Kontroversi

Respon Para Tokoh Islam Terhadap Pendapat Kontroversial Jokowi Agama Dipisahkan Politik

Pernyataan kontroversial Presiden Jokowi bahwa agama dan politik harus dipisahkan dilontarkan di sela kunjungan kerja di Kelurahan Pasar Baru Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Jumat (24/3/2017) lalu menuai berbagai respon dari para tokoh Islam dan pengamat politik. Awalnya, Presiden berpesan seluruh rakyat Indonesia harus menjaga kerukunan. Jangan sampai ada pertikaian gara-gara perbedaan suku atau agama.”Inilah yang harus kita hindarkan. Jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan agama. Dipisah betul sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” ujar Jokowi.

    Respon Para Tokoh Islam Terhadap Pendapat Kontroversial Jokowi

    • Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra merespons imbauan presiden terkait pemisahan politik dan agama. Menurutnya masalah hubungan agama dan negara bukan persoalan sederhana. Ia pun menilai pernyataan Presiden Jokowi tak memiliki pijakan. “Persoalan hubungan agama dan negara itu bukan persoalan sederhana yang bisa diungkapkan dalam satu dua kalimat seperti dalam pidato Presiden, karena hal itu dengan mudah dapat menimbulkan kesalah-pahaman,” ujar Yusril dari Tokyo, Jepang, Rabu (29/3). Dalam keterangannya Yusril memaparkan beberapa sejarah pemikiran politik tanah air dan keterkaiatan hubungan agama dan negara yang terkandung dalam debat-debat bersejarah. Menurut Yusril, debat hubungan agama dengan negara yang menjadi topik hangat dalam sidang BPUPKI ketika the founding fathers merumuskan falsafah bernegara, dan berujung dengan kompromi, baik melalui Piagam Jakarta 22 Juni maupun kompromi tanggal 18 Agustus 1945. Kompromi ini melahirkan kesepakatan Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara yang merupakan salah satu contoh kuatnya keterkaitan hubungan agama dan negara. Debat kembali terulang dalam sidang Konstituante yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan upaya mencari jalan tengah supaya dapat diterima oleh semua golongan. Dekrit Kembali ke UUD 45 akhirnya diterima secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilu 1955, termasuk oleh Fraksi Partai Masyumi yang menerimanya sebagai “sebuah kenyataan” meski di Konstituante partai itu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini, dengan diterimanya Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara, maka Negara Indonesia adalah jalan tengah antara Negara Islam dan Negara Sekular.  Yusril mengutip perkataan Prof Soepomo dalam sidang BPUPKI yakni “negara yang memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan.” Negara berasaskan falsafah Pancasila, menurut Yusril adalah kompromi yang dapat menyatukan antara pendukung Islam dan pendukung Sekularisme. “Jalan tengah yang bersifat kompromistis ini tidak perlu diutak-atik lagi dengan ajakan “pemisahan politik dengan agama” oleh Presiden Jokowi,” jelas Yusril. Dia beranggapan, ajakan Presiden diungkapkan tanpa pemahaman mendalam tentang latar belakang historis dan implikasi politik yang berpotensi menimbulkan debat filosof tentang landasan negara Indonesia.
    • Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab menghadiri Tabligh Akbar Politik Islam (TAPI) ke-8 di Masjid Abu Bakar As-Shiddiq, Komplek Pesantren Husnayain, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu pagi (25/03/2017) menjelaskan tentang politik Islam dan kewajiban memilih pemimpin Muslim. Menurut Habib Rizieq, politik adalah bagian dari ajaran Islam. Sehingga tidak boleh ada yang mengatakan agama dan politik harus dipisahkan.“Itu pemikiran sekuler. Dalam bahasa Arabnya al-Ilmaniyyah, yang berarti fasluddin anil ad-daulah, yakni memisahkan urusan agama dari urusan negara,” kata Habib Rizieq. Karena politik (siyasah) adalah bagian dari ajaran Islam, lanjut Habib Rizieq, jika ada ulama yang berbicara tentang politik itu bukanlah politisasi masjid. Menurut Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI ini, ada perbedaan antara politisisasi masjid dengan mengajarkan politik di masjid. Mengajarkan politik di masjid berarti mengajarkan salah satu ajaran Islam. Di kitab-kitab fiqh pun jika dibuka, akan dijelaskan pada bab awal tentang Thoharoh (bersuci), hingga pada bab akhir membahas tentang Imamah (kepemimpinan).“Jadi politik itu salah satu pelajaran ilmu fikh. Tidak mungkin politik dipisahkan dari Islam. Tidak boleh dalil-dalil tentang shalat diambil, sementara dalil tentang pemimpin kita buang,” tegasnya.
    • Habib menegaskan, terlalu bodoh dan naif kalau ada orang Islam yang mengatakan agama dan politik harus dipisah. Negara dan agama tidak boleh disatukan, urusan agama adanya di masjid, mushola, majelis taklim sementara urusan politik di parlemen.“Itu sekulerisme. Sementara Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengharamkan sekulerisme dan menyatakan sebagai ajaran sesat menyesatkan, bukan ajaran Islam,” tandasnya.

    • Ketua Mui KH Ma’ruf Amin berpendapat, yang dimaksud Presiden Jokowi harus dipisahkan dengan politik adalah, jika pemahaman agama itu bersifat radikal.”Menurut pemahaman saya, beliau mengatakan ada pemahaman agama yang radikal dan destruktif sehingga dapat terjadi hal-hal yang bertentangan dan keresahan di masyarakat,” ujar Ma’ruf Amin di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (30/3/2017).”Kalau pemahaman agama yang radikal kan memang menimbulkan masalah bangsa,” kata dia.Namun, menurut Ma’ruf Amin, berbeda dengan pemahaman agama yang moderat. Pemahaman seperti itu justru dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Pemahaman agama yang moderat ini, lanjut Ma’ruf, tampak pada dua organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.”NU misalnya menyelesaikan Islam dan Pancasila, masalah hubungan dengan non-Muslim. Semua diberi landasan-landasan keagamaan. Nah kalau itu sebenarnya antara politik dan agama menjadi saling menopang,” ujar Ma’ruf Amin. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), menegaskan bahwa agama dan politik saling mempengaruhi.“Politik kebangsaan itu juga harus mendapat pembenaran dari agama. Kalau tidak, bagaimana? Mungkin yang dimaksud presiden itu paham-paham yang bertabrakan, sehingga menimbulkan masalah,” katanya sebagaimana dilansir BBC.“Tapi kalau tidak ada pembenaran dari agama, bagaimana? Agama, negara dan Pancasila itu kan saling menopang.” Selain itu, dalam sambutannya dalam acara “Refleksi Kebangsaan 71 Tahun Muslimat NU”, KH Maruf Amin juga mengingatkan adanya ‘radikalisme sekuler’ yang menginginkan agar ‘agama jangan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara’. Ketika ditanya, apakah permintaan untuk memisahkan agama dan politik yang disebut oleh Presiden Jokowi itu sebagai ‘radikalisme sekuler’, Maruf Amin mengatakan bahwa radikalisme sekuler sebagai, “Kelompok yang mendeligitimasi agama, sehingga agama tidak boleh ikut memberikan kontribusi pada kehidupan, padahal mesti ada penguatan, kalau tidak akan terjadi konflik berkepanjangan.
    • Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Zaitun Rasmin, menegaskan bahwa nilai-nilai Islam sudah seharusnya diterapkan dalam perpolitikan. Karena Islam sudah mengatur semua aspek kehidupan, termasuk politik. “Kan dalam Islam semuanya sudah diatur, termasuk dalam berpolitik,” kata Zaitun, sebagaimana dilansir Republika. ”Namun Zaitun juga mengingatkan agar masyarakat tidak berburuk sangka dulu kepada Presiden Jokowi. “Perlu dicek kembali apa maksud dari pernyataan tersebut, jangan sembarangan juga. Yang pasti sebagai umat Islam, kita perlu menerapkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan,” terang Zaitun.
    • Mantan Ketua MPR Amien Rais menaggapi keras apa yang disampaikan Jokowi tersebut. “Itu kata-kata seseorang yang tidak paham Pancasila,” katanya usai menjadi pembicara dalam Tabligh Akbar di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (26/3).“Karena kalau politik dipisahkan dari agama, politik menjadi kering dari nilai-nilai kebaikan, akan jadi beringas, akan jadi eksploitatif,” tegas Guru Besar Politik UGM tersebut. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu meminta Jokowi meralat pernyataan tersebut. “Jadi kata-kata Pak Jokowi keliru besar!” katanya.“Saya kira bapak Presiden itu bicara soal politik dan agama dalam konteks apakah itu Pilkada DKI ya,” ujar Ketua Umum PAN ini di Crowne Plaza Hotel Jakarta, Senin (27/3).

      “Kita kalau bicara agama kan bicara nilai-nilai luhur ya kan, tapi kalau saling menghujat, saling memfitnah atas nama agama, itu politisasi agama, itu yang enggak boleh. Mungkin konteksnya itu.”

    • Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memilih untuk tidak mevonis apakah pendapat Presiden itu benar atau salah. “Ya kita lihat dulu konteksnya apa,” katanya.
    • Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa maksud Jokowi terkait pernyataannya tersebut adalah tidak dalam konteks memisahkan agama dan politik. Tapi, konteks yang dimaksudkan Presiden adalah ingin memisahkan antara adanya motif dan ekses buruk dari aktivitas politik dengan proses dan tujuan mulia dari agama. “Hemat saya, Presiden ingin menegaskan bahwa tak boleh mencampuradukkan antara adanya yang buruk dari proses dan tujuan berpolitik dengan yang baik dari proses dan tujuan beragama,” terang Lukman, dalam keterangan tertulisnya di situs Kementerian Agama, Minggu (26/03). Menag yakin bahwa Presiden menyadari betul realitas bangsa Indonesia yang religius, yan0g warganya selalu melandaskan diri dengan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan kemasyarakatannya. Apalagi, pernyataan Presiden itu juga diiringi dengan pesan bahwa perbedaan adalah anugerah Allah bagi Indonesia yang harus dijaga. Untuk itu, Kepala Negara berharap para ulama terus menyebarkan Islam rahmatan lil alamin agar masyarakat Indonesia dapat memandang perbedaan sebagai kekuatan menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab, jika perbedaan itu bisa dirawat maka didalamnya terdapat kekuatan dan potensi besar. Sebaliknya jika tidak bisa dijaga dan dirawat, bisa terjadi pertikaian. Presiden menurut Menag justru mengingatkan semua untuk menjadikan agama sebagai sarana menjaga dan merawat keragaman karena hal itu adalah anugerah Allah.“Pernyataan beliau haruslah dilihat dari konteks dan perspektif di atas,” tutup Lukman, yang juga politis Partai Persatuan Pembangunan
    Iklan