*Ekonomis

Serbuan Tenaga Kerja Cina, Sebelumnya Selalu Dibantah Akhirnya diakui Pemerintah 

Banyaknya para tenaga kerja asal negeri China yang memasuki Indonesia yang selamanya selalu ditepis pemerintah dan para menteri ternyata menjadi kenyataan. Beberapa laporan warga mengungkapkan para pekerja China kini sudah memasuki hampir seluruh wilayah Indonesia, dan bahkan bekerja di sejumlah proyek BUMN maupu proyek nasional, baik secara legal maupun ilegal. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait perkembangan pariwisata dan transportasi nasional Desember 2015 Penduduk mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, selama tahun 2015 mencapai 10,41 juta kunjungan, dan didominasi para pendatang dari China. Dalam penghitungan tersebut belum termasuk yang ilegal melainkan hanya menggunakan visa, bebas visa, serta kartu elektronik (Saphire, APEC Business Travel Card). Jumlah tersebut tidak diketahui berapa yang memasuki pangsa kerja Indonesia. Di saat sejumlah tenaga kerja Indonrsia kesulitan mencari kerja, serbuan tenaga kerja Cina yang murah menyerbu Indonesia. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa pemerintah berusaha menutupi bahkan terkesan mendiamkan. Tetapi sekarang seorang menko polkam baru mengakui serbuan tenaga kerja Cina tersebut benar benar terjadi.

Berita terakhir menyebutkan Pada 8 Desember lalu, empat warga Cina ditangkap di Bogor, Jawa Barat, oleh petugas keimigrasian. Mereka diamankan saat sedang bercocok tanam cabai di lahan seluas empat hektare. Dua orang ditangkap karena tidak dapat menunjukan dokumen keimigrasiannya dan dua sisanya karena menyalahgunakan visa dengan tujuan wisata. 

Entah apa yang disembunyikan manajamen PT Conch South Kalimantan di lingkungan pabrik dan kantornya. Manajemen benar-benar tertutup terhadap orang luar. Tentara dan staf Dinsosnaker Kabupaten Tabalong yang berkunjung untuk mendata tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan semen asal Tiongkok itu harus terpental. “Sebaiknya Anda datang dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong kalau mau konfirmasi ke PT Conch South Kalimantan,” kata Kepala Petugas Pengamanan PT Conch South Kalimantan Goldi, Rabu (14/12) kemarin. Goldi menambahkan, pihak luar memang tak akan bisa menemui manajemen dengan mudah.”Tentara saja tidak boleh masuk, kalau tidak ada izin,” ujar Goldi.Menurutnya, hal itu memang sudah menjadi aturan dalam perusahaan. Orang luar yang memasuki kawasan pabrik harus membuat janji dulu dengan manajemen.
Kepala Dinsosnaker Kabupaten Tabalong Yuhani mengatakan, konfirmasi ke PT Conch South Kalimantan memang sulit.
Bahkan, beberapa stafnya yang diutus untuk melaksanakan tugas tidak diperkenankan masuk. Padahal, mereka ingin mengawasi dan melakukan pendataan terhadap tenaga kerja asing di perusahaan tersebut. “Sulit masuk ke Conch, sebaiknya sekalian bawa surat saja dari dinas,” ujar Yuhani. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tabalong Nanang Mulkani mengatakan, pihaknya sudah menertibkan terkait distribusi semen yang merusak jalan. “Kami rutin melakukan razia, seminggu bisa dua kali,” kata Nanang.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku sulit mencegah masuknya warga Cina ke Indonesia secara ilegal. Di samping jumlah mereka yang datang ke Indonesia sangat besar, tujuan kedatangannya juga beragam. “Tentu ada potensi terjadi pelanggaran hukum oleh sebagian kecil di antara mereka,” ujar Wiranto. Dari tahun ke tahun, Wiranto mengamati jumlah warga negara Cina yang datang ke Indonesia semakin besar. Jumlahnya terus meningkat. Bahkan, kalau ditotal dari keseluruhan kunjungan dengan berbagai tujuan, itu bisa mencapai dua juta jiwa per tahun. “Yang perlu kita waspadai adalah kunjungan wisata dari Cina yang untuk tahun ini sudah mencapai dua juta orang,” ujar dia usai menyambut kedatangan Dubes Cina Xie Feng, di kantornya, Kamis (15/12). Wiranto mengatakan pemerintah Cina berharap Indonesia memahami persoalan tersebut. Sukar bagi pemerintah Cina untuk membuat dua juta jiwa itu semuanya mentaati peraturan di Indonesia. “Meski begitu, Cina tetap akan menghormati proses hukum di Indonesia jika ada warganya yang terbukti bersalah,” kata Wiranto. Wiranto berpendapat itikad itu merupakan sesuatu yang baik. “Jika ada menyimpang yang dilakukan wisatawannya, mereka bersedia untuk berkoordinasi dengan pihak Indonesia dan menghormati hukum di Indonesia,” ujar dia. Dubes Cina Xie Feng mengatakan selama ini pihaknya selalu meminta kepada warga negaranya yang berkunjung ke berbagai negara untuk mentaati peraturan di negara tujuannya, termasuk Indonesia. “Mereka harus melakukan hal yang bisa mendorong kerja sama antara kedua negara. Saya kira kebanyakan wisatawan dari kami melakukan hal baik,” ujar dia.

Pasar Bebas dan Serbuan Asing

Pasar bebas dan revolusi teknologi informasi telah menciptakan situasi tanpa batas antar negara. Situasi tersebut telah menghadapkan berbagai negara di dunia pada sejumlah ancaman baru. n transnasional yang menumpang kepada situasi runtuhnya batas negara dan lemahnya pengawasan imigrasi tersebut diantaranya, kejahatan subversi ideologi, penyusupan intelijen asing, kejahatan terorisme, kejahatan narkotika, money laundry, perdagangan manusia serta penyelundupan, dll. Membanjirnya imigrasi ke sejumlah negara, munculnya terorisme, menjamurnya kejahatan ekonomi seperti penyelundupan, narkotika dan perdagangan manusia. Ancaman imigrasi telah menempatkan isu ini menjadi masalah utama yang meminta perhatian dunia saat ini, bergandengan dengan masalah terorisme. Tidak kurang dari Presiden Amerika Donnald Trump yang secara ekstrim menyampaikan gagasannya untuk membangun tembok raksasa di perbatasan untuk membendung banjir imigrasi gelap yang datang dari jalur Mexico.

Brexit di Inggris dapat juga dianalisa sebagai langkah protektif yang ditempuh oleh kerajaan Inggris yang didesain secara demokratis melalui sebuah referendum. Tujuan dari Brexit tentu untuk mengantisipasi ancaman di masa depan terhadap eksistensi dan keutuhan Kerajaan Inggris yang kekuasaannya telah digerus oleh Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa sendiri dalam mengatasi masalah imigrasi memang dianggap plin plan dan tidak tegas, sering kali bertabrakan dengan kebijakan dari negara yang menjadi anggota Uni Eropa, seperti Kerajaan Inggris. Penggagas liberalisme ekonomi yang menciptakan situasi borderless tidak menyadari dampak yang ditimbulkannya, yaitu: Pemalsuan produk yang mengepung berbagai memanfaatkan pasar bebas. Masalah imigran yang datang secara legal maupun ilegal. Strategi China untuk menguasai dunia melalui program One Belt One Road (OBOR) yang akan menempatkan China sebagai “kepala preman” dalam jalur produksi, distribusi dan konsumsi di Asia Pasifik.

Beberapa pengamat dan berbagai gerakan mengkritisi isu heboh TKA Cina serbu Indonesia

  • Kebijakan Presiden Joko Widodo sendiri yang meliberalisasi sektor imigrasi, katanya untuk tujuan menarik investasi dan wisatawan manca negara. Salah satu paket kebijakan Pemerintah yang sangat berbahaya tersebut adalah pembebasan visa kepada 170 an negara. Kegagalan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam membendung membajirnya imigran gelap dan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang masuk ke Indonesia, khususnya imigran gelap dan tenaga kerja asing ilegal dari China yang datang menumpang perahu investasi. “Kebijakan membebaskan visa kepada 170 aA. Pemerintah yang bertujuan menarik wisatawan asing dan investasi, yang tidak diantisipasi melalui penguatan pada kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan, menyebabkan negara Indonesia telah menjadi surga bagi kejahatan international, terorisme, subversi ideologi dan penyusupan intelijen asing yang mengacaukan Indonesia”.
  • Gugatan hukum untuk mengganti Ronnie Sompie yang gagal memimpin sebagai Dirjen Imigrasi untuk membendung banjir imigran gelap dan tenaga kerja asing iliegal yang masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa hambatan
  • Desak DPR RI untuk segera membentuk Pansus untuk menyelidiki dan membongkar sindikat dan mafia imigran gelap dan Tenaga Kerja Asing ilegal, yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur negara di Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi lainnya.
  • Presiden dan DPR diharapkan untuk segera mengubah status institusi yang bertanggung jawab terhadap imigrasi, dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi bagian dari Menteri Hukum dan HAM menjadi badan tersendiri, yaitu Badan Nasional Imigrasi dan Keamanan Perbatasan (BNIKP), dengan status setingkat menteri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
Iklan

Kategori:*Ekonomis

Tagged as: