*Nasionalisme Kebangsaan

Semakin Meresahkan, Benarkah Terjadi Serbuan TKA Cina Di Indonesia ?

Serbuan TKA Cina ternyata bukan isapan jempol belaka. Semakin banyak media televisi dan media masa mengungkapkan hal itu. Bahkan semakin sering diberitakan tertangkapnya TKA Cina ilegal bekerja di Indonesia. Beberbagai pengamat sudah mengungkapkan bahwa hal itu sudah cukup meresahkan tetapi tampaknya pemerintah diam saja. Bahkan unsur pemerintah di daerah sudah berani bersuara agar pemerintah pusat berrindak mengendalikan hal tersebut. Bahkan wakil gubernur Jawa Timur sudah memberikan sinyal bahwa TKA Cina serbu Indonesia merupakan fenomena gunung es. Bahkan wakil ketua DPRpun juga mengingatkan pemerintah tentang masalah serbuan TKA ilegal di Indonesia.

Keberadaan para tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Indonesia dinilai semakin meresahkan. Pemerintah diminta menghapus kebijakan bebas visa lantaran telah menjadi salah satu celah masuknya para pekerja ilegal. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, orang dari luar negeri bisa masuk Indonesia dengan alasan menjadi turis, tetapi sesungguhnya diam-diam bekerja. Mereka menjadi buruh, pekerja insfrastruktur hingga petani cabe. “Saya kira tenaga ilegal ini sudah meresahkan. Salah satu pintu masuknya karena adanya kebijakan bebas visa terhadap banyak negara. Saya kira pemerintah harus segera mencabut kebijakan bebas visa,” kata Fadli Zon usai memberikan kuliah tamu di Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Kamis (22/12). Indonesia, kata Fadli, dirugikan dengan kebijakan tersebut, karena tidak resiprokal. Artinya warga negara asing masuk Indonesia dengan bebas visa, tetapi warga negara Indonesia saat ke negara tersebut harus tetap memakai visa. “Kecuali negara itu juga membebaskan visa untuk orang Indonesia, itu ok. Resiprokal itu namanya, ada timbal balik. Tapi kalau tidak, kita membebaskan mereka masuk, tetapi kita harus tetap mengajukan visa. Itu namanya tidak adil, tidak equal namanya,” jelasnya. Fadli meminta pemerintah harus meninjau ulang. Pihaknya sebagai anggota DPR melalui rapat gabungan antara Komisi I dan III telah merekomendasikan agar dicabut kebijakan bebas visa. Kalau dibiarkan, kata fadli Zon ke depan semakin banyak orang masuk Indonesia yang belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional. “Ada yang bekerja, menjadi intelejen mungkin, mereka membawa narkoba, menjadi teroris kita tidak tahu macam-macam orang punya kepentingan, kalau tidak diawasi secara baik,” ungkapnya.

Pengamat

Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro meminta pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang luas di masyarakat tentang serbuan dan masalah warga negara Cina di tanah air. Sebab, jika pemerintah diam akan dianggap membiarkan atau bahkan malah bisa dianggap sebagai pihak yang membuat persoalan itu. “Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari Cina, soal wisatawan dari Cina, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang Cina, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e ktp yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis Cina ke indonesia. Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya,” ujar Siti di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Siti prihatin karena semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat saat ini semuanya diam. Padahal, menurut dia, seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis Cina yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari Cina. Begitu juga menlu harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan Cina dan Indonesia. “Sejauh mana juga isu peperangan kepentingan kapitalisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti Cina yang ada di Indonesia. Jubir pemerintah pun diam saja,” tegasnya. Profesor Riset ini prihatin karena pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Dia pun prihatin karena bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing. ”Gak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter?Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat,” imbuhnya. Sebenarnya menurut Siti, TNI bisa berperan aktif untuk menangkal masuknya orang-orang asing ilegal tersebut karena itu juga menjadi tupoksi TNI menjaga kedaulatan.

”TNI juga bisa aktif untuk menjaga pertahanan negara dari ancama luar, khusus dalam konteks isu itu meski bukan petugas imigrasi, bukan menkumham, TNI harus bisa menjaga pertahanan negara dari infiltrasi dari luar. TNI harus ikut bertanggungjawab karena masalah keamanan bukan hanya masalah senjata, tapi juga ideologi, manusia, termasuk soal masuknya virus cabai. Lebih baik kita antisipatis daripada harus mengobati jika sudah terjadi. Mumpung ancaman sudah terendus sekarang harus ada solusi, jangan sampai meledak, terlebih ada moment pilkada serentak,” tegasnya.

Dia pun melihat ironi ketika saat ini banyak anak bangsa yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW atau buruh kasar, bangsa ini justru membiarkan tenaga-tenaga kerja kasar dari Cina bekerja di Indonesia. Padahal banyak TKI dan TKW kita didzalimi di luar negeri. “Ditengah persoalan TKI dan TKW kita menghadapi penyiksaan oleh majikan di luar negeri, kita saat ini seolah dengan sangat santai memasukkan tenga kerja unskil.Ini masalah kedaulatan yang harus dijaga. Sekarang mana Trisakti itu?Kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkebudayaan?,” ujarnya heran. Pembiaran oleh pemerintah menurutnya akan sangat merugikan Indonesia, karena dengan hal ini maka dunia akan tahu bahwa negara ini betul-betul tidak berdaya dan lemah dalam penegakan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar untuk menyerbu indonesia. “Semua ini mengancam kita baik dari segi keamanan, stabilitas, ekonomi, ideologi, budaya, politik, sosial dan lain-lainnya.Intinya semua aspek kehidupan,” katanya lagi. Saat ini kesadaran dari pemerintah sebagai eksekutor sangat diperlukan karena menurutnya pemerintahan saat ini sudah tidak memiliki kontrol untuk apapun yang dilakukan.

Fenomena Gunung Es

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Wakil Gubernur Jawa Timur menilai penemuan 29 Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China di sebuah perusahaan yang ada di Mojokerto merupakan fenomena gunung es yang harus segera ditangani secara serius. “Masih banyak di bawah permukaan yang perlu kita pastikan secara terus menerus keberadaan TKA ilegal. Saya mengundang semua pihak untuk memberikan informasi lewat saluran yang ada baik pemda maupun yang lain agar bisa kita tindak lanjuti,” kata Gus Ipul, menanggapi temuan Disnaker terkait keberadaan TKA Ilagal di Jawa Timur, Rabu (21/12/2016). Seluruh serikat pekerja yang ada di Jawa Timur, diharapkan juga turut aktif menjadi mata dan telinga masyarakat sehingga keberadaan TKA ilegal bisa segera dibongkar dan ditertibkan. Keberadaan TKA ilegal, kata Gus Ipul, dipastikan akan mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi jika TKA masuk dan bekerja pada tenaga kerja kasar yang harusnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. “Informasi yang kita dapat dari Kantor Kemenkumhan Jatim, memang terjadi peningkatan tajam pelanggaran keimigrasian. Dibanding tahun 2015 tercatat ada 16 pelanggaran, 14 orang diantaranya berasal dari negeri Tiongkok,” kata Gus Ipul. Namun pada tahun 2016 ini, jumlah TKA ilegal kemungkinan bisa mencapai ratusan orang. Bulan lalu saja, tercatat ada sekitar 200 orang yg menggunakan visa turis diketahui over stay dan sampai sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya. “Jumlah ini hanya yang terdeteksi melalui Bandara Juanda. Kita belum tahu jika mendaratnya di Manado, Bali, atau Jakarta yang masuk Jatim melalui tranpotasi lokal seperti kereta api dan bus,” ujar Gus Ipul. Menurut dia, Pemerintah Jawa Timur akan terus bekejasam dengan semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi pekerja ilegal di Jawa Timur.

Pemerintah Jawa Timur juga berharap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa memperketat perizinan TKA. “Jatim juga tidak akan sembarangan untuk memperpanjang izin TKA. Perlu diketahui untuk izin TKA yang mengeluarkan pusat sementara untuk memperpanjang menjadi kewenangan daerah,” kata Gus Ipul. Sekadar diketahui, dalam inspeksi mendadak yang digelar Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur pada Rabu (21/12/2016) di sebuah perusahaan yang ada di Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto ditemukan adanya 29 TKA asal China yang bekerja sebagai pekerja kasar diantaranya sebagai pemanas besi, mencatat besi bekas yang masuk, sopir alat berat, serta beberapa pekerjaan kasar yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh pekerja lokal. Dalam sidak kali ini, Dinasker juga menemukan adanya mess atau tempat menginap para TKA yang lokasinya disembunyikan jauh dibelakang pabrik. Bahkan kondisi mess tidak layak, ruangan ukuran 2X2 yang dipenuhi dengan barang bahkan terdapat minuman keras 1 krat dan ditemukan rokok dari China yang tidak ber cukai. “Dalam sidak kali ini juga diketahui dari 29 TKA, hanya 3 TKA yang berizin dan mayoritas dari mereka tidak bisa berbahasa Indonesia,” kata Sukardo Kepala Disnakertransduk Jawa Timur.

Gubernur Akan Sweeping

Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan pada awal tahun 2017 nanti akan menerjunkan tim gabungan dari pemprov, imigrasi dan Polda Jatim dalam rangka sweeping atau razia keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China. Aksi Sweeping ini dalam pangdangannya sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2016 yang mengatur keberadaan TKA jika bekerja di Jatim. Diketahui di Jatim, TKA ilegal banyak di wilayah Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Pasuruan. Meskipun secara nasional sudah ada kebijakan yang memperbolehkan TKA boleh tidak bisa berbahasa Indonesia, namun di Jatim tetap akan memberlakukan harus berbahasa Indonesia. Pakde Karwo siap berhadapan dengan perintah kebijakan nasional. “Tenaga kerja kita (TKI) saja wajib mengunakan bahasa asing jika bekerja di luar negeri. Kamipun punya kebijakan juga untuk berbahasa Indonesia dan punya skill,” kata Pakde Karwo kepada wartawan di kantor gubernur, Jumat (23/12/2016). Dia menegaskan, di dalam aturannya, sudah jelas memuat aturan bahwa tenaga kerja asing yang ada bekerja di Jatim harus mengikuti peraturan daerah. “Makanya mulai tahun 2017 nanti kami akan operasi penegakan perda ini dengan melibatkan berbagai pihak seperti Polda, Imigrasi namun tentu saja yang paling aktif nantinya adalah Pemprov Jatim seperti Disnakertransduk dan Satpol PP Jatim sebagai aparat penegak perda,” jelasnya. asing yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan. Terutama turis asing yang sebetulnya telah habis izin tinggalnya di Indonesia tapi ternyata malah menjadi tenaga kerja di Indonesia. “Ini masalah serius, nanti yang kami operasi adalah yang melanggar,” tuturnya. Jika memang terbukti melanggar peraturan, perusahaan tempat tenaga kerja asing itu akan diberi sanksi. Sedangkan tenaga kerja asingnya akan dideportasi dari Indonesia. “Soal sanksi untuk perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing masih dibicarakan,” ucapnya.

400 juta TKA Cina Serbu Indonesia

Para ekonomi mengkhawatirkan terjadi banjir tenaga kerja asing ke Indonesia setelah diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Apalagi, saat ini di negara Cina, ada 400 juta pengangguran yang bisa jadi ancaman bagi Indonesia karena mereka mengarah untuk bekerja di negeri ini. Menurut Aviliani, ekonom dari Institut Pertanian Bogor, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia merupakan tenaga kerja yang terlatih atau terampil (skilled labor). Sedangkan tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri mayoritas bukan yang terlatih. “Kebanyakan perusahaan luar negeri yang masuk menjadi investor sudah satu paket, investasi dan tenaga kerja,” kata Aviliani saat penutupan Konferensi Federation of Asean Economic Associantion ke-41 yang dilangsungkan di The Alana Yogyakarta, Jumat, 25 November 2016. Yang perlu diamati, kata dia, di Indonesia satu pekerjaan dilakukan oleh satu orang. Sedangkan tenaga kerja asing, satu orang bisa mengerjakan lima pekerjaan sekaligus. Tingkat produktivitas tenaga kerja asing jauh lebih tinggi. Menurut Edy Suandi Hamid, ekonom dan mantan rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia mempunyai daya tarik untuk pekerja asing. “Mereka yang educated labor lebih suka ke Indonesia,” kata dia. Pada 2013 saja, tenaga kerja dari Malaysia yang ada di Indonesia sebanyak 4.942 orang. Menurut dia, saat ini kecenderungan global mengarah pada gaya proteksionisme yang sekaligus dianggap sebagai tantangan besar membuat negara ASEAN. Negara-negara ASEAN harus memanfaatkan kerja sama ekonomi regional Masyarakat Ekonomi Asean. Ia mengambil contoh Inggris yang keluar dari Uni Eropa yang disebut Brexit. Juga gaya presiden Amerika terpilih Donald Trump yang memproteksi perusahaan Amerika dan melarang imigran banjir ke negeri Paman Sam itu. Contohnya ia akan keluar dari Trans Pacific. “Itu gaya proteksionisme negara untuk melindungi ekonomi mereka,”.

Iklan