*Nasionalisme

Buruh Cina vs Buruh Indonesia

Buruh Indonesia vs Buruh Cina

Ketua Komisi IX DPR RI Dede M Yusuf mengatakan, pelimpahan tenaga kerja ke luar negeri, salah satunya Indonesia, merupakan imbas kebijakan pemerintah China. Menurutnya, saat ini Tiongkok atau China mengalami kesulitan menyalurkan tenaga kerja yang sudah lewat usia produktif di tengah perubahan arah industri ke teknologi informasi. “Kebijakan China itu, 1,4 miliar penduduknya, rata-rata sudah tua-tua. Karena yang muda-mudanya beralih kepada teknologi hi-tec seperti automotif, elektronik dan sebagainya. Dulu China itu industrinya home industry, belasan tahun kemudian home industry sudah tidak dilakukan,” kata Dede dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya dengan Tema Serbuan Tenaga Kerja Asing di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12/2016). Dede menjelaskan, pelaku home industri Tiongkok yang kini tak tertampung lalu dialihkan ke negara-negara yang masih membutuhkan. Indonesia menjadi salah satunya mengingat ada ratusan perusahaan Tiongkok di Indonesia saat ini.

Serbuan Tenaga Kerja Asing, Komisi IX Desak Pemerintah Revisi Regulasi Isu Tenaga Kerja Asing, Dirjen Imigrasi Bakal Perketat Pengawasan “Yang pekerja kasar ini mau dikemanain? Nah perluasan kesempatan kerja tadi, 45 juta pengangguran ini yang kemudian menjadikan konsep bagaimana caranya negara-negara lain menjadi tempat juga untuk menampung pekerja-pekerjanya,” imbuh dia. Dede melanjutkan, ada 45 juta pengangguran yang dimiliki Tiongkok, bersaing dengan 6 juta pencari kerja dalam negeri. “Artinya apa? Kita bersaing dengan pengangguran di sana juga. 6 juta pengangguran di sini (Indonesia) bersaing dengan 45 juta pengangguran di sana (Tiongkok),” katanya. (wdi)

Isu mengenai serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia diakui telah membuat resah pekerja lokal. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah isu yang beredar bahwa ada 10 hingga 20 juta tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, yang harus digalakkan untuk mengantisipasi hal ini adalah sistem penyaringan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Dede menyarankan, pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 16 tahun 2016 tentang tata acara penggunaan tenaga kerja asing. “Dulu kan dalam Permen (yang lama) katanya kan satu orang (tenaga kerja asing) masuk harus bisa serap 10 orang tenaga kerja lokal. Kalau menurut kami, Permen 16 ini dikembalikan, ini filternya,” kata Dede di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2016). Selain itu, pihaknya juga telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, salah satunya merevisi kebijakan bebas visa. Hal ini telah disampaikan oleh panitia kerja (Panja) tenaga kerja asing (TKA). “Salah satunya adalah evaluasi kembali kebijakan bebas visa, membuat satgas lalu kemudian menambah jumlah pengawas, lalu kemudian mendata pergerakan orang asing itu by online,” lanjut dia, Sebelumnya, Jokowi menampik tenaga kerja asing mampu masuk ke Indonesia dalam jumlah besar. Penyebabnya adalah karena rendahnya gaji yang akan diterima para TKA tersebut. “Enggak mungkin tenaga kerja mereka ke sini, Logika saja, gaji mereka dua, tiga kali lipat. Kalau sama saja enggak mungkin mau, habis untuk transportas dan akomodasi,” kata Jokowi.

Indonesia kini menjadi surga bagi para pekerja asing ilegal asal Tiongkok. Kehadiran mereka di negara ini tanpa harus disertai dengan dokumen lengkap juga dipicu oleh sikap dari oknum aparat hukum yang mudah terayu iming-iming menggiyurkan. Komisioner Ombudsman, Laode Ida mengatakan adanya pekerja asal Tiongkok di Indonesia juga dipicu oleh oknum dari aparat hukum. Bagaimana mereka berusaha memfasilitasi karena diiming-imingi jumlah uang yang besar. “Laporan yang masuk pada saya dari beberapa daerah, pihak perusaburuh haan yang di-back up oleh oknum aparat. Mereka menyembunyikan identas para pekerja asing ilegal tersebut,” ujar Laode seperti yang dilansir JawaPos.com, Sabtu (24/12).

Mantan Wakil Ketua DPD itu menambahkan, dari informasi yang didapatkannya dari beberapa pejabat di daerah, bahwa Oknum aparat akan menyembunyikan para pekerja Tiongkok itu di saat pemerintah melakukan inspeksi mendadak (sidak). Model penyembunyiannya dengan membawa pekerja asing asal Tiongkok itu ke dalam hutan yang diangkut dengan truk. “Bergegas ke hutan sebagai tempat persembunyiaan mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, kasus terbaru adalah petugas gabungan Kodim 0905 Balikpapan dan Kantor Imigrasi Balikpapan mengamankan 23 orang WN asal Tiongkok dari kawasan proyek PLTU Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur. Akhirnya mereka diamankan karena tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Dari informasi warga, puluhan pekerja Tiongkok itu bekerja di PLTU Karianga
Sumber : Jawapos dan sumber lainnya

Iklan