*Ekonomis

HEBOH Isu Serbuan TKA Cina Dibantah Jokowi, Hanya 21 Ribu dan Tranfer Pengetahuan

Serbuan TKA Cina ternyata bukan isapan jempol belaka. Semakin banyak media yelebisi dan media masa mengungkapkan hal itu. Bahkan semakin sering diberitakan tertengkapnya TKA Cina ilegal bekerja di Indonesia. Berbagai pengamat sudah mengungkapkan bahwa hal itu sudah cukup meresahkan. Bahkan unsur pemerintah di daerah sudah berani bersuara agar pemerintah pusat berrindak mengendalikan hal tersebut. Bahkan wakil gubernur Jawa Timur sudah memberikan sinyal bahwa TKA Cina serbu Indonesia merupakan fenomena gunung es. Tetapi hal itu semua ditepis Jokowi, bahwa TKA Cina hanya 21 ribu. Di kesempatan lain Jokowi mengatakan bahwa TKA Vina itu aka melakukan tranfer pengetahuan.

Warga Negara Asing dan tenaga kerja asing selama 2016 terus ‘membanjiri’ Indonesia. Banyaknya WNA yang masuk Indonesia terus menjadi sorotan publik, terlebih tenaga kerja yang datang dari China. Berdasarkan data Dirjen Imigrasi, lebih dari satu juta warga China yang masuk ke Indonesia dari berbagai keperluan, mulai dari kunjungan wisata hingga bekerja di Indonesia. Jumlah WNA yang masuk selama 2016, China terbanyak dengan angka 1.329.857 orang. Banyaknya WNA dan tenaga kerja asing China yang bekerja tanpa kejelasan legalitas dokumen dinilai menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal dan ketahanan bangsa.

Presiden Bantah

Presiden Joko Widodo, akhirnya menyikapi kabar yang beredar bahwa ada jutaan pekerja dari China yang masuk ke Indonesia melalui program bebas visa. Jokowi mengatakan, kabar itu tidak masuk akal. Apalagi jumlahnya hingga puluhan juta.”Tapi juga jangan sampai ada isu-isu karena banyak yang bersuara. Katanya tenaga kerja Tiongkok masuk di Indonesia 10 juta, 20 juta yang hitung itu kapan. Hitungan kita 21 ribu,” kata Jokowi saat acara Deklarasi Pemagangan Nasional ‘Menuju Indonesia Kompeten’ di Karawang International Industry City, Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2016. Jokowi mengatakan, tidak benar kalau angkanya sampai jutaan. Presiden meminta, tidak dilebih-lebihkan. “21 ribu, sangat kecil sekali. Jadi jangan ditambahi nol terlalu banyak,” kata Jokowi. Serbuan Pekerja China ke RI, Lemhanas: Masih Aman. Presiden menyinggung jumlah tenaga kerja Indonesia di negara-negara lain. Seperti di Malaysia yang lebih dari 2 juta. Di Arab, lebih dari satu juta, dan Hongkong ratusan ribu. “Negara mereka welcome dan biasa biasa saja,” lanjut Jokowi. Alasan lain Jokowi kalau tenaga asing tidak mungkin cari kerja di Indonesia dengan angka jutaan, karena gaji di Indonesia terlalu kecil dibandingkan gaji di negara asal mereka. “Karena yang jelas gaji mereka lebih gede dari kita. Kita harus ngomong apa adanya,” kata Presiden. Jokowi menegaskan, angka yang jutaan itu hanya untuk sektor pariwisata. Di mana pengunjung pariwisata, menjadi rebutan saat ini.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) melihat jika sejauh ini secara demografi Indonesia masih dalam kategori aman. “Dari segi demografi belum berpengaruh signifikan, karena ketahanan nasional kita masih tinggi, dari pendidikan dan kebudayaan. Masih relatif aman,” ujar Tenaga Pengkaji Demografi Lemhanas Laksamana Masdya (Laksda) Yani Antariksa kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Desember 2016. Kendati demikian, Yani mengakui, jika fenomena ini tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, menangani fenomena banyaknya WNA dan tenaga kerja asing khususnya ilegal tentu bakal membutuhkan waktu. Tentu tak boleh dibiarkan. Karena, menurutnya, risiko makin banyaknya tenaga kerja asing ilegal masuk ke Indonesia makin tinggi. “Tapi kalau dibiarkan, lima sampai 10 tahun ke depan berbahaya. Ini rawan, dan butuh waktu untuk mengatasi. Penguatan kualitas sumber daya manusia dan pengetatan pengawasan bisa jadi salah satu cara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut angkat bicara soal isu serbuan tenaga kerja asal China. Menurutnya, isu tersebut merupakan sebuah fitnah dan tidak benar sama sekali. “Jangan ada yang percaya dengan sebaran fitnah tenaga kerja dan investasi sebagai ancaman kebanjiran tenaga kerja,” tutur Jokowi di PLTP Lahendong Unit 5 dan 6, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (27/12/2016). Dirinya juga menegaskan bahwa isu tenaga kerja asal China yang mencapai 20 juta orang merupakan kebohongan. Menurutnya, tenaga kerja asal China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang. Tenaga kerja asal China tersebut juga melakukan pekerjaan yang belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. “Banyak diisukan dari China 10-20 juta nggak ada. Info yang saya terima jumlahnya 21.000 iya, itu keluar masuk banyak hal kita belum siap. Kalau kita siap ya pasti pakai tenaga kerja kita sendiri, pakai putra-putri Indonesia sendiri,” tutur Jokowi. Tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia juga umumnya hanya bekerja di awal pembangunan proyek. Adanya tenaga kerja asing juga di sisi lain bisa menjadi sarana bertukar ilmu ke tenaga keeja lokal. “Kemudian membantu mempersiapkan nyetel-nyetel menyiapkan. Berarti di situ ada transfer ilmu pengetahuan teknologi ke tenaga kerja kita, setelah itu pekerja asing pulang,” kata Jokowi. Tenaga kerja asing juga tentunya lebih memilih untuk bekerja di negaranya sendiri dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi dari yang didapatkan di Indonesia.”Mereka juga senang kerja di negaranya sendiri, dekat dengan keluarga dan gaji lebih tinggi dari kita. Masa senang kerja di sini, logikanya nggak masuk,” ujar Jokowi.

Permasalahan Bangsa

Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro meminta pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang luas di masyarakat tentang serbuan dan masalah warga negara Cina di tanah air. Sebab, jika pemerintah diam akan dianggap membiarkan atau bahkan malah bisa dianggap sebagai pihak yang membuat persoalan itu. “Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari Cina, soal wisatawan dari Cina, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang Cina, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e ktp yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis Cina ke indonesia. Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya,” ujar Siti di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Siti prihatin karena semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat saat ini semuanya diam. Padahal, menurut dia, seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis Cina yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari Cina. Begitu juga menlu harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan Cina dan Indonesia. “Sejauh mana juga isu peperangan kepentingan kapitalisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti Cina yang ada di Indonesia. Jubir pemerintah pun diam saja,” tegasnya. Profesor Riset ini prihatin karena pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Dia pun prihatin karena bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing. ”Gak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter?Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat,” imbuhnya. Sebenarnya menurut Siti, TNI bisa berperan aktif untuk menangkal masuknya orang-orang asing ilegal tersebut karena itu juga menjadi tupoksi TNI menjaga kedaulatan.

”TNI juga bisa aktif untuk menjaga pertahanan negara dari ancama luar, khusus dalam konteks isu itu meski bukan petugas imigrasi, bukan menkumham, TNI harus bisa menjaga pertahanan negara dari infiltrasi dari luar. TNI harus ikut bertanggungjawab karena masalah keamanan bukan hanya masalah senjata, tapi juga ideologi, manusia, termasuk soal masuknya virus cabai. Lebih baik kita antisipatis daripada harus mengobati jika sudah terjadi. Mumpung ancaman sudah terendus sekarang harus ada solusi, jangan sampai meledak, terlebih ada moment pilkada serentak,” tegasnya.

Dia pun melihat ironi ketika saat ini banyak anak bangsa yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW atau buruh kasar, bangsa ini justru membiarkan tenaga-tenaga kerja kasar dari Cina bekerja di Indonesia. Padahal banyak TKI dan TKW kita didzalimi di luar negeri. “Ditengah persoalan TKI dan TKW kita menghadapi penyiksaan oleh majikan di luar negeri, kita saat ini seolah dengan sangat santai memasukkan tenga kerja unskil.Ini masalah kedaulatan yang harus dijaga. Sekarang mana Trisakti itu?Kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkebudayaan?,” ujarnya heran. Pembiaran oleh pemerintah menurutnya akan sangat merugikan Indonesia, karena dengan hal ini maka dunia akan tahu bahwa negara ini betul-betul tidak berdaya dan lemah dalam penegakan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar untuk menyerbu indonesia. “Semua ini mengancam kita baik dari segi keamanan, stabilitas, ekonomi, ideologi, budaya, politik, sosial dan lain-lainnya.Intinya semua aspek kehidupan,” katanya lagi. Saat ini kesadaran dari pemerintah sebagai eksekutor sangat diperlukan karena menurutnya pemerintahan saat ini sudah tidak memiliki kontrol untuk apapun yang dilakukan.

Fenomena Gunung Es

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Wakil Gubernur Jawa Timur menilai penemuan 29 Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China di sebuah perusahaan yang ada di Mojokerto merupakan fenomena gunung es yang harus segera ditangani secara serius. “Masih banyak di bawah permukaan yang perlu kita pastikan secara terus menerus keberadaan TKA ilegal. Saya mengundang semua pihak untuk memberikan informasi lewat saluran yang ada baik pemda maupun yang lain agar bisa kita tindak lanjuti,” kata Gus Ipul, menanggapi temuan Disnaker terkait keberadaan TKA Ilagal di Jawa Timur, Rabu (21/12/2016). Seluruh serikat pekerja yang ada di Jawa Timur, diharapkan juga turut aktif menjadi mata dan telinga masyarakat sehingga keberadaan TKA ilegal bisa segera dibongkar dan ditertibkan. Keberadaan TKA ilegal, kata Gus Ipul, dipastikan akan mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi jika TKA masuk dan bekerja pada tenaga kerja kasar yang harusnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. “Informasi yang kita dapat dari Kantor Kemenkumhan Jatim, memang terjadi peningkatan tajam pelanggaran keimigrasian. Dibanding tahun 2015 tercatat ada 16 pelanggaran, 14 orang diantaranya berasal dari negeri Tiongkok,” kata Gus Ipul. Namun pada tahun 2016 ini, jumlah TKA ilegal kemungkinan bisa mencapai ratusan orang. Bulan lalu saja, tercatat ada sekitar 200 orang yg menggunakan visa turis diketahui over stay dan sampai sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya. “Jumlah ini hanya yang terdeteksi melalui Bandara Juanda. Kita belum tahu jika mendaratnya di Manado, Bali, atau Jakarta yang masuk Jatim melalui tranpotasi lokal seperti kereta api dan bus,” ujar Gus Ipul. Menurut dia, Pemerintah Jawa Timur akan terus bekejasam dengan semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi pekerja ilegal di Jawa Timur.

Pemerintah Jawa Timur juga berharap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa memperketat perizinan TKA. “Jatim juga tidak akan sembarangan untuk memperpanjang izin TKA. Perlu diketahui untuk izin TKA yang mengeluarkan pusat sementara untuk memperpanjang menjadi kewenangan daerah,” kata Gus Ipul. Sekadar diketahui, dalam inspeksi mendadak yang digelar Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur pada Rabu (21/12/2016) di sebuah perusahaan yang ada di Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto ditemukan adanya 29 TKA asal China yang bekerja sebagai pekerja kasar diantaranya sebagai pemanas besi, mencatat besi bekas yang masuk, sopir alat berat, serta beberapa pekerjaan kasar yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh pekerja lokal. Dalam sidak kali ini, Dinasker juga menemukan adanya mess atau tempat menginap para TKA yang lokasinya disembunyikan jauh dibelakang pabrik. Bahkan kondisi mess tidak layak, ruangan ukuran 2X2 yang dipenuhi dengan barang bahkan terdapat minuman keras 1 krat dan ditemukan rokok dari China yang tidak ber cukai. “Dalam sidak kali ini juga diketahui dari 29 TKA, hanya 3 TKA yang berizin dan mayoritas dari mereka tidak bisa berbahasa Indonesia,” kata Sukardo Kepala Disnakertransduk Jawa Timur.

400 juta TKA Cina Serbu Indonesia

Para ekonomi mengkhawatirkan terjadi banjir tenaga kerja asing ke Indonesia setelah diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Apalagi, saat ini di negara Cina, ada 400 juta pengangguran yang bisa jadi ancaman bagi Indonesia karena mereka mengarah untuk bekerja di negeri ini. Menurut Aviliani, ekonom dari Institut Pertanian Bogor, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia merupakan tenaga kerja yang terlatih atau terampil (skilled labor). Sedangkan tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri mayoritas bukan yang terlatih. “Kebanyakan perusahaan luar negeri yang masuk menjadi investor sudah satu paket, investasi dan tenaga kerja,” kata Aviliani saat penutupan Konferensi Federation of Asean Economic Associantion ke-41 yang dilangsungkan di The Alana Yogyakarta, Jumat, 25 November 2016. Yang perlu diamati, kata dia, di Indonesia satu pekerjaan dilakukan oleh satu orang. Sedangkan tenaga kerja asing, satu orang bisa mengerjakan lima pekerjaan sekaligus. Tingkat produktivitas tenaga kerja asing jauh lebih tinggi. Menurut Edy Suandi Hamid, ekonom dan mantan rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia mempunyai daya tarik untuk pekerja asing. “Mereka yang educated labor lebih suka ke Indonesia,” kata dia. Pada 2013 saja, tenaga kerja dari Malaysia yang ada di Indonesia sebanyak 4.942 orang. Menurut dia, saat ini kecenderungan global mengarah pada gaya proteksionisme yang sekaligus dianggap sebagai tantangan besar membuat negara ASEAN. Negara-negara ASEAN harus memanfaatkan kerja sama ekonomi regional Masyarakat Ekonomi Asean. Ia mengambil contoh Inggris yang keluar dari Uni Eropa yang disebut Brexit. Juga gaya presiden Amerika terpilih Donald Trump yang memproteksi perusahaan Amerika dan melarang imigran banjir ke negeri Paman Sam itu. Contohnya ia akan keluar dari Trans Pacific. “Itu gaya proteksionisme negara untuk melindungi ekonomi mereka,”.

Iklan

Kategori:*Ekonomis

Tagged as: