*Politik-Sosial

Ketika Rakyat Menagih Janji, Jokowi Bagi bagi Jabatan Untuk Pendukungnya Saat Pilpres 

Semenjak Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya sudah ada banyak orang yang menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Mereka yang ditunjuk ini terafiliasi dengan partai pendukung ataupun kelompok relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal dalam kampanye pilpres 2014 berulangkali diberbagai tempat Jokowi mengatakan tidak akan bagi bagi kekuasaan tetapi hanya memilih orang yangb profesional di jabatannya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi dengn keras sikp Presiden Joko Widodo telah ingkar janji terkait bagi-bagi jatah kekuasaan. Menurut Hidayat, terbukti sampai saat ini, Jokowi masih melakukan bagi-bagi “kue” jabatan kepada para pendukung dan relawan pada saat Pilpres 2014 lalu. Mereka diberi jabatan di lingkaran Istana, maupun di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Intinya dulu itu janji, tidak akan ada politik bagi-bagi kekuasaan, apalagi kepada relawan. Nah, kalau hal itu dilakukan (bagi-bagi jabatan) maka layak bagi publik menilai apakah orang-orang tadi punya kapasitas untuk itu, kan banyak yang tidak nyambung juga,” ujar Hidayat, Rabu 8 April 2015. Hidayat menambahkan, seharusnya orang-orang yang diberi jabatan, dengan besar hati menolak tawaran jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. “Harusnya pihak-pihak itu menolak seperti Sukardi Rinakit. Tahu posisinya tidak nyaman jadi komisioner di salah satu BUMN dan akhirnya menolak. Itu contoh relawan yang bagus,” kata Hidayat. Kata Hidayat, seharusnya apapun titah Presiden jika tidak sesuai dengan komitmen saat pilpres lalu, baiknya ditolak oleh relawan. Bukan malah membebankan hal itu kepada Presiden agar bagi-bagi kekuasaan atau jabatan. Oleh karena itu, Hidayat mengajak rakyat untuk menilai secara sadar melihat bagi- bagi jabatan yang dilakukan Jokowi. Rakyat juga diminta menilai secara objektif komitmen Jokowi saat kampanye dulu dengan fakta yang terjadi sekarang. “Harus dinilai sebagai pembelajaran politik,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. Sementara itu, Hidayat mengaku kasihan dengan relawan lain yang tidak mendapat jatah kekuasaan, salah satunya Fadjroel Rachman. “Kasihan juga Fajdroel Rachman. Beliau dulu mendukung Jokowi luar biasa. Mungkin beliau ingin mendapatkan jabatan juga. Intinya, saya doakan yang terbaik buat beliau,” tuturnya. Sejumlah anggota tim sukses kampanye Jokowi-JK kini mendapat posisi elite, termasuk di Badan-badan Usaha Milik Negara. Salah satunya, Cahaya Dwi Rembulan Sinaga. Relawan Jokowi ini ditunjuk menjadi komisaris independen Bank Mandiri dalam rapat umum pemegang saham awal pekan lalu. Kemudian, Pataniari Siahaan ditunjuk menjadi komisaris independen BNI. Selain itu, ada juga Alexander Sonny Keraf yang diangkat menjadi komisaris independen BRI, Jeffry Wurangian, politikus Partai Nasional Demokrat ini ditunjuk menjadi komisaris BRI. Kemudian, Refly Harun, pakar hukum tata negara dan staf khusus Mensesneg bidang hukum itu ditunjuk menjadi komisaris utama PT Jasa Marga Tbk, dan yang terakhir, yakni Diaz Hendropriyono, yang tak lain adalah anak mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang ditunjuk sebagai salah satu komisaris di PT Telkomsel. Bahkan, terpidana korupsi Emron Pangkapi ditunjuk menjadi komisaris di PT Timah Tbk. Emron divonis bersalah menyalahgunakan Kredit Usaha Tani (KUT) di Kabupaten Sungai Liat, Bangka Belitung tahun 1999. 
Jokowi Bagi bagi Jabatan Untuk Pendukungnya Saat Pilpres 

  • Fadjroel Rachman. Anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pemilu Presiden 2014, Fadjroel Rachman, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya Tbk. Fadjroel enggan beranggapan bahwa penunjukannya ini merupakan balas jasa dari Presiden Jokowi. “Enggaklah, aku tidak melihat itu. Setelah Jokowi terpilih kan kami balik lagi ke pekerjaan masing-masing. Cuma kadang-kadang aja ngobrol,” kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2015). Fadjroel mengaku diberi tahu mengenai kabar penunjukan ini oleh salah satu pejabat BUMN pada Selasa. Menurut Fadjroel, ini adalah kali pertama dia ditawari jabatan di pemerintahan. Dia pun akhirnya menerima tawaran ini demi membantu Adhi Karya menjadi lebih baik. “Sepanjang sesuai dengan kemampuan akademis saya bersedia membantu. Komisaris itu kan tugasnya beda dengan direksi, komisaris sifatnya mengurus hal-hal yang strategis,” ujar lulusan S-3 Bidang Manajemen Keuangan dan Moneter, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, itu. Fadjroel mengaku ingin membantu Adhi Karya menjadi BUMN yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga bisa membantu kerja pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi negara. Dia akan bertugas efektif pada Senin pekan depan.
  • Imam Sugema. Imam menjadi Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN). Dia merupakan ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi salah satu tim ekonomi Jokowi-JK dalam penyusunan visi dan misi ekonomi pemerintahan saat ini. Imam meraih gelar doktor bidang ekonomi di Australia National University pada tahun 2000. Setelah itu, dia aktif menjadi peneliti di kampus yang sama sekaligus menjadi pengajar di IPB. Imam sempat pula menjadi penasihat teknis menteri perdagangan, staf ahli Badan Pemeriksa Keuangan, dan menjadi ekonom senior di United Nations Development Programme (UNDP). Imam juga aktif di Megawati Institute sebagai peneliti.
  • Paiman Rahardjo. Paiman mendapat posisi sebagai Komisaris PGN. Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014.
  • Diaz Hendropriyono. Diaz adalah salah satu pendukung utama Jokowi. Alumnus bergelar PhD di Pusat Publik Administrasi dan Kebijakan di Universitas Teknologi Virginia, Amerika Serikat, itu mengerahkan anak muda dan figur publik dalam gerakan Kawan Jokowi yang dibuatnya. Setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, nama Diaz termasuk yang paling awal ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Diaz juga merupakan anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono.
  • Cahaya Dwi Rembulan Sinaga. Dia selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam Tim Transisi Jokowi-JK. Cahaya menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri. Pada Pemilihan Umum 2009, Cahaya pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari PDI-P untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Namun, dia gagal meraih kursi. Lulusan Program Magister Hukum Universitas Trisakti ini adalah pendiri PT Radio MS Tri FM 104,2. Cahaya juga tercatat aktif di Universitas Trisakti sebagai Kepala UPT Multimedia sejak 2007.
  • Darmin Nasution. Darmin Nasution adalah mantan Gubernur Bank Indonesia. Dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri. Nama Darmin sempat banyak diusulkan relawan Jokowi untuk menjadi calon menteri keuangan saat pembentukan kabinet. Namun, Jokowi akhirnya menunjuk mantan Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Darmin mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan selanjutnya meneruskan studi master dan doktornya di Paris-Sorbonne University. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, itu pernah menjadi Direktur Jenderal Pajak, Deputi Gubernur Senior BI, dan Kepala Bapepam.
  • Sonny Keraf. Sonny diketahui masuk menjadi kader PDI-P pada 1999. Sonny pernah menjabat sebagai pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan PDI-P pada 1999-2000. Mantan Menteri Negara lingkungan hidup era pemerintahan Gus Dur ini pernah menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI-P sejak 2001. Dosen filsafat di Unika Atmajaya ini juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P pada 2004-2009. Kali ini, Sonny ditunjuk sebagai Komisaris BRI.
  • Refly Harun. Refly adalah seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Ia pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Refly aktif sebagai staf ahli salah seorang hakim konstitusi dan juga pernah menjadi konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (Cetro). Refly meraih gelar sarjana (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1995. Refly menyatakan mundur dari posisinya sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Pada masa pemilihan presiden lalu, Refly juga diketahui sebagai salah satu pendukung belakang layar Jokowi.
  • Roy E Maningkas. Roy E Maningkas adalah kader PDI-P yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Roy dikenal sebagai anggota Tim Pokja Rumah Transisi Jokowi dan juga petinggi Barisan Relawan Jokowi Presiden.
  • Hilmar Farid. Hilmar Farid adalah Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi. Bersama rekan-rekan lain, dia menyusun konsep Jalan Kemandirian Bangsa yang bertujuan merumuskan semacam GBHN bagi pemerintahan Joko Widodo. Dia juga sudah mendukung Jokowi sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dengan mendirikan Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB). Hilmar selama ini dikenal sebagai budayawan dan sejarawan. Dia kuliah S-1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1993. Ia meraih gelar doktor di bidang kajian budaya di National University of Singapore pada Mei 2014 dengan disertasi berjudul “Rewriting the Nation: Pramoedya and the Politics of Decolonization” yang akan segera terbit dalam bentuk buku. Setelah itu, ia mengajar di Institut Kesenian Jakarta pada 1995-1999. Sebagai sejarawan dan pengkaji kebudayaan, ia aktif dalam Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA) dan di Inter- Asia Cultural Studies Society sebagai editor. Tulisannya tentang sejarah, seni, kebudayaan, film, politik, buruh, dan seterusnya tersebar di berbagai terbitan jurnal, majalah, koran, dan buku. Meski banyak bergulat di bidang budaya, Hilmar akhirnya ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel.
  • Hatanto Reksodiputro. Ketua Badan Pengelola (BP) Batam Hatanto Reksodiputro, yang baru dilantik oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Kawasan Nasional (DKN) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam pada Selasa (5/4/2016) malam, ternyata pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada Pemilihan Presiden 2014 lalu.Karena Hanura mendukung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu, maka Hatanto mahasiswa dan alumni Harvard University lainnya pernah mendeklarasikan dukungan untuk pencalonan Jokowi-JK pada pilpres 2014. Selain itu, deklarasi juga didukung praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Hatanto juga pernah dimintai masukan oleh Presiden Joko Widodo saat Indonesia mengaji rencana bergabung dengan Trans Pacific Patrnership (TPP). Kala itu, dia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Kali ini, giliran Hatanto Reksodiputro ditunjuk menjadi Ketua Badan Pengelola Batam. Hatanto menambah daftar mantan pendukung Jokowi-JK yang mendapatkan jabatan publik. Jabatan tersebut dinilai sebagai balas jasa atas dukungan Hatanto kepada pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu.
  • Hendri Saparini. Hendri Saparini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi. Ia dikenal karena menjadi peneliti dan konsultan di beberapa lembaga internasional, salah satunya sebagai Managing Director ECONIT Advisory Group. Hendri merupakan alumnus Fakultas Ekonomi UGM tahun 1988, yang memperoleh gelar master dan doktor dari International Political Economy-Universitas Tsukuba, Jepang. Ia pernah menjabat sebagai staf ahli menteri koperasi dan UKM/kepala Badan Pengembangan UKM RI tahun 2001-2002. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Hendri aktif memberi masukan kepada Tim Transisi. Dia sempat pula diusulkan menjadi menteri koordinator perekonomian hingga menteri BUMN meski Jokowi akhirnya memilih nama lain.
  • Hironimus Hilapok. Hironimus Hilapok adalah salah satu anggota Pokja Papua di Tim Transisi Jokowi-JK. Ia didapuk menjadi Komisaris PT Adhi Karya. Hironimus mengenyam pendidikan master bidang ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Indonesia.
  • Goei Siauw Hong. Goei Siauw Hong kini ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mandiri. Selama ini, Goei dikenal sebagai pengamat perbankan dan pasar modal. Dia juga merupakan seorang pengusaha pemilik perusahaan Gapura Prima Sehati. Pria peraih gelar MBA di Indiana University-Kelley School of Business itu dikabarkan memiliki kedekatan dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.
  • Jeffry Wurangian. Jeffry Wurangian adalah calon anggota legislatif dari Partai Nasdem pada Pemilu 2014. Namun, upaya Jeffry ke Senayan gagal karena Nasdem tak mendapat satu kursi pun di daerah pemilihan Jawa Timur V. Saat ini, dia ditunjuk sebagai Komisaris BRI. Meski baru ditunjuk sebagai Komisaris BRI, Jeffry dikabarkan akan diajukan Partai Nasdem sebagai calon gubernur Sulawesi Utara untuk Pilkada serentak tahun 2015 ini. Jeffry pernah pula menjadi Direktur Utama Bank Sulut dan pernah berkarier di Bank Danamon dan HSBC.
  • Dolfie Othniel Fredric Palit. Dolfie OFP merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) periode 2009-2014. Selama menjadi politisi Senayan, Dolfie masuk sebagai anggota Komisi XI DPR dan Badan Anggaran DPR. Lepas dari Senayan, Dolfie aktif sebagai anggota Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla pada masa kampanye Pemilu 2014.
  • Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit, yang juga dikenal sebagai pengamat politik. Sukardi ditunjuk sebagai Komisaris BTN. Namun, dia menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan di bidang perbankan. Dia pun lebih memilih menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara bidang politik dan pers
  • Pataniari Siahaan. Pataniari Siahaan menjabat sebagai Komisaris Independen BNI. Nama Pataniari Siahaan diketahui merupakan bagian dari tim ahli tim sukses pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu. Pataniari adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Pada Pemilu 2014, dia kembali menjadi calon legislatif pada 2014, tetapi sayangnya tidak terpilih.
Iklan