*Nasionalisme Kebangsaan

JOKOWI  Legalkan Ormas Asing, Pengamat Waspadai Bahaya Paham Komunis CINA Masuk, DPR Menentang

Pesiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam PP ini, Ormas yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Namun para pengamat menilai dikhawatirkan ada agenda tersembunyi dari kegiatan WNA di Indonesia dengan Ormas-nya tersebut. Guru Besar Universitas Indonesia Maswadi Rauf mempertanyakan mengapa Jokowi meligitimasi orang asing untuk mendirikasi Ormas di Indonesia. “Jadi ada-saja kebijakkannya. Ini sangat liberal dengan mengizinkan orang asing mendirikan Ormas di Indonesia,” terang Maswadi di Jakarta, Rabu (14/12). “Mereka (orang asing) memiliki paham ideologi yang berbeda-beda, bagaimana kalau orang-orang China yang memiliki paham komunis. Ini kan berbahaya,” terang Maswadi.

Menurut Maswadi, ketahanan kita dalam berbagai hal masih lemah, sehingga mudah dimasuki paham-paham mereka. “Sebab itu, Jokowi harus menjelaskan tujuannya memberikan izin orang asing mendirikan Ormas di Tanah Air kita,” papar Maswadi.
Pengamat politik Uchok Sky Khadafi mengatakan Ormas yang dimiliki orang asing akan menerima bantuan dari negaranya. “Ini akan merugikan Ormas-Ormas Indonesia yang selama ini menerima bantuan dari luar negeri,” terang pria yang akrab disapa Uchok. Selain itu, khusus Ormas Islam di Indonesia yang selama ini menganut Islam moderat, maka dengan adanya orang asing mendirikan Ormas di Indonesia, dikhawatirkan pemaham garis keras khususnya dari sejumlah negara di Timur Tengah akan masuk ke Indonesia. Ia menambahkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama agar menolak pendirian Ormas yang dimiliki orang asing.

Ditentang DPR

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai penerbitan PP 58 Tahun 2016, tentang perizinan pendirian Organisasi Masyarakat (Ormas) oleh Warga Negara Asing (WNA), memberikan dampak yang negatif bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa. Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengatakan seharusnya tugas pemerintah adalah melindungi setiap hak Warga Negara Indonesia (WNI) dan putra daerah asli, serta menjaga setiap jengkal Tanah Bumi Pertiwi ini. Tapi Dengan terbitnya PP 58, pemerintah telah “menganak emaskan” masyarakat luar yang justru akan menimbulkan kesenjangan nantinya dan akan berakibat fatal bagi NKRI. “Karena jelas ormas asing akan bebas beraktifitas di Indonesia, sedangkan visi dan misinya serta ideologi yang mereka terapkan pasti tidak akan sesuai dengan Pancasila dan UUD 45,” ujar Dailami di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016). Sebagaimana yang tertuang di PP 58 Tahun 2016, lanjutnya, dinyatakan bahwa ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, yang terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Sedangkan, Bunyi Pasal 35 PP No 58 Tahun 2016, yakni Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud wajib memiliki izin prinsip yang diberikan oleh menteri yang menyelenggaran urusan luar negeri dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Jokowi Ijinkan Ormas Asing

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) baru yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). PP bernomor 58 Tahun 2016 itu merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (9/12), PP itu mengatur syarat pendirian, pengawasan dan pembubaran ormas. Merujuk PP itu, ormas yang didirikan warga negara asing (WNA) pun bisa beroperasi di Indonesia. Merujuk pada PP itu, ormas bisa didirikan oleh 3 orang warga negara Indonesia (WNI) atau lebih, kecuali yang berbadan hukum yayasan. “Ormas dapat berbentuk badan hukum ataupun tidak berbadan hukum,” tulis laman Setkab mengutip bunyi Pasal 3 ayat (1) PP itu.

Ormas berbadan hukum bisa berbentuk perkumpulan atau yayasan. Sementara ormas tidak berbadan hukum bisa memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang, sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Namun, PP itu juga menegaskan, ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan ormas yang sudah mengantongi pengesahan sebagai badan hukum tidak lagi memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Adapun Ormas tidak berbadan hukum, menurut PP ini, dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri. Pendaftaran ormas yang memiliki stuktur kepengurusan berjenjang, dilakukan pengurus di tingkat pusat. Selanjutnya pengurus ormas sebagaimana dimaksud melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan daerah. Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum harus melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah daerah setempat dengan melaporkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Pengurus ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, nomor pokok wajib pajak, dan/atau alamat ormas,” tulis laman Setkab mengutip Pasal 16 PP Ormas.Selain itu, PP Ormas juga memberi kesempatan kepada ormas yang didirikan WNA untuk beroperasi di Indonesia. Tapi, tentu ada syarat-syaratnya. “Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud wajib memiliki izin prinsip yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan luar negeri dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah,” demikian tertulis pada Pasal 35 PP Ormas. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan ormas, akan ada pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas internal yang berfungsi menegakkan kode etik organisasi. 

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat ataupun daerah. “PP ini juga menegaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan,” tulis lamat Setkab. Ada empat jenis sanksi administratif. Yakni peringatan tertulis, penghentian bantuan atau hibah, penghentian sementara kegiatan (pembekuan), hingga pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum. “Dalam hal ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan, maka menurut PP ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat menjatuhkan sanksi status badan hukum,” tulis laman Setkab mengutip aturan dalam PP Ormas

Iklan