinilai telah berhasil mengubah kota besar dengan jutaan penduduk yang sarat polusi, kemacetan, dan kekumuhan menjadi kota metropolitan yang tertata, kaya akan taman lanskap dan ruang hijau lainnya. Risma juga dinilai berhasil mengubah banyak lahan pemakaman gersang menjadi ruang penyerapan air sehingga dapat menangkal banjir. Atas keberhasilannya membangun kembali citra kota Surabaya menjadi tertata rapi dan manusiawi, serta prestasinya sebagai kepala daerah yang mengabdikan diri kepada rakyat, pada tanggal 13 Agustus 2015, Tri Rismaharini menerima anugerah tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo bersama 14 tokoh lain di Istana Negara, Jakarta. Bintang Jasa Utama adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada bulan November 2015, Risma memperoleh penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award. Ia memperoleh penghargaan ini bersama dengan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Penghargaan ini diperoleh karena selama menjabat sebagai wali kota Surabaya, Risma dinilai berhasil membangun Surabaya menjadi kota cantik dan tertata serta mengembangkan sistem e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik) agar proses pelelangan menjadi transparan dan bebas korupsi. Ia juga dinilai berhasil membangun sistem e-goverment di Surabaya yang menyebabkan kontrol pengeluaran dinas-dinas menjadi lebih mudah, mencegah praktik korupsi, dan menghemat anggaran 600-800 miliar rupiah tiap tahunnya
  • Kol dr H Purnomo Kasidi. Walikota Surabaya tahun 1974 1994. Kolonel TNI (Purn.) dr. H. Poernomo Kasidi adalah seorang tokoh militer Indonesia. Poernomo pernah mengemban tugas sebagai dokter umum Angkatan Darat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Poernomo Kasidi merupakan Wali Kota Surabaya dua periode, yang menjabat pada tahun 1984-1994. Ia akrab disapa warga Surabaya dengan sebutan Pak Poer. Poernomo Kasidi menjabat sebagai wali kota Surabaya selama dua periode, yaitu tahun 1984-1989 dan 1989-1994. Selama menjabat wali kota, Poernomo Kasidi juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Surabaya periode 1984-1994 dan Ketua Umum Persebaya. Poernomo Kasidi menjadi wali kota yang sangat merakyat dan dicintai rakyatnya. Ia juga dikenal sebagai wali kota yang gemar blusukan untuk melihat kondisi langsung di lapangan. Bahkan tak jarang ia lebih memilih menggunakan sepeda untuk melihat kondisi langsung rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Surabaya mengalami transformasi menjadi sebuah kota metropolitan modern yang tertata rapi dan manusiawi. Beberapa hasil pembangunan yang merupakan buah pemikiran Poernomo Kasidi di antaranya adalah kawasan kota satelit modern di Surabaya Barat dan Surabaya Timur, Gelora Bung Tomo, Kebun Bibit Surabaya, dan lain-lain. Sebagai wali kota Surabaya, Poernomo dikenal sangat peduli dengan masalah sampah dan kebersihan kota. Ia sering mendatangi setiap kampung yang ada di Surabaya untuk memeriksa selokan (got), sehingga kemudian Poernomo juga dijuluki sebagai Wali Kota Got. Selain itu, Poernomo Kasidi juga dikenal sebagai wali kota yang memprioritaskan pembangunan kota berbasis penghijauan. Untuk mewujudkan tata kota yang bersih dan manusiawi, Poernomo memulai program penataan kampung yang ada di Surabaya agar menjadi lebih indah, bersih dan hijau. Pada masa pemerintahannya banyak kampung yang jalannya diberi paving dan di sisi kiri dan kanan jalan dibangun saluran air yang ditutup dengan semen. Di atas saluran diletakkan pot yang berisi berbagai tanaman untuk penghijauan kampung. Selain itu, ia menata sistem sanitasi dan drainase kota untuk mengendalikan banjir yang terjadi di Surabaya. Poernomo Kasidi juga menciptakan pasukan kuning yaitu para pekerja kebersihan di Surabaya dengan seragam kuning yang bertujuan untuk merawat kebersihan kota setiap harinya. Karena kepeduliannya terhadap masalah kebersihan kota, Surabaya berhasil meraih beberapa kali penghargaan adipura dan adipura kencana secara berturut-turut antara kurun 1984 hingga 1994. Untuk mengakomodasi penduduk kalangan bawah, ia juga membangun beberapa rumah susun dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Poernomo Kasidi juga memperhatikan penataan kota secara terencana dan konseptual. Beberapa di antaranya adalah dengan cara mengamankan kawasan Surabaya Barat untuk pembangunan kota mandiri dan kawasan Surabaya Timur sebagai kota marina yang berisi pemukiman modern lengkap dengan segala fasilitasnya. Di kedua kawasan ini, Poernomo memberikan izin tanah seluas ribuan hektar kepada para pengembang properti besar. Pada saat ini di kedua kawasan ini terlihat banyak terdapat rumah mewah dengan arsitektur modern dan lingkungan yang tertata rapi layaknya di negara-negara maju. Hal ini merupakan buah pemikiran Poernomo ketika menjabat sebagai wali kota Surabaya. Salah satu ciri khas dari kawasan perumahan itu adalah tidak ada kabel yang berseliweran di udara. Semua kabel listrik maupun telepon berada di bawah tanah. Dari hasil buah pemikiran Poernomo Kasidi dan banyaknya pengembang besar yang telah melaksanakan proyeknya, kawasan Surabaya Barat dan Surabaya Timur yang pada tahun 1960 dan 1970-an dikenal sebagai daerah mati dan tidak berkembang, kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain perumahan mewah, di kedua kawasan ini kini telah terbentang sejumlah padang golf bertaraf internasional yang luas sehingga membuat kawasan menjadi hijau. Selain itu kedua kawasan ini telah dilengkapi sejumlah mal besar, taman air (waterpark), Universitas, dan Sekolah Internasional. Dalam era Poernomo, Surabaya juga sedang mengalami booming pembangunan plaza dan gedung perkantoran. Bahkan untuk mewadahi minat investor, pemerintah kota menciptakan tujuh kawasan CBD (Central Business District), di antaranya adalah CBD Mayjen Sungkono yang merupakan jalan akses menuju kawasan Surabaya Barat dan beberapa kawasan CBD lainnya. Selain itu, ia juga merencanakan beberapa proyek besar seperti pembelian incinerator untuk membakar sampah kota, pembangunan Surabaya Sport Center (termasuk Gelora Bung Tomo), dan Jembatan Suramadu.
  • Hasan Basri Durin. Walikota Padang. Tahun 1974-1983. Hasan Basri Durin adalah mantan politikus Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Padang dan Gubernur Sumatera Barat masing-masing selama dua periode dan menjadi Menteri Negara Agraria pada 1998-1999. Hasan Basri Durin lahir dan dibesarkan di kampung halamannya yang bernama Nagari Jaho, sebuah desa atau nagari yang terletak di dekat Padang Panjang. Setelah menamatkan SMA di Bukittinggi, ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sebelum terjun ke dunia politik, ia sempat bekerja sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Jambi dan Sumatera Barat. Pada bulan Oktober 1971, ia diangkat sebagai Penjabat Wali Kota Padang, kemudian menggantikan Akhiroel Yahya menjadi Wali Kota Padang selama dua periode dari tahun 1973 hingga tahun 1983. Setelah itu, ia menggantikan Azwar Anas sebagai Gubernur Sumatera Barat dan menjabatnya dari tahun 1987 sampai 1997. Setelah Presiden Suharto lengser kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, ia diangkat menjadi Menteri Negara Agraria dalam Kabinet Reformasi Pembangunan dan menjabatnya sampai ketika kementerian itu dihapus oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Setelah tamat dengan meraih gelar sarjana muda di UGM pada tahun 1958, ia segera ditugaskan oleh Departemen Dalam Negeri di Jambi sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah (PPD). Setelah dua tahun bertugas di Jambi, ia melanjutkan pendidikan tingkat doktoral di UGM. Ketika itulah, sekitar awal 1960, Hasan Basri Durin berjumpa dengan Zuraida Manan, gadis sekampungnya yang telah dikenalnya sejak SMA, lalu mempersuntingnya. Pada akhir tahun 1960, ia menyelesaikan studi doktoralnya di UGM, kemudian ia segera ditugaskan kembali di Jambi sebagai Sekretaris Wali Kota Jambi. Untuk memperdalam pengetahuan di bidang pemerintahan, ia dikirim ke Universitas Negeri Wayne di Michigan, Amerika Serikat dari tahun 1962 sampai 1963. Pulang dari Amerika, ia dipercaya menjadi Penjabat Wali Kota Jambi (1966–1967) saat usianya waktu itu baru mencapai 31 tahun. Namun, intrik-intrik politik di Jambi mengakibatkan ia harus meninggalkan daerah itu. Pada tahun 1970, ia menjabat Sekretaris PPD Sumatera Barat. Pada tahun 1971 ia diangkat sebagai Penjabat Wali Kota Padang yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi Wali Kota Padang dari tahun 1973 hingga tahun 1983. Empat tahun berikutnya ia menjabat Pembantu Gubernur Sumatera Barat Wilayah II, sebelum kemudian terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat selama dua periode (1987–1997), menggantikan Azwar Anas yang sebelumnya juga telah menjabat selama dua periode. Setelah turun dari jabatan Gubernur Sumaetra Barat, ia terpilih menjadi Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR-RI (1997). Setelah itu, ia diangkat sebagai Menteri Negara Agraria dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin Presiden B.J. Habibi. Pada saat itu, politik Indonesia sedang berada di awal pusaran badai reformasi yang kemudian berhasil melengserkan Suharto dari kursi presiden dan akhirnya menumbangkan Rezim Orde Baru, sementara B.J. Habibie yang menggantikan Suharto tidak berhasil mengendalikan kapal politik Indonesia yang sedang oleng itu. Sedikit banyaknya kondisi yang demikian juga berimbas kepada Hasan Basri Durin, seperti fitnahan-fitnahan korupsi terhadap dirinya semasa menjabat Gubernur Sumatra Barat yang antara lain berakibat pada terjadinya insiden penyanderaan terhadap dirinya dalam bis ketika mengunjungi Kampus IKIP Padang (kini Universitas Negeri Padang) di Air Tawar, Padang pada 27 Agustus 1998. Pada 23 Oktober 1999, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menggantikan B.J. Habibie melantik kabinetnya. Namun, Gus Dur menghapus Kementerian Agraria. Bersamaan dengan itu, karier politik Hasan Basri Durin, yang telah dijalaninya selama 43 tahun berakhir.
  • Joko Widodo. Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.. Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalka. berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang “memanusiakan manusia”. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
  • Bernard Wilhelm Lapian adalah seorang pejuang nasionalis berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Perjuangannya dilakukan dalam pelbagai bidang dan dalam rentang waktu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, sampai pada zaman kemerdekaan Indonesia. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana semua gereja Kristen berada di bawah naungan satu institusi Indische Kerk yang dikendalikan oleh pemerintah, B.W. Lapian bersama tokoh-tokoh lainnya mendeklarasikan berdikarinya Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) tahun 1933, yaitu suatu gereja mandiri hasil bentukan putra-putri bangsa sendiri yang tidak bernaung di. Dunia msya. dalam Indische Kerk. Pada masa revolusi kemerdekaan B.W. Lapian sebagai pimpinan sipil saat itu berperan besar pada momen heroik Peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado. Karena ketokohannya, ia pada masa kemerdekaan dipercayai untuk menjabat sebagai Gubernur Sulawesi pada tahun 1950 sampai dengan 1951, yang berkedudukan di Makassar. Bintang Mahaputera Pratama, 1976 dan Pahlawan Nasional, 5 November 2015Djarot Syaiful Hidayat. Walikota Blitar. Tahun. Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS adalah politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Desember 2014. Sebelumnya ia adalah anggota DPR RI periode 2014-2019. Djarot pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar sejak 3 Mei 2000 hingga 3 Agustus 2010 dan anggota DPRD Jawa Timur sejak 1999 hingga 2011. PenghargaanPenghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2008). Penghargaan Terbaik Citizen’s Charter Bidang Kesehatan, Anugerah Adipura (2006, 2007, dan 2008)Otonomi Award dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).Penghargaan atas terobosan inovasi daerah se-Provinsi Jawa Timur di dalam pembangunan daerahnya (30 April 2008)Penghargaan Upakarti (2007)Peringkat Pertama dalam penerapan E-Government di Jawa Timur (22 Maret 2010)
  • Doel Arnowo. Walikota Surabaya 1950. Doel Arnowo (nama asli: Abdoel Adhiem)  adalah Wali Kota Surabaya yang menjabat antara tahun 1950 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Rektor Universitas Brawijaya yang pertama, pada tahun 1963-1966. Doel Arnowo meninggal dunia di RSUD dr Soetomo, Surabaya pada 18 Januari 1985. Doel Arnowo merupakan penggagas pembangunan monumen Tugu Pahlawan di Surabaya yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952
  • Besar Mertokusumo atau dikenal juga dengan Mas Besar Martokoesoemo adalah seorang pengacara atau advokat pertama Indonesia dan wali kota Tegal yang lahir di Brebes, 8 Juli1894. Ia menikah dengan Raden Ajoe Marjatoen dan dikaruniai empat orang anak yaitu Mas Roro Marjatni, Mas Roro Indraningsih, Mas Soeksmono dan Mas Wisnoentoro merupakan wali kota bangsa Indonesia Pertama serta tercatat sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Mantan Sekjen Departemen Kehakiman itu mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Rendah Belanda (Europeesche Lagere School-ELS) di Pekalongan dan lulus pada 1909. Enam tahun kemudian, lulus dari Rechtschool di Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden, Belanda dan lulus pada 1922. Besar Mertokusumo yang biasa dikenal oleh masyarakat Tegal dengan nama Mr. Mas Besar Martokoesoemo diangkat sebagai wali kota (Shi-co)April 1942 Tegal saat pendudukan Jepang dan menjadi salah seorang anggota BPUPKI. Kemudian pada Juni 1944 diangkat sebagai Bupati (Ken-Co) Tegal, dan menjadi Wakil Residen Pekalongan (Fuku Syuu-cokan) pada Juni 1945. Siapa advokat pertama di Indonesia? Ketika pertanyaan itu muncul, mungkin sederet nama seperti Lukman Wiriadinata, Yap Thiam Hien dan Suardi Tasrif. Mereka memang dikenal sebagai pengacara pembela kepentingan rakyat. Nama mereka juga sering menjadi rujukan ketika orang berbicara tentang hak asasi manusia dalam proses hukum. Sebenarnya advokat pertama di Indonesia adalah Besar Mertokusumo. Nama Besar memang tak besar seperti namanya. Tak ada nama jalan yang mengutip namanya. Hingga kini belum ada gelar pahlawan yang ditambatkan padanya. Dalam literatur sejarah advokat, Besar Mertokusumo kerap disebut sebagai generasi advokat pertama. Beruntunglah kita memiliki Daniel S. Lev yang banyak menyinggung kiprah Besar dalam dunia advokat. Banyak buku sejarah advokat yang lahir belakangan bersumber dari buku Daniel yang bertajuk Hukum dan Politik di Indonesia. Dalam buku itulah, Daniel memperkenalkan sosok Besar Mertokusumo sebagai advokat pertama di Indonesia. Adnan Buyung Nasution juga mengakui hal itu. Dia sempat jadi advokat tetapi tidak lama. Ia memang lebih banyak di pemerintah, ketimbang praktik advokat, sosok Besar juga sebagai penyusun konsep sistem peradilan Indonesia. Dalam buku Daniel S. lev, sosok Besar digambarkan sebagai advokat yang sering membela terdakwa miskin dalam persidangan di Landraad (Pengadilan Negeri). Besar menggeluti dunia advokat sekitar tahun 1923. Firma hukumnya didirikan di Tegal, Jawa Tengah, dekat kota kelahirannya, Brebes. Daniel S. Lev menyatakan kemungkinan Tegal dipilih karena disitulah keluarga dan teman-temannya berada. Beberapa kantor advokat Belanda juga sudah berdiri ketika itu di Tegal. Ketika berpraktik di Landraad (Pengadilan Negeri), Besar tak senang dengan perlakuan pengadilan terhadap terdakwa asal Indonesia. Dalam persidangan, terdakwa orang Indonesia harus duduk di lantai, membungkuk dalam-dalam dan sangat ketakutan. Besar menilai perlakuan itu sebagai bentuk penghinaan pengadilan terhadap orang Indonesia. Ketika itu, hakim dan jaksa menggunakan bahasa Belanda saat bersidang. Besar sendiri tak suka dengan kondisi demikian. Persidangan itu membuat orang Indonesia sulit menerima pengadilan itu seperti pengadilannya sendiri. Meski demikian, para hakim Belanda tetap menghormati Besar. Setelah firma hukum di Tegal berkembang, Besar membuka kantor cabang di Semarang. Di kantor barunya, ia lebih banyak merekrut sarjana hukum Indonesia, antara lain Sastromulyono, Suyudi, dan lain-lain. Pernah, suatu waktu, gaji advokat dikantor itu 600 golden per bulan, ditambah dengan bagian keuntungan. Ketika zaman malaise (krisis) dua kantor yang didirikan oleh Besar itu berdiri sendiri. Sebelum terjun ke dunia advokat, Besar bekerja sebagai panitera pada Landraad di Pekalongan. Pekerjaan itu diperoleh setelah lulus dari Rechtschool. Setelah bekerja beberapa tahun, kemudian hijrah ke Belanda untuk memperoleh gelar sarjana hukum, bersama dengan sebelas pelajar lainnya dengan kuliah di Universitas Leiden. Kaum pribumi yang belajar hukum umumnya berasal dari komunitas Jawa, Sumatera dan keturunan Cina. Mereka belajar di Rechtschool dengan materi ilmu hukum dan hukum acara pidana. Mereka yang lulus dengan ketat bergelar rechtskundingen sebagai sarjana muda hukum. Sedang mereka yang cerdas dapat meraih penuh gelar sarjana hukumnya di negeri Belanda, yang statusnya disamakan dengan kelompok yang langsung sekolah di Belanda. Pada umumnya sarjana hukum dari Belanda diberi dua pilihan, yaitu untuk menerapkan ilmu yang mereka miliki dengan bekerja di Belanda atau pulang ke Indonesia. Mereka yang pulang ke Indonesia sebagian besar bekerja di pengadilan dan dalam jumlah yang lebih kecil mencoba membuka kantor advokatnya. Salah satunya ada Besar Mertokusumo yang membuka kantor di Tegal. Minimnya jumlah advokat ketika itu dipengaruhi meningkatnya suhu politik di Indonesia. Mahasiswa hukum yang kembali ke Indonesia kebanyakan langsung terjun ke dunia politik. Tidak mudah untuk menjadi advokat ketika itu, kesulitan itu bukan kesulitan finansial sebab advokat baru kebanyakan berasal dari keluarga dan keturunan kaya. Meski demikian, dari sisi profesionalitas, advokat Indonesia harus bersaing dengan pengacara Belanda yang notabene dekat dengan lembaga hukum yang dikuasai pejabat Belanda. Profesi advokat tak jarang juga mendapat kecaman dari keluarga. Profesi advokat tak dipandang mentereng layaknya jabatan di pemerintahan. Begitupula dengan keluarga Besar, awalnya keluarga tak menyetujui pilihan Besar menjadi advokat. Bekerja sebagai pamong praja dinilai lebih baik dibandingkan advokat. Padahal ayah Besar adalah jaksa. Namun, Besar tak gentar dengan rintangan tersebut, ia tetap memilih menjadi pengacara. Keluarganya pun akhirnya menerima keputusan Besar hingga ia mengakhiri kariernya sebagai advokat pada 1942. Berdasarkan Kepres No.048/ TK/ 1992 tanggal 17 Agustus 1992 (secara anumerta) mendapatkan Bintang Mahaputra Utama atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Meninggal dalam usia 86 tahun dan dimakamkan di Makam Giritama, Tonjong Parung Bogor
  • Kangjeng Pangeran Haryo Soedarisman Poerwokoesoemo (lahir di Yogyakarta, 22 Oktober 1913 – meninggal 29 Februari 1988 pada umur 74 tahun) adalah wali kota Yogyakarta dari 22 Juli 1947 hingga 20 September 1966. Pendidikan formal yang diperoleh di HIS, MULO, AMS B dan Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta) dan memperoleh gelar Meester in de Rechten. Sebelum kemerdekaan kiprah ia, antara lain, menjadi anggota Jong Java (1928), anggota Indonesia Muda (1930), anggota Komisi Bahasa Indonesia pimpinan bung Hatta (1933), dan Ketua Angkatan Muda Indonesia Yogyakarta (1945). Setelah kemerdekaan Indonesia Soedarisman ikut mendirikan Komite Nasional Daerah Yogyakarta (Agustus 1945), ikut mendirikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang kemudian menjadi UGM (November 1945), Ketua DPRD Haminte Kota -sekarang pemerintah kota- Yogyakarta (1947), dan menjadi Walikota Yogyakarta mulai 22 Juli1947. Pada 22 September 1966 ia ditarik oleh Sultan HB IX sebagai Pegawai Utama Madya diperbantukan pada Sri Paduka Kepala Daerah DIY. Pada 1 April 1969 ia pensiun dan diangkat menjadi tenaga honorer sampai 1 Januari 1973. Selain menjadi wali kota, pada 1956 ia terpilih sebagai anggota Konstituante dari fraksi PNI. Pada 7 Oktober 1958 ia mendirikan Universitas Janabadra Yogyakarta.Pada 1977 ia menjadi anggota MPR RI antar waktu. Tahun 1978 diangkat Hamengku Buwono IX sebagai Ketua Team Hukum Keraton Yogyakarta. Pada 1979 diangkat sebagai Ketua I Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Yogyakarta. Pada 1980 diangkat menjadi anggota wan Harian Nasional Angkatan 45 Nasional di Jakarta. Pada 29 Februari 1988 ia meninggal dunia di Yogyakarta. Tulisannya antara lain DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan KADIPATEN PAKUALAMAN yang keduanya diterbitkan oleh GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
Iklan