Tak Berkategori

Jokowi Gunakan Dana Haji  Untuk Bangun Infra Struktur, DPR Dongkol

Pada akhir Juni 2015, pemer­intah telah menerbitkan SBSN sebesar Rp 1 triliun untuk me­nyerap dana haji yang dikelola Kementerian Agama dengan me­tode Private Placement. SBSN yang diterbitkan berseri SDHI 2020 D, yang akan jatuh tempo pada 29 Juni 2020. Presiden Joko Widodo membentuk investasi, dari dana di Badan Pengelola Keuangan Haji yang jumlahnya triliunan, salah satunya adalah dalam bentuk infrastruktur. “Karena menurut presiden, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan,” ujar Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (5/6/2015). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis juga agak dongkol den­gan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) itu. Sebab, kebijakan itu dilakukan tanpa koordinasi dengan Komisi VIII DPR.

Akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp73,79 triliun. Bila ditarik sampai tahun 2022, diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp147,67 triliun. Dengan besaran dana itu, kata Lukman, Jokowi menginginkan dana tersebut harus dikelola dengan baik dengan diisi oleh kalangan profesional, bukan dari orang-orang politik. “Semua dana haji, dikelola badan keuangan pelaksanaan haji. Soal bentuk investasi apa nanti yang direalisasikan, itu ditangan pengelola. Itu kewengan penuh mereka, nanti dalam bentuk syariah,” tuturnya. Kata dia, siapapun yang akan mengisi BPKH harus profesional dalam menjalankan tugasnya. “Harus profesional, bukan orang politik. Harus transparan dan akuntabel karena mengelola sangat besar,”.
DPR Menolak

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis juga agak dongkol den­gan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) itu. Sebab, kebijakan itu dilakukan tanpa koordinasi dengan Komisi VIII DPR. “Sampai saat ini, be­lum ada pembahasan antara Kementerian Agama dengan komisi VIII, apalagi persetu­juan,” cetusnya.. Iskan meno­lak wacana penggunaan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Baginya, meski mengendap, dana yang disetorkan para calon jamaah tidak boleh di­gunakan untuk hal lain kecuali kepentingan haji. Wacana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruk­tur ini pertama kali dikemukakan Presiden Jokowi pada Februari 2015. Empat bulan kemudian, sebagian setoran haji itu telah ditempatkan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Iskan, penempatan dana haji di SBSN ini jelas tidak sesuai peruntukan. “Selama ini SBSN yang telah direview oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah su­kuk ritel, dengan masyarakat memodali pembangunan in­frastruktur. Terkait penggu­naan dana setoran haji oleh Kementerian Agama untuk itu, jangan-jangan Dewan Syariah Nasional belum tahu,” ucap politisi PKS ini, kemarin. Menurut Iskan, penggunaan dana setoran haji yang tidak sesuai peruntukan bisa menim­bulkan masalah. Salah satunya, kesulitan dalam menghitung ujroh (imbalan hasil) infrastruk­tur yang merupakan kewajiban negara.”Bagaimana sistem bagi hasil­nya? Jangan sampai secara syar’i menjadi kabur dan tidak layak kalau sesuai fatwa MUI,” tuturnya.

Dana haji itu milik umat dan disimpan untuk kepentingan haji juga seperti pembangunan fasilitas haji, bukan untuk pembangunan investasi,” tegas pengamat anggaran, Uchok Sky Khadafi,  seperti yang dilansir (Kamis, 4/8). Karena itu dia menegaskan, dosa besar kalau Pemerintah berani mengalihkan penggunaan dana haji untuk kepentingan infrastruktur. Apalagi, pembangunan infrastruktur di Indonesia itu jelek dan rawan korup. “Masak dana haji hanya untuk dikorup,” katanya. Bila Jokowi tetap ngotot menggunakan dana haji tersebut, dia mempertanyakan, siapa yang mau bertanggung jawab kalau terjadi kerugian atas dana haji tersebut.”Kalau Jokowi mau bertanggung jawab secara pribadi, monggo dipakai. Tapi siap-siap dituntut kalau terjadi kerugian atas investasi dana haji ini,” tegas Direktur Center For Budget Analysis (CBA) ini.

Iklan

Kategori:Tak Berkategori