*Politik

Mengapa Orang Muslim Berbeda Pendapat Dalam Memilih Pemimpin ?

Mengapa Orang Muslim Berbeda Pendapat Dalam Memilih Pemimpin ?wp-1475031970897.jpg

Seorang kakek berusia 70 tahun dibantu dengan beberapa anak dan menantunya setiap saat membujuk sang nenek untuk mengikuti tuntunan Agama Islam dengan memilih pemimpin muslim. Tampaknya si nenek mantan dosen yang juga seorang intelektual termasuk keras kepala dalam memegang prinsip meski sang Idola bukan muslim tetapi dianggap tokoh yang hebat, tidak korupsi dan jujur. Di depan anak menantunya si kakek berkeyakinan dalam sisa hidupnya tidak akan pernah berhenti mengingatkan isterinya agar mereka berdua Khusnul Khotimah dalam menghadap Ilahi. Sang kakek dengan sabar selalu tidak putus asa menunjukkan kepada isteri tercintanya beberapa ayat ayat Quran yang menunjukkan tuntunan agama dalam memilih pemimpin muslim. Tetapi tetap saja sang nenek bersikeras tidak bergeming untuk beralih dari idolanya. Inilah sekelumit kisah nyata dari keluarga terpandang yang berpendidikan tinggi tentang gambaran pertentangan prinsip di antara umat hanya karena dirasuki politik. Memang si kakek, anak dan menantunya tidak salah dengan ingin menegakkan prinsip yang diyakini sesuai ajaran Quran. Tetapi tampaknya si nenek juga tidak salah karena berprinsip bahwa sang idola adalah seorang manusia setengah dewa yang tidak ada pernah salah di matanya. Seorang menantunya dengan setengah putus asa menggerutu: “Itulah akibatnya kalau si nenek selalu nonton teve di “metropolitan” tiap hari.

Gambaran di atas adalah salah satu dari banyak contoh adanya pertentangan dan perbedaan cara memilih pemimpin bagi umat Islam. Bagi umat memilih pemimpin bukan hanya sekedar adil, jujur dan santun. Juga bukan sekedar selera, ketokohan atau kepentingan pragmatis tetapi harus berdasarkan keyakinan tuntunan Quran dan Hadits. Perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin muslim dan non muslim dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman keyakinan dalam mengikuti tuntunan agama. Tetapi juga dipengaruhi latar belakang adanya kepentingan pribadi, partai politik dan jabatan politik. Perbedaan umat muslim bagi memilih pemimpin muslim dan bukan muslim secara umum sulit dinilai apakah kelompok satu salah atau kelompok lainnya paling benar tergantung sisi mana mengamatinya. Bila hal itu dijadikan perdebatan maka tidak akan selesai karena adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan. Pemilihan pemimpin tidak hanya berdampak pada pribadi pemilih tetapi juga mempengaruhi kepentingan umat dan keturunannya dalam hidup beragama dan bernegara. Sehingga keputusaan pemilihan pemimpin akan dipertanggung jawabkan di dunia tetapi juga di akhirat. Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dan strategis dalam Islam sehingga lebih dari 12 ayat suci Al Quran mengatur dan memberi pedoman dalam memilih pemimpin. Bila umat muslim tidak peduli politik maka akan dipimpin oleh politikus yang tidak memperdulikan umat muslim. Perbedaan pendapat umat muslim dalam menafsirkan Quran dan Hadits tanpa disadari dimanfaatkan kelompok politikus dan kelompok non mulism untuk kepentingan pribadi, kelompoknya dan agamanya.

Saat pemilihan kepala daerah bila terdapat calon pemimpin yang non muslim dan muslim maka sering terjadi kontroversi di antara umat muslim untuk menentukan pilihannya. Sekelompok tertentu umat muslim ada yang berkeyakinan bahwa pemimpinnya harus muslim. Tetapi sekelompok lain berkeyakinan bahwa memilih pemimpin non muslim tidak masalah karena tidak melanggar keyakinannya. Dalam agama Islam, semua persoalan yang menyangkut kehidupan umatnya telah ada aturannya yang sangat jelas dan detail. Dalam aturan (syariat) tentang bagaimana tata cara bersuci (istinja’) dari najis saat buang air besar/kecil dan bersuci dari hadats (kentut, mandi junub), tata krama (‘adab) saat bersin, makan, minum, tidur, buang air dan seterusnya. Demikian juga dalam hal kehidupan sosial seperti bertetangga, hidup berdampingan dan bersosialisasi dengan lingkungan, memilih isteri atau suami, hingga sampai memilih pemimpin.

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dan strategis dalam Islam. Pemimpin bukan hanya sekedar adil, jujur dan santun. Tetapi pemimpin juga mempengaruhi kepentingan umat dan keturunan dalam hidup beragama dan bernegara. Bila umat muslim tidak peduli politik maka akan dipimpin oleh politikus yang tidak memperdulikan umat muslim. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat dalam Al Quran dan hadits yang membahas tentang ini. Hal ini menunjukkan bahwa menentukan atau memilih pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu umat. Karena pemilihan pemimpin menyangkut jika dalam persoalan yang lebih besar dan luas dampaknya, Islam juga sangat peduli karena aspek kepemimpinan ini luar biasa sangat besar dampaknya bagi kehidupan seluruh rakyat (ummat) di suatu negeri. Terdapat 12 atau lebih ayat- ayat al-Quran yang menunjukkan dengan jelas larangan memilih pemimpin non Muslim bagi wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim di anataranya adalah QS. 3. Aali ‘Imraan : 28, QS. 4. An-Nisaa’ : 144, QS. 5. Al-Maa-idah : 57, QS. 9. At-Taubah : 23, QS. 58. Al-Mujaadilah : 22., QS. 3. Aali ‘Imraan : 118, QS. 9. At-Taubah : 16, QS. 28. Al-Qashash : 86, QS. 60. Al-Mumtahanah : 13, QS. 3. Aali ‘Imraan : 149-150, QS. 4. An-Nisaa’ : 141, QS. 4. An-Nisaa’ : 138-139, QS. 5. Al-Maa-idah : 51, QS. 5. Al-Maa-idah : 80-81, QS. 60. Al-Mumtahanah : 1, QS. 58. Al-Mujaadilah : 14-15, QS. 60. Al-Mumtahanah : 5. Uniknya Larangan minum minuman keras, surat Al Maidah ayat 90. Padhal hanya1 ayat dikuti oleh sebagian besar umat Islam. Larangan makan babi ada dua ayat. Surat Al Baqarah ayat 173 dan surat Al Maidah ayat 3. Hanya dua ayat, dipatuhi oleh umat Islam, bahkan banyak yang shalatnya kurang sempurna mematuhinya.

Kelompok Muslim Dalam memilih Pemimpin Muslim

  • Umat muslim dalam memilih calon pemimpin muslim terjadi banyak perbedaan dengan banyak kelompok. Bila dipilah pilah sesama muslim yang saling bersaudara ini dapat dibedakan dalam berbagai kelompok sesuai dengan latar belakang pemahamannya keyakinan agama dan berdasarkan pertimbangan kepentingan pribadi, politik dan kelompoknya dalam menentukan pilihannya. Berbagai kelompok muslim tersebut di anataranya Kelompok Ahlussunah Wal Jama’ah, kelompok moderat, politikus dan fanatisme tokoh. Dalam kasus dugaan penistaan agama kelompok Ahlussunah Wal jamaah pasti akan merasa tersinggung saat Ahok menista Agama islam. Tetapi kelompok lainnya biasanya tidak merasa tersinggung saat agama Islam dinista,. Bahkan biasanya mereka akan membela mati matian bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama dengan dalih dan alasan yang seringkali tidak rasional.
  • KelompokAhlussunah Wal Jama’ah. Kelompok yang meneguhkan pilihannya karena aqidahnya berdasarkan tuntunan Quran dan Hadist. Karakteristik kelompok ini biasanya non partisan dan tidak berkaitan dengan politik. Pada umumnya Ustadz atau ulama kelompok ini lebih mementingkan memelihara umat daripada berpolitik diantaranya AA Gym, Arifin Ilham, Ketua MUIKH Ma’ruf Amin, Mantan ketua MUI Din Syamsudin,
  • Kelompok Moderat. Kelompok yang memilih pemimpin keyakinannya didominasi dengan pemikiran yang moderat, biasanya kelompok ini didominasi paham liberal, pluralisme, progresif dan sekularisme. Biasanya kelompok ini didominasi oleh kelompok dengan intelektual yang tinggi dan sebagain besar dimotori oleh ketokohan lulusan S2 atau S3 dari Eropa atau Amerika. Di Indonesia tokoh kaum moderat adalah Nurcholis Madjid (murid dari Fazlur Rahman di Chicago) yang memelopori gerakan firqah liberal bersama dengan Djohan Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wachid. (Adiyan Husaini dalam makalah Islam Liberal dan misinya menukil dari Greg Barton. Nurcholis Madjid telah memulai gagasan pembaruannya sejak tahun 1970-an. Pada saat itu ia telah menyuarakan pluralisme agama dengan menyatakan: Rasanya toleransi agama hanya akan tumbuh di atas dasar paham kenisbian. Kelompok liberalisme biasanya mempunyai panutan tokoh moderat dan tokoh liberal lainnya seperti Prof Sumanto Qurtubi, Gus Dur, Goenawan Mohamad, Ahmad Sahal, Ulil Abshar-Abdalla, Luthfi Assyaukanie, Hamid Basyaib, Nong Darol Mahmada, Abdul Moqsit Ghazali, Anick Hamin Tohari, Guntur Romli, dan Burhanuddin.
  • Kelompok Politikus. Kelompok ini seringkali bersifat pragmatis, dan menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan pribadi, kepentingan partai politik atau sekedar mengejar harta dan jabatan politik. Biasanya kelompok ini seringkali mengabaikan tuntunan Quran dan Hadist. Biasanya kelompok politikus ini sering mempergunakan pertimbangan paham dan ajaran islam moderat demi memuluskan kepentingan politiknya
  • Fanatisme Tokoh. Kelompok yang memilih pemimpin non muslim tidak dipengaruhi karena tuntunan agama tetapi didominasi pertimbangan fanatisme tokoh idolanya. kehebatan ketokohan pemimpin karena dianggap jujur, berani dan anti korupsi. Biasanya umat muslim kelompok ini karena berhutang budi dengan tokoh tersebut atau karena keterbatasan pemahaman agama serta keterbatasan informasi yang diterimanya tentang sosok pemimpinnya tidak secara utuh.

Ahlus Sunnah Wal jamaah vs kelompok Moderat.

  • Meski terdapat banyak kelompok dan aliran sebenarnya perbedaan utama dalam pemilihan pemimpin muslim dan non muslim tersebut mengerucut pada dua kelompok diantaranya kelompok Ahlus Sunnah Wal jamaah dan kelompok Moderat. Perseteruan umat muslim saat pemilihan pemimpin muslim sebenarnya lebih didominasi perseteruan pemahaman tafsir Quran dari dua kelompok tersebut. Perseteruan dua kelompok besar umat muslim itu saat ini terjadi di berbagai aspek sosial dan politik.
  • Perseteruan terselubung itu sudah meinginfiltrasi berbagai organisasi islam, partai politik dan pemerintahan. Organinasasi Islam terbesar seperti Muhamadiyah dan NU tidak terlepas dari pengaruh dua kelompok besar ini. Hal itu tampak dari pemilihan ketua umum organisasi tersebut. Perseteruan yang tampak kasat mata tersebut saat pemilihan ketua NU kelompok Moderat memenanginya sedangkan oraganisasi muhammadiyah kelompok Ahlus Sunnah Wal jamaah berhasil meraih ketua dan wakilnya dari Islam moderat.
  • Bahkan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2010-2015 Din Syamsuddin mengingatkan PP Muhammadiyah periode lima tahun ke depan agar pandai-pandai memimpin organisasi umat Islam terbesar kedua itu karena potensi bahaya yang mengancam, potensi bahaya tersebut di antaranya datang dari kelompok liberal. Tanpa disadari ke dua kubu tersebut membuat friksi friksi kecil dalam organisasi Islam tersebut. Hal itu lebih tampak di tubuh NU. Sehingga tidak heran dalam dukung mendukung pemimpin muslim dan non muslim yang terdapat friksi lebih keras lebih terasa dalam tubuh NU.

Tuntunan Quran

Salah satu contoh yang paling mudah perseteruan perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin non Muslim dalam tubuh NU tereabut salah satunya KelompokAhlussunah Wal Jama’ah yang dimotori Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah KH Ma’ruf Amin Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma’ruf Amin menyerukan segenap warga Nahdliyin dan umat Islam memilih pemimpin Muslim di Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Ketua Umum MUI ini, tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih pemimpin Muslim di kontestasi Pilkada tersebut. “Sepanjang ada calon yang Muslim dan insya Allah adil wajib hukumnya memilih calon pemimpin Muslim tersebut,” katanya kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (6/10). Sesepuh NU tersebut menegaskan hasil keputusan Bahtsul Masa’il al-Diniyah al-Waqi’iyah Muktamar XXX NU di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur tertanggal 21-27 Nopember 1999, justru menguatkan seruan memilih pemimpin Muslim. Dalam kontek Pilkada DKI Jakarta, setidaknya ada dua calon pemimpin yang beragama Islam. “Jadi tak ada pengecualian darurat lagi seperti dalam keputusan muktamar itu,” katanya. Ma’ruf Amin berpesan kepada warga Nahdliyin terutama agar memilih calon yang sejalan dengan visi dan misi NU. Keputusan Bahtsul Masa’il Al-Diniyah Al-Waqi’iyyah Muktamar XXX NU tertulis: “Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat”. Adik kandung Gus Dur, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) menegaskan bahwa saat ini sama sekali belum bisa dikatakan dalam “keadaan darurat”. Keadaan darurat menurut Gus Sholah adalah: “Ketika betul-betul sudah tidak ada pemimpin Muslim yang punya kompetensi, tidak ada yang adil, amanah. Dan calon non Muslim betul-betul adil, amanah, kompeten.”Sebelumnya, tokoh NU yang juga pakar hukum tata negara Mahfud MD juga meyakini bahwa, arti kata “Auliyaa’ pada Surah Al Maidah ayat 51 adalah “pemimpin”. “Menurut saya, auliyaa’ yang di surat Almaidah ayat 51 itu artinya ‘Pemimpin’. Dalam ayat-ayat lain auliyaa’ bisa diartikan ‘para wali’ atau ‘kawan setia’,” tegas Mahfud MD di akun Twitter @mohmahfudmd. Sebelumnya, sempat muncul polemik terkait Muktamar NU di Kediri yang membolehkan memilih pemimpin non-Muslim dalam kondisi darurat. Di antara kriteria darurat itu, kepemimpinan tersebut di bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan. Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat.

Kaum moderat

  • Sedangkan Kelompok Moderat di tubuh NU yang dimotori Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang juga politikus Golkar Nusron Wahid dan KH Ahmad Ishomuddin. Rois Syuriah Pengurus Besar NU, KH Ahmad Ishomuddin pihak Nahdlatul Ulama (NU) mengimbau masyarakat agar tidak membeda-bedakan pemimpin Muslim dan non-Muslim. Menurut Rois Syuriah Pengurus Besar NU, KH Ahmad Ishomuddin, baik Muslim maupun non-Muslim punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin.”NU tidak dalam posisi mendukung, apalagi menghalangi orang untuk menjadi pemimpin,” kata KH Ahmad Ishomuddin berdasarkan keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (10/10/2016).
  • Hal ini juga disampaikan Ahmad Ishomuddin dalam acara Halaqoh Kaum Muda NU Jakarta dengan tema “Pilkada: Kesetiaan Pada Pancasila dan UUD 1945”, di Hotel Bintang, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2016). Menurut dia, kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ini, baik untuk negara maupun level daerah, adalah yang bisa dipercaya dan mampu membawa kemajuan. “Kriteria itu bisa didapat dari seorang pemimpin Muslim maupun non-Muslim, karena keduanya sama-sama punya hak untuk memimpin,” sambung Ishomuddin. Pernyataan ini sekaligus sebagai tanggapan terhadap ramainya perdebatan di media sosial mengenai calon pemimpin yang dikaitkan dengan SARA. Ahmad menilai, adanya perdebatan ini karena ketidakpahaman terhadap tafsir dari ayat Al Quran yang dijadikan dalil. “Seperti ayat 51 Surat Al Maidah, kata dia, merujuk tafsir terdahulu, yang dimaksud bukanlah untuk pemimpin seperti gubernur, melainkan karena konteks saat itu yang sedang dalam kondisi perang,” ujar Ishomuddin. Ia pun menyinggung soal ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang belakangan dianggap menistakan Al-Quran. Ishomuddin mengaku telah melihat isi video pidato Basuki di Kepulauan Seribu secara keseluruhan. Setelah menyimak isi video, Ishomuddin menilai bahwa Basuki tidak ada niat untuk melecehkan kitab suci umat Islam. “Karena secara logika, enggak mungkin orang yang sedang mencalonkan kemudian melecehkan. Jadi tidak masuk akal kalau itu berniat melecehkan,” kata dia.
  • Islam moderat yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. “Liberal” di sini bermakna dua: kebebasan dan pembebasan. Jaringan Islam Liberal percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Jaringan Islam Liberal memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu “liberal”. Kaum liberal modern saat ini selalu dipelopori intelektual muda yang cerdas dan pintar yang berilmu tinggi dari perguruan tinggi Barat. Kaum Islam liberal atau islam progresif ini pada umumnya selalu memicu pertentangan dengan tokoh Islam lainnya karena dalam berbeda pendapat sering menyindir, memperolok bahkan mengejek dengan nada paling benar sendiri.
  • Para kaum liberal ini dalam melakukan opini selalu berorientasi pada rasio pola pikir kecerdasannya tanpa menggunakan landasan rasionalitas Al Quran dan hadist. Bahkan rasio pemikiran mereka cenderung didominasi dengan pemikiran bahwa ajaran agama tidak lagi harus terpaku dengan teks-teks Agama (Al Quran dan Hadis). Pemikiran progresif Islam Liberal seringkali dilandasi dengan ajaran sekularisme dan pluralisme. Sejarah Konsepsi dan Penyimpangan tiga agenda JIL yang disorot adalah pengembangan teologi inklusif-pluralis dinilai menyamakan semua agama dan mendangkalkan akidah, isu penolakan syariat Islam dipandang bagian penghancuran global dan upaya penghancuran Islam fundamentalis dituding bagian proyek Amerika atas usulan zionis Israel. Tak pelak lagi hal yang dianggap sebagai penyimpangan ajaran itulah yang membuat MUI, Organisasi Islam di Dunia dan berbagai negara beramai ramai menolak Islam Liberal karena dianggap dapat meracuni akidah umat muslim di lingkungannya. Kelompok moderat ini biasanya memilih pemimpin keyakinannya didominasi dengan pemikiran yang moderat, biasanya kelompok ini didominasi paham liberal, pluralisme, progresif dan sekularisme. Islam liberal menurut Charless Kurzman muncul sekitar abad ke-18 saat kerajaan Turki Utsmani Dinasti Shafawi dan Dinasti Mughal tengah berada di gerbang keruntuhan. Pada saat itu tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan pemurnian, kembali kepada al-Quran dan Sunnah atau Ahlussunah Wal Jama’ah. Pada saat ini muncullah cikal bakal paham liberal awal melalui Syah Waliyullah (India, 1703-1762), menurutnya Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Hal ini juga terjadi di kalangan Syiah. Aqa Muhammad Bihbihani (Iran, 1790) mulai berani mendobrak pintu ijtihad dan membukanya lebar-lebar. Pemahaman ini diilhami oleh tokoh Islam yang lebih didominasi rasio pemikiran tokoh itu sendiri dibandingkan hadits dan Quran.Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah.
  • Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Liberalisme adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur’an & Sunnaah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Sekularlisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesame manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Tetapi sebenarnya MUI dalam Keputusan Fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA menetapkan bahwa pluralism, Sekualarisme dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama islam. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme Sekularisme dan Liberalisme Agama.

Dimanfaatkan Kelompok Tertentu

  • Penilaian umum pada berbagai kelompok yang menentukan pemilihan pemimpinya mungkin saja dianggap tidak ada yang salah dan tidak ada yang paling benar tergantung melihat dari berbagai sisi pandang. Bila salah benar terus diperdebatkan maka tidak akan selesai sampai kapanpun karena rujukan pola pikirnya masing masing kelompok berbeda semua. Masalah utama adalah selama ini tidak disadari perbedaan pendapat itu digunakan oleh kelompok lain khususnya kaum politikus dan kelompok non muslim untuk pentingan pribadi, agama, politik dan kelompoknya.
  • Bukti yang paling nyata adalah saat peristiwa seorang calon Pemimpin non muslim yang selalu mengatakan orang lain rasis tetapi dirinya sendiri selalu mengumbar ayat suci Quran secara berlebihan di media padahal itu bukan ayat sucinya dan bukan agamanya. Kelompok ini juga selalu menuding bahwa merasa dijatuhkan dengan masalah agama. Padahal calon Gubernur DKI muslim lainnya justru santun, dan demokratis tidak pernah mempermasalahkan agama dalam penampilannya.
  • Padahal yang menyerkan pemilihan pemimpin harus muslin adalah para ulama bukan politikus. Anjuran ulama dan pendeta untuk memilih pemimpin yang seiman menurut Ketua KPU Jakarta bukanlah SARA. Orang muslim tidak akan pernah mempermasalahkan pendeta untuk menyerukan umatnya memilih pemimpin seiman. Tetapi mengapa pendukung salah satu calon pemimpin gerah dan menncela ketika ulama menganjurkan umatnya memiih pemimpin muslim
  • Bukti lain bahwa kelompok non muslim memanfaatkan perbedaan pendapat umat tersebut, kelompok pendukungnya beragama non muslim pun dengan getol membagikan dan mengumbar artikel dan gambar perbedaan pemahaman dan penafsiran ayat suci dalam media sosial. Kelompok pendukung salah satu calon Pilkada itu dengan kekuatan dana dan buzzer yang laurbiasa menyebarkan viral di media sosial pendapat tokoh NU yang diduga beraliran liberal dan melecehkan MUI. Padahal yang dibagikan secara viral di media itu bukan ayat suci dan bukan agamanya. Tanpa disadari sikap dan tindakan tersebut memecah belah umat muslim sendiri yang dilakukan oleh umat lainnya. Bila umat muslim tidak peduli politik maka akan dipimpin oleh politikus yang tidak perdulikan umat Islam (Necmettin Erbakan)
Iklan

Kategori:*Politik, Tak Berkategori

Tagged as: