*Agama

Ketika Kebangkitan Umat, Benarkah Politik Tidak Boleh Dicampuri Agama ?


Benarkah Politik Tidak Boleh Dicampuri Agama Islam ?

Dr Widodo Judarwanto

Kebangkitan jutaan umat Islam yang luar biasa saat aksi 4 November 2016 mencengangkan penguasa dan dunia. Kebangkitan umat tersebut membuat isu agama dan politik semakin menarik untuk diperbincangkan. Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin artinya agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta dan sesama manusia. Islam adalah ajaran indah dan damai yang di dasari pedoman ‘aqidah dan syari’ah, sehingga mengatur semua segi kehidupan secara detil kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk kehidupan berpolitik. Sebagai pedoman hidup untuk bermasyarakat dan bernegara, Islam berperan penting menumbuhkan sikap dan perilaku sosial politik yang diatur dalam syari’at, sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan dari perintah dan larangan Allah, pembimbing manusia dan pengatur aspek-aspek kehidupan manusia yang luas tanpa batas. Islam dan politik sebuah konstelasi kehidupan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia yang berkeadilan, bermartabat, berbudaya dan beretika sosial dan hukum. Politik tidak hanya dipahami secara sempit dan konotasai negatif seperti sebagai alat untuk mengejar kekuasaan dan otoritas formal dalam partisipatif dalam struktur kekuasaan. Bila politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau terlibat dalam struktur pemerintah, hanya akan mengaburkan maknanya secara luas dan mengaburkan peranan Islam terhadap kultur kehidupan politik dalam bernegara dan bermasyarakat. Padahal  sebagai agama dengan kitab suci terakhir dan paling sempurna, Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dalam  berpolitik. Pemahaman politik secara luas, akan menunjukkan bahwa betapa dengan Islam dan politik tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Hanya saja saat ini keeratan korelasi politik dan Islam sering dituding sebagai biang kerok kekisruhan politik di Indonesia. Padahal bila dicermati biang kekisruhan itu adalah kekawatiran dan aksi pihak tertentu terhadap kekuatan umat Islam bila bersatu dapat memenangkan pengaruh demokrasi di Indonesia. Sehingga kekuatan umat Islam yang luar biasa itu dilawan dan dilemahkan dengan berbagai cara dan berbagai ideologi termasuk paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Sumber kekacauan politik yang ditudingkan terhadap Islam karena pelaku politik praktis memanfaatkan kemuliaan Islam dan idealisme politik dalam kepentingan pribadi dan golongannya. Kecurigaan atau fakta bahwa “Politik menunggangi Islam atau Kebangkitan Islam Berpolitik” bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman dan tidak diterapkannya hubungan Islam dan Politik yang sangat sempurna dan lengkap diatur dalam aqidah dan syariah Islam. Hal lain bisa juga isu itu dihembuskan oleh golongan yang takut akan kebangkitan umat Islam yang berpegangan pada satu tali Allah. “Umat yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh golongan dan pemimpin yang tidak memperdulikan kepentingan kemashalaatan umat Islam”

Dalam era demokrasi modern ini  banyak gerakan Islamisme atau Partai Islam tumbuh di kebanyakan negara Demokrasi Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak pula kelompok Islam militan yang beroperasi di beberapa bagian dunia. Istilah kontroversialIslam fundamentalis juga disebutkan oleh beberapa non-Muslim untuk menggambarkan aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam militan. Kini, istilah demokrasi Islam dan fundamentalisme Islam, kerap tercampur aduk dalam beraneka ragam kelompok yang mengatasnamakan Islam dan memperjuangkan gerakan Islam, yang masing-masing memiliki sejarah, ideologi, dan konteks yang beraneka ragam pula. Dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia Islam dianggap penghambat kehidupan berdemokrasi. Hal ini terjadi karena  dianggap Islam tidak bisa di satukan dengan demokrasi. Padahal sebenarnya tidak. Buktinya indonesia adalah negera demokrasi terbesar padahal mayoritaa adalah umat Islam. Hal ini juga ditunjukkan hubungan Islam dan politik juga menjadi jelas dengan penerimaan mayoritas umat muslim terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas. Tetapi hal ini  bukan berarti mengaburkan dasar ideologi Islam dan melenyapkan wajah fisik dan batin Islam dalam percaturan politik di Tanah Air. Islam bisa memberikan inspirasi dalam kehidupan politik, bila umat muslim berpedoman moral politiknya  pada ajaran quran dan hadits sehingga dapat mengembangkan wawasan pengetahuan sosial, keamanan dan politik untuk memetakan dan menganalisis transformasi sosial untuk menciptakan kesatuan NKRI yang kuat, aman dan adil pada semua golongan . Syari’ah Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa, misalnya tergambar dalam tatanan syari’at tentang berkomunitas (mu’asyarah) antar sesama manusia. Sedangkan mengenai kehidupan bernegara, banyak disinggung dalam ajaran fiqih siyasah dan sejarah Khilafah al-Rasyidah, misalnya dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah karya al-Mawardi atau Abi Ya’la al-Hanbali.

20161212_035522.jpg
Politik Islam

Aspek politik dari Islam berasal dari Qur’an, dan Sunnah  atau ucapan dan perilaku Nabi Muhammaf, sejarah Islam khususnya sejarah pergerakan politik baik di dalam ataupun di luar Islam. Konsep politik tradisional dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi, yang disebut sebagai Kalifah (Imam dalam Syiah); pentingnya mengikuti hukum Syariah; kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan dewan Syura dalam memerintah negara; dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil.

Perubahan luar biasa terjadi di Dunia Islam, ketika Kekalifahan Utsmanniyah Turki runtuh dan dibubarkan pada 1924.[ Selama abad ke-19 dan ke-20, perhatiann dalam politik Islam adalah perlawanan terhadap imperialisme Barat, dan penerapan hukum syariah dengan cara apapun, baik secara demokratis maupun secara perjuangan militer. Kekalahan tentara Arab dalam Perang Enam Hari, berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet dan komunisme sebagai alternatif, telah meningkatkan daya tarik gerakan-gerakan Islam, seperti Islamisme, Fundamentalisme Islam dan Demokrasi Islam, khususnya dalam konteks ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sekuler di Dunia Islam.

Politik dan Nabi Muhammad SAW

Teladan kehidupan politik Rasulullah dan Khulafa’ al-Rasyidin dapat dilihat dari efektifitas dan sempurnanya profil pimpinan agama sekaligus juga pimpinan negara. Konsep imamah yang mempunyai fungsi ganda dengan memelihara agama sekaligus mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dunia dengan pencapaian kemaslahatan umum, menunjukkan interaksi antara Islam dan politik yang demikian kuat. Asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman nabi Muhammad. Pada 622 M, sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya, Muhammad diundang untuk memimpin kota Medinah. Pada saat itu dua kaum yang menguasai kota; Arab Bani Aus dan Bani Khazraj, berselisih. Warga Medinah menganggap Muhammad sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparsial, diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Medinah, di mana Muhammad menyusun Piagam Madinah. Dokumen ini mengangkat Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai rasul Allah. Hukum yang diterapkan Muhammad pada saat berkuasa berdasarkan Quran dan Sunnah (perilaku yang dicontohkan Muhammad), yang kemudian dianggap kaum Muslim sebagai Syariah atau hukum Islam, yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam hingga kini. Muhammad mendapatkan banyak pengikut dan membentuk tentara. Pengaruhnya kemudian meluas dan menaklukkan kota asalnya Mekkah, dan kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer.

Negara Islam pertama kali dapat dijadikan model politik Islam yang ideal dalam kehidupan betmasyarakat dan bernegara. Piagam Madinah disusun oleh Muhammad, nabi dalam agama Islam. Piagam ini mengandung kesepakatan formal antara Muhammad dengan berbagai suku dan kaum berpengaruh yang menghuni Yathrib (kemudian dinamai Medinah), termasuk di antaranya kaum Muslim, Yahudi, Kristen dan kaum Pagan. Konstitusi ini membentuk dasar hukum pertama Negara Islam. Dokumen ini disusun dengan perhatian khusus untuk mengakhiri ketegangan dan konflik antar suku dan kaum (klan), terutama antara Banu Aus dan Bani Khazraj di Medinah. Hukum ini mencakup sekian banyak hak dan kewajiban bagi komunitas Muslim, Yahudi, Kristen, dan Pagan di Medinah, dan mempersatukannya dalam satu komunitas yang disebut Ummah.

Dalam ajaran Islam, pemenuhan keadilan dan kesejahteraan merupakan keharusan bagi suatu pemerintahan meski tak perlu harus berbentuk negara Islam tetapi tetap didukung oleh masyarakat bukan kepemimpinan diktator yang tidak bermoral. Rasulullah sendiri sebenarnya memberikan syarat, bahwa kekuasaan memang bukan tujuan dari politik kaum muslimin. Rasulullah sendiri mencanangkan usaha perbaikan budaya politik atau pelurusan pengelolaan kekuasaan dan menghimbau kaum muslimin terutama ulama dan para elite politiknya untuk menjadi moralis politik. Hal ini memerlukan kesadaran tinggi dari kalangan politisi Islam, untuk dapat menumbuhkan semangat baru yang relevan dengan perkembangan kontemporer dalam corak dan format yang tidak berlawanan dengan moralitas Islam. Upaya pendekatan tradisional dengan mengeksploitasi emosi massa pada simbol-simbol Islam tampaknya bukan merupakan strategi penyadaran umat terhadap politik.  Lebih utama justru adalah mengorganisir kader politik muslim yang betmoral, luwes, cerdas, berwawasan luas, serta punya kejelian menganalisis masalah sosial dan politik. Bila hal ini tetjadi maka kelompok politisi Muslim tidak selalu berada di pinggiran. Peran ini sangat bergantung pada keluasan pandangan para elite Islam sendiri, kedalaman memahami Islam secara utuh, sekaligus keluasan cakrawala orang di luar kekuatan politik Islam dalam melihat potensi dan kekuatan moral Islam dalam mengarahkan proses kehidupan bangsa untuk mencapai keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan. Memang upaya ini tidak begitu mudah dan mulus, karena masih cukup banyak kendala di kalangan kaum muslimin sendiri. Tetutama saat ini kekuatan politik secara petlahan dan pasti sudah dilemahkan dan diceraiberaikan oleh “Power of Money” dari kekuatan besar tang saat ini mencengkeram NKRI yang kaya raya ini

Pengertian politik (al-siyasah) dalam fiqih Islam menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Bagi para Nabi terhadap kaumnya, menurut pendapat ini, tugas itu meliputi keselamatan batin dan lahir. Bagi para ulama pewaris Nabi, tugas itu hanya meliputi urusan lahiriyah saja. Menurut ulama Syafi’iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari’at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari’at yaitu : (1) Memelihara, mengembangkan dan mengamalkan agama Islam. (2) Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan ummat.(3) Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder mau pun suplementer. Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal.(4) Memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik mau pun rohani.

Penyebaran Islam di Indonesia dapat disimak melalui pendekatan politik kultural dengan bantuan atau sekurangkurangnya toleransi- penguasa. Proses Islamisasi yang relatif cepat di Indonesia dengan jumlah penganut paling besar di seluruh dunia Islam, tidak lepas dari bantuan dan perlindungan yang diberikan penguasa. Dalam sejarah kontemporer, perkembangan politik Islam melalui pemimpin-pemimpinnya menegaskan, negara atau kekuatan politik struktural hanya diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan ajaran-ajarannya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Bagaimana implementasi nilai Islam dalam budaya politik NKRI yang beragam inj, bergantung pada kekuatan nilai-nilai itu mempengaruhi proses politik itu sendiri. Bila terjadi pelemahan kekuatan umat islam dengan paham sekuler atau liberalus maka pengaruh nilai-nilai keagamaan Islam dalam budaya politik, yang terjadi adalah sekularisasi kultur politik atau pemisahan secara formal struktur pemerintahan dan keagamaan.

Kebangkitan Umat Islam

Peristiwa fenomenal dan bersejarah aksi damai umat muslim 4 November 2016, mencengangkan banyak pihak. Bahkan Jokowi hanya mendapat info dari intelejennya hanya akan diikuti puluhan ribu orang.  Faktanya jutaan umat memenuhi jalanan seputaran Jakarta Pusat bahkan mengepung istana. Tampaknya hal ini merupakan fenomena bangkitnya kebersatuan Islam yang selama ini dicerai beraikan oleh banyak pihak dan golongan. Saat ini perkembangan demokrasi di Indonesia semakin baik, tetapi banyak orang menganggap terhambat oleh kultur atau agama Islam. Memang sejarah menunjukan bawah Islam tidak mudah disatukan dengan demokrasi, meski bukan berarti tidak bisa. Kondisi tersebut dipersulit dengan adanya upaya beberapa pihak memisahkan agama dan Politik. Sebagian golongan takut dengan kekuatan Islam yang besar bila bersatu akan memenangkan demokrasi itu. Salah satu yang melemahkan kekuatan islam dalam politik adalah paham sekular.  Sekularisme secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi, negara atau politik harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Memang sampai saat ini paham sekular diharamkan menurut Islam.  Bahkan MUI melalui fatwanya telah mengharamkan paham sekuler, liberal dan pluralisme.  Tetapi banyak diperjuangkan oleh tokoh Islam berpaham pluralisme dan liberal. Mungkin dalam satu titik tertentu kaum sekular berhasil sedikit meredam kekuatan Islam. Tetapi saat ini kekuatan sekuler di negara asalnya seperti Eropa dan Amerika tidak berhasil dan semakin diabaikan. Terbukti kekuatan Islam semakin kuat dan tokoh Islam muncul jadi walikota di Eropa. Orang menganggap ini keberhasilan dari pluralisme tetapi belum tentu karena kebangkitan Islam di Inggris paling tinggi di Eropa. Begitu juga kemunculan Donald Trump adalah tanda tanda paham sekular sudah melemah. Trump adalah calon presiden yang terkenal rasis yang menjadi lawanya kaum sekuler dan pluralis. Di Indonesiapun demikian apalagi sejak tokoh tokoh besar yang memperjuangkan paham sekular seperti Gus Dur dan Nurcholis Majid belum ada yang menggantikan. Sehingga kekuatan kaum sekuler dan pluralis tidak sekuat dulu. Hal inilah yang membuat kekuatan Islam semakin mengkristal.

Faktor lain adanya poros kekuatan dunia sudah bergeser memperhitungkan kedahsyatan kekuatan ekonomi Cina yang mengancam dunia. Kekuatan ekonomi baru itu sudah mulai mempengaruhi kehidupan politik dan sosial di dunia termasuk Indonesia seperti yang dirasakan saat ini. China menurut berbagai pengamat internasional mempunyai konsep besar sejak Oktober 2013 terhadap Asia, yaitu Maritime Silk Road atau sering dijuluki One Belt One Road. Konsep besar ini dilemparkan oleh Xi Jinping. Munculnya hegemoni China terhadap negara-negara di Asia. Bila China sudah menguasai jalur Shinkansen dan sekitarnya, maka akan mudah bagi mereka untuk semakin merealisasikan konsep One Belt One Road tersebut yang akan berlanjut ke negera Asia lain. Berbagai Faktor tersebut tampaknya berdampak membuat kebangkitan Islam si Indonesia semakin kuat. Faktor ekonomi baru dunia tersebut yang membuat Islam semakin kuat di Indonesia karena sebagian umat sudah merasakan adanya kekuatan besar yang sudah mulai dirasakan menekan kepentingan umat Islam. Kebangkitan umat tersebut adalah bentuk akumulasi terpinggirkannya umat dalam keadilan hukum, ekonomi dan politik karena sudah dikuasai “Power of Money” kekuatan besar yang menguasai NKRI yang kaya raya ini.

Kebangkitan persatuan umat tersebut membuat beberapa golongan takut sehingga banyak usaha pelemahan dengan melakukan fitnah bahwa aksi damai tersebut ditunggangi politik, peserta dibayar uang dan fitnah lainnya. KH Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengingatkan gerakan jutaan massa pada aksi Bela Islam 4 November 2016 lalu adalah bukti dari kedahsyatan energi Al-Quran. Hal ini sulit diterangkan kepada kalangan yang tidak mempercayai al-Quran. Gerakan tersebut hanya bisa dimengerti, dirasakan, dan diperjuangkan oleh orang yang memang mengimani al-Quran. Tentu sangat sulit untuk diterangkan kepada mereka yang tidak percaya kepada al-Quran, berpikiran atheis, sekuler, dan liberal.

Umat Islam Harus Peduli Politik 

Kultur politik yang mengharamkan agama dilibatkan dalam politik dan pemerintahan itu yang membuat sebagian umat Islam fobia dengan politik. Apalagi sebelumnya paham sekularisme yang digaungkan tokoh Islam sangat berhasil meredam kepedulian umat dalam berpolitik. Dalam ajaran Islam memahami politik bukan secara sempit seperti berpolitik praktis, menjadi kader parpol, perebutan kekuasan saja, terbatas atau politik struktural formal belaka. Berpolitik dalam ajaran Islam bukan berarti berniat mendirikan negara Islam dalam kehidupan NKRI ini. Berpolitik dalam Islam harus tetap menghormati, menghargai dan melindungi umat beragama lain dalam berkehidupan sosial dan bernegara. Kepedulian politik seperti melakukan pemilihan pemimpin muslim, mengkritisi Parpol, Ormas dan Penguasa yang tidak akhlakul kharimah dan mengabaikan kemashlaatan umat dalam berbangsa dan bernegara adalah salah satu bentuk berpolitik dalam Islam.  Islam dapat menjadi inspirasi politik yang sempurna  bila dikaitkan dengan moral politik yang ahklakul kharimah dalam kulturisasi politik secara luas. Moral politik  Islam dititik beratkan pada serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani mau pun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan yang terdiri dari semua suku, agama dan golongan. Struktut politik dan paham politik yang dipahami harus didasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi, tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah atau kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat. Bukan berpihak pada kelompok atau golongan tertentu seperti yang dirasakan rakyat dalam benlneapa tahun terakhir ini

Dahulu banyak ahli politik beranggapan tidak akan terjadi sekularisasi fungsional struktur pemerintahan dan keagaman secara tegas, namun tetnyata sekularisasi kultur politik terus dapat terjadi. Sekularisasi ini pengaruhnya semakin kuat seiring dengan perubahan sistem nilai, akibat kemajuan ilmu peangetahuan, teknologi dan industrialisasi. Pentingnya upaya kulturisasi politik, tanpa menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu terhadap proses perkembangan politik struktural. Bahkan perlu diupayakan adanya keseimbangan antara proses kulturisasi politik dengan proses politik struktural, agar tidak ada kesenjangan antara dua proseitu. Hal ini mungkin juga penting, untuk menghindarkan kecurigaan yang sering muncul dari kalangan elit politik formal terhadap aktivitas politik melalui jalur kultural.

Kepedulian orang muslim yang mempunyai keterbatasan akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan membuat  wawasan politiknya masih bercorak paternalistik di satu pihak, serta kepentingan melihat politik sebagai pemenuhan kebutuhan sesaat di pihak lain. Umat harus diajarkan bahwa politik bukan sekadar soal menyalurkan aspirasi untuk menegakkan kepemimpinan negara (imamah) semata, tapi soal menata kehidupan secara lebih maslahat bagi umat. Sehingga umat harus dibuka wawasan berpikirnya bahwa  yang penting bukanlah penguasaan kekuasaan struktur politik formal dengan mengabaikan proses kulturisasi politik dengan warna yang lebih Islami. Bila ini yang terjadi, maka kebangkitan umat muslim yang saat ini terjadi akan melemah secara perlahan. Fenomena kebangkitan umat muslim yang saat ini muncul secara luar biasa terduga harus difokuskan bahwa kepedulian politik tujuan akhirnya adalah kemashlatan umat, berkeadilan hukum, ekonomi, sosial dan politik bagi semua golongan. Umat yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh golongan dan penguasa yang tidak peduli kepentingan Islam. Umat muslim akan terus terpinggirkan dalam berdemokrasi, sehingga akan terabaikan dalam keadilan hukum, ekonomi dan politik seperti yang dialami saat ini. Umat baru sadar bahwa selama ini terjadi kekuatan Power of Money dari kekuatan sangat besar yang mencengkeram bangsa ini yang melumpuhkan dan mencerai beraikan kekuatan partai politik Islam dan politisi Islam sehingga terbungkam dan tersandera oleh harta, kekuasaan dan kasus hukum yang mendera mereka padahal umat Islam adalah mayoritas di Indonesia.

Referensi

  • KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS).
  • Abu Hamid al-Ghazali dikutip dalam Mortimer, Edward, Faith and Power: The Politics of Islam, Vintage Books, 1982, p.37
  • Feldman, Noah, Fall and Rise of the Islamic State, Princeton University Press, 2008, p.2
  • R. B. Serjeant, “Sunnah Jāmi’ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrīm of Yathrib: analysis and translation of the documents comprised in the so-called ‘Constitution of Medina'”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies (1978), 41: 1-42, Cambridge University Press.
Iklan