*Demokrasi

Ketika Kapolri Ditentang Umat, Inilah Pernyataan Para Pengamat

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar konferensi pers yang menyoroti Aksi Bela Islam III yang telah diumumkan GNPF-MUI akan digelar Jumat 2 Desember mendatang. Senin (21/11/2016), Kapolri menegaskan akan melarang Aksi 2 Desember karena disinyalir rencana aksi 2 Desember memiliki agenda terselubung. Polri menduga aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintah sah sebab polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait agenda politik untuk melakukan makar. Kapolri berjanji bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Tetapi sebaliknya Panglima TNI dan Menkopuhulkam secara tegas tidak mengindikasikan bahwa aksi super damai bela Islam yang akan digelar pada 2 Desember mendatang ini terkait dengan kelompok gerakan makar. Tampaknya hal inilah bukan membuat umat muslim takut, semakin menentang dan menantangm serta bukannya mengurungkan niat berdemo malah membuat semakin panas dan menguatkan tekadnya untuk melakukan aksi damai tersebut. Pernyataan Kapolri tersebut menuai banyak kritik para pengamat

Tampaknya penetapan tersangka kasus Ahok sebagai penistaan agama masih membuat umat muslim tidak puas. Banyak langkah dan bahasa tubuh penegak hukum yang membuat rakyat tidak percaya. SALAH SATUNYA Kapolri melontarkan pernyataan jika mereka masih mencari video asli soal penistaan, karena merasa yakin jika video yang diupload oleh Pemprov DKI di Youtube belum asli, karena bisa saja sudah diedit, ujar Kapolri ketika mengikuti acara Istighotsah di Mesjid Agung Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa (22/11)

  • Abdullah Kerey. Prwsidium Nusa Ina Institute. “Saya tidak habis pikir dengan cara penanganan kasus penistaan agama dan soal makar yang dilontarkan oleh Kapolri ?” Tanya Abdullah Kelrey, Presidium Nusa Ina Institute. Pihak Kepolisian melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih saja berusaha untuk mencari jalan agar Ahok masih boleh lenggang kangkung bebas di luar tanpa harus ditahan walaupun sudah berstatus tersangka. “Kapolri ini sedang memainkan permainan apa ya ? Ketika soal makar ditanyakan siapa yang akan lakukan, bilangnya cari di google, giliran penistaan agama, malah gak percaya video yang justru diupload oleh pemprov sendiri,” ujar Dullah sambil terheran. Herannya Dullah, dikarenakan sampai saat ini, sudah jutaan video yang diupload di Youtube tidak ada satupun yang mengklaim pihak perusahaan yang mengelola Youtube jika video mereka di edit. “Setahu saya, Ahok sudah mengakui pemeriksaan sebelumnya jika isi video yang di upload oleh pemprov benar, kenapa Kapolri nyari lagi video yang katanya harus asli,” ujar Dullah yang membaca berita jika Kapolri tidak yakin hasil pemeriksaan hingga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya penetapan sebagai tersangka sudah jelas jika penetapan tersebut berdasarkan adanya bukti dan saksi yang cukup, hingga menjadi tersangka. “Saya sangat prihatin kondisi polisi saat ini, karena bukan tidak mungkin masih ada polisi yang sebenarnya juga tidak menginginkan kondisi menjadi seperti ini,” ujarnya sambil mengatakan jika kasus ini diberi judul “Maju Kena Mundur Kena”. (posmetro 11/2016)
  • Mantan Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief Andi Aief mengkritik Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal larangan aksi 2 Desember karena diindikasikan punya agenda terselubung makar. Menurut Andi Arief, rakyat dengan aksi damai dalam jumlah besar tak mungkin bisa makar. “Tugas Anda menjaga dan memastikan tidak ada kejahatan dalam aksi,” ujar Andi Arief, lewat kicauannnya di Twitter, Senin (21/11). Tujuan dibentuk kepolisian, kata Andi, bukan untuk menjaga presiden. Melainkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tak boleh hanya karena gagal komunikasi dengan rakyat dibilang makar. Pernyataan lengkap Andi Arief, Pak Tito, konstitusi jamin siapapun dg jumlah berapapun dengan cara damai lakukan protes bersamaan bahkan meminta Presiden mundur. Tetapi pak Tito, konstitusi juga menyebut Presiden tidak gampang diturunkan, aturannya bukan karena tekanan massa Presiden harus jatuh. Pak Tito, tujuan dibentuk kepolisian bukan utk jaga Presiden, untuk kamtibmas. Jangan karena gagal komunikasi dg rakyat bilang makar.Pak Tito, rakyat dg aksi damai jumlah besar tak mungkin bisa makar. Tugas anda menjaga dan memastikan tidak ada kejahatan dalam aksi. Pak Tito, car free Day saja menutup jalan, masak rakyat yang mau pemerintah jadi bener malah dengan menutup jalan dimasalahkan. Ekspektasi pada Pak Tito awalnya besar bisa merubah banyak hal, dalam kasus Ahok dan aksi damai muslim kita tdk melihat tindakan jenius. Andai Pak Tito jenius sensitif terhadap setiap perkembangan masyarakat, harusnya sudah antisipasi di beberapa jam setelah viral “almaidah”. Pak Tito, belajarlah pada kepolisian yang sabar dalam mengawal aksi2 besar dan damai setelah 1998-1999. Kuncinya sayang pada rakyat. Sebaiknya ke depan pimpinan Polri jangan lagi dipimpin mantan densus anti teror, karena cara berfikirnya sudah terformat secara politik. Musuh kepolisian adalah kejahatan termasuk kejahatan pidana dalam demonstrasi. Urus saja itu, soal aksi dan agenda aksi urusan rakyat. Kapolri saat cicak buaya/century tidak berkomentar dalang dan makar aksi2 massa setiap hari. Substansi masalahnya yang diselesaikan. “Jokowi tidak terdidik dunia gerakan, wajar kalau takut gerakan massa dan minta kapolri melarang 2 desember. Tapi anomali PDI-P berkuasa,” Ketua DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan celah makar seperti yang ditakutkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak ada. “Selama aksi alat perjuangan rakyat tidak dilarang (demonstrasi), apa sih yang paling ditakuti Jokowi dan Kapolri soal aksi-aksi besar ini. Hanya mereka berdua yang terlihat takut. Ini menarik sekali,” ucapannya.
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon Fadli mengkritik pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang upaya ‘penguasaan’ DPR oleh sekelompok orang, karena dapat menimbulkan kegentingan baru.  “Menurut saya, pernyataan-pernyataan perlu terukur. Jangan membuat satu spekulasi yang membuat kegentingan-kegentingan baru,” kata Fadli kepada pers di Jakarta, Senin (21/11). Dia menuturkan seharusnya informasi intelijen harus didalami dan diklarifikasi lebih dahulu, serta tak mengeluarkan informasi mentah. Tindakan itu merupakan tindakan amatiran. Sebaiknya dari informasi yang masih mentah itu, ada pula ada tindakan pencegahan. Terkait dengan pernyataan Kapolri itu, dia menilai sampai saat ini Gedung DPR belum perlu penambahan personel pengamanan.”Jadi jangan nanti justru dibikin ada semacam kegentingan. Itu bisa justru, jangan-jangan ada yang menginginkan kegentingan, saya tidak melihat ada kegentingan,”
  • Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i Syafii menilai, tindakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian seperti teroris karena menakuti-nakuti rakyat dengan adanya potensi makar pada Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 mendatang. Menurutnya, Tito Karnavian masuk dalam tipe teroris yang dilakukan negara sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Padahal tuntutan peserta demonstrasi meminta Ahok ditahan sesuai aturan penegakan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini berkaca dari kasus Lia Aminuddin dan Arswendo yang pada saat itu langsung ditahan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, karena melanggar Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama.  Syafii menduga Kapolri Tito Karnavian sedang memutarbalikan fakta terkait aksi 212, guna bisa melakukan tindakan represif kepada peserta aksi dengan potensi makar. “Ucapan Kapolri itu menimbulkan ketakutan, itu sama saja seperti teroris. Padahal yang demo itu hanya minta hukum ditegakkan. Berhenti memfitnah umat Islam, dan berhenti memutarbalikan fakta,” kata Syafi’i, Selasa (22/11/2016). Romo itu meminta Tito Karnavian untuk mundur sebagai Kapolri bila tidak bisa menangani demo 212 secara persuasif dan manusiawi. Sebab, ia melihat Tito Karnavian sedang mencari jalan pintas untuk mengesahkan menembaki rakyat karena dianggap melakukan potensi makar. “Kalau tidak bisa kedepankan sikap manusiawi, HAM dan hukum lebih baik berhenti saja jadi Kapolri. Jangan justru ambil jalan pintas untuk mengesahkan menembaki rakyat dengan peluru tajam,”. “Menakuti-nakuti teror dengan makar yang padahal itu merupakan hak konstitusi seseorang. Ini sinyalemen agar dilapangan Polisi bisa bertindak represif kepada rakyat,” paparnya. Syafi’i pun mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian bisa menjelaskan ke publik perihal demo 411 didepan Istana Negara. Dimana, pada saat itu instruksi Kapolri Tito Karnavian tidak digubris oleh anak buahnya untuk menghentikan tembakan gas air mata ke arah demonstran yang jumlahnya jutaan orang. “Selama ini sudah berapa orang diperiksa, dan komandan yang dipanggil. Siapa dalang yang memerintahkan tembakan itu. Ini kan sama saja seperti drama politik. Harusnya Kapolri itu sikapnya profesional, kuat, dan sabar. Bukan justru cari kambing hitam dengan isu kuno (makar),”.
  • Pengamat hukum Indonesian Reform, Martimus Amin mempertanyakan kenapa Kapolri Jenderal Tito Karnavian begitu ‘ngotot’ memprovokasi aksi tersebut sebagai suatu tindakan yang makar. “Kalau kita cermati sering kali pernyatan Kapolri membuat gaduh suasana keamanan negara. Kapolri lebih melindungi pelanggar hukum dan pengkhianat negara daripada berpihak kepada patriot negara, bahkan bersikap keji dan bengis kepada mereka yang menuntut tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini,” ujar Amin, Selasa (22/11/2016). Sedari awal Kapolri selalu mengabaikan rasa keadilan masyarakat seperti menganggap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok seakan bukan perbuatan melawan hukum, bahkan terkesan terus melindunginya dengan segala cara. “Melalui jajarannya, perserta aksi bela Islam sebelumnya diancam dibubarkan paksa dan ditembak ditempat. Terkini melarang serta menuding makar aksi super damai bela Islam Jilid III padahal hanya melakukan sholat Jum’at dan doa bersama untuk negeri ini. Saking gilanya para pimpinan ulama dan tokoh Islam itu Habib Riziq, Munarman, dan Amin Rais dipanggil oleh kepolisian dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap penguasa,” kecam Amin. Amin mempertanyakan sikap Tito Karnavian sebagai orang nomor satu di institusi Kepolisian. Amin mengatakan para ulama dan tokoh aktivis Islam yang tulus menjaga kedaulatan NKRI dari rongrongan musuh negara, diintimidasi tak henti-hentinya. “Musuh negara dilindungi habis-habisan. Jika ia (Kapolri) memang sudah tidak mampu melepaskan jeratan musuh negara, sebaiknya lebih terhormat ia melepaskan jabatannya, atau lengser saja,”. 
Iklan