*Politik-Sosial

Pengamat: Untuk Ahok Kalian Terlalu banyak Akal 

Pernyataan Mendagri yang menunda pemberhentian Ahok setelah cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta dianggap mengada-ngada. Bahkan pernyataan itu juga dinilai dan seolah nampak ingin membela Ahok yang saat ini masih menjabat orang nomor satu di Jakarta. Pernyataan Mendagri tersebut pun nampak membelakangi UU yang ada. “Sejak kapan UU bisa kalah dengan orang yang sedang dalam aturan cuti? Untuk Ahok, kalian terlalu banyak akal,” kata pengamat politik, Andi Arief, melalui akun Twitter pribadinya.

Dengan status tersangka, yang kemudian sudah diambang pemecatan seharusnya perlu diperhatikan lebih. Dan Mantan Staff Khusus Presiden SBY ini meminta kepada masyarakat untuk dapat menilainya. “Hak cutinya Ahok dibatalkan, langsung diberhentikan dengan Keppres sebagai Gubernur. Silahkan nilai sendiri apakah masih punya hak jadi cagub.” Kini status Ahok sudah naik menjadi terdakwa. Status Ahok yang semestinya sudah dapat diberhentikan seperti Kepala Daerah lainnya seharusnya sudah dapat dilakukan. Setidaknya para pengamat mengatakan hal itu. 

Sindiran Pedas Prof. Romli Untuk Jokowi

Jokowi hingga kini belum memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal, Ahok sudah resmi berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Sesuai dengan Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah yang sudah sah secara hukum berstatus sebagai terdakwa harus diberhentikan sementara. Sikap Presiden ini pun ikut ditanggapi oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Prof. Romli Atmasasmita. “Tampaknya ribet bener sih hanya untuk melaksanakan perintah UU secara konsisten, konsekuen dan hargai ‘equality before the law saja?” sindir Prof. Romli melalui akun twitter @rajasundawiwaha, hari Selasa lalu, 20 Desember 2016. Dalam cuitannya, Romli juga sedikit menjelaskan bagaimana posisi UU Nomor 23 Tahun 2014 jika dikaitkan dengan kontestasi Pilkada DKI. Ditegaskan penggagas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, keikutsertaan Ahok dalam Pilkada DKI tetap tidak mengubah aturan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara jelas, pemberhentian Ahok adalah keniscayaan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh Jokowi. “Pasal 83 juncto 84 (UU Nomor 23 Tahun 2014) jelas, tidak disoal apakah yang bersangkutan sedang cuti atau tidak. Tetap menurut pasal tersebut harus diberhentikan sementara oleh Presiden,” papar Romli.

Sumber: voa-islam.com dan sumber lainnya

Iklan

Kategori:*Politik-Sosial

Tagged as: