10 ISU KONTROVERSIAL bangsa Indonesia Tahun 2016

10 ISU KONTROVERSIAL Bangsa Indonesia Tahun 2016

  1. JUTAAN UMAT ISLAM BANGKIT MENUNTUT PENGUASA
  2. LEGALKAN ORMAS ASING   Pesiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam PP ini, Ormas yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Namun para pengamat menilai dikhawatirkan ada agenda tersembunyi dari kegiatan WNA di Indonesia dengan Ormas-nya tersebut. Guru Besar Universitas Indonesia Maswadi Rauf mempertanyakan mengapa Jokowi meligitimasi orang asing untuk mendirikasi Ormas di Indonesia. “Jadi ada-saja kebijakkannya. Ini sangat liberal dengan mengizinkan orang asing mendirikan Ormas di Indonesia,” terang Maswadi di Jakarta, Rabu (14/12). “Mereka (orang asing) memiliki paham ideologi yang berbeda-beda, bagaimana kalau orang-orang China yang memiliki paham komunis. Ini kan berbahaya,” terang Maswadi.Menurut Maswadi, ketahanan kita dalam berbagai hal masih lemah, sehingga mudah dimasuki paham-paham mereka. “Sebab itu, Jokowi harus menjelaskan tujuannya memberikan izin orang asing mendirikan Ormas di Tanah Air kita,” papar Maswadi.
    Pengamat politik Uchok Sky Khadafi mengatakan Ormas yang dimiliki orang asing akan menerima bantuan dari negaranya. “Ini akan merugikan Ormas-Ormas Indonesia yang selama ini menerima bantuan dari luar negeri,” terang pria yang akrab disapa Uchok. Selain itu, khusus Ormas Islam di Indonesia yang selama ini menganut Islam moderat, maka dengan adanya orang asing mendirikan Ormas di Indonesia, dikhawatirkan pemaham garis keras khususnya dari sejumlah negara di Timur Tengah akan masuk ke Indonesia. Ia menambahkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama agar menolak pendirian Ormas yang dimiliki orang asing. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai penerbitan PP 58 Tahun 2016, tentang perizinan pendirian Organisasi Masyarakat (Ormas) oleh Warga Negara Asing (WNA), memberikan dampak yang negatif bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa. Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengatakan seharusnya tugas pemerintah adalah melindungi setiap hak Warga Negara Indonesia (WNI) dan putra daerah asli, serta menjaga setiap jengkal Tanah Bumi Pertiwi ini. Tapi Dengan terbitnya PP 58, pemerintah telah “menganak emaskan” masyarakat luar yang justru akan menimbulkan kesenjangan nantinya dan akan berakibat fatal bagi NKRI. “Karena jelas ormas asing akan bebas beraktifitas di Indonesia, sedangkan visi dan misinya serta ideologi yang mereka terapkan pasti tidak akan sesuai dengan Pancasila dan UUD 45,” ujar Dailami di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016). Sebagaimana yang tertuang di PP 58 Tahun 2016, lanjutnya, dinyatakan bahwa ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, yang terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Sedangkan, Bunyi Pasal 35 PP No 58 Tahun 2016, yakni Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud wajib memiliki izin prinsip yang diberikan oleh menteri yang menyelenggaran urusan luar negeri dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
  3. TKA ILEGAL CHINA Serbuan TKA Cina ternyata bukan isapan jempol belaka. Semakin banyak media yelebisi dan media masa mengungkapkan hal itu. Bahkan semakin sering diberitakan tertengkapnya TKA Cina ilegal bekerja di Indonesia. Berbagai pengamat sudah mengungkapkan bahwa hal itu sudah cukup meresahkan. Bahkan unsur pemerintah di daerah sudah berani bersuara agar pemerintah pusat berrindak mengendalikan hal tersebut. Bahkan wakil gubernur Jawa Timur sudah memberikan sinyal bahwa TKA Cina serbu Indonesia merupakan fenomena gunung es. Tetapi hal itu semua ditepis Jokowi, bahwa TKA Cina hanya 21 ribu. Di kesempatan lain Jokowi mengatakan bahwa TKA Vina itu aka melakukan tranfer pengetahuan. Warga Negara Asing dan tenaga kerja asing selama 2016 terus ‘membanjiri’ Indonesia. Banyaknya WNA yang masuk Indonesia terus menjadi sorotan publik, terlebih tenaga kerja yang datang dari China. Berdasarkan data Dirjen Imigrasi, lebih dari satu juta warga China yang masuk ke Indonesia dari berbagai keperluan, mulai dari kunjungan wisata hingga bekerja di Indonesia. Jumlah WNA yang masuk selama 2016, China terbanyak dengan angka 1.329.857 orang. Banyaknya WNA dan tenaga kerja asing China yang bekerja tanpa kejelasan legalitas dokumen dinilai menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal dan ketahanan bangsa. Presiden Bantah Presiden Joko Widodo, akhirnya menyikapi kabar yang beredar bahwa ada jutaan pekerja dari China yang masuk ke Indonesia melalui program bebas visa. Jokowi mengatakan, kabar itu tidak masuk akal. Apalagi jumlahnya hingga puluhan juta.”Tapi juga jangan sampai ada isu-isu karena banyak yang bersuara. Katanya tenaga kerja Tiongkok masuk di Indonesia 10 juta, 20 juta yang hitung itu kapan. Hitungan kita 21 ribu,” kata Jokowi saat acara Deklarasi Pemagangan Nasional ‘Menuju Indonesia Kompeten’ di Karawang International Industry City, Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2016. Jokowi mengatakan, tidak benar kalau angkanya sampai jutaan. Presiden meminta, tidak dilebih-lebihkan. “21 ribu, sangat kecil sekali. Jadi jangan ditambahi nol terlalu banyak,” kata Jokowi. Serbuan Pekerja China ke RI, Lemhanas: Masih Aman. Presiden menyinggung jumlah tenaga kerja Indonesia di negara-negara lain. Seperti di Malaysia yang lebih dari 2 juta. Di Arab, lebih dari satu juta, dan Hongkong ratusan ribu. “Negara mereka welcome dan biasa biasa saja,” lanjut Jokowi. Alasan lain Jokowi kalau tenaga asing tidak mungkin cari kerja di Indonesia dengan angka jutaan, karena gaji di Indonesia terlalu kecil dibandingkan gaji di negara asal mereka. “Karena yang jelas gaji mereka lebih gede dari kita. Kita harus ngomong apa adanya,” kata Presiden. Jokowi menegaskan, angka yang jutaan itu hanya untuk sektor pariwisata. Di mana pengunjung pariwisata, menjadi rebutan saat ini.
  4. HUTANG INDONESIA
  5. KEBANGKITAN PKI
  6. UANG KERTAS INDONESIA BARU Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan uang NKRI dengan desain baru. Dijadwalkan, uang yang menampilkan 12 pahlawan nasional tersebut diluncurkan pada hari, Senin (19/1/2016) pukul 09.00. Beberapa p3ngamat dan anggota dewan menga5akan bahwa uang tersebut hampir mirip Yuan.  Peluncuran uang yang bertempat di gedung bank Indonesia Jl Thamrin Jakarta Pusat tersebut  dihadiri oleh Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri.,Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat menyebut, meski ada uang dengan desain baru, uang rupiah yang ada saat ini tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. “Apabila uang rupiah kertas dan logam yang baru tersebut telah dikeluarkan dan diedarkan pada waktunya, maka uang rupiah kertas dan logam yang masih beredar saat ini masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran,” ujar Arbonas beberapa waktu lalu. Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, berkomentar mengenai Bank Indonesia (BI) yang telah meluncurkan 11 pecahan uang Rupiah baru secara serentak pada Senin, 19 Desember 2016. Desain baru tersebut menampilkan gambar pahlawan yang mewakili seluruh wilayah di Indonesia. Isu yang beredar belakangan ini bahwa desain uang baru tersebut mirip desain uang negara China. “Pemerintah dan BI perlu mengklarifikasi serius isu yang beredar di masyarakat tentang desain uang baru yang mirip dengan desain uang negara China, termasuk sistem cetak rectoverto,” kata Heri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Desember 2016. Menurutnya, isu tidak sedap itu bisa menciptakan instabilitas sehingga bisa berujung pada gagalnya program distribusi uang baru. Pemerintah juga diminta tetap memperhatikan dan memastikan tidak ada dampak inflasi terkait peluncuran uang baru tersebut. Pasalnya, uang lama yang sedang beredar dan dicetaknya uang baru tentu berisiko inflasi. “Pemerintah perlu terus menyosialisasikan alasan urgensi diterbitkannya uang baru tersebut kepada masyarakat. Mencetak uang baru itu tidak murah butuh anggaran juga. Padahal pemerintah getol-getolnya pangkas anggaran dengan alasan penghematan,” kata Heri. Masyarakat, menurut dia, harus diberi pemahaman yang benar tentang alasan cetak uang baru. Menurut Heri, kalau misalnya alasan cetak uang baru adalah pajak tidak memenuhi target seperti yang pernah beredar belakangan, itu keliru. “Pemerintah dan BI harus mampu mencegah, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan cetak uang baru seoptimal mungkin, sehingga minim korupsi seperti yang dulunya terjadi pada dugaan korupsi mesin Intaglio Komori yang dibeli Perum Peruri dengan tipe IC-532III yang tidak sesuai spesifikasi tempo hari,” kata Heri. Ia melanjutkan, pencetakan 11 uang baru itu juga perlu memperhatikan belanja pemerintah yang hingga akhir 2016 relatif minim serapan. Pada konteks ini, pemerintah dan BI perlu memberikan informasi yang luas tentang dana untuk mencetak uang baru tersebut. Ia berharap pemerintah, khususnya BI, akan bisa menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar di masyarakat. BI sebagai bank sentral di Indonesia harus mampu menyediakan kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Dia menilai BI perlu memperhatikan sejumlah hal misalnya desain uang baru harus mengedepankan nilai-nilai Indonesia serta menggambarkan sosio-historis nusantara sehingga berfungsi juga untuk menjaga keutuhan NKRI. “Setiap uang yang diterbitkan harus dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Uang yang diedar harus mudah digunakan dan nyaman, tahan lama, mudah dikenali, dan sulit dipalsukan,” katanya. 
  7. PEMAHAMAN TOLERANSI AGAMA
  8. KELOMPOK KECIL MASYARAKAT DOMINASI EKONOMI INDONESIA
  9. REKLAMASI TELUK JAKARTA
  10. PERMASALAHAN HUKUM AHOK
Iklan