*Nasionalisme Kebangsaan

TNI Polri Terkesan Tantang Presiden, Terus Lakukan Sweeping Meski Dilarang


TNI dan Polri tampaknya akan berani menentang presiden ketika akan tetap melakukan aksi sweeping terhadap aktivitas PKI, hal ini terlihat dari komitment kedua instansi tersebut untuk tetap bekerja sama memberantas PKI. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa kepolisian tidak mempermasalahkan jika TNI ikut menangkap orang-orang yang mengenakan atribut palu dan arit seperti lambang Partai Komunis Indonesia. Namun sebaliknya sweeping PKI harus segera diakhiri karena Presiden Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menghentikan aksi sweeping PKI dengan dalih demokrasi. 

Presiden Joko Widodo menegaskan kebebasan berpendapat harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan penyebaran paham komunis. Lewat juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo, Jokowi meminta aparat keamanan tidak bertindak berlebihan dalam menegakkan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. “Aparat yang dianggap kebablasan justru harus dihentikan,” kata Johan di Istana Kepresidenan, Kamis 12 Mei 2016.Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung telah memerintahkan kepada Kapori Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menghentikan sweeping atribut dan kegiatan yang berkaitan dengan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pramono menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, sehingga tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu over akting berlebihan melakukan sweeping. “Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan pada Panglima TNI pada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu,” Ujar Pramono Anung sebagaimana dilansir merdeka, jum’at(13/5/2016). Menurut Pramono Anung, Presiden Jokowi lebih menyukai penindakan pelaku penyebaran paham komunis dengan pendekatan hukum dan meminta TNI Polri tidak perlu over akting berlebihan.

TNI POLRI Akan terus Lakukan Sweeping

Kejadian terbaru Polisi dan TNI secara paksa membubarkan acara diskusi dan pemutaran film yang dicurigai sebagai kegiatan berbau PKI. Seperti pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding bagian dari propaganda komunisme dan pembubaran acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta “TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut seperti PKI, lambang palu-arit, dianggapnya tertangkap tangan. Oleh karena itu, siapa saja yang menangkap tangan boleh melakukan penangkapan,” ujar Badrodin di Mabes Polri, sebagaimana dilansir kompas, Senin (16/5/2016). Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan undang-undang yang ada, yaitu melakukan penindakan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan PKI. Bahkan Jendral Gatot mengungkapkan bahwa siapa pun yang melihat adanya pelanggaran, bahkan masyarakat pun, wajib bertindak.

Kepolisian, salah satunya jajaran Polres Grobogan bertindak reaktif dalam menyikapi isu penyebaran ajaran PKI. Dikutip dari Tempo.co, langkah reaktif ini mereka tunjukkan dengan menyita sejumlah buku berisi cerita sejarah maupun cerita tentang tokoh PKI. Buku yang mereka sita adalah; Siapa Dalang G30S PKI, The Missing Link G30S PKI, Fakta dan Rekayasa G30S PKI, Komunisme Ala Aidit, Peristiwa 1 Oktober dan Nyoto Peniup Saxofon di Tengah Prahara.

Iklan